Ditemukan 836 data
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
TATANG SUPRIATNA BIN ADE MASTUR
29 — 8
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
27 — 9
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
48 — 27
Bahwa dalam suatu Negara Hukum (Rechts Staat), hakhak privat setiapwarga negara (Subjektive Privat Rechts) haruslah mendapat perlindungandari segala tindakan melawan hukum yang dilakukan pihak lain ( incasuTergugat ), oleh karenanya Penggugat selaku pihak yang telah dirugikanhak serta kepentingannya (Justicia Balance), dengan ini memohonmengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan keadilan.DALAM PROVISI1.Bahwa sejak Tergugat melakukan MUTASI
66 — 16
Disamping itu, perbuatanyang demikian jelas bertentangan pula dengan asas hukum umum negara hukum(rechts staat) dan asasasas penyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu :a asas ketelitian ;b asas kepastianhokum ;c asas perlakuanyang jujur ;e asas keharusanada motivasidalamtindakan. ;24 Bahwa dikeluarkannya SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR: 131.91834 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHANPEMBERHENTIAN DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN BUPATIKEEROM PROVINSI PAPUA, tanggal 25 Oktober 2010
57 — 16
reasonable doubt) bahwatindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yang bersalahmelakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap hak hak asasi manusia (human rights), tentu saja dengan tetap menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (presumption of innocense) di Negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (rechts staat
152 — 138 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karenaitu jika suatu Lembaga atau Pejabat publik tertentu (staat organ, publicoffice, public oficial) hendak mengatur, mengurangi hak, dan ataumembebankan sesuatu kewajiban tertentu kepada subyek hukumwarga negara dalam lalu lintas hukum, maka satusatunya bentukhukum yang diperbolehkan untuk mengatur hal itu adalah dalam bentukundangundang, atau dengan kata lain bahwa bentuk peraturan yangbersifat mengikat hanya diperkenankan apabila peraturan itu secaraeksplisit mendapatkan delegasi kKewenangan
288 — 64
Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Recht Staat) sehingga hakhak Para Penggugat dilindungi dari tindakan sewenangwenang Tergugat.Para Penggugat selaku pihak yang dirugikan hak dan kepentingan, makadengan ini mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Hubungan IndustrialPada Pengadilan Negeri Amabon untuk mendapatkan keadilan, kebenarandan kepastian hukum;Berdasarkan halhal yang terurai diatas Para Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon agar memeriksa
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENGKUS BIN ENJANG ATRIA
27 — 5
Bahaya dikarenakan adanya penggunaan lahanlahan oleh pihak yang tidak berhak tanpa seijin dari negara dan pihak yangberhak atas tanah tersebut termasuk didalamnya adalah pemilik perkebunanyang tentunya akan mengganggu pembangunan negara dan perekoniannegara;Menimbang, bahwa keberlakuan UndangUndang No.74/1957 (LN 1957160), mengakibatkan perubahan Peraturan Penguasa Militer KSAD Nomor.Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Pemiliknyaatau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat
152 — 36
Staat BlaadsNomor : 22 Tahun 1848 bunga moratoir yang diijinkan hanyalah sebesar 6 %per Tahun. Dengan demikian petitum ke7 (tujuh) ini tidak dapat dikabulkansepenuhnya;Ad.8.
83 — 21
No.92/G/2016/PHI.Sby12(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakantindak pidana kejahatan.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat),hakhak setiap warga negara (subyektive, priva Rechts) haruslahmendapat perlindungan dari segala tindakan melawan hukum yangdilakukan pihak lain (/mcasu Tergugat), oleh karenanya PENGGUGATselaku pihak yang telah dirugikan hak serta kepentingannya (justiciabalance), dengan ini memohon pengajuan gugatan ini ke PengadilanHubungan
46 — 19
(Pusat Koperasi Pegawai Negeri) / PKPRI (Pusat KoperasiPegawai Republik Indonesia) Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaktidaknyadisuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri RantauPrapat, bertindak secara bersamasama maupun sendirisendiri, sebagai orang27yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum bertindakselaku saudagar, pengurus, atau komisaris perseroan terbatas maskapai seroBumiputra atau dari perhimpunan koperasi yang dengan sengajamengumumkan daftar (staat
24 — 11
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
144 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 26 P/HUM/2018(staat organ, public office, public official) hendak mengaturmengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajiban tertentukepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum, makasatusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu adalah dalam bentuk undangundang atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankanapabila peraturan itu). secara eksplisit mendapatkan delegasikewenangan mengatur dari undangundang (legislative
15 — 8
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
R HARWIADI, SH
Terdakwa:
SURIADI, SH
297 — 417
KAI adalah : Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m2 adalah termasuk didalamnya peta tanah E No.2084/Wtanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959 tentangNasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40 tahun1959.
KAI menempati Jalan Sidotopo Lor 68 A Surabaya adalah :Pengumuman No.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semuakekayaan hakhak dan kewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS(staat sporweign)/VS (verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari1950 dioper oleh DKA, tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnyapeta tanah E No.2084/W tanggal 27 Maret 1928.
PengumumanNo.2 tanggal 6 Januari 1950 tentang pengalihan semua kekayaan hakhak dankewajiban dan Djawatan Kereta Api (DKA) RI dan SS (staat sporweign)/VS(verenigde spoor wegberdrijt) mulai tanggal 1 Januari 1950 dioper oleh DKA,tanah seluas +38.000 m? adalah termasuk didalamnya peta tanah ENo.2084/W tanggal 27 Maret 1928. Lembaran Negara RI No,86 tahun 1959tentang Nasionalisasi Kereta Api milik Belanda, Peraturan Pemerintah No.40tahun 1959.
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
30 — 8
Dirjen BinfarKemenkes/ Dinas Kesehatan Propinsi/ Dinas Perijinan terpadukabupaten/ kota.Bahwa mengenai ketentuan obat keras daftar G, Knususnya untuk obatjenis Trihexypenidyl diatur dalam UU RI No. 419 tahun 1949 tentangObat Keras, dan yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaris van Staat
37 — 44
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofHalaman 24 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.JmbInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
64 — 20
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
103 — 63
Terbitnyabojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidaksesuai dengan cita negara hukum (recht staat) yang betujuanmemberikan kepastian dan keadilan oleh warga negarasebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentanganpula dengan Asas ne bis in idem.
198 — 60
Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggungrenteng.Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa NegaraKesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (recht staat) bukan Negarakekuasaan (macht staat) maka, apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan NegeriSurabaya cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapatlain, agar memberikan putusan seadiladilnya (ex aquo et bono).Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah