JakartaSelatan;13 Bahwa atas permohonan peletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ini,maka TERGUGAT KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohonkepada majelis hakim yang terhormat, agar berkenan menyatakan bahwaSita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohonkan oleh TERGUGATHalaman 35 dari 70 Perkara No.625/Pdt.G/2010/PN.jkt.Sel.KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI dinyatakan sah danberharga ;14 Bahwa Gugatan Rekonpensi didasarkan pada alasanalasan hukum dandidukung buktibukti yang kuat, maka sesuai dengan ketenuan

Dan sesuai ketenuan Pasal149 KHI yang berbunyi Bilama perkawinan putus karena talak makabekas suami wajib: a. Memberikan mutah yang yang layak kepada bekasistrinya baik berupa uang atau bend a uu. dst Dalam hal iniPenggugat Rekonvensi menuntut mutah sejumlah Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah).

antara para ahli waris, yakniPenggugat dan Tergugat serta Tergugat Il masingmasing mendapat bagian1/3 (sepertiga), sehingga dalam hal demikian berarti terjadi persengketaandalam pemilihan hukum waris ;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim menilai tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan olehTergugat dan Tergugat II dalam melakukan pembagian waris, karena yangterbukti adalah bahwa semula Tergugat dan Tergugat II dalam melakukanpembagian waris memilih menggunakan ketenuan

Dengandemikian, penggunaan upaya administratif yang dilakukan Para Penggugattidak memenuhi syarat ketenuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndangAdministrasi Pemerintahan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 55UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara.Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atasmaka Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai UpayaAdministratif dan Pengajuan Gugatan Melebihi Tenggang Waktu terbuktiberalasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima dan terhadap

Dalam Negeri Direktur JendralPemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 313.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan,menyebutkan :Penjelasan IV : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.Sub 4.4.7.a, menyebutkan: Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagaitambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan danasimpanan dan pengelolaan dana pinjaman.Sub 4.4.7.b, menyebutkan: ketenuan

Ketenuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus membuat halhal berikut:abDana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok SImpan Pinjam dan Kelompok UsahaBersama, Kelompok Aneka usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM)d Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kelompok berkembang atausiap.e Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok2 Sub.

Masjid Kebun Jeruk No. 49RT.001 RW. 007 Kelurahan MAPHAR Kecamatan Taman Sari JakartaBarat, yang saat ini sudah di buat sertifikat Hak Miliknya No. 183 atasnama Dian Damajanti Sutardi (Chiauw Ling Lie), seluas + 185 M2merupakan harta gono gini dari Alm NIKI JANTO LUKMAN dengan DianDamajanti Sutardi (Chiauw Ling Lie)Menimbang, bahwa sesuai ketenuan Pasal 163 HIR/1875 KUHPerdata Penggugat berkewajiban membuktikan kebenaran dalildalilgugatnnya tersebut di atas, kecuali yang telah diakui dan tidakdiperselisinkan

Sertifikat Hak Milik No. 14/PangkalanMashyur, tertanggal 11101969 seluas 6.000 M2 terdaftar atas nama :Kumpul Sembiring, yang diterbitkan oleh Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang sama sekali tidak terbukti cacat hukumadministrasi dalam penerbitannya, dan lagi pula Pasal 106 PeraturanMenteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9tahun 1999, jo. pasal 15 hingga Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor24 tahun 1997 tantang pendaftaran tanah yang dikutip Penggugatbukan merupakan ketenuan

Dalam Negeri Direktur JendralPemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 313.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 tentang Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan,menyebutkan :Penjelasan IV : Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan :Sub 4.4.7.a, menyebutkan: Bentuk kegiatan SPP adalah memberikan dana pinjaman sebagaitambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan danasimpanan dan pengelolaan dana pinjaman.Sub 4.4.7.b, menyebutkan: ketenuan

Ketenuan pendanaan dalampengelolaan dana bergulir minimal harus membuat halhal berikut:abDana perguliran SPP hanya digunakan untuk pendanaan kegiatan SPP.Tidak diperbolehkan memberikan pinjaman secara individu.87c Kelompok yang didanai meliputi: Kelompok SImpan Pinjam dan Kelompok UsahaBersama, Kelompok Aneka usaha dengan pemanfaat Rumah Tangga Miskin (RTM)d Kelompok peminjam dana bergulir harus mempunyai kelompok berkembang atausiap.e Kegiatan verifikasi dilakukan sesuai dengan jenis kelompok2 Sub

bersamaBPD, Panitia Pilrio, Panitia KPPS 01 Dusun Induk Sirih Sekapur serta calonRio berangkat ke Kantor Dukcapil Kabupten Bungo untuk memvalidasi dataKTP masyarakat Dusun Sirih Sekapur yang menggunakan KTP saatpencoblosan;Bahwa pada tanggal 11 April 2020 dilakukan rapat bersama di KantorCamat Jujuhan mendengar hasil dari Tim Investigasi Kecamatan tentanggugatan Pilrio Dusun Sirih Sekapur;Bahwa berdasarkan hasil Investigasi Tim dapat disimpulkan telah terjadipelanggaran pada TPS 03 sebagaimana ketenuan

Orbit Perkasa dengan saksi MuhamadAfrizal yang di beri materi 6000, yang isi dari perjanjian peminjamanperusahaan tersebut adalah : Mentaati normanorma dan peraturanperaturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuaikontrak pekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk, rencanadan anggaran yang ditetapkan oleh instansi /pihak pemberi kerja sertamembayar semua pajakpajak, retribusi dan biaya biaya lainya,menyerahkan buktibukti setoran pajak retribusi tersebut kepada

Orbit Perkasa dengan saksiMuhamad Afrizal yang di beri materi 6000, yang mana perjanjian tersebut dibuat sebelum proses lelang di lakukan, yakni tanggal 7 bulan September2009, di buat di Tanjungpinang dan yang membuat adalah saksiMuhammad Afrizal ;e Bahwa isi dari perjanjian peminjaman perusahaan tersebut adalah : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuaikontrak pekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk,rencana dan

Orbit Perkasa, yang mana suratperjanjian tersebut isinya adalah sebagai berikut : Mentaati norma norma dan peraturan peraturan yang berwajib,menyelesaikan proyek / pekerjaan tersebut dengan baik sesuai kontrakpekerjaan ketenuan ketentuan, petunjuk petunjuk, rencana dananggaran yang ditetapkan oleh instansi /pihak pemberi kerja sertamembayar semua pajakpajak, retribusi dan biaya biaya lainya,menyerahkan bukti bukti setoran pajak retribusi tersebut kepada pihakpertama ; Bilamana pihak kedua ( saksi

Putusan No. 220/G/2011/PTUNJKT.21tinggal terbatas dan/atau ijin tinggal tetap atas nama Mahaveer Surana,Sanjaykumar Mohan Pai dan Nainan Mohamed bin Sultan Abdul Kadirsebagaimana diwajibkan kepada Pemberi Kerja TKA oleh Peraturan MenteriTenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER. 02/MEN/IH/2008 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa TUN a quo oleh TERGUGAT jugasangat bertentangan dengan ketenuan Pasal 42 ayat (1) Jo.

TergugatXlll adalah BuktiKepemilikan yang sah karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untukmembuat suratsurat bukti kepemilikan atas tanah;Bahwa tidak beralasan hukum apabila Penggugat mendalilkan danmemohon atau menuntut agar segala suratsurat yang dibuat oleh ParaTergugat khususnya TergugatXll dan TergugatXlll dengan Pihak lain,tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebabsetiap hubungan hukum antara individu dengan individu atau badan hukumsepanjang dilakukan berdasarkan atas ketenuan

IUP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 huruf (c) diberikan oleh: Bupati/Walikota apabila kegiatanpengangkutan dan penjualan dalam 1(satu) kabupaten/kota.Ayat (2) huruf (c), yaitu UP Operasi Produksi Khusus sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36 huruf (b) diberikan oleh: Bupati/walikota, apabila komoditastambang yang akan diolah berasal dari 1 (satu) kabupaten/kota dan/ataulokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada pada 1 (satu) kabupaten/kota.a Menimbang, bahwa menurut ketenuan

Sesuai dengan ketenuan Pasal 172 R.Bg,maka secara formil keterangan tersebut tidak dapat diterima, oleh karenanyamaka keterangan a quo harus dikesampingkan;Him 60 dari 78 hlm Putusan No.0026/Pdt.G/2017/PA.PykMenimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat danTergugat Il mengajukan alat bukti di persidangan T1, T2, T3, dan T4 majelishakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi surat keteranganHibah, telah bermaterai dan dinazegelen serta dicocokkan

menjadikan gugatanmenjadi tidak jelas dan kabur ; Bahwa dalil Tergugat dalam eksepsi pada Butir 1 s/d 3 halaman 48sudah memasuki substansi dalam pokok perkara yang harusdibuktikan pada persidangan ;Menimbang, atas eksepsi Tergugat dan jawaban dalam replikPenggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;Eksepsi tentang Gugatan telah Kadaluwarsa :Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini, yang dijadikan alasanTergugat bahwa Gugatan Penggugat ini telan kadaluwarsa adalahberdasarkan ketenuan

terhadap surat PerintahHalaman 6 dari 67 Putusan Nomor 5/Pid.Pra/2019/PNSDAPemeriksaan Bukti Permulaan yang diterbitkan sebelum berlakunyaPeraturan Menteri ini dan Pemeriksaan Bukti Permulaan belum selesaiproses penyelesaiannya selanjutnya dilakukan berdasarkan ketentuansebagaimana diatur dalam Peraturan ini, sehingga dalam perkara a quotunduk terhadap batas waktu eriksaan Pendahuluan sebagaimana diaturpada Pasal 13 nya (vide psal 13 ayat (1) Permenkeu RI Nomor18/PMK.03/2013) ;Menimbang, bahwa ketenuan

perbuatan"menyuruh melakukan" yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke KUHP, karenayang dilakukan oleh Suryopratomo aias Bimo hanya merupakan perintah dariterdakwa dan saksi Suryopratomo alias bimo hanya mengikuti perintah dariterdakwa yang merupakan atasannya terlepas ada paksaan atau tidak atausaksi Suryopratmo alias bimo hanya menjaga agar tetap masih bekerja namunkenyataannya saksi suryopratomo hanyalah menjalankan perintah sajasehingga saksi sSuryopratomo alias bimo tidak dapat dikatagorikansebagaimana dalam ketenuan

Bahwa Penggugat Konvensi menuntut dan mohon ditetapkan hartabenda sebagaimana pada poin 4 gugatan Penggugat dan poin 6, 7, 8, 9, 10,11, dan 12 pada perubahan gugatan Penggugat yang dikuasai TergugatKonvensi adalah harta bersama Penggugat Konvensi dengan TergugatKonvensi dan mohon supaya dibagi sesuai dengan ketenuan hukum yangberlaku, karena harta benda tersebut diperoleh semasa perkawinanPenggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi:;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi padapoin

yangdidasarkan pada perbuatan rekayasa sehingga adalah wajar menurut hukumjika permintaan Penggugat dalam posita 11, 12, 13, 14, 15 maupun posita 17haruslah ditolak karena tidak patut menurut hukum jika Tergugat sebagaipihak yang ada posisi yang benar kemudian dituduh sebagai pihak yangtelah melakukan perbuatan melawan hukum,karena yang menjadipertanyaan dalam perkara ini adalah bahwa mungkinkah ada perbuatanmelawan hukum yang patut dituduhnkan kepada Tergugat jika perolehanhaknya sudah sesuai dengan ketenuan

Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari Pejabat yang berwenangkecuali ditentukan lain dalam ketenuan peraturan perundangundangan;Pasal 14 yang berbunyi :Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagaimanapenyidik, penyidik pembantu dan atau penyidik dilarang ;a. Mengabulkan kepentingan pelapor, terlapor atau pihak lain yang terkait dalamperkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan ;.