Niaga.Jkt.PstKreditor Separatis yaitu PT Bank Permata, Tbk akan dibayarsebesar Rp. 18.000.000.000, yang akan dicicil 3 kali pada bulanDesember 2020 sebesar Rp. 8.000.000.000,, bulan Januari 2021sebesar Rp. 5.000.000.000 dan bulan Februari sebesar Rp.5.000.000.000,;Kreditor Preferen yaitu Karyawan sebanyak 128 orang akandibayarkan : Tagihan Upah sebesar Rp. 1.104.620.566,48,, akandibayarkan cicil sebanyak 3 kali pada bulan Desember 2020,Januari 2021 dan bulan Februari; Tagihan sisa THR sebesar Rp.

Perjanjian Perwaliamanatan menentukan C.Dalam proses Likuidasi:Halaman 49.Putusan No.255/PDT.G/2008/PN.JKT.PST.() Sebelum para pemegang Obligasi Subordinasi berhakmenerima pembayaran Jumlah terhutang berdasarkanObligasi Subordinasi maka:C.i. 1 Para Kreditur Preferen pertama tama berhakmenerima pembayaran penuh atas seluruh tagihanpiutangnya sesuai dengan ketentuan undangan yangberlaku;C.i.2. setelah para Kreditur Preferen menerimapembayaran penuh atas seluruh piutangnya, maka parapemegang Hutang

Dalam hal terjadi Penutupan Usaha, pembagianharta kekayaan Perseroan hasil likuidasi untuk PembayaranJumlah Terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang ObligasiSubordinasi dilakukan sesuai urutan sebagaimana tersebutdalam butir c. diobawah ini dan hanya akan dibayarkan setelahHalaman 51.Putusan NO.255/PDT.G/2008/PNJKT.PST.DALAM POKOKdipenuhinya seluruh kewajiban Pembayaran Perseroanterhadap Hutang Senior...4) ' Bahwa selama kreditur preferen dan hutang senior belumdilunasi, maka pemegang hutang junior

Selama kreditur preferen dan utang senior belumLUNAS, tuntutan utang junior ( Obligasi Subordinasi) masihtertunda.

tama berhak menerima pembayaran penuh seluruh tagihanutang adalah para pemegang hutang preferen baru kemudian hutangsenior.

Setelah utang preferen dan utangsenior dilunasi baru muncul hak dari Pemegang Obligasi Subordinasisebagai pemegang hutang junior.

Penanggungan merupakan suatu persetujuan di mana pihakketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhiperikatan debitur, apabila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.Demikian juga didalam Pasal 1 Angka 1 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas TanahBeserta BendaBenda yang bBerkaitan dengan Tanah HakTanggungan menyatakan, kreditur preferen akan diutamakan ketimbangkreditur lain (konkuren).

tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal6 UUHT belum dapat dilaksanakan oleh karena belum ada putusanpengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan debituratau Tergugat Il dan Penggugat telah ingkar janji atau wanprestasi danbelum ada peraturan pemerintah untuk menjalankan undangundang terkaitpelaksanaan parate executie obyek hak tanggungan.Bahwa UndangUndang Hak Tanggungan merupakan undangundangkhusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang Hak TanggunganPeringkat Pertama (Kreditur Preferen

Menyatakan Pengikatan Hak Tanggungan atas tanah dan bangunanserta Pengikatan Fidusia obyek sengketa tidak mempunyai kekuatanhal 10 dari 24 hal Put.No.381/PDT/2016/PT.SMGhukum yang mengikat, sehingga sudah tidak lagi menjadi Piutangyang diutamakan ( Preferen ) akan tetapi sudah menjadi Piutangbiasa ( konkuren ), sehingga untuk mengjukan penjualan/ eksekusilelang obyek sengketa, Terlawan harus melakukan gugatan lewatPengadilan;8.

., Mkn PPATdi Kabupaten Solok, sehingga Tergugat IT mempunyai hak preferen untukmelakukan lelang atas agunan, dimana hasil penjualannya akan digunakansebagai pengganti atas kewajiban pengembalian pembiayaan yang telahditerima Tergugat I selaku Nasabah;119.10.11.Bahwa Tergugat II tidak sepakat dengan dalil Penggugat pada Gugatannyaangka 6 dimana dinyatakan "...saivah tersebut dibawah kekuasaanPenggugat...".

Hak Tanggungan adalah hakjaminan ... untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikanHalaman 19, Putusan Nomor 85/Pdt/2017/PT SMGkedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadapkreditorkreditor lain.Oleh karena itu hak preferen ada pada Turut Tergugat terhadapharta kekayaan yang telah sah diikat oleh suatu hak jaminankebendaan adalah diutamakan (droit de preference), prinsip hukumjaminan mana antara lain ditegaskan dalam Pasal 6 UU HakTanggungan.

Olehkarenanya Tergugat memiliki hak preferen/nak untuk mendapatkanpelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan obyek hak tanggungan danmemiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri berdasarkan parate executieyang demi hukum melekat pada pemegang Hak Tanggungan..

peringkat Il sebesar Rp.175.000.000,(seratus tujuh puluhlima juta rupiah).Bahwa pengikatan dan pembebanan Hak Tangungan sebagai mana dimaksud pada JAWABAN angka 4 di atas telah sesuai dengan proseduryang benar berlaku, terbukti dengan tidak adanya blokir atas Sertifikatsehingga dapat di ikat hak Tangungan secara sempurna dan di buktikandengan munculnya sertifikat Hak Tanggungan.Bahwa dengan di bebaninya Hak Tangungan terhadap jaminantersebut pada JAWABAN angka 4 di atas Maka TERLAWAN ;smempunyai Hak Preferen

Penetapan KetuaPengadilan Negeri Brebes tersebut cacathukum adalah hal yang tidak berdasar samasekali mengingat Penetapan tersebut masihberupa teguran/Anmaning terhadap ParaPelawan untuk melaksanakan kewajibannyalmembayar hutang kepada Terlawansebagaimana kesepakatan dalam perjanjianperjanjian kredit yang telah disepakatibersama.e Dapat Terlawan sampaikan bahwasanyaadanya upaya hukum kasasi tidak sertamerta menghentikan pelaksanaan FiatSO Sh eccccrcseresesmemaessEksekusi mengingat Terlawan memiliki hak preferen

Menyatakan dan menghukum Penggugat Dalam Rekonpensi berhakmenjalankan hak preferen/separatisnya sebagai pemegang HakTanggungan untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminankredit yang diagunkan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi untukmenyelesaikan fasilitas kredit kepada Penggugat Dalam Rekonpensi.9.

Bahwa dengan telah dilekatkannya hak tangungan maka sesuai UUNo. 4 tahun 1996 TERLAWAN mempunyai hak preferen jika SriRahmawatun dan PELAWAN dikemudian hari teroukti wanprestasi.5. Bahwa angsuran kewajiban PELAWAN setelah dilakukan restruktiurisasikredit, yang setiap bulannya adalah sebesar Rp. /7.402.070,sebagaimana telah disepakati bersama dan tertuang dalam PerjanjianPerubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Top up) No.

Peringkat (pertama) senilai Rp.625.000.000,00(enam ratus dua puluh lima juta Rupiah) Nomor 396 tertanggal 26 Maret 2008yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 15/2008tertanggal 15 Januari 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Kurnia LestijoSiswanto Sarjana Hukum, PPAT di Grobogan ;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri jika atas Agunan Kredit telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan "hak preferen

Pemberian hak ini dimaksudkan untukmemberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yangbersangkutan (kreditor preferen) dari pada kreditorkreditor lain/kreditorkonkuren (vide Pasal 1 Undangundang No. 4 Tahun 1996 atau "UUHT").Oleh karena itu, Pemberian Hak Tanggungan adalah sebagai jaminanpelunasan hutang debitor kepada kreditor sehubungan dengan perjanjianpinjaman/kredit yang bersangkutan.i.

telah diberi Kesempatan untukmenyelesaikan tunggakan hutangnya kepadaTergugat, namun Penggugat tetap tidak memilikiitikad baik menyelesaikan kewajibannya kepadaTergugat I;Mengingat dana yang dipergunakan oleh Penggugatmerupakan dana =~masyarakat yang harusdikembalikan sesuai dengan perjanjian, maka sudahmenjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat menuntut pelunasan hutang tersebut dari lelangeksekusi hak tanggungan terhadap agunan kredit;Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat memiliki hak preferen

Justru tindakan Penggugat yangberkeberatan dengan pelaksanaan hak preferen dariTergugat tersebut yang sejatinya telah menentangiperaturan perundangundangan yang berlaku;Perlu Tergugat tegaskan kembali pelaksanaanlelang yang dilakukan berdasarkan peraturanperundang undangan dan tindak Jlanjut atasperbuatan Penggugat yang tidak melaksanakankewajibannya terhadap Tergugat (pembayaranangsuran kredit sesuai dengan jadwal dan jumlahyang telah ditetapkan) yang mana telah disepakatisebagaimana yang tercantum

Pendaftaran hak tanggungan bertujuan agar Sertifikat HakTanggungan dapat lahir dan kreditur sebagai pihak yang berkepentingandilindungi haknya oleh UndangUndang Hak Tanggungan sebagaikreditur Preferen yang memiliki kedudukan diutamakan dalam pelunasanutang debitur.

., M.Kn,Notaris/PPAT di Kabupaten Rembang;sehingga oleh karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapatdisangkal atau dipungkiri karena atas Obyek Sengketa dimaksud telahdibebani hak tanggungan maka telah memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selakuDebitur, karenanya secara hukum Tergugat harus dilindungi dan ataudidahulukan hakhak dan kepentingannya;2.

Ketiga) senilaiRp 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) Nomor 02012/2014tertanggal 25 September 2014 yang dibuat berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan Nomor 554/2014 tertanggal 2 Juli 2014 dibuat olehdan dihadapan Bekti Krestiantoro, S.H., M.Kn, Notaris/PPAT diKabupaten Rembang;Karenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal ataudipungkiri jika atas Agunan Kredit terdahulu senyatanya telah dibebani haktanggungan yang terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen

TURUTTERGUGAT melakukan pelelangan asetaset PENGGUGAT danPENGGUGAT II atau asetaset dalam penguasaan PARA PENGGUGAT,adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan PARAPENGGUGAT.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan, yang mana atas seluruhjaminan kredit PT Tri Perkasa Agro Coco telah dlakukan pengikatan baikdengan Hak Tanggungan ataupun dengan Akta Fiducia yang telah didaftarkanpada instansi yang berwenang, sehingga apabila debitur ciderajanji/wanprestasi, TERGUGAT memiliki hak preferen

.Bahwa hal tersebut sungguh suatu permintaan yang tidak masuk akal danmencederai Perjanjian Kredit yang dibuat antara PARA PENGGUGAT denganTERGUGAT serta menciderai peraturan perundangundangan.Bahwa sebagaimana telah TERGUGAT uraikan dimana atas seluruh jaminankredit PT Tri Perkasa Agro Coco telah diikat Hak Tanggungan atas namaTERGUGAT, selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, maka TERGUGAT selakupemegang Hak Tanggungan memiliki hak preferen

adalahmerupakan agunan kredit dari Tergugat/Anies Zyabidi (debitur) di TurutTergugat Ill, yang sebelumnya telah dilakukan verifikasi terlebin dahulujika benar milik Tergugat serta tidak dalam sengketa melalui TurutTergugat Il selaku instansi yang berwenang, dan selanjutnya kreditdicairkan/diberikan kepada Tergugat /Debitur, kemudian objek agunantelah dilekatkan hak tanggungan dan diterbitkan sertifikat hak tanggungan.Dengan telah dilekatkan hak tanggungan maka Turut Tergugat Ill selakukreditur memiliki hak preferen

hukum apapun lagi ternadap objek sengketa.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa bila salah satupihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objekperkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terkait objek jaminan yang telah dilakukan proses lelang eksekusihak tanggungan oleh KPNKL Malang, adalah merupakan hak dankewenangan dari Turut Tergugat Ill selaku pemegang hak tanggunganpertama dan memiliki hak preferen

Provinsi Jawa Tengah SHM No. 02978 atasnama RIDWAN SANTOSO kepada TERGUGAT Il untuk dilekatkan haktanggungan, sebagaimana Akta Pengikatan Hak Tanggungan (APHT) No.004/2016 tanggal 04 Januari 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Siti Lastariana, SH, untuk pemasangan hak tanggungan Peringkat jo.Sertpikat Hak Tanggungan No. 000375/2016 tanggal 20 Januari 2016diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas,Dengan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan, maka TERGUGAT Ilmemiliki hak preferen

jika Penggugat sangatpaham dan mengerti atas resiko dan atau akibat hukum dari pembebananhak tanggungan atas Objek Sengketa dimana karena terhadapnya telahHal. 13 Putusan No.400 /PDT/2017/PT.SMGdibebani hak tanggungan No. 1542/2014 berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan No. 321/2014tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Ernawati, SH, PPAT di Kabupaten Jepara maka Tergugat II selakuKreditur sebagai pihak yang beritikad baik te goeder trouw mempunyai hakdidahulukan atau diutamakan hak preferen

Penggugat yang demikian menunjukkankesesatan berfikir Penggugat dalam memahami suatu UndangUndangdengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotong sekedar untukmemberikan keuntungan kepada Penggugat agar dapat mengulurulurpemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat Il;Halaman 19 dari Halaman 24, Putusan Nomor 423/Pat/2017/PT SMG8.10.11.12.Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen