Ditemukan 1873 data
NUR MUSYAFFA'
Tergugat:
SUKARMAN
203 — 80
Bahwa atas kontradiksi yang tertuang dalam dalil gugatan termasuk jugadalam petitum yang dimohonkan terkait keabsahan jual beli oleh Penggugatserta adanya permohonan menyatakan cidera janji Karena Penggugat tidakmembeli kembali obyek dimaksud telah menjadikan esensi gugatanmenjadi tumpang tindin sehingga patut apabila gugatan Penggugat dapatdinyatakan kabur (Obscuur Libel).Berdasarkan uraian Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi tersebut diatas makamohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara a quo
122 — 50
Putusan No. 48/PDT/2017/PT.BTN.22.23.Teddy,sebagai dasar kepemilikan Hak atas atas tanah oleh Tergugatseluas 2.190 M2 Sukasari Kota Tangerang dan sampai saat ini tidakpernah dilepaskan kepada siapapun dalam arti peralihan hak ataumelepaskan hak atas bidang tanah dimaksud baik sebagian maupunseluruhnya yang bersifat selamalamanya.Bahwa apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa sertipikat Hak MilikNomor 1980/Sukasari adalah tumpang tindin dengan sertipikat HGBNomor 135/Sukasari adalah merupakan argumentasi
49 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukanpemanggilan sampai dengan gugatan diajukan;Bahwa Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan,Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu:(1) Penanganan kasus pertanahan dimaksudkan untuk memberikankepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan, danpemanfaatan tanah;(2) Penanganan kasus pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)untuk memastikan tidak terdapat tumpang tindih pemanfaatan,tumpang tindin
penggunaan, tumpang tindin penguasaan dantumpang tindih pemilikan tanah;(3) Penanganan kasus pertanahan untuk memastikan pemanfaatan,penguasaan, penggunaan dan pemilikan sesuai ketentuan PeraturanPerundangundangan serta bukti kepemilikan tanah bersifat tunggaluntuk setiap bidang tanah yang diperselisihkan;Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 26 ayat(1), ayat (2), ayat (3), Peraturan Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3Halaman 15 dari 54 halaman.
148 — 105
Basunimelepaskan haknya diatas tanah yang tumpang tindin dengan Hairiah.Dilepaskan dengan surat pernyataan bukti P.11;Saya pernah diminta oleh pak H. Basuni untuk mediasi dan saya mediasiakan tetapi masalah angkaangka saya tidak ikut campur tangan, akantetapi mediasi tidak deal yang intinya keinginan pak H. Basuni walaupundulu tanah sudah dihibahkan akan tetapi mengharapkan semacam tali asih;Bahwa pada saat pak H.
Basuni bin Abas menandatanganisurat pernyataan pelepasan hak pada tanggal 27 Mei 1998 tersebut,permasalahan tumpang tindin lahan sudah selesai serta muncul kembalisetelah pernyataan tersebut dicabut;Menimbang, bahwa dari bukti Tlntv4 dan Tlkntv9, terdapat faktayang menyebutkan bahwa Tergugat mengakui bahwa H.
56 — 17
Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secaratumpang tindin (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787 Persil 130a.S.Il milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidaksah menurut hukum ;6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkanterhadap tanah objek sengketa sebagaimana batasbatas tanahdalam posita gugatan ;7.
35 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Secara hukum PengadilanNegeri Padang dan Pengadilan Tinggi Padang telah membuat keliru atasputusan, membuat tumpang tindin wajah hukum di Negara RI yang samasama kita cintai ini, dengan demikian Mahkamah Agung RI dapatmembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang jo.
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
WatiSusanto, tidak tumpang tindin dengan tanah Sdri. Aidjah bt. Menir yangtelah diover garap oleh Sdr. Unggul dan selanjutnya dijual kepada PT.Taman Kencana. Dan dalam laporan yang sama disarankan pula agartanah sengketa dikembalikan kepada yang berhak dan bila PT.
73 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
, atau dikenal sebagai tambak Genteng, telah terjadierror in subjekto, dan telah terjadi tumpang tindin atau kesalahanadministratif, sebab objek sengketa yang dimaksud, sudah dikuasai olehWatinah sebelum Indonesia Merdeka, hingga gugatan diajukan dankepemilikannya telah dikuatkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Sidoarjo, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak MilikNomor 88 Desa Banjarpanji, Gambar Situasi tertanggal 14 Juli 1994 Nomor5116/1994 luas 43.430 m?
JELITA FERRO DIGRAHA.S.Pd
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
RIVICO OKTAVIA
308 — 160
Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidakmenjelaskan dan tidak menggambarkan secara tegas nama jalandan berapa luas tanah yang over load/tumpang tindin yangdimaksud olehnya (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjaditidak jelas atau kabur (obscuur), sehingga sudah sepatutnya jikaYang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atausetidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Halaman 44 Putusan Nomor : 26/G/2020/PTUNBLDALAM POKOK PERKARA :1.
Selain itu, bidangtanah objek sengketa in litis secara fisik telah telah dipagarbeton oleh pihak Penggugat, yang untuk selengkapnya hasilPemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuatdalam Berita Acara Persidangan perkara in litis;Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh fakta hukum a quo,Penggugat berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 1.218 (seribu duaratus delapan belas meter persegi) M2 yang tumpang tindin dengan objeksengketa SHM Nomor: 13680/ Labuhan Ratu seluas 1.671 (Seribu enamratus
Pembanding/Penggugat II : TOTOK SURYANTO Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Pembanding/Penggugat III : ALOYSIA SUSWATINING ANDRIANI Diwakili Oleh : RAAF SANJA HALATTA, S.H.
