2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undangundang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR :Bahwa terdakwa PUJI ISTINA baik selaku Kepala Bagian KeuanganPemerintahan Desa Guwosari yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Lurah GuwosariNomor 03 Tahun 2008 tanggal 08 April 2008 maupun selaku Bendahara

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di depan persidangankami berkeyakinan dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalahdakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal64 ayat (1) KUHP.2.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20Tahun ........35Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan.Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikanbukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa AMAN JAYA, S.P Bin YAKUB tidak terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalamketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI PURNOMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Menyatakan Terdakwa SUKIRMAN Bin PARIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum jo. pasal 55 ayat

ALAMSYAH ARSYAD tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangundangNomor 20 Tahun 2001 Jo.

Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 Rp 67.038.927,092) wanna nnn Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Subsidair:wecene Bahwa ia terdakwa YUNITHA PARMAN selaku

Register Perkara:PDS03/GORON/02/2020 tanggal 18 Juni 2020, Terdakwa telah dituntut agarpengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa YUNITHA PARMAN, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

perkara sebesar Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaandi persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan putusanNomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN Gto tanggal 10 Juli 2020, menjatuhkan putusansebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa Yunitha Parman tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimanaDakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum ;Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;Menyatakan Terdakwa Yunitha Parman tersebut diatas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Putusan Nomor 1/PID.SUSTPK/2018/PT KDIPerbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.SubsidiairBahwa Terdakwa Dra. Hj.

Putusan Nomor I/PID.SUSTPK/2018/PT KDIPrimair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berpendapat dan berkesimpulan bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah

Putusan Nomor I/PID.SUSTPK/2018/PT KDI Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengendalikanproyek/ pekerjaan tersebut;Hal yang meringankan : Terdakwa sudah lama mengabdi kepada Negara;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan;Mengingat Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana

MUHAMADBUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atauturut serta melalukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndangHal. 17 dari 27 hal. Put.

No. 2498 K/PID.SUS/2010atau perekonomian negara sehingga mereka dapat dikatakan telahmelakukan tindak pidana korupsi.Bahwa Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP,mempunyai unsurunsur delik sebagai berikut :1. Setiap orang2. Secara melawan hukum3.

Melakukan atau turut serta melakukanBerdasarkan urutan unsurunsur delik Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tersebut sesuai dengan ketentuan makapembuktian unsurunsur harus dilakukan satu persatu sesuai denganurutannya yaitu di mulai dari unsur pertama, unsur kedua, unsur ketiga....dst.Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak membuktikan unsur SecaraMelawan Hukum yang merupakan unsur kedua tetapi terlebih dahulumembuktikan unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

2 ayat(1) Jo.

Bahwa, untuk pengeluaran dana Bansos yang digunakan untuk membiayai pengurusanmutasi senjata api anggota DPRD Kabupaten Kukar, kerugian negara adalah sebesar Rp.650.000.000,Perbuatan terdakwa FAJRI TRIDALAKSANA, SP Bin BAHARUDIN BARAQ, danTerdakwa DEDI SUDARYA Bin YAHYA SALMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas Undang undang nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;Subsidair : Melanggar pasal 2 ayat (1) jo.

pemeriksaan pendahuluan dan suratsurat dalam perkara yangbersangkutan ;Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal Mei 2010 yang padapokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan : 1 Menyatakan terdakwa Setiyono, S.Sos. terbukti bersalah melakukan tindak pidanaSecara melawan huykum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat mergikan keuangan negara atau perekonomiannegara, sebagaimana diatur dalam pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana diubah UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan kesatu primair ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiyono, S.Sos. dengan hukuman penjaraselama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp 200.000.000, (duaratus juta rupiah) subsidair kurungan 3 (tiga) bulan ;3 Menghukum terdakwa Setijono, S.Sos. membayar

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo.

UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersusun secarasubsidairitas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair yaitu pasal 2 ayat(1) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsurnya adalah sebagai

(satu) unit rumah dan tanah tempat tinggal yang beralamat di Desa Ngebrak RT 02/IIIKelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar ;Barangbarang bukti tersebut statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana makakepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) ) jo. pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 64 Ayat (1) Kitab UndangundangHukum Pidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriDompu tanggal 25 Maret 2015 sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa BUDIYANTO, Spt. terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimanadimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) Ayat (2) dan Ayat(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagairnana dirubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 jo.

Pasal 55 Ayat (1) ke1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana jo.Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Pidana, karena unsurunsuryang lain telah dinyatakan terbukti oleh Judex Facti;Bahwa dalam perkara Splitsing yang berhubungan dengan perkara A quoyaitu atas nama Terpidana Muhammad alias Memed yang merupakanBendahara Setda Dompu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Mataram telah memutuskan berdasarkan dakwaanprimair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), ayat (2), ayat (2)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal64 ayat (1) KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndangNomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanaHal. 38 dari 46 hal.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3)Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi;Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, PenasihatHukum terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 18 Januari 2012 yangintinya adalah sebagai berikut :e Bahwa Surat Dakwaan

Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgserene Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang Republik IndonesiaNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :mone Bahwa Terdakwa PURNOMO, SH bin (Alm) WARTOYO selaku anggota

Menyatakan Terdakwa PURNOMO, SH. bin (Alm) WARTOYO terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RINo.31 tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. RI. NO.20Tahun 2001 Tentang Perubahan UU. RI.

Put.No.30/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgMenimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanyadibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo.

Menyatakan terdakwa DIDI ANTONO alias DIDI bin (alm) ALUKtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta secaramelawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebagaimana pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat(2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor : 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang

Aceh Jayayang dilakukan oleh pihak Ahli dari Universitas Unsyiah Banda Aceh, dan sesuaidengan perhitungan / Audit yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pengawasandan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh Nomor : SR2776/PW01/05/2014tanggal 22 Desember 2014.Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55

Thaher Amin terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan b UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Roni Zuliandi saputraBin Alm Zulfa selama 4 (empat) tahun penjara, dengan perintah Terdakwa Roni Zuliandi saputra Bin

Thaher Amin segera ditahan setelahselesai menjalani masa hukumannya dalam perkara lain tersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkaradalam kedua tingkat peradilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yanguntuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Hal. 29 dari 31 Putusan Nomor : 04/PIDTIPIKOR/PTBNAMemperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b

Agama

:

Islam;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara a quo diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya (in absentia);

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Memperhatikan, Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 dan Pasal 38 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPdl tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dalam Dakwaan Primair.2.

Menyatakan Terdakwa ABUBAKAR UMANAHU, SPDI. terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RepublikHal. 3 dari 749Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair.2.

Hukuman dijatunkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalamdakwaan yang telah terbukti ;Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah didakwamelakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsurunsur Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

1. Menyatakan Terdakwa RADEN RORO ELIANA SUSILAWATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999

Jumlah kerugian Negara (selisih dana bantuan yangcair dengan dana yang dipergunakan Rp 288.327.000,00Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Nilai pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 9dari surat perjanjian tersebut adalah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus jutarupiah);Berdasarkan uraian tersebut unsur Mereka yang melakukan, yangmenyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secarahukum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, perouatan Terdakwa Muntohir telahmelakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) Jo.

2 Ayat (1) jo.