Ditemukan 836 data
Urut Berdasarkan
Putus : 02-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 88 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 2 Juli 2015 — BAMBANG PURNOMO Als BAMBANG Bin
ZAINUDDIN
19 — 13
19 — 13
a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 77 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 9 Juli 2015 — UDIN Alias UNDING Bin SAILANG
23 — 18
23 — 18
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara HAL 25 PUTUSAN NO :77/PID.SUS/201 5/PN.NNKkita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 09-04-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PTUN KENDARI Nomor 10/G/2019/PTUN.Kdi Tanggal 24 Juli 2019 — DEWI DIAN NURSANTY, S.Pd (P) VS BUPATI BUTON UTARA (T)
107 — 67
107 — 67
Terbitnyabojek sengketa a quo telah menampakkan hukum yang tidaksesuai dengan cita negara hukum (recht staat) yang betujuanmemberikan kepastian dan keadilan oleh warga negarasebagaimana tujuan hukum itu sendiri ; Bahwa terbitnya objek sengketa a quo sangat jelas bertentanganpula dengan Asas ne bis in idem.
Putus : 19-03-2012 — Upload : 13-02-2014
Putusan PN SOASIU Nomor -3/Pdt.G/2011/PN SS Tanggal 19 Maret 2012 — - Hi. JOHAN DE GORIO
- SARAH DE GORIO
- NURDIANA DE GORIO
- JUFRI DE GORIO
- MUCHLIS DE GORIO
- Drs. Hi. FELIX A. BAAY
- UMAR H. BAAY
- PT WEDA BAY NIKEL
- AMBO FRANS
- PERUS YULIS BANGGALA
- SEP ARBABEN
- KRIS ARBABEN
- TOMO TAKULING
- MINGGU TAKULING
- SON MATIAS
- JEFRI LISA
- BIE
- MARLATU
- MORIS
- JONI
- SIU HITO
- ABUBAKAR
- MUSI
- NOPI TAKULING
- SIUS
- YUS
- BONI
- NY. MARLINA
- LEE
105 — 54
105 — 54
Wonua, MA, selanjutnya diberi tanda T.I05;Fotokopi Staat der Coordinater, selanjutnya diberi tanda T.I06;Fotokopi Surat Kuasa tanggal 27 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda T.I07;Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Lelilef Sawai Nomor 10/KD/LS/VI/2011tertanggal 21 Juli 2011, selanjutnya diberi tanda T.I08;Fotokopi Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan Bangsa Belanda DalamWilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, selanjutnya diberi tanda T.I09;Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan
No. 03/Pdt.G/2011/PN.SS56Alatalat bukti mana setelah diperiksa dan dicermati oleh Majelis Hakim yang relevanuntuk membuktikan dalil jawaban para Tergugat a quo adalah bukti T.I04 berupa AkteVan Erfpacht dan terjemahannya bukti T.105, bukti T.I06 Staat der Coordinater danMeetbrief No. 9, bukti T.I09 Surat Daftar Landbouw Consessi Kepunyaan BangsaBelanda Dalam Wilayah Sulawesi Utara/Tengah dan Maluku, bukti surat T.II03 yangcocok dan sesuai dengan bukti T.III04 berupa Surat Badan Pertanahan Nasional
Putus : 06-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 71 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 6 Juli 2015 — MUJAHID Alias OSSONG Bin MUHAMMAD SADE
68 — 29
68 — 29
Beyond a Reasonable Doubt) bahwa tindakpidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 10-04-2019 — Putus : 12-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN SLEMAN Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Smn Tanggal 12 Juni 2019 — Penuntut Umum:
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
32 — 8
BAMBANG PRASETYO SH
Terdakwa:
1.ARIF JUMIYARNO Als PITAM Bin JUMENO
2.MASTER SUNKIF LEE Als. MASTER Bin ABDUL NASSER.
32 — 8
Dirjen BinfarKemenkes/ Dinas Kesehatan Propinsi/ Dinas Perijinan terpadukabupaten/ kota.Bahwa mengenai ketentuan obat keras daftar G, Knususnya untuk obatjenis Trihexypenidyl diatur dalam UU RI No. 419 tahun 1949 tentangObat Keras, dan yang dimaksud dengan Obat Keras yaitu obatobatanyang tidak digunakan untuk keperluan teknik, yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lainlain tubuh manusia, baik dalam bungkusan maupun tidak yangditetapkan oleh Secretaris van Staat
Register : 03-06-2015 — Putus : 07-07-2015 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 329/Pid.Sus/2015/PN.Jmb Tanggal 7 Juli 2015 — EKO SUGITO Bin SUSANTO
47 — 44
47 — 44
terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofHalaman 24 dari 33 hal Putusan No.329/Pid.Sus/2015/PN.JmbInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Register : 24-11-2014 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 09-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2014 Tanggal 12 Februari 2015 — PT. KYUNG SEUNG GLOBAL;
1. BUPATI KABUPATEN BREBES., 2. DPRD KABUPATEN BREBES;
126 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu jika suatu Lembaga atauPejabat publik tertentu (staat organ, public office, public official) hendakmengatur, mengurangi hak, dan atau membebankan sesuatu kewajibantertentu kepada subyek hukum warga negara dalam lalu lintas hukum,maka satusatunya bentuk hukum yang diperbolehkan untuk mengatur halitu ddalah dalam bentuk undangundang, atau dengan kata lain bahwabentuk peraturan yang bersifat mengikat hanya diperkenankan apabilaperaturan itu secara eksplisit mendapatkan delegasi kewenangan
Register : 14-11-2011 — Putus : 20-09-2012 — Upload : 14-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 118/Pdt.G/2011/PN.Bpp Tanggal 20 September 2012 — - ANDREW SUTANTO - Direktur PT SEBATIN sebagai PELAWAN ;
Melawan :
1. Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ( DJKN) Samarinda cq Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ( KPKNL) Balikpapan sebagai TERLAWAN â I;
2. Katua Panitia Urusan Piutang Negara ( PUPN ) Cabang DKI Jakarta sebagai TERLAWAN âÂÂII;
3. Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Direktuir Jenderal Kekayaan Negara cq Kepala Kantor Wilayah XIII DJKN Samarinda cq Kepala KPKNL Jakarta I sebagai TERLAWAN III;
4. PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk disebut sebagai INTERVINIENT
172 — 34
172 — 34
Maka harus ditolakbutir 13 dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa pengumuman dan rencana lelang atassebidangPerintahjtanah SHGU No: 12/Keladen dan Segendang atas nama PT Sebatin sesuai SuratPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPBS03/PUPNC .10.01/2010 tanggal 18 Oktober2010 tersebut tidak adil, dengan alasan sebagai berikut :aBong Kon Ho alias William Bong selaku Direktur Pt Sebatin telah dilaporkanmelakukan tindak pidana korupsi pada staat menerima failitas kredit dari PemohonIntervensi berdasarkan
dan tidakmelawan hukum;4 Bahwa Pengadiloan Negeri Balikpapan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Basl;ikpapanNo: 118/PDT.G/2011/PN.Bpp tanggal 15 Nopember 2011 antara lain memerintahkan kepadaTerlawan I untuk menangguhkan pelelangan barang agunan berupa SHGU No.12/ DesaKeledang dan Segendang yang terletak di Desa Keledang dan Segendang Kecamatan TanjungAru Kabupaten Pasir atas nama PT Sebatin , dengan alasan bahwa Pelawan akan melunasiseluruh kewajiban kredit PT Sebatin;5 Bahwa sampai dengan staat
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-07-2020 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 49/Pid.C/2020/PN Blb Tanggal 16 Juli 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
38 — 17
INDRA ADHIYANA, SH
Terdakwa:
ENCENG BIN ALM ROHMAN
38 — 17
Prt/PM/014/1957 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa IzinHalaman 32 dari 38 halaman putusan nomor 49/Pid.C/2020/PN BibPemiliknya atau Kuasanya (didasarkan atas Regeling op de staat van oorlogen beleg (S.1939582)), menjadi Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958;Menimbang, bahwa selanjutnya Penguasa Perang Pusat untuk daerahAngkatan Darat No.Prt/Peperpu/011/1958 diubah dengan Peraturan PenguasaPerang Pusat No.Prt/Peperpu/041/1959.
Putus : 09-09-2015 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824 K/PID.SUS/2015 Tanggal 9 September 2015 — RIZAL EFENDI
66 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Indonesia sebagai negara salah satu negara hukum(rechts staat) sangat menghormati Miranda Principle ini.Komitmennya Indonesia terhadap penghormatan Miranda Principletelah dibuktikan dengan mengadopsi Miranda Principle ke dalamsistem Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara universal MirandaPrinciple meliputi:a. Hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum diperiksadan/atau sebelum dilakukan penyidikan (a nght to remain insilent);b.
Pendapat ini sejalan dengan Memorie vanToelichting dan saran dari Raad van Staat yang bermaksud membuatsuatu perbedaan antara pengertian yang sempit dari oogmerk yangdiartikan sebagai naaste doel, yakni suatu richting van den wie/ atauSuatu sifat yang aneh dari suatu kehendak.
Putus : 09-07-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 79 /Pid.Sus/2015/PN.NNK Tanggal 9 Juli 2015 — AHMAD BASTIAN Als ABBAS Bin ABRAHAM
PATTAH
60 — 15
60 — 15
benar benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukanya ; HAL 25 PUTUSAN NO :79/PID.SUS/201 5/PN.NNKMenimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindunganterhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetapmenjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negarakita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum(Rechts staat
Register : 18-12-2015 — Putus : 14-03-2016 — Upload : 14-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 245/PDT.SUS-PHI/2015/PN BDG Tanggal 14 Maret 2016 — MUJIONO; TOTOK IRAWAN; KOKO PRAYITNO; HARYONO; MIRA SEPUTRI, DKK; LAWAN; PT. KRIS SETIABUDI UTAMA (KSU);
76 — 36
76 — 36
uraian pada angka 15 (lima belas) dalam pokokperkara ini, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan HubunganIndustrial Jawa Barat Pada Pengadilan Negeri Klas 1.A Bandung JawaBarat untuk memberikan putusan agar TERGUGATmembayar kekurangan Uang Pesangon sebagaimana SURAT ANJURANdari Mediator Disnaker Kota bekasi ditambah Gaji Bulan April 2015sampai dengan Oktober 2015, THR tahun 2015, serta hakhak normatifyang biasa diterima oleh para PENGGUGAT;18.Bahwa dalam suatu Negara Hukum Republik Indonesia (Rechts Staat
Putus : 08-03-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 21 /Pid.B/2016/PN Sdw Tanggal 8 Maret 2016 — - JAI Anak dari RESEK (Alm)
- SAINUDDIN Anak dari PERAN (Alm)
76 — 26
76 — 26
Reasonable Doubt)bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa para terdakwalah yangbersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untukmenjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadapHak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asaspraduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) di Negara kita, yang nota bene telahmenobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (Rechts staat
Register : 21-02-2013 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 26-08-2013
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 117/Pid.B/2013/PN.Bpp Tanggal 15 Mei 2013 — RONI ASMARA bin SYAHRANI,SH.
39 — 17
39 — 17
keluar darah, ada bekas seretan;Bahwa dari informasi yang saksi dapat, kejadian kecelakaan tersebut yaitu pada tanggal 26 Desember 2012malam, di Jalan Jenderal Sudirman Depan Kantor PT Trakindo Balikpapan, saat itu ayah saksi sedang pulangdari Pengajian naik sepeda motor , lalu ditabrak mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah belakang ,dan meninggal dunia;Bahwa akibat kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarai ayah saksi rusak parah;Bahwa atas kejadian yang menimpa ayah saksi, sampai staat
Register : 07-09-2015 — Putus : 26-11-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN JAMBI Nomor 537/Pid.B/2015/PN.Jmb Tanggal 26 Nopember 2015 — HELMY SYUKUR Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR dan
CHAIRUDIN Als UDIN Bin H. KEMAS ABDUL SYUKUR
71 — 12
71 — 12
beyond aReasonable Doubt) bahwa tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalamrangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaranserta perlindungan terhadap Hakhak Asasi Manusia (Human Right), tentu sajadengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption ofInnocense) di negara kita, yang notabene telah menobatkan dirinya sebagainegara yang berdasar atas hukum (Recht Staat
Putus : 27-06-2016 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 PK/Pdt/2016 Tanggal 27 Juni 2016 —
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
61 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tindakan Para Turut Tergugatyang demikian adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijk heia);30.Bahwa selain telah melukai perasaan hukum (recht gevoel) dankepercayaan publik yang telah diberikan kepadanya, Para Turut Tergugatpun telah melanggar asas hukum umum Negara hukum (rechts staat) danpenyelenggaraan pemerintah yang patut (good governance), yaitu:Asas Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan;Asas Tidak Bertindak SewenangWenang;Asas Kepastian Hukum;Asas Memenuhi Harapan Yang Ditimbulkan;Asas Perlakuan
Putus : 09-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1292 K/Pdt/2016 Tanggal 9 Agustus 2016 — ALI ARFAN DKK VS LK. SUBEKI DKK
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
./2016Dalam tataran politik hukum tanah pada waktu itu, Tanah Negaraadalah tanah milik negara (raja/ratu) diterapkan di Indonesia melaluiproduk hukum dalam peraturan agrarnsch besluit yang diundangkandalam lembaran Negara Staatblad Nomor 8 Tahun 1870 (S.1870118), dalam Pasal 1, disebutkan: behoudens opvolging van detweede en derde bepaling der voormelde wet, blijft het beginselgehandhaafd, dat alle grond, waarop niet door anderen regt vaneigendom wordt bewezen,domein van de Staat is:(dengan tidak
Putus : 23-12-2014 — Upload : 16-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 PK/Pdt/2014 Tanggal 23 Desember 2014 — LEMBAGA MUSYAWARAH DESA/BADAN PERMUSYAWARATAN DESA/SANIRI NEGERI AMAHUSU vs JOHANES TISERA alias BUKE dkk
170 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
170 — 426 — Berkekuatan Hukum Tetap
Utara berbatas dengan Amboina Staat (Staatsblad Nomor 91 tanggal 16Mei 1888), garis lurus ke Pali Ill;2. Timur dengan Mark Pal Van GG. Menuju Pal Il Karang Eung, terus ke PalIl berbatasan dengan Eigendom Wana, terus ke Pal I;3. Selatan dimulai dari Pal menuju Perigi Hasoe garis lurus ke Puleh Cap,terus ke Batu Hanyut;4.
Putus : 09-10-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 133 /Pid.Sus/2014/PN.Nnk Tanggal 9 Oktober 2014 — ABDUL HAMID KASIM
33 — 19
33 — 19
Beyond a ReasonableDoubt) bahwa tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwalahyang bersalah melakukanya ;Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangkauntuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran sertaperlindungan terhadap Hak Hak Asasi Manusia (Human Rights), tentu saja dengantetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (Presumption Of Innocense ) diNegara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasaratas hukum (Rechts staat