Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014, yang amarlengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;e Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2014 yangdimohonkan banding tersebut

Inggeris, tanpa urgensi yang jelas ;e Agar biaya perjalanan Bupati dan keluarga dapat dibebankan kepad BPRSarimadu, maka Terdakwa membuat Surat Edaran Direksi bertanggalmundur 6 Agustus 2012 berisi seolaholah Pejabat Pemda KabupatenKampar selaku pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/rapatatas perintah/persetujuan Bupati dapat diberikan biaya perjalanan dinasdan biaya rapat.Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR

No.2164 K/Pid.Sus/2014Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR, tanggal 25 September 2014Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 15/Pid.SusTPK/2014/PN. PBR, tanggal 10 Juli 2014sekedar mengenai uang pengganti sehingga berbunyi sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ir. H.M.

Surachmin, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Tety Siti Rochmat Setyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua,ttd/Prof.Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. ttd.ttd/Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. Dr.

Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2016 sampaidengan tanggal 30 Juli 2016 ;Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16Agustus 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampaidengan tanggal 4 September 2016 ;Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 5Oktober 2016 ;Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :15612Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

No. 2127 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yangdimintakan banding tersebut;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Begl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.

Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Pebruari2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri, sejaktanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 18 Mei 2014;.

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 19Mei 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;10.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 16Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;11.Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, sejak tanggal 15Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;12.Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b.

Bahwa Hakim tidak mempertimbangkan saksisaksi yang diajukan dalampersidangan.Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No:11/TIPIKOR/2014/PT.Bdg. telah salah dan keliru menerapkan hukum dalammemutus perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan saksisaksi :a.

II/TIPIKOR/2014/PT. Bdg, telah salah dan keliru dalampenerapan hukum.Bahwa, saudara Jaksa Penuntut Umum juga telah mengakui dalamtuntutannya pada halaman 208, bahwa Koperasi KPRI Kantor DinasKesehatan Kabupaten Subang, telah membayarkan ke bank BMI KalimalangBekasi sebesar Rp. 3.149.776,. Dan ini telah dipertimbangkan oleh HakimPengadilan Tinggi Bandung..

AHPUD ROHIMANtersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PengadilanTinggi Bandung Nomor : 11/TIPIKOR/2014/PT.Bdg tanggal 17 September2014;MENGADILI SENDIRI:1.

antara kewenangan yangberada dalam ruang lingkup Hukum Pidana sebagai Hukum Publik dengankewenangan yang berada dalam ruang lingkup Hukum Perdata sebagaiHukum Privat yang mana terhadap kedua hal tersebut diatur dalam peraturanperundangundangan yang terpisah baik Hukum materiilnya maupun Hukumformilnya termasuk lembaga pelaksananya.Obyek gugatan yang diajukan PENGGUGAT berkaitan erat dengankewenangan TURUT TERGUGAT dalam melakukan penyidikan danpenuntutan yang diatur dalam UU 30/2002, UU KPK, UU TIPIKOR

Pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ("UU Pengadilan Tipikor"), sebagaiberikut :Pasal 2 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yangberada di lingkungan Peradilan Umum.Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor :Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satusatunya pengadilan yangberwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidanakorupsi.Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 25 jo.Pasal

Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor, maka pemeriksaanperkara tindak pidana korupsi merupakan wewenang Absolut dari PengadilanTindak Pidana Korupsi sebagai satusatunya pengadilan khusus (specialcourt) yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindakpidana korupsi.Berdasarkan Pasal 25 jo. Pasal 27 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo.Pasal 8 ayat (1) UU Peradilan Umum jo. Pasal 2 jo.

Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tipikor Jakarta sejak tanggal 31Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejaktanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;5. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DK! Jakartasejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018.Hal 1 Puts. No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI6. Perpanjangan penahanan Kedua Pengadilan Tinggi DK!

NegeriJakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :50/Pid.Sus/TPK/2018/PN Jkt.Pst tanggal 25 Oktober 2018, permintaan bandingtersebut telah diberitahukan / disampaikan kepada Terdakwa/Penasihat Hukumnyapada tanggal 30 oktober 2018;Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05Nopember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKJakarta Pusat pada tanggal 8 Nopember 2018, dan memori banding tersebut telahdiserahkan/disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Nopember 2018;Telah membaca kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwatertanggal 12 desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padaPengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 13 Desember 2018, dan kontra memoribanding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umumpada tanggal 17 Desember 2018Telah membaca surat

No. 3/PID.SUSTPK/2019/PT.DKTinggi Tipikor pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019, oleh kami : DANIELDALLE PAIRUNAN, SH.MH selaku Ketua Majelis, NYOMAN ADI JULIASA,SH.MH Hakim Tinggi dan ACHMAD YUSAK,S.H.MH, HakimHakim Tinggi , danHENING TYASTANTO,S.H.,CN, dan Drs.H.RUSYDI,S.H. HakimHakim Ad HocTipikor Pengadilan Tinggi DK!

2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl. dan permintaan banding Penasihat HukumTerdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umumsesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 29 Juli 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingtertanggal 5 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda Terima MemoriBanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PNBgl., tanggal 5 Agustus 2019 dan memoribanding Jaksa Penuntut Umum tersebut

AktaPemberitahuan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 12Agustus 2019;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memor!

Banding tertanggal 15 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus2019 dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telahdiberitahukan secara sah kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan KontraMemori Banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl., tanggal 16 Agustus 2019;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukanKontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2019, sebagaimana tersebut

dalamTanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/ 2019/PNBgl.

,tanggal 15 Agustus 2019 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwatersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai AktaPemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2019/PN Bgl.

(enam ratusmeter perseg));Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 9

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya;Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah menguatkanputusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan oleh karena itu adalahberalasan untuk mengajukan permohonan kasas! ini;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dirasa tidakmemenuhi rasa keadilan, dimana sumber dana yang disalangunakanmerupakan dana bantuan bencana alam;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtelan salah melakukan dalam hal yaitu tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan perkaraatas nama Terdakwa tersebut di atas:Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah

Perbuatan Terdakwa menyebabkan sarana dan pra sarana yang seharusnyadiperbaiki dan dapat dipergunakan menjadi terhambat karena dana yangdiperuntukan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik olehTerdakwa:Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna

Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna., tanggal9 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, sehingga

: Lakilaki; Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg.VIII No.72.Keluranan DalpenangAgama : ISlAM 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neePekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sampang;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: 1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan) Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21Desember 2015: 22222 nnn nnn nn nnn nnn n nn en nnn nnn nnn een nnn nnn nennn nn neeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;Perpanjangan ke Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal7 April 2016; 2nnn noone nnn nnn ence cencePerpanjangan keIl Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 14 Juni8. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal13 Agustus 2016;9.

. 5.151.901.288, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama GADA RAHMATULAH ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) kepadaTer akwWa ; 2n2 nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn enn nn nen nn cence nnn ene ne nna n enna ne nenennenenaeeHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMembaca berturutturut: 020202 0n none nn nn nn nn nn nn nn nnn ene nnn enenenenene1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor

,MMHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya masingmasing sebagaiHakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota serta Budi Sudiyarto, SH.MHum., PaniteraPengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sertaPenasihat HUKUMNY; neon encom nnn nn nnn nen nnn ne nnn nnn enna nana nnn nna nannn nna nanasHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD, TTD,Intan

Dalam kaitannya dengan perkara korupsi, jika terbuktibertentangan dengan SK Direksi, maka unsur melawan hukum dalamPasal 2 UndangUndang TIPIKOR dinyatakan telah terbukti". Dengandemikian maka jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telahsalah menerapkan hukum = atau = menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya, karena PT.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI. sebagai HakimAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu jugaoleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehEmilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota Ketua:ttd/ ttd/Sophian Martabaya, SH. H. Mansur Kartayasa, SH., MH.ttd/H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.Hal. 18 dari 19 hal. Put.

Bahwa Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan tipikor NegeriNomor: 251/Pid.B/2020/PNJthtanggal 08 Desember 2020 atas namaHalaman 9 dari 17 Putusan NOMOR 17/PID/2021/PT BNATerdakwa Muhammad Syarwan Bin M.Jamildarihalaman17s/dhalaman 24 secaraumumadalahsesuai hukumdanfaktahukumdipersidangannamunpenjatuhanpidanaterhadapdiriTerdakwa.dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dari Tuntutan JPU selama4 (empat) Tahun adalah adalah suatu kekeliruan dalam menerapkanhukum dan atau menerapkan hukum tidak

tidak adalagi hakim yang tidak mandiri yangtakut kepada Jaksa atau takut di periksa dan menjaga titik aman danmenghukum Terdakwa (tiarap atas tuntutan JPU) dan kami berharapdan meyakini bahwa majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkaraTerdakwa memiliki jiwa pendekar hukum yang berani dan mandiri sertamemiliki prinsip untuk menegakkan keadilan seperti yang mulia bapakBismar Siregar.Berdasarkan alasan alasan sebagaimana Pembanding/Terdakwa uraikandiatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

M.H.Him 8 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 9 dari 8 hlm Put No.413 /PID.SUS/2018/PT MKS

Redaksi : Rp 5.000Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiahSalinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinyasebanyak 8(delapan) lembarDiberikan atas permintaan PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlh. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari Halaman 8Penetapan Nomor : 65/Pdt.P/2018 /PN Bgl

PUTUSANNomor 61/PID.SUS/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru yang mengadiliperkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :Nama : RIMBA SAKTITANJUNG Als RIMBA Bin aSBUYUNG SUKI; QRTempat lahir : Boltrem (Riau); WwUmur/Tanggal lahir : 80 tahun/ 16 Maret 1987; QJenis kelamin Lakilaki =Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Boltrem

Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya sebagai berikut : - 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NGAKAN PUTU TIRTA PRAMONO,SH. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ; -------4.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 April 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dps. untuk selebihnya ; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 7.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 22November 2012 sampai dengan tanggal 21 Desember 2012 ;4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri sejak tanggal 22 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19Februari 2013 ;5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Maret 2013 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Maret2013 sampai dengan tanggal 20 April 2013 ;7.

Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 15/TIPIKOR/2013/PTR, tanggal 3 Juni 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaanbanding dari Terdakwadan Jaksa/PenuntutUmum ;e Mengubah putusanPengadilan Tindak PidanaKorupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal27 Maret 2013 Nomor :45/Pid.Sus/2012/PN.PBR,yang dimintakan bandingsekedar mengenaikwalifikasi

/2013/PTR tertanggal 03 Juni 2013 joputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No.45/PID.Sus/2012/PN.PBR tanggal 27 Maret 2013, pada dasarnya salah dalammenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, halini sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) huruf b dan c UndangUndangNo.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan

Latuconsina dan saksi Purbo Wahyono yang menerangkanbahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengetahui secara langsungmaupun tidak langsung adanya penggelembungan/mark up atas gantirugi pengadaan tanah sesuai SPM tanggal 02 Mei 2007, sehinggajangankan berubah status dan orang miskin menjadi orang kaya ataudan orang kaya menjadi lebih kaya tidak terbukti dialami olehTerdakwa/Pemohon Kasasi ;Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut kami Penasehat HukumTerdakwa/Pemohon Kasasi, Judex Facti Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/PenuntutUmum.HakimHakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./M.S. Lumme, SH.Panitera Pengganti :Hal. 76 dari 77 hal. Put.

Panyaguan Rt 01 Rw 01 Desa KalibunderKecamatan Kalibunder, Kabupaten SukabumiPara Terdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik tidak dilakukan Penahanan ;Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11Januari 2014 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 12Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014 ;Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengantanggal 22 Februari 2014 ;Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan

Tipikor Bandung sejak tanggal 23 Februari2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pengadilan Tipikor TingkatBanding kedua sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014;Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu SASTRIANTAANDREAS SEMBIRING,SE.SH.

2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat Nomor : 862/829/Kesdis tanggal 21 September 2018hal klarifikasi pemblokiran data PNS Pemerintah ProvinsiJawa Barat, yang ditujukan kepada kepala kantor Regional IIIBadan Kepegawaian Negara di Bandung (fotokopi sesuaidengan fotokopi);Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi JawaBarat, Nomor: 188/1050/Kesdis tanggal 14 Desember 2018Hal Laporan Perkembangan Tindak Lanjut SKB 3 Menteritentang tentang Tipikor

BuktiT4 Daftar PNS yang terlibat TIPIKOR pada Pemerintah ProvinsiJawa Barat (fotokopi sesuai dengan fotokopi); Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor:821.15/Kep.988BKD/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentangPembebasan dari Jabatan Struktural atas Nama Ir. AsepSukarno, M.Si., MT.

(fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDG10.11.12.13.Bukti T5Bukti T 6Bukti T 7Bukti T 8Bukti T 9Bukti T10Bukti T11Bukti T12Bukti T13Surat Badan Kepegawaian Negara kantor Regional III Nomor: 771a/1/KR.III/X11/2018 tertanggal 31 Desember 2018 PerihalTindak Lanjut data PNS yang terlibat TIPIKOR.

Putusan Perkara Nomor 41/G/2019/PTUN.BDGkebawah maka tidak sah sebab dia tidak mempunyai kewenangan untukmemerintahkan dampaknya tidak sah dan orang yang diperintah bisa saja menolak;Bahwa ahli menyatakan jika seorang ASN kemudian terkena perkara Tipikorsangat dimungkinkan ada hukuman tambahan berupa Administrasi tetapi tergantung dasar dari tuntutan jaksa;Bahwa ahli menyatakan apabila ada sebuah kasus dalam PutusanTipikornya tidak ada hukuman tambahan kemudian diberikan hukumandiluar Pengadilan Tipikor

pemberhentian tidak dengan hormattersebut, Jika tidak dilakukan sesuai dengan juklis maka disitu adakesalahan prosedur, prosedurnya SK ini harus dicabut dulu ternyata tidak;Bahwa ahli menyatakan diberhentikan sementara kemudian dicopot laludiangkat kembali itu sudah merupakan sanksi administrasi;Bahwa ahli menyatakan mengenai dua Putusan dalam bentuk hukumankemudian dalam bentuk sanksi digabung, Karena Pasal 10 itu membukapeluang ada hukuman tambahan disitu maka itu juga memberikan peluangkepada Hakim Tipikor

Akta Pernyataan Banding dari Penuntut Umum pada tanggal 09 Mei 2018dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIOPRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan NegeriTindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm.

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin SATRIO PRAYITNO,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 21 Mei 2018;IV.

Akta Pernyataan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 09Mei 2018 dengan Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm, yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinHalaman 8 dari 63 halaman, Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT BJMSATRIO PRAYITNO, S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat HukumTerdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin No. 2/Pid.SusTPK/2018/PN.Bjm., tanggal 2 Mei 2018, dan

Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 04/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm. tanggal 21 Mei 2018 yang dibuat oleh PLH. PaniteraPengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin H.M. JAILANI,S.H.MH yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telahmenyerahkan memori banding tanggal 28 Mei 2018;VI.

tidak boleh disimpangi, karena Undangundang Tipikor tidak mengenal pidana percobaan yang hanya mengedepankankepentingan rasa bagi keadilan Terdakwa, tetapi mengesampingkan rasa keadilanmasyarakat;Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan Undangundang Tipikoroleh pembuat Undangundang sudah ditentukan adanya pidana minimum khususyang mengatur pidana yang harus dijatuhkan oleh pengadilan sudah sangat jelas,dan mudah dimengerti serta mengikat dan tidak perlu lagi ditafsirkan, sehinggapenjatuhan pidana

YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara perdatapermohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonandari:NIRWANA, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 11 Desember 1969, Jenis KelaminPerempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan PNStempat tinggal Jalan Merak Nomor 50, Desa Neusu Aceh,Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A/PHI/TIPIKOR