Terbanding/Tergugat : ASRI RUKI RAHAYU
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BALIKPAPAN
126 — 71
Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.
Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu
108 — 7
atas tanah tersebut adakarena terdakwa memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dariseorang yang bernama Sarma Lumban Raja;Bahwa, terdakwa ada mengajak saksi Saman Manik untuk melakukanpengukuran terhadap tanah tersebut, akan tetapi saksi Saman Manik tidakdatang pada waktu hendak mengukur tanah tersebut;Bahwa, terdakwa ada menjualkan tanah tersebut kepada orang lain yaitu saksiLuhut Situmorang karena terdakwa ada mendengar dari saksi Saman Manikyang mengatakan kalau tanah tersebut tumpang tindin
52 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandai, Kab Marosatas nama Gunadi;13.Bahwa adanya tumpang tindin hak atau sertipikat hak milik dapatdikategorikan sebagai cacat administrasi sebagaimana ketentuan Pasal62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011Halaman 19 dari 26 halaman. Putusan Nomor 104 K/TUN/2017Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahanoleh karenanya SHM No. 33986 tersebut harus dibatalkan ;C. TIDAK TERPENUHINYA PROSEDUR SHM NO. 33986 TERSEBUT JELASMELANGGAR AAUPEB ;14.
29 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 141 K/TUN/2016tanggal 18 Februari 2015, Surat Ukur No. 00001/Darat/2014 tanggal 11Februari 2015 atas nama Sally Singgih luas 2.094 m2, sehingga telahterjadi tumpang tindin (over lapping) Surat Keputusan penerbitansertipikat atas lokasi tanah yang sama, namun Judex Facti tidakmenjadikannya sebagai pertimbangan Hukum dalam memeriksa danmengadili perkara a quo, sehingga sangat jelas pertimbanganpertimbangan hukum Judex Facti dalam perkara a quo telahbertentangan dengan hukum pembuktian
41 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu untuk melengkapi pertimbangan tersebut sertamemperbaiki amar putusan tersebut;Menimbang, bahwa selama proses perkara tidak ada pihak lainyang merasa keberatan atas gugatan tersebut dengan mengajukanperlawanan/intervensi di dalamnya, sehingga dengan demikian hartayang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara a quo terdapattumpang tindin antara diktum 2.1 dengan 2.4, sehingga perludisempurnakan
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang terletak di Kecamatan Medan Helvetia, Medandiatas/tumpang tindih dengan tanah Penggugat tersebut ;e Bahwa penerbitan Objek Gugatan diatas/tumpang tindin dengan tanahPenggugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat,yakni Penggugat telah kehilangan haknya atas tanah Objek Gugatan,sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang UndangNo.5 Tahun 1986 Jo. UndangUndang No.9 Tahun 2004 Jo.
90 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa antara posita dan petitum saling bertentangan, yaitu adanyatumpang tindin tentang berapakah sebenarnya turut sertanyakewajiban dan tanggung jawab Tergugat II bila didasarkan padaAddendum keIll. Sungguh tidak jelas;2.2. Bahwa begitu pula, Addendum kelll itu dimana dan yang mana,Tergugat Il sungguhsungguh tidak mengetahui hal itu;2.3.
137 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampung Selatan (Sekarang Kantor PertanahanKota Bandar Lampung) tersebut, maka seyogiyanya Kantor PertanahanKabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan Kota BandarLampung) ikut digugat, agar dapat menunjukkan tanah yang di maksuddalam masingmasing sertifikat yang telah di terbitkannya, dan KantorPertanahan Kabupaten Lampung Selatan (sekarang Kantor Pertanahan KotaBandar Lampung bertanggung jawab atas akibat dari salah satu Sertifikatyang harus dibatalkan jika betulbetul terjadi tumpang tindin
101 — 11
Tanah tersebut digarap sejak tahun 1982 dan tidakpernah tumpang tindin dengan penggarap lain, sampai dibuatnya suratini.
61 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abdullah Fatah ataukah sebagaiPemerintah Desa Karangsari, dengan pertimbangan Majelis Hakimtersebut maka Majelis telan salah dan menafikkan pertimbangannyasendiri bahwasannya adanya kepentingan pihak Pemerintah DesaKarangsari yang terkait dalam perkara, bukan malahan membenarkandalil gugatan Penggugat yang mencampuradukkan kapasitasnyaselaku Penggugat dengan membuat gugatan sebagai suatu borongankepentingan agar tidak tumpang tindin putusannya yang alasanefisiensi tidak jelas tujuannya sehingga kabur
ECEP DODO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
Yayat Supriatna, Dkk
309 — 184
jelas dannyata obyek sengketaa quo yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan/ATR BPN Kota Bandung tersebut patut terindikasi salah kepemilikanyaitu obyek sertifikat tanah wakaf tersebut terbit diatas tanah milikPenggugat, karena tanah adat Persil 180 A SIII Kohir C No.2101 masihtercatat a/n Nyonya IMAS, sehingga dengan demikian terhadap tanahmilik adat dengan Kohir C No. 2101 Persil 180 A seharusnya belum adaperalihan apapun atau terbit sertifikat hak milik apapun salah Kohir,Persil, serta tumpang tindin
Imas di Kantor PertanahanNasional sehingga tidak terjadi tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat sebagai ahli waris Nyonya Imas. Sejak didaftarkan atasnama Ny. Imas dan beralih sampai akhirnya dipegang oleh TergugatIl Intervensi Pengugat tidak memiliki hak dan kepentingan yangcukup untuk mengajukan gugatan ini;.