membuatpengaduan/laporan kepada Polrestabes dengan surat penerimaanlaporan polisi nomor : LP/1962/XII/2020/LPG/SPKT tanggal 26Desember 2020 terkait dengan pinjaman dari aspek hukum Perbankan maka EdwinBunyamin Pohar (Suami pelawan) telah melaporkannya pada POLDALAMPUNG dengan nomor: STTLP/B137/I/2021/LPG/SPKT tanggal26 Januari 2021.Bahwa selain daripada itu setelah Pelawan cermati kembali, Perjanjiantanggal 23 September 2015 adalah perjanjian yang tidak halal karenatergolong dalam perjanjian tentang milik beding

yaitu perjanjian yang berisisyarat: Bahwa barang jaminan atau barang anggunan jatuh menjadi milikkreditur apabila debitur wanprestasi.Bahwa berdasarkan hal tersebut perjanjian milik beding dengan tegasdilarang oleh pasal 12 UndangUndang No. 4 Tahun 1996 yang berbunyi ;Janji yang memberikan kKewenangan kepada pemegang hak tanggunganuntuk memiliki objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, bataldemi hukum , ketentuan tersebut dikuatkan dengan yurispridensiMahkamah Agung dengan putusan MA Nomor

haruslah dihukum untuk membayarlunas hutang/pinjamannya tersebut kepada Tergugat sebesarRp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabilapenggugat tidak melunasi pinjamannya tersebut maka tanah objeksengketa dapat dimohonkan eksekusi dengan penjualan lelangsebagaimana mestinya untuk membayar hutang kepada Tergugat, namunbukan berarti serta merta jaminan beralin kepada Tergugat meskipun hal itudiperjanjikan, karena hal tersebut bertentangan dengan kepatutan dan jugamerupakan milik beding

Bahwa Pengadilan Tinggi tidak mengkaji dengan seksama alasanalasanbanding dari Pemohon banding sehingga menilai bahwa hubungan hukumantara Penggugat dengan Pemohon Kasasi adalah apa yang dikenaldengan istilah milik beding.

Bahwa menurut Pemohon Kasasi tidak adasatupun faktafakta dalam persidangan yang menunjukan ada perjanjian(milik beding) atau gadai antara Penggugat dengan Pemohon Kasasi I.Pengadiilan Tinggi Manado tidak mempertimbangkan bagaimana suratkeputusan Pemutihan ljin Mendirikan Bangunan Nomor 46/IMBST/1993atas nama penggugat Frets Lahamendu dapat berada ditangan Tergugat III(Bukti T.III.10).Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi II/Tergugat III/Pembanding II:Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam

Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atau telahmelakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untukmenjual objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenaiEksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undangundang ini, berlakuterhadap Eksekusi Hak Tanggungan

Sebab untuk menilai danmenyimpulkan suatu perkara dibutuhkan teori pembanding agar terdapatkeadilan bagi para pihak.Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terbanding dahulu Tergugat yangakan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang EksekusiHak Tanggungan melalui Terbanding II dahulu Tergugat II adalahmerupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual objek HakTanggungan (Beding Van Ejigenmatigeverkoop) harus berdasarkanPasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yangmengaturnya

Nomor 1002 K/Pdt/2016jaminan utangnya pada Penggugat, yang tidak dapat langsung dimiliki olehkreditor (Penggugat) akibat terjadinya wanprestasi dalam utang Tergugat,melainkan jaminan tersebut harus dijual/dilelang yang manahasilpenjualannya digunakan untuk pembayaran utang Tergugat kepadaPenggugat, jadi tidak dibolehkan milik beding.

Bahwa suatu perjanjian yangmencantumkan milik beding adalah batal demi hukum (Pasal 1154KUHPerdata);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidakperlu. mempertinbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agungberpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonankasasi dari Pemohon Kasasi Hi.

Suatu sebab yang tidak terlarang, dimana sampai saat ini sayatidak ada mengetahui dan memegang surat perjanjian Kredit.Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan melakukanpelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melaluiTergugat Il adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karenauntuk menjual objek Hak Tanggungan (Beding VanEigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 UndangundangHak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya denganmemperhatikan Pasal 14, Peraturan

Bahwa dengan perbuatan/tindakan Terbanding dahulu Tergugat yangakan dan atau telah melakukan pelelangan dengan cara LelangEksekusi Hak Tanggungan melalui Terbanding II dahulu Tergugat IIadalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjualobjek Hak Tanggungan (Beding Van Ejigenmatigeverkoop) harusberdasarkan Pasal 26 Undangundang Hak Tanggungan Nomor : 4tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14,Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunyaUndangundang

Nomor 2844 K/Pdt/2019tanggung renteng;Atau apabila Pengadilan Negeri Kelas .A Khusus Palembang atau MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Ilmengajukan eksepsi yang pada pokoknya:Eksepsi Tergugat I:Eksepsi aan hanging beding;Eksepsi obscuur libel;Eksepsi error in persona;IV.

dan objek sengketa dibaliknama tanggal 31 Oktober 2012 yang kemudian objek sengketadiagunkan ke BNI Syariah atas nama Penggugat tanggal 14 Desember2012; Bahwa pada Pasal 3 Akta Perjanjian Penyelesaian Hutang Nomor1203, dikatakan hak milik Tergugat beralin kepada Penggugat apabilaTergugat tidak bisa membayar angsuran selama 2 bulan berturutturut; Bahwa dengan demikian proses baliknama sebagaimana diperjanjikanmerupakan syarat yang bertentangan dengan undangundang, hal inimerupakan perjanjian milik beding

Berdasarkan ketentuantersebut, maka peralihan piutang dari Turut Tergugat kepada Penggugat tidakberarti Penggugat dapat memiliki objek jaminan tersebut karena adanyalarangan beding tersebut namun Penggugat berhak untuk mencairkan jaminantersebut guna pelunasan kredit/nutang yang dimiliki debitur /Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkanHalaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pat.G/2020/PN JmrPetitumpetitum

Pengalihan Piutang CESSIE objek perjanjiannya adalah hak tagih,sehingga yang beralih pada Penggugat hanyalah berupa hak tagih ataspelunasan hutang Tergugat, sementara objek jaminan yang beralin padaPenggugat bukan diartikan sebagai peralihan hak milik, Karena yang memilikiobjek jaminan tetaplah Tergugat, sementara Penggugat selain mendapatkanhak tagih dapat mencairkan objek jaminan guna pelunasan hutang TergugatHalaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 41/Pat.G/2020/PN Jmrkarena adanya larangan beding

WARNI RACHMAWATI:;Menimbang, bahwa janji milik beding (vervalbeding) adalah suatukeadaan dimana obyek yang menjadi jaminan hutang akan menjadi milik si krediturmanakala debitur mengalami gagal bayar.

pihak;Menimbang, bahwa dalam hal demikian jual beli tanah denganmenggunakan SKM (Surat Kuasa Menjual) tersebut adalah bertentangan denganInstruksi Mendagri No.14/1982 jo pasal 1320 butir ke4 KUH Perdata (videYurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 3337 K/Pdt/1991 tanggal18 Maret 1993, bahwa Mahkamah Agung melarang penjualan barang agunan olehkreditur manakala terjadi ingkar janji atau wanprestasi, alasannya karena statustanah yang semula menjadi barang jaminan terdapat klausula milik beding

menjadi jual beliobyek barang jaminan;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat memang benarperbuatan terdakwa itu ada namun bukan merupakan tindak pidana melainkanmasuk dalam ranah yurisdiksi hukum perdata, karena perbuatan terdakwa dengansaksi pelapor diawali dengan adanya hubungan hukum hutang piutang denganjaminan sertipikat yang berlanjut dengan jual beli barang jaminan, sehingga untukmenentukan keabsahan jual beli barang jaminan dengan dasar SKM yangmengandung unsur janji milik beding

berlaku, maka SHMNo. 1897 / 2002 beserta tanah perwatasannya menjadi milikPihak Kedua (II) ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, P3 dan P4diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar antaraPenggugatdengan fTergugat telah terjadi perjanjian pinjammeminjam uang dengan jaminan~ tanah sesuai bukti P1,selanjutnya Tergugat tidak membayar pinjamannya kepadaPenggugat(yaitu uang Rp.150.000.000, ) oleh karena ituPenggugatmemohon agar objek jaminan beralih kepemilikannyakepada Penggugat(milik beding

apabilasesuatu. yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan hukum maupunketertiban umum.Menimbang bahwa, Membuat perjanjian utang piutang adalahdiperbolehkan, namun syarat atau Klausula yang termuat dalam surat perjanjianbukti P.1 dan P.2 yang menyatakan apabila pada tenggat waktu tersebut tidakdilunasi maka jaminan Sertifikat yang dijaminkan Stefanus Bani menjadi milikPihak Il (Penggugat) klausula tersebut tidak diperbolehkan ;Menimbang bahwa klausul tersebut diatas adalah perjanjian vervalbeding(milik beding

jaminan hutang dalam halpihak berhutang lalai memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepadaHalaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2020/PN Wkbpihak berpiutang, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 997 K/Pdt/2014,tanggal 11 Agustus 2014, menyatakan :Barang jaminan harus dijual lelang dan hasilnya dipakai untukmembayar hutang Tergugat kepada Penggugat; Kemudian, Putusan Nomor732 K/Pdt/2012, tanggal 27 Desember 2012, menyatakan jaminan hutang takboleh menjadi jual beli (milik beding

) oleh pemegang jaminan kalau siberhutang/penjual tidak membayar hutangnya; barang jaminan harus dijualmelalui lelang umum;Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dan ketentuan undangundang tersebut diatas, maka Klausul yang memuat milik beding terhadapobyek jaminan hutang sebagaimana dalam bukti P1 dan P2 yang merupakansyarat objektif dari perjanjian, tidak dapat dibenarkan menurut hukum dan janjitersebut adalah batal demi hukum ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas makapetitum

putusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang;Bahwa ternyata bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan jual belitanah objek sengketa kepada Tergugat ;Bahwa ternyata pula Para Penggugat mempunyai pinjaman atau hutangkepada Tergugat sebesar Rp955.000.000,00 (sembilan ratus limapuluh lima juta rupiah);Bahwa secara hukum tidak dibenarkan seorang kreditur menagihpiutangnya kepada debitor dengan cara mengambil harta milik debitorsebagai pembayaran piutangnya (larangan milik beding

Hal tersebutseperti termuat dalam Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak No.110 tanggal 31Agustus 2006.Bahwa Pemindahan dan Penyerahan Hak tersebut tidak didasari oleh suatu PenyerahanHak yang murni, karena Pemindahan Dan Penyerahan hak antara Terbantah II danTerbantah I dilatarbelakangi oleh peristiwa utangpiutang.5.Bahwa perjanjian utangpiutang yang dilakukan antara Terbantah II dan Terbantah Imerupakan perjanjian bersyarat atau yang dikenal dengan istilah milik beding, yaituperjanjian yang bertolak

Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudahlama tidak diperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.Dengan dernikian berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, bahwaperjanjian utangpiutang antara Terbantah II dan Terbantah I yang dituangkan ke dalamAkta Pemindahan dan Penyerahan Hak adalah mengandung cacat hukum dan dinyatakantidak sah, oleh karena itu akta Notaris No.110 tanggal 31 Agustus 2006 yang dibuatdihadapan Terbantah III haruslah dibatalkan.6.

Bahwa sedangkan eksekusi berdasar Pasal 6 UUHT dinamakan eksekusiparate (eksekusi langsung), dimana TERLAWAN sebagai pemegangsertifikat hak tanggungan pertama dengan janji menjual atas kekuasaansendiri (beding van eigenmachtig verkoop) dianggap dapat langsungmohon lelang pada TERLAWAN Il. TERLAWAN Il kemudin melaksanakanpenjualan lelang eksekusi atas obyek Hak Tanggungan, tanpa melaluipengadilan.

Perjanjian Milik Beding yang termuat pasal 2 Ademdum Nomor 93 adalahdilarang dan bertentangan dengan Undang undang No.4 tahun 1996.2122,Bahwa terdapat perjanjian milik Beding yaitu Perjanjian yangberisi syarat, apabila debitur terlambat membayar atau tidaksesuai dengan jadwal, pihak kedua berhak menjual rumah yangsebagai jaminan di JI Pinguin Blok CJ nomor 22 dengan hargaminimal sejumlah plafon kepada pihak lain dan/ atau pihak keduasendiri (tertulis dalam pasal 2 Adendum Nomor 93)., Sedangkanmanakala

dengan pasal2 Adendum Nomor 93 adalah syarat yang tidak boleh diterapkandan bertentangan dengan pasal 12 Undangundang Nomor 4tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan benda yangada di atasnya.Bahwa sebelumnya telah ada Putusan Mahkamah AgungNo.3438 K/Pdt/ 1985 tanggal 9 Desember 1987 "Suatuperjanjian utang piutang dengan jaminan sebidang tanah,tidak dapat dengan begitu saja menjadi perbuatan hukumjual bell tanah manakala sidebitur tidak melunasi utangnya.Syarat yang dikenal dengan nama milik Beding

Syarat yang dikenaldengan nama milik Beding ini sudah lama tidak diperkenankan".Rekayasa dan Penyelundupan hukum.Bahwa dengan berubahnya ketentuan yang semula adalah hutang piutangsebagaimana Akta nomor 36, kemudian berubah menjadi jual bell dalam Aktanomor 37, maka perubahan hutang piutang menjadi jual bell adalahPenyelundupan Hukum dan dilarang undangundang, sehingga mengakibatkandasar kausa pejanjian tidak halal (ongeoorlofdeoorzaak) berdasarkan pasal 1337KUHPerdata ;Akta 37 berbarengan dengan

(tiga puluh ribu meterpersegi) dengan berpegang pada bukti P2, P3, P4 dan P5;Menimbang, bahwa dengan adanya sengketa antara Penggugat denganTergugat mengenai hasil ukur atas luas tanah terserbut, maka penyelesaiannya haruslahdilihat dari janjijanji/klausulaklausula atau beding yang terdapat dalam PerjanjianIkatan Jual Beli (bukti T1) yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat itu sendiri;Menimbang, bahwa dalam bukti T1 tersebut, Majelis Hakim menjumpaibeberapa kali perbedaan penulisan, yaitu angka

dan didalam kurung tertulis (tiga puluhribu meter persegi);Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Ikatan Jual Beli (bukti T1) a quo antaraPenggugat dengan Tergugat terdapat janjijanji atau beding sebagai berikut :e luas tanah yang telah disepakati tersebut kurang dari 30. 000 m? (tiga puluhmeter persegi), dan tidak lebih dari 2. O00 m? (dua ribu meter persegi) makapihak kedua tetap melaksanakan pembayaran sesuai dengan luas 30. 000 m?

(tigapuluh meter persegi) maka pihak kedua melakukan pembayaran sesuaidengan luas hasil ukur dari BPN (Badan Pertanahan Nasional); (cetak tebaloleh Majelis Hakim, yang menurut Majelis Hakim terjadi salah ketik,semestinya tertulis tiga puluh ribu meter persegi);20Menimbang, bahwa dalam bukti T1 hanya terdapat beding atau janjijanjisebagaimana tersebut diatas; Tetapi dalam bukti T1 tidak dijanjikan antara Penggugatdengan Tergugat, jika tanahnya kurang dari 30. 000 m?

Hal mana dalam pasal 6 padaPERANJIAN tersebut(dalil Posita Penggugat angka 2, halaman 2 dan,halaman 3) menyatakan:Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalampasal 5 tersebut diatas, maka jaminan materi yang dijaminkan oleh PihakKedua dalam pasal 4 tersebut diatas, menjadi Hak Milik Pihak Pertamaberikut segala bangunan yang ada diatasnyaBahwa isi pasal perjanjian tersebut diatas dilarang oleh hukum indonesiakarena Hal yang demikian dikenal dengan BEDING yang sudah lama tidakdiperbolehkan

UndangUndang No. 4 Tahun 1996 TentangHak Tanggungan, dalam pasal 12 menyatakan:anji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggunganuntuk memiliki obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, bataldemi hukumSelain didalam UndangUndang No. 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan, Pelarangan beding juga telah banyak ditemukan dalamberbagai putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap,diantaranya:Sid3.2.Putusan Mahkamah Agung Nomor 1277 K/Pdt/2017.........Bahwa lagi pula putusan

dapatdibenarkan karena merupakan perbedaan pendapat dan penilaianatas fakta dan kenyataan/penilaian hasil pembuktian alasan manabukan merupakan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata,sebagaimana dimaksud oleh Pasal 67 huruf F Undang Undang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2009, bahwa jual beli atas jaminan hutang antara debitur dankreditur yang merupakan milik beding

Bank Tabungan Negara, Tbk.Kepada Penggugat atas hutang Tergugat adalah sah tetapikewenangan kreditur untuk memiliki benda jaminan bila debiturwanprestasi adalah batal demi hukum, karena milik beding dilarangoleh hukum Pasal 1154 KUHPerdata, objek jaminan harus dijual dimuka umum,Bahwa selanjutnya Penggugat dalam petitumnya angka 3 yang memintaMajelis Hakim untuk menyatakan Obyek Perkara aquo adalah milikPENGGUGAT sebagai pelunasan hutang atas perjanjian hutang piutangantara H.

Afendi (Selaku debitur) dan PENGGUGT (sebagai kreditur), dandalam Petitumnya angka 4 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukumserta memerintahkan TERGUGAT II untuk melakukan jual beli denganPENGGUGAT dihadapan Notaris atas tanah ADALAH MERUPAKANmerupakan BEDING yang dilarang dan BERTENTANGAN DENGANHUKUM;Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah terbukti BAHWA pasal 6 padaPERANJIAN (dalil Posita Penggugat angka 2, halaman 2 dan, halaman 3)ADALAH MERUPAKAN PERJANJIAN KAUSA TIDAK HALAL karenadilarang

Dengan demikian terdapat dua perkara yang sama (samasobyek dan obyek gugatan) yang terdaftar di Pengadilan AgamaPadangsidimpuan yaitu perkara Nomor 182/Pdt.G/2013/PA.Psp yang sekarangmasih dalam proses kasasi, dan perkara Nomor 207/Pdt.G/2013/PA.Psp yangsekarang dalam proses banding;Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perkara yang sama denganperkara a quo yang sekarang masih dalam proses kasasi di Mahkamah AgungRl atau perkara yang sama dengan perkara a quo masih tergantung (AanHanging beding/itis

Penerapan Pasal tersebut berkaitan dengan perjanjian tidakhalal atau milik beding yang berarti perjanjian yang berisi syarat apabila debiturmelakukan wanprestasi, barang jamin atau anggunan jadi menjadi milik kreditur.Syarat yang dikenal dengan nama milik beding ini sudah lama tidakdiperkenankan, terutama dalam suasana hukum adat.

Bahwaberdasarkan Pasal 12 Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentangHak Tanggungan atas Tanah berserta BendaBenda yang berkaitandengan Tanah juga mengatur : janji yang deberikan pada pemegangHak Tanggungan untuk memiliki objek Hak Tanggungan apa bila debiturcedera janji, batal demi hukum.penerapan pasal Tersebut berkaitandengan perjanjian tidak Halal atau Milik beding yang berarti perjanjianperjanjian yag oberisi syarat apabila debitur melakukanwanprestasi.barang jaminan atau) angunan jatuh menjadi

tanah, tidak dapatdengan begitu saja menjadi perbuatan jual beli tananh manakalah sidebitur tidak melunasi utangnya.Bahwa mencermati dengan saksamabukti surat yang di tandai sebagai bukti T.1.2.3.5XXIV,maka jaminanHalaman 40 dari 47 Putusan Nomor 81/PDT/2021/PT PALpelunasan hutang berupa 500 pohon kelapa di dua tempat Bunta untukdi pakai selam uang tersebut belum dikembalikan.Menurut Majelis Hakimjanji antara ASENG LEUW dengan MUCHSIN DJIBRAN tersebut,merupakan perjanjian tidah halal atau milik beding

Syarat yang dikenal dengan nama milikbeding.sudah lama tidak diperkenankan terutama dalam suasana Hukum Adat.Bahwa kalua dicermati dengan saksama bukti Surat yang ditandai sebagai buktiT.1.2.3.5XXIV,maka jaminan pelunasan hutang berupa 500 pohon kelapa duatempat diBunta untuk dipakai atau dipanjat selama uang pinjaman tersebutbelum dikembalikan.Menurut Majilis Hakim janji antara ASENG LEUW denganMUCHSIN DJIBRAN tersebut merupakan janji tidak Halal atau milik beding yangbetentangan dengan Pasal 1178