Sedangkan untuk buktibertanda P7 ditunda;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut diatas,Penggugat juga mengajukan seorang saksi bernama DWI RATNASEKARWATI, SE.Ak yang telah didengar keterangannya dengan dibawahSumpah;Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut selengkapnya adalahsebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalilnya Tergugat telahmengajukan surat bukti awal sebagai berikut:1.

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMADZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan)sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCU KUSWANDI, SH., M.Si.

SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTAIRAWAN, dan saksi AHMAD ZULKARNAEN, MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI,M.Pd, (Sekretaris Dewan) sebagai Pengguna Anggaran (PA), saksi H. UCUKUSWANDI, SH., M.Si.

ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, dan saksi AHMAD ZULKARNAEN,MT, saksi Drs. H. EDDY JUNAEDI, M.Pd, (Sekretaris Dewan) sebagai PenggunaAnggaran (PA), saksi H.

ADE IRAWAN, M.Si, saksi Drs.SUDIARTO, SE.Ak, saksi DENTA IRAWAN, saksi AHMAD ZULKARNAEN, MT.

MUHAMMAD BAHARRUDNN, MT dansakis HUZAIRIN untuk melaksanakan pekerjaan pembangunanperumahan tersebut.2) Akta nomor 43 tanggal 18 Januari 2010 tentang kesepakatanmeminjam nama PT.Sumber Gaya Azhar perusahaan propertyperumahan di pakai untuk melaksanakan pembangunan perumahantersebut.Dengan adanya kedua akta yaitu akta nomor 42 dan nomor 43 tanggal18 Januari 2010 itusmaka kemudian saksi Ir.MUHAMMAD ERLANROZALI, saksi HJ.ASMA,SE.Ak dan saksi Drs.MUHAMMADBAHARUDDIN,MT bersama saksi HUZAIRIN melanjutkan

Asma,SE.Ak. bertugas sebagai Administrasi dan Keuangan, Drs. MuhamadBaharudin. MT. bertugas pada bagian Pemasaran, sedangkan Sadr.Huzairin sebagai Tenaga Lapangan, dan saksi sekalian sebagai ketuadilapangan;Bahwa saksi digaji oleh ibu Hj.

Bahwa, untuk menentukan apakah telah ada kerugian keuangannegara, maka yang harus di lihat adalah Terletak pada arus Kasdengan Arus barang jika arus kas dengan arus barang seimbang makatidak ada kerugian negara demikian juga sebaliknya ;13.Bahwa, dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwadokumen yang terkait dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP) BPKPtidak dijadikan barang bukti dalam perkara aquo (vide Pasal 184 ayat (1)KUHAP).14.Bahwa, pada saat pemeriksaan Ahli Suproni, SE.Ak, MM, telahdiperlihatkan

.13.14.15.16.17.18.Bahwa, untuk menentukan apakah telah ada kerugian keuangan negara,maka yang harus di linat adalah Terletak pada arus Kas dengan Arusbarang jika arus kas dengan arus barang seimbang maka tidak adakerugian negara demikian juga sebalinya.Bahwa, dokumen yang terkait dalam Laporan Hasil Perhitungan (LHP)BPKP yaitu audit BPKP No.SR2122/PW01/5/2018 tanggal 4 Oktober 2018tidak dijadikan barang bukti dalam perkara aquo (vide Pasal 184 ayat (1)KUHAP).Bahwa, pada saat pemeriksaan Ahli Suproni, SE.Ak

tersebut tidak disebutkanmetode apa yang digunakan untuk menetukan kerugian keuangan negara,hal ini bertentangan dengan UU No.1 tahun 2004 tentang PembendaharanNegara pasal 1 angka 22 yang menyatakan Kerugian negara/daerahadalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan mnelawan hukum baik sengaja maupunlalai Jo pasal 1 angka 15 UndangUndang nomor 15 tahun 2006, tentangBadan Pemeriksaan Keuangan.Bahwa, dari audit yang dilakukan Ahli Suproni, SE.Ak

Setia BudiArianto, SE.AK, menerangkan yang dimaksud denganKeadaan Darurat adalah Pekerjaan belum ada Perencanaan,Pekerjaan tidak dapat ditunda, Pekerjaan tidak Permanen yangapabila kita hubungkan dengan Putusan MA RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 =tersebut, bahwapenanganan darurat tidaklah dapat dibuat seperti keadaannormal, apabila kita hubungkan dengan facta dalam perkaraini penangan darurat tersebut tidak sampai waktunya 4(empat) bulan karenanya pengalihan sebagaidipertimbangkan

MARWOTO, SE.Ak AuditorMuda pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugiankeuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatanTerdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangandan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010adalah sebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atausekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :o Penerimaan dari wajib pajak Rp161.500.000,00o Penyetoran ke kas daerah Rp 40.500.000,00o

MARWOTO, SE.Ak AuditorMudapada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara, terdapat kerugiankeuangan Negara/daerah cq Pemerintah Kota Tomohon pada masa jabatanTerdakwa ALBERT JANY TULUS, SH selaku Kepala Dinas Pertambangandan Energi Kota Tomohon periode bulan Juni 2009 s/d bulan Juni 2010adalahsebesar Rp121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) atausekitar jumlah itu, dengan rincian sebagai berikut :o Penerimaan dari wajib pajak Rp161.500.000,00o Penyetoran ke kas daerah Rp 40.500.000,00Selisih

,SE.Ak. dalam ceramah Ilmiah MemahamiKeuangan Negara sebagai salah satu unsure Tindak Pidana Korupsi "pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari2009, kerugian keuangan Negara dalam berbentuk, antara lain :1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (berupa uangatau barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah Lebih besar dariyang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;3.

,SE.Ak. dalam ceramah ilmiah " Memahami Keuangan Negarasebagai salah satu unsur Tindak Pidana Korupsi " pada Fakultas HukumUniversitas Pakuan Bogor tanggal 24 Januari 2009, kerugian keuanganNegara dalam berbentuk, antara lain : Penaeluaran suatu sumber/kekavaan neaara/daerah (beruna uana Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah Lebih besardari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku; Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnyaditerima; Penerimaan suatu sumber/kekayaan negara

Hanya saja ada kesalahanketiknama (clerical error) Pemohon, dimana tertulis : SYAHRIAL, SE.AK seharusnya : SAHRIAL, SE.AK ( vide : Bukti P.1, Bukti P.2 dan Bukti P.4 ),telah diperbaiki dengan PERBAIKAN TAMBAHAN PERMOHONAN CERAITHALAK tanggal 05 Juli 2021; Bahwa apa yang dikemukakan oleh Termohon didalam Jawabannyapada halaman 1 angka 4 adalah tidak benar sama sekali.

SyahrirTerdakwa menjabat sebagai kepala sekolah di sekolah tersebut sejak2006November 2009 dengan bendaharanya sdr.Syahrir.Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernamaHENDRA MERANDA, SE.Ak.

berdasarkan dari berkas penyidik.Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:Surat Nomor : 700/205/2013 tanggal 26 Oktober 2013 perihal Laporan HasilPerhitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap dugaan tindak pidana korupsi ataskelebihan pembayaran dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2006, TA 2007,TA 2008, TA 2009 pada SMPN 1 Tangantangan Kabupaten Aceh Barat Daya dariInspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 26 Oktober 2013 yang ditandatanganioleh Hendra Meranda, SE.Ak

semuanyamenerangkan bahwa Tergugat II telah melaporkan laporan kepada saksiSudarmiyanto, SH, Kasubit Unit IV Sat Reskrim Polresta Surakarta yangmenunjuk Tergugat II sebagai Auditor dalam permasalahan antara Penggugatdengan Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat Ilsebagai Auditor yang ditunjuk oleh saksi Sudarmiyanto, SH, Kasubit Unit IVSat Reskrim Polresta Surakarta tidak dapat melakukan audit kepadaPenggugat ;Menimbang, bahwa disamping itu menurut keterangan saksi LutfiKhairuna Utra Asmara,SE.Ak

ULFANA MURADY, MM;e Wakil Bendahara : H.W.Sutrisno ;e Wakil BendaharaKRISHNA KAMIL,SE.Ak ;3.

ULFANA MURADY, MM;e Wakil Bendahara : H.W.Sutrisno ;e Wakil BendaharaKRISHNA KAMIL,SE.Ak ;7.

Foto copy, Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.TBL/153/VI/2015/SiagaSPKT tertanggal 05 Juni 2015, bermeterai cukup diberi tanda bukti T.I, II, IV,Saksisaksi sebagai berikut : Ferry Djafar, SE.Ak ; Dengan bersumpah menurut keyakinan agamanya padapokoknya menerangkan : Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P.1, P.2, P.3 berupa surat KontrakAlat; 222222 22 nn nnn nnn nnn nnn nn nn enn nnn nne ee Bahwa saksi tidak pernah membuat kontrak peralatan ; Bahwa saksi sebagai karyawan akunting pada Perusahaan

Setia Budi Arianto,SE.AK, menerangkan yang dimaksud dengan Keadaan Daruratadalah Pekerjaan belum ada Perencanaan, Pekerjaan tidak dapatditunda, Pekerjaan tidak Permanen yang apabila kita hubungkandengan Putusan MA RI Nomor : 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari2004 tersebut, bahwa penanganan darurat tidaklah dapat dibuatseperti kKeadaan normal, apabila kita hubungkan dengan factadalam perkara ini penanganan darurat tersebut tidak Sampaiwaktunya 4 (empat) bulan karenanya pengalihan sebagaidipertimbangkan

Irvan Fattah, SE.Ak. dari Bank Mandiribahwa kesebelas selip setoran yang diperlihatkan di persidangan semuanya adalah copyanberwarna atau scan dari printer atau alat dari scan.

., Panitera PenggantiPengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Rr.TH.TRI.WIDORINI,SE.Ak,SH.,,Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,MARINGAN SITOMPUL,SH.,MH FERDINANDUS B.,SH.MH.NINIK ANGGRAINI,SH. Panitera PenggantiSUSMIYATLSH

bertengkar, namun saksi tidak tahu sebabnya;Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohonsejak bulan Desember 2016 pisah rumah, masingmasing pulang kerumah orang tua;Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidakberhasil, dan tidak sanggup mendamaikan lagi;Bahwa Pemohon telah mencukupkan dan tidak mengajukan buktibuktiBahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telahmengajukan buktibukti sebagai berikut :1.Potokopi Kartu Tanda Penduduk MELINA FARDHANI, SE.AK

Daftar penyertaan Modal dari Pemko Sabang ke PDPS Tanggal 31 Desember 2005 atas nama RAHMAWATI, SE.AK;24. Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A-037-012 tanggal 04 April 2003 No. Rek : 31-69-0009 atas Nama PDPS ;25. Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A-037-012 Tanggal 02 Mei 2003 No. Rek : 31-69-0009 atas nama PDPS ;26. Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A-037-012 Tanggal 06 Agustus 2003 No. Rek : 31-69-0009 atas nama PDPS;27.

Pulau Weh sekarang) bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 16.940.000, Tanggal11 Oktober 2001 ;Grosse Akte Npmpr 2130 Tanggal 04 September 2000 ;Daftar penyertaan Modal dari Pemko Sabang ke PDPS Tanggal 31 Desember2005 atas nama RAHMAWATI, SE.AK ;24. Rekening.........Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 tanggal 04April 2003 No. Rek : 31690009 atas Nama PDPS ;Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 Tanggal 02 Mei2003 No.

Pulau Weh sekarang) bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 16.940.000,Tanggal 11 Oktober 2001 ;Grosse Akte Npmpr 2130 Tanggal 04 September 2000 ;Daftar penyertaan Modal dari Pemko Sabang ke PDPS Tanggal 31 Desember2005 atas nama RAHMAWAT HI, SE.AK ;Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 tanggal 04April 2003 No. Rek : 31690009 atas Nama PDPS ;Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 Tanggal 02Mei 2003 No.

Pulau Weh sekarang) bulan Oktober 2001 sebesar Rp. 16.940.000,Tanggal 11 Oktober 2001 ;2, GTOSRC cenasnemess22Grosse Akte Npmpr 2130 Tanggal 04 September 2000 ;23Daftar penyertaan Modal dari Pemko Sabang ke PDPS Tanggal 31 Desember2005 atas nama RAHMAWATI, SE.AK;2224Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 tanggal 04April 2003 No. Rek : 31690009 atas Nama PDPS ;25Rekening Koran BRI Unit Sabang Kanca Banda Aceh A037012 Tanggal 02Mei 2003 No.

Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011. 48) Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT. 49) Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Surya Darma Putra, SE.50) Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh SuryaDarma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

saksi , mirip dengan tandatangan yang ada SSBP tertanggal27 Desember 2013 dan Surat Nomor :260/Setda Keu/12.13 tanggal 30 Desember2013 tetapi saksi mengakui itu bukan tandatangan saksi ;Bahwa saksi juga mengakui bahwa Kop dan stempel dari surat 260/Sekda.Keu/12.13, tanggal 30 desember 2013 perihal penarikan dana darirekening Simsem tarempa supaya di Transfer ke rekening PT.SIMARATUNGGA DUTA CIPTA PERADA masih berlaku ;Menimbang bahwa atas keterangan Saksi terdakwa mengatakan tidak tahu .Saksi IPAN ,SE.Ak

Nomor 12 Tahun 2014tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah KabupatenKepulauan Anambas Tahun Anggaran 2014.Petikan Keputusan Bupati Anambas Nomor 94 Tahun 2011tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sturktural Eselon III diHalaman 115 dari 199 Putusan Nomor : 19/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpg54555657585960616263Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011berupa Surat Pernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak

Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani oleh SuryaDarma Putra, SE.Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55 tahun2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi Pejabat PenatausahaanKeuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Ditetapkan tanggal 21 Juli 2011.108 Surat nomor : 10/SPP.821.23/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011 berupa SuratPernyataan Pelantikan atas nama Ipan, SE.Ak,MT.109 Surat pernyataan tanggal 24 Februari 2015 yang ditandatangani olehSurya Darma Putra, SE.110 Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 55tahun 2013 tentang pengangkatan Surya Darma Putra menjadi PejabatPenatausahaan Keuangan Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si selaku KuasaPengguna Anggaran;1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagai BUANomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011;1 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Taufik Setiawan, SE.Ak.

Taufik Setiawan, SE.Ak. M.Si selaku KuasaPengguna Anggaran.1 (satu) lembar Surat Pengantar Kepada Pejabat Pengelola Keuangan Aceh sebagai BUANomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011.1321 (satu) lembar Copy Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 1056/SPLS/Bel.Bant/2011 tertanggal 29 Nopember 2011 ke Nomor Rekening PT.

Ahli AGUS WIBOWO, SE.Ak., CA.

Pengelolaan APBDes Desa Satra Kecamatan Klungkung KabupatenKlungkung tahun 2015 antara lain karena pengelolaan yang tidak sesuaiketentuan, yaitu tidak dikelola secara tertib administrasi dan transparan(akuntabel), tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai dan masihlemahnya pengendalian dari pihakpihak terkait.Bahwa untuk menyimpulkan pihakpihak mana saja yang bertanggungjawab ataskerugian keuangan Negara tersebut adalah bukan kompotensi ahli dari BPKPProvinsi BaliBahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak

Ayu Ketut Sunti menarik dana tanpadidahului adanya verifikasi, pengajuan SPP dan lampiran buktipembelanjaan lebih dahulu namun dalam kegiatan tersebut terdapatpengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pengeluaran yang sahsebesar Rp.1.115.000, (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah);Bahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak., CA.

Adapunbesarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa bukanlah sebesarkeseluruhan potensi kerugian keuangan Negara (potential lost) akan tetapi harussebesar uang Negara yang benarbenar nyata (actual lost) telah diambil dandinikmati oleh Terdakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,melalui keterangan para saksi, Ahli, dan terdakwa, serta barang bukti, diperoleh faktahukum sebagai berikut:*" Bahwa Ahli Agus Wibowo, SE.Ak.,CA.

,dari BPKP Provinsi Bali tidakmenyimpulkan pihakpihak mana saja yang bertanggungjawab atas kerugiankeuangan Negara tersebut adalah bukan kompotensi ahlie Bahwa dari Ahli Agus Wibowo, SE.Ak.,CA.