Ditemukan 9408 data
27 — 29
Sedangkangugatan dalam perkara ini jelasjelas masalah wanprestasi, yangdi dalamnya tidak pernah ada penghinaan diantara TergugatdenganPPSUGQUG IL, feet area rere rr ener14.
176 — 126
Kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 319, 320, 321, 335 ayat 1angka 2, Pasal 369 ;.3. Kejahatan membuka rahasia (schending van geheimen), yang diatur dalam Pasal 322dan Pasal 323 ;4.
1.MARIA SUSANTI KLAU
2.ALBERTHA LOUK
3.HENDRIKUS KLAU
4.EDMUNDUS SERAN KEHI
Tergugat:
1.NOVI WILFRIDUS TAE BRIA, SE. MM
2.MARTHA LURUK, alias BET LAK
3.ALFONS TAE BRIA
4.WIHELMINA BANO BRIA
5.FRANSISKUS DAO
230 — 199
Tergugat membantahdengan keras dan tegas Sebab persoalan adatistiadatsesuai hukum adat Wesei wehali adalah urusan adatbukan urusan pemerintahan.2) Tergugat membantah secara keras dan tegas atasdalil para Penggugat yang menerangkan paraTergugat mengakui perbuatan Tergugat dan anakbiologis, namun setelah memberi sanksi adat we wehalliPara Tergugat meninggalkan pemeriksaan dengan itikadburuk tanpa pamit Bahwa yang sebenarnya para Tergugat meninggalkanpemeriksaan karena Penggugat V, mengeluarkan kata kata Penghinaan
46 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Hakim19pada Peradilan Pidana, akan tetapi Tergugat dalam Rekonvensi telahmenyebarluaskan peristiwa yang belum tentu kebenarannya;Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebutjelas membuat Penggugat dalam Rekonvensi merasa hak hukumnyadilanggar oleh Tergugat dalam Rekonvensi, dan jelas telahmenimbulkan kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi besertakeluarga Penggugat dalam Rekonvensi;Bahwa berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata (BW) menyatakanbahwa, "Tuntutan Perdata tentang hal penghinaan
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : PT. MARDOHAR CATUR TUNGGAL GAYA
Terbanding/Pembanding/Penggugat II : PT. DI GARMENTECH
430 — 259
danmerugikan bagi nama baik, martabat, kehormatan serta privacy dariPenggugat Rekonvensi, juga mengakibatkan pikiran Penggugat Rekonpensijuga menjadi tidak menentu/tidak tenang;Bahwa tindakantindakan yang merugikan kehormatan dari PenggugatRekonvensi tersebut, mengakibatkan kerugian imateriil bagi PenggugatRekonvensi yang apabila diukur secara uang adalah sebesarRp10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah), hal tersebut Sesuai denganPasal 1372 KUHPerdata, yang berbunyi :Tuntutan perdata tentang hal penghinaan
Terbanding/Tergugat I : PT. AIR ASIA INDONESIA, Tbk.
Terbanding/Tergugat II : SVEN ERIC FITJER
196 — 106
YurisprudensiMahkamah Agung tersebut kami kutip sebagai berikut:berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata, ganti rugiimmaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja sepertikematian, luka berat dan penghinaan.4.8 Bahwa berdasarkan faktafakta hukum bahwa PENGGUGAT HANYAMENGADANGADA MENGENAI CIDERANYA DAN TIDAK ADAPENJELASAN YANG RINCI DAN JELAS MENGENAI KERUGIANYANG DITUNTUT. Dengan demikian, patut bagi Majelis Hakim untukmenolak dalil perbuatan hukum tersebut.5.
KANDRA BUANA, SH
Terdakwa:
R INDRA JAYA bin SUHARMAN
333 — 279
Milano menjelaskanadanya Penghinaan Terhadap Institusi Sat Pol PP dimedia facebook.Setelah tahu adanya perisitiwa tersebut saksi memerintahkan saksiMilano untuk mencari saksi Riena Oktavia untuk dihadapkan kepadasaksi.
1.Kristina Samara
2.Bambang
3.Paulus Montini
4.Robert Tunggal
Tergugat:
Direksi AJB Bumiputera 1912 