Ditemukan 744 data
191 — 83
Soemarno, KementerianBUMN Republik Indonesia di Jakarta dengan tembusan kepada : BapakPresiden RI, Wakil Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua BPK, Ketua Komisi VIDPR RI, Menteri Sekretaris Kabinet Rl, Menko Bidang Perekonomian Rl,Menkominfo RI, Menpan RI, Menaker RI, Komisaris Utama PT PosIndonesia, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Kepala Regional s.d. IX PosIndonesia, Ketua DPW SPPI seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pos seluruhIndonesia, Ketua DPC SPPI seluruh Indonesia (TI4);b.
44 — 24
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
YUYUN FITRIA, A.Md
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
136 — 41
dengan berencana;Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU NO.5 tahun 1986 tentangperadilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu keputusan tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;.Bahwa SKB Mendagri, Menpan
71 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
BPK tidak bertanggung jawab kepada Presiden;Sehingga standar Audit yang digunakan BPKP berbeda dengan BPKRl, BPKP dalam melaksanakan audit PKKN tersebut berpedomankepada Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2102 tentangPedoman Penugasan Bidang Investigasi yang mengacu kepada PP60/2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah danPerarturan Menpan Nomor PER/05/M.PAN/03/2004 tentang standarAudit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;Oleh karena itu terkait dengan hasil audit yang dilakukan dandikeluarkan
355 — 175
Miftahul Maulana, M.T.I. tertanggal16 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili);: Surat Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian a.n.Kepala BKN Nomor F2630/V 599/99, tanggal 25 April2019, Hal Tindaklanjut Surat Edaran Menpan RB NomorB/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 25 April 2019 (Fotokopisesuai dengan asli);: Surat Sekretaris Jenderal Kemenag Nomor R17923/B.1I/2b/Kp.04.2/05/2019, Perihal PenyampaianPenetapan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat SebagaiPNS Di Lingkungan Kemenag Yang Telah DijatuhiHukuman
RADEN IRAWAN PRASETYA ADI, ST
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
252 — 89
Putusan Nomor : 28/G/2019/PTUN.SMDBahwa instruksi ini terkait masalah Tipikor ;Bahwa dasar PTDH terhadap Penggugat adalah Rekomendasi dariBadan Kepegawaian Negara Nomor : X.IV.2630/V.1487/55 tanggal27 Nopember 2017 Perihal : Pemberhentian Sebagai PNS,diperintankan untuk segera mengevaluasi pemberhentian namanamayang tercatat dalam rekomendasi tersebut ;Bahwa saksi menyatakan setelah ada rekomendasi kita evaluasi kitaadakan konsultasi dulu dengan BKD Provinsi, BKN Regional terakhirkonsultasinya ke Menpan
915 — 724
;Bahwa Setau saya itu dari Kemendagri, Menpan dan BKN.;Bahwa lya berlaku seluruh Indonesia baik provinsi maupun kabupatenkota.;Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.ABN Bahwa Sayatidak tahu.; Bahwa Saya tetap memproses berdasarkan usulan dari BKD.;Bahwa lya.;Bahwa Saya tidak tahu.; Bahwa Setahu saya itu dibagian lain dari Biro Hukum karna tupoksi kamihanya untuk memproses SK, sementara kajian atau telaah itu dibagian laindi Biro Hukum.;Bahwa Sekitar 10 orang yang di PTDH.
SUGIARTO. DKK
Tergugat:
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta
171 — 118
,menanyakan mengapa jadi begini jadi ramai; Bahwa, sudah saya ceritakan pernah dipanggil Kepala Dinas, apakah kaliansiap saya konfrontir tetapi sampai sekarang belum pernah, setelah kamiterakhir dipanggil oleh Kepala Dinas yang katanya mau dikonfrontir, kamitidak ada pemberitahuan yang lainnya tidak tahu lagi, karena bersamaandengan itu juga datang edaran dari Menpan dan BKN agar kami yang tidaklulus ini agar diverifikasi ulang;Bahwa, Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II telah mengajukanKesimpulannya
63 — 23
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
SRI BUDIARSIH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
38 — 28
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
61 — 19
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
AKHDIYAT FURQON, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
93 — 57
namaPenggugat (fotokopi Sesuai dengan aslinya );Pembayaran gaji bulan Januari sampai dengan bulan April 2019atas nama Penggugat (fotokopi sesuai dengan aslinya );Notulen rapat yang dilaksanakan pada tanggal 4 Januari 2019(fotokopi dari fotokopi );Lampiran Surat BKN Nomor.K.2630/V.1398/99 tanggal 2 Oktober2018 berupa data PNS aktif yang dijatuhi hukuman berdasarkanPutusan Pengadilan Tipikor yang berkekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan; (fotokopi sesuaidengan aslinya );Surat MENPAN
209 — 107
uu) Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: - Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011 tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (Plt Sekda Bursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d. BAISAKSI SOLISSA.
Perjalanan dinastertanggal 09 Maret 2011 dalam rangka mendampingi Bapak Bupati danWakil Presiden selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 9 s/d 15 Maret 2011dengan biaya perjalanan dinas sebesar Rp.30.350.000,00 (tiga puluh jutatiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga tidak pernah menerima biayaperjalanan dinas dimaksud;Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimanabukti Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan dinastertanggal 15 Juli 2011 dalam rangka konsultasi ke MENPAN
/PN Ambuu)vv)ww)Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilai Rp15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta dari tanggal15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs. A. MASBAIT (PIt SekdaBursel); b. SAID BEHUKU; c. AKILUN KASUKI; d.
Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor 121 / SPPD /Vil / 2011 tanggal 19 Juni 2011; Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas senilaiRp 15.050.000,00; Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah (LembaranMerah); Satu lembar Kwitansi Pembayaran; Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakarta daritanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu: Satu lembar Surat Perintah Tugas Nomor 122 / SPT / VII / 2011tanggal 15 Juli 2011 atas nama: a. Drs.
BAISAKSI SOLISSA.Satu lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas Nomor : 121 /SPPD / VII / 2011 tanggal 19 Juni 2011;Satu lembar Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinassenilai Rp 15.050.000;Satu lembar Surat pejabat yang memberi perintah(Lembaran Merah);Satu lembar Kwitansi Pembayaran;Sembilan tiket kapal laut.Kegiatan Perjalanan Dinas Konsultasi ke MENPAN di Jakartadari tanggal 15 s/d 21 Juli 2011 yaitu:Halaman 253 dari 256 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2018.
54 — 3
saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga kecualiTerdakwa I ;Bahwa saksi adalah Terdakwa pada perkara terpisah dan sudah menjalani proseshukum ;Bahwa saat ini saksi bertugas di Kandepag Pangkep dengan status nonjob ;Bahwa saksi menjabat sebagai Kasubag TU pada saat dilakukan pendataan tenagahonorer di lingkungan Kementrian Agama Kabupaten Pangkep yaitumenindaklanjuti Surat Edaran tentang penyusunan data base kemudianmensosialisasikan tentang petunjukpetunjuk Surat Edaran Menpan
71 — 24
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
MUHAMMAD RABIN, S.E., M.M.
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
120 — 32
peradilan tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atau atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agarkeputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atautidak sah, dengan atau tanpa diserta tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilasi;Halaman 11 dari 60 Halaman Putusan Nomor : 15/G/2019/PTUN.PGP14.15.16.17.18.Bahwa SKB Mendagri, Menpan
71 — 29
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
1.Drs. OSMAN HUSEIN
2.YUSRIZAL SYOFSA,S.Pd.
3.MARLIS, S.Pd.,
Termohon:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
278 — 156
Badan Kepegawaian Negara tentang KenaikanHalaman 82 Putusan Nomor: 4/P/FP/2020/PTUN.PDGPangkat Pengabdian dan Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil dengan Hak Pensiun, terhadap Instansi : Pemerintah KotaPadang, atas nama Pemohon Osman Husein (Vide Bukti TVI c) diketahuifakta hukum bahwa BKN menilai bahwa berdasarkan peraturan PP Nomor32 Tahun 1979 yakni Pasal 3 dan Pasal 4 mengenai Batas Usia PensiunPNS pada umumnya dan PNS yang mendudukan jabatan tertentu, sertaSurat Keputusan MENPAN
65 — 23
Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Dra. ST. RATNA DIANA
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 22
Sementara ke134 daftar nominatif Putusan Nomor 115/G/2017/PTUN.MTR Halaman 45pengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMK; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.