Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-03-2016 — Putus : 07-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Jmb Tanggal 7 April 2016 — Terdakwa
109 — 164
109 — 164
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 28-02-2017 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 85/Pid.B/2016/PN. Unr Tanggal 8 Desember 2016 — Penuntut Umum:
Aldy Slesviqtor Hermon, S.H. ;
Terdakwa:
Yusiati Triwoelandari, Amd Binti Muhammad Yusanto.
152 — 33
152 — 33
a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa Terdakwalahyang bersalah melakukanya ; Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption OfInnocense ) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 02 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 13 Februari 2014 — RAHIM Alias SOCAI Bin LATANG
24 — 12
24 — 12
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 24-05-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN AMBON Nomor 3/Pdt-Sus-PHI/2018/PN Amb Tanggal 27 Agustus 2018 — NIKOLAUS SAINYAKIT, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Larat, 25-11-1959 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 004 RW 001 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. MATHIAS BATFIAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Sangliat Dol, 06-07-1965 beralamat di Desa Sangliat, RT 006 RW 003 Kecamatan Wetambrian, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. YERMIAS SARBUNAN, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Adaut, 01-11-1964 beralamat di Kelurahan Saumlaki, RT 001 RW 007 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. RIDOLF. F. ROMROMA, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 16-05-1982 beralamat di Desa Lingat, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. SWINGLI LETHULUR, pekerjaan Pegawai PT. Kalwedo Kidabela, tempat dan tanggal lahir Lingat, 23-10-1975 beralamat di Desa Lermatang, RT 007 RW 003 Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pengugat V;
Dalam hal ini Penggugat I sampai dengat Penggugat V memberikan Kuasa kepada Advokat Alfonsus Bersady, S.H. pada Kantor Hukum Alfons Bersady dan Rekan beralamat di jalan Dharmais RT.04/RW.01 nomor 2 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor sementara ini di RT.09/RW.02 Desa Adaut, Kecamatan Selaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017 dan Nomor : 06/SK/AB & R/02/2017 tanggal 8 Februari 2017, yang selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;
MELAWAN
PT. KALWEDO KIDABELA, yang beralamat di Kompleks Pelabuhan Penyebrangan Ferry, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Saumlaki, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
291 — 64
291 — 64
Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht Staat) sehingga hakhak Para Penggugat dilindungi dari tindakan sewenangwenang Tergugat.Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan hak dan kepentingan, makadengan ini mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Amabon untuk mendapatkan keadilan, kebenarandan kepastian hukum;Berdasarkan halhal yang terurai diatas Para Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon agar memeriksa
Putus : 13-08-2015 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2015 Tanggal 13 Agustus 2015 — SYAIFURRAHMAN SALMAN, S.E., vs. KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) RI
157 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
157 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staat organ, publicoffice, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak, dan ataumembebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subyek hukumwarga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunya bentukhukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentukundangundang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yangbersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secaraeksplisit mendapatkan delegasi kKewenangan
Register : 25-08-2011 — Putus : 12-10-2011 — Upload : 09-11-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 161/G/2011/PTUN-JKT Tanggal 12 Oktober 2011 — Celsius Watae;Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
69 — 18
69 — 18
Disamping itu, perbuatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu :a asas ketelitian ;b asas kepastianhokum ;c asas perlakuanyang jujur ;e asas keharusanada motivasidalamtindakan. ;24 Bahwa dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 131.91834 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHANPEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATIKEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober 2010
Register : 24-06-2014 — Putus : 09-09-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan PN WAINGAPU Nomor 64/PID.SUS/2014/PN.WGP Tanggal 9 September 2014 — - MUHAMMAD alias AMAN alias AMAR alias ANJAS
62 — 20
62 — 20
reasonable doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocense) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechts staat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 47/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENGKUS BIN ENJANG ATRIA
29 — 5
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENGKUS BIN ENJANG ATRIA
29 — 5
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
Register : 03-04-2020 — Putus : 13-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 148/Pdt.G/2020/PN Bdg Tanggal 13 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
156 — 36
156 — 36
Staat BlaadsNomor : 22 Tahun 1848 bunga moratoir yang diijinkan hanyalah sebesar 6 %per Tahun. Dengan demikian petitum ke7 (tujuh) ini tidak dapat dikabulkansepenuhnya;Ad.8.
Putus : 26-09-2016 — Upload : 25-04-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 92/G/2016/PHI.Sby Tanggal 26 September 2016 — TAUFIK HIDAYAT, S.E MELAWAN KUD DWI KARYA & BUPATI BANYUWANGI Cq. KEPALA DINAS KOPERASI dan UMKM Kabupaten Banyuwangi
85 — 21
85 — 21
No.92/G/2016/PHI.Sby12(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantindak pidana kejahatan.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak setiap warga negara (subyektive, priva Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (/mcasu Tergugat), oleh karenanya PENGGUGATselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (justiciabalance), dengan ini memohon pengajuan gugatan ini ke PengadilanHubungan
Register : 02-12-2011 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PT MEDAN Nomor 717/PID/2011/PT-MDN Tanggal 10 Januari 2012 —
55 — 27
55 — 27
(Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (Pusat KoperasiPegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri RantauPrapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri, sebagai orang27yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum bertindakselaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas maskapai seroBumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengan sengajamengumumkan daftar (staat
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 Juli 2019 — DEWI DIAN NURSANTY, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
105 — 64
105 — 64
Terbitnyabojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidaksesuai dengan cita negara hukum (recht staat) yang betujuanmemberikan kepastian dan keadilan oleh warga negarasebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentanganpula dengan Asas ne bis in idem.
Register : 21-04-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 07-01-2022
Putusan PT JAMBI Nomor 17/Pid.Sus/2015/PT JMB Tanggal 11 Mei 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : HERUDUWI ADMIJO, SH
Terbanding/Terdakwa : IMAM SUHERI Als HERI Bin RIFAI AM
54 — 16
Terbanding/Terdakwa : IMAM SUHERI Als HERI Bin RIFAI AM
54 — 16
tindak pidana benarbenar terjadi dan bahwa terdakwalah yangbersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaHal28 No.17/PID.SUS/2015/PT.JMBperlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocense) dinegara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yangberdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 13-01-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 13-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN SBY Tanggal 8 Juni 2017 — Penuntut Umum:
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
310 — 417
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
310 — 417
KAI adalah : Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m2 adalah termasuk didalamnya peta tanah E No.2084/Wtanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959 tentangNasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40 tahun1959.
KAI menempati Jalan Sidotopo Lor 68 A Surabaya adalah :Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semuakekayaan hakhak dan kewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS(staat sporweign)/VS (verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari1950 dioper oleh DKA, tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnyapeta tanah E No.2084/W tanggal 27 Maret 1928.
PengumumanNo.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnya peta tanah ENo.2084/W tanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959tentang Nasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40tahun 1959.
Register : 15-04-2015 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 231/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 4 Juni 2015 — S.MAXIMUS Bin BUN KIONG, dk
58 — 19
58 — 19
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 23-08-2018 — Putus : 17-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 120/PDT/2018/PT KPG Tanggal 17 Oktober 2018 —
51 — 25
51 — 25
Penutupsesuai Lembaran Negara (staat blaat) Nomor: 22 Tahun 1948sejak tanggal 10 Maret 2013 saat Terbanding / Tergugatmenerima uang Pinjaman tersebut dari Pembanding/Penggugat.Bahwa dengan demikian uang Pinjaman sejumlah Rp.400.000.000(empat ratus juta rupiah) adalah adil untuk memperoleh bunga 3 %(tiga persen) per bulan yang dimohonkan Pembanding/Penggugatdalam gugatan dengan mempertibangkan kemampuan Terbanding /Tergugat yang adalah seoarang yang berpenghasilan besar, yaitusedang menduduki jabatan
Register : 24-08-2011 — Putus : 01-11-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN DEMAK Nomor 194_Pid_B_2011_PN_Dmk_HUKUM_01112011_PENGANIYAAN.rtf Tanggal 1 Nopember 2011 — M ARIF, DK
68 — 15
68 — 15
pegangan oleh semuapihak dalam proses pembuktian nanti baik oleh PenuntutUmum ataupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya maupunoleh Hakim yang kesemuanya dilakukan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan hukum = dankemanfaatan hukum serta perlindungan terhadap Hak HakAsasi Manusia (Human Rights), yang tentu' saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (PresumptionOf Innocense) sebagai landasan hukum universal dalam suatunegara yang berdasar atas hukum ( Rechts staat
Register : 29-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 133/Pid.Sus/2021/PN Yyk Tanggal 7 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DIAN NATALIA SH
Terdakwa:
FADLY NOERRAHMANSYAH Als SIBOB Bin PRATIKNO
58 — 17
DIAN NATALIA SH
Terdakwa:
FADLY NOERRAHMANSYAH Als SIBOB Bin PRATIKNO
58 — 17
No.10 tahun 2019 tentang PedomanPengelolaan Obat Obat Tertentu yang sering disalahgunakan pasal 2 ayat(1), Trinexyphenidyl termasuk golongan obat keras golongan obatobattertentu. sesuai UU RI No. 419 tahun 1949 tentang Obat Keras, dan yangdimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatan yang tidak digunakanuntuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan,membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baikdalam bungkusan maupun tidak yang ditetapkan oleh Secretaris van Staat
Register : 10-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Smn Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
31 — 8
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
31 — 8
Dirjen BinfarKemenkes/ Dinas Kesehatan Propinsi/ Dinas Perijinan terpadukabupaten/ kota.Bahwa mengenai ketentuan obat keras daftar G, Knususnya untuk obatjenis Trihexypenidyl diatur dalam UU RI No. 419 tahun 1949 tentangObat Keras, dan yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaris van Staat
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
41 — 44
41 — 44
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofHalaman 24 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.JmbInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat