No. 1, khususnya batas sebelah selatannya, yaitu berbatasandengan tanah milik Hendrik Chandra (Tergugat ) yang sekarangmenjadi objek sengketa, sehingga tidak ada keraguan bagi Tergugat IIketika menerbitkan SHM No. 01284, karena berdasarkan data yang adapadanya tidak terjadi tumpang tindin antara bidang tanah dalamsertipikat HPL No. 1, dengan SHM No. 01284 (ic.

halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYAyat (2) : Cacad Hukum Administrasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) antara lain : a. kesalahan prosedur dalam proses penetapandan/atau pendaftaran hak atas tanah ; b. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranperalihan hak dan/atau sertipikat pengganti ; c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaranpenegasan dan/atau pengakuan hak atas tanahbekas milik adat ; d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran,pemetaan dan/atau perhitungan luas ; e. tumpang tindin

Karang Joang, yang nota bene dibuatkan SuratKeterangan perbaikan letak objek pajak oleh Tergugat selaku Ketua RT.33Kelurahan Karang Joang yang diakuakui Para Penggugat sebagaitanahnya tidak tumpang tindin dengan tanah Para Penggugatberdasarkan SHM.4119 / 2007 / Karang Joang;2.3. Jika bertitik tolak dari dalil Para Penggugat tersebut di atas,maka seharusnya menurut hukum HJ. SIT FATIMAH ditarik sebagaipihak tergugat dalam perkara ini.

Bukanlah TERBANDING.Dihubungkan dengan Gugatan PARA PEMBANDING yang manasepanjang kalimat "PARA PENGGUGAT mengalami kerugian dengan adanyaSurat Keterangan Ketua RT 33 dijadikan salah satu dasar bukti oleh SitiFatimah untuk menggugat Para Penggugat perihal tumpang tindih tanah dalamperkara No. 65/Pdt/2014/PN.Bpp, dimana seolaholah dua bidang tanah SitiFatimah in casu SHM No. 1229/Karang Joang (bukti T5) & SHM No.1281/Karang Joang (bukti T6) tumpang tindin dengan dua bidang tanah ParaPenggugat in casu

VIII/2020 dan mengundang kepada AGUS LUTFHIuntuk hadir pada tanggal 5 Agustus 2020;Selanjutnya Kantor Pertanahan juga mengundang Rektor UniversitasJember pada tanggal 12 Agustus 2020 Nomor 875/35.09.800/VIII/2020;Hasil undangan Klarifikasi pada tanggal 2 September 2020 Nomor946/35.09.800/IX /2020 disepakati untuk akan melakukan cek lapangandilokasi tanah sengketa tersebut pada tanggal 15092020 dan hasilnyadiketahui bahwa tanah sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersariada indikasi tumpang tindin

alinea kedua yang menyatakan : Bahwa, olehkarena bidang tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 3 Kel.Sumbersari atas nama Penggugat ternyata juga menjadi bagian daribidang tanah yang dilekati SERTIFIKAT HAK PAKAI No. 81 Kel.Sumbersari (obyek sengketa) maka Penggugat merupakan pihakyang dirugikan,......(4) Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang tercantum padahalaman 6 huruf f yang menyatakan : .........dan hasilnya diketahuibahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Kelurahan Sumbersari adaindikasi tumpang tindin

kertaspetok nomor 1403 yang lebih baru, yang menunjukkan jika pencatatan petoknomor 1403 ditulis kembali menggunakan kertas lain karena pada dasarnyakedudukan letter C merupakan pencatatan mengenai penguasaan suatu lokasiyang dalam pencatatannya itu berurutan sehingga menurut Majelis Hakim buktiletter C tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat untukmenjelaskan adanya perbedaan persil tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka dengan adanya tumpang tindin

Tidak terdapat tumpang tindin Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau data Fisik yang diperoleh adalah benar,atauh. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat Nukumadministratif.7.

Secara fakta hukum Penggugat pada saat peninjauan setempat yangdi lakukan pada tanggal 12 Maret 2015 tidak dapat menunjukanbatasbatas tanah miliknya, akan tetapi Penggugat didalamgugatanya mengakui adanya tumpang tindin tanah dengan tanahmilik Tergugat Il Intervensi dengan Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 571/ Desa Kutajaya, dengan luas 2.640 M? ternyata dasarhukum gugatan Penggugat adalah seluas 3.640 M?

untuk mengadili sengketa tersebut, sebab permohonanpembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kompetensiabsolute dari Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis berpendapatpersinggungan antara kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan TataUsaha Negara dalam hal sengketa kepemilikan yang berkaitan denganpembatalan Keputusan Tata Usaha Negara harus dipetakan secara jelas agartidak terjadi kesalahan dalam pemeriksaan perkara yang mengakibatkan terjaditumpang tindin

Seharusnya Tergugat teliti dalammenerbitkan suatu alas hak yang diterbitkan tersebut, apakahterdapat tumpang tindin dengan alas hak yang lain, namun halitu diabaikan oleh Tergugat. Adapun tindakan tergugat yang telahmengeluarkan objek perkara a quo di atas lokasi yang samadengan Hak Guna Usaha Penggugat, telah merugikanPenggugat serta bertentangan dengan ketentuan dalam pasalincasu.

hukum tetap menyangkuttentang kepemilikan yang sah terhadap tanah lokasi Objek Sengketa atausetidaknya Penggugat sampai dengan gugatan a quo diajukan belum dapatmembuktikan bahwa dirinya adalah sebagai satusatunya pemegang hak sahbidang tanah sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa a quo;Halaman 65 dari 69 halaman Putusan Nomor : 19/G/2020/PTUN.PBRMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan fakta dalampersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah lokasiObjek Sengketa tumpang tindin

Putusan MARI tanggal 17 April 1979 Reg No.1149K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batasbatas tanah sengketa makagugatan tidak dapat diterima.Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin

PN.Jkt.Selmengenai batasbatas tanah tersebut tidak menyebabkan gugatan kabur olehkarenanya eksepsi Tergugat II tersebut diatas harus ditolak ; Bahwa gugatan PENGGUGAT adalah Nebis In Idem karenaPENGGUGAT sebelumnya telah pernah mengajukan gugatan atas objekperkara yang sama dalam perkara 194/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel yang telahdiputus pada tanggal 23 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim PengadilanJakarta Selatan yang amar putusannya adalah menolak gugatanPENGGUGAT.Selanjutnya agar tidak terjadinya tumpang tindin

Bahwa Judex Facti telah membuat suatu kekeliruan, dimana dalil PositaGugatan para Penggugat/para Terbanding/Termohon Kasasi yang salingtumpang tindin satu sama lain (dalil gugatan yang kabur/obscuur libelle)telah mendapat pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini : Bahwa posita poin ke1 yang mendalilkan CV.

Zubaedah, dan dihapus dari Buku Tanah dan daftar umumlainnya sepanjang tanah tersebut tumpang tindin dengan kepunyaan YanWalandow gq PT Pabrik Kayu Indonesia (terlampir bukti PR6);6. Bahwa Pengumuman Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Timur buktiPR6 tersebut juga telah diumumkan kepada khalayak ramai pada tanggal 28Maret 2001 melalui berbagai surat kabar (terlampir bukti PR7 a dan bukti PR7b);7. Bahwa hak kepemilkan Penggugat Rekonvensi atas tanah ex SerfikatHalaman 12 dari 24 Hal. Put.

Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 yang ditempatkan secaratumpang tindin (Overlapping) di tanah Kohir C No.1787 Persil 130a.S.Il milik Penggugat adalah tidak sah menurut hukum ;5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.521 milik Tergugat adalah tidaksah menurut hukum ;6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga yang telah diletakkanterhadap tanah objek sengketa sebagaimana batasbatas tanahdalam posita gugatan ;7.

yang pada pokoknya akan dipertimbangkan seperti yang dibawah ini;Menimbang, bahwa sebagaimana suatu fakta dipersidangan yaitu darijawab menjawab dihubungkan dengan bukti TII,III,IV9, telah nyata bahwasesungguhnya objek yang disengketakan saat ini adalah sama dengan objekPerkara Nomor : 39/PDT.G/2016/PN.Amd tanggal 15 November 2017 Jo.Nomor : 71/PDT/2018/PT.MND tanggal 19 Juli 2018 dan perkara tersebutsedang dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, sehingga untuk mencegahPutusan yang saling tumpang tindin

II Intervensi/objek sengketa (Bukti T1 dan T2 =T.Il Int.1), yang diklaim oleh Penggugat bahwa sebahagian tanah milikPenggugat seluas 0.5 Ha telah masuk ke dalam objek sengketa;Menimbang, bahwa dengan mencermati Bukti T3 dan T7 maka dapatdiasumsikan posisi tanah Tergugat II Intervensi sebelah Barat dan Timur diapitoleh tanah Murni Tumanggor sedangkan sebelah Utara dengan Sungai Kecilyang artinya berbatasan dengan batas alam, maka yang paling logis sebelahSelatan yang kemungkinan terjadi tumpang tindin

C) yang tumpang tindin dengan tanah milik Tergugat (Hj.RUDIANA). Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan tanah seluas8.825 M2 (delapan ribu delapan ratus dua puluh lima meter persegi),yang terletak setempat Jalan Garuda Sakti, Desa Karya Indah,Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sesuai Sertifikat Hak MilikNomor 1934 tertanggal 19 Agustus 2005, Surat Ukur Nomor1858/18.22/R/2005 tertanggal 15 Agustus 2005, atas nama Ilr.LAURENCIUS.

Akte Penglepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor01769/PTTSDBT/IV/2019 tanggal 29 April 2019 seluas 300 M* yangternyata tumpeng tindin dengan objek sengketa (vide: bukti P5A s/d.P5E, Berita Acara Pemeriksaan Setempat);Bahwa pada tanggal 31 Maret 2009, Tergugat menerbitkan SuratKeputusan Bupati Deli Serdang Nomor: 560 Tahun 2009 tentangPembentukan Tim Peneliti Secara Komprehensif Pada Lokasi YangHalaman 33 Putusan Perkara Nomor : 9/G/2020/PTUNMDN.Diduga Sebagai Situs Benteng Putri Hijau Di Desa Deli TuaKecamatan

Keputusan Tergugatmenerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) jo Pasal 19 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1960tentang UUPA, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Pasal 19 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1960:Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakanpendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurutketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;Penerbitan objek gugatan oleh Tergugat telah tumpang tindin dengantanah

Bahwa tidak ada dasar alas hak Tergugat Rekonpensi mendalilkan tanahorangtua Tergugat Rekonpensi tumpang tindin dengan tanah PenggugatRekonpensi sebagaimana tersebut pada posita 2;Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam eksepsi dan konpensi tersebutdiatas, terhadap obyek tanah yang dibeli oleh orangtua Tergugat Rekonpensitelah diakui oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Pontianak Nomor : 05/G/2013/PTUN.PTK tanggal 25 Juli 2013,Penggugat mendalilkan bahwa Bapak

Saigon;Yang menurut Penggugat : Terdapat tumpang tindin (Overlapping) dengan tanah Tergugat danTergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat lllsampai Tergugat VIl seluas 1. 494;Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam hal ini apakah benartanah Penggugat telah terjadi tumpag tindih (Overlapping) dengan tanah Tergugat dan Tergugat Il seluas 1.800 M2 dan Overlapping dengan tanah Tergugat Illsampai Tergugat VIl seluas 1. 494 M2;Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2

;Bahwa, mengenai sengketa overlaping atau sengketa batasbatas tanahyang tumpang tindin bukan merupakan wewenang Pengadilan TataUsaha Negara akan tetapi merupakan wewenang absolut dariPengadilan Negeri;Berdasarkan perihal tersebut di atas, maka Penggugat telah salah memilihyurisdiksi dalam mengajukan gugatan, seharusnya gugatan Penggugatdiajukan kepada Pengadilan Negeri bukan kepada Pengadilan Tata UsahaNegara.

Surya Bara yang diserahkan kepadaPenggugat, kecuali Tergugat secara pribadi mengurus secara tidak benar atasnama Penggugat yakni lokasi yang tumpang tindin dengan areal kuasaPertambangan perusahaan lain (IUP PT. Indexim Coalindo), lalu kemudianTergugat mengajukan Surat Penciutan sebagaimana dalam bukti P 8 di bawah ; Menimbang, bahwa mengenai bukti P8 adalah berupa surat dari Tergugatkepada Bupati Kutai Timur cq.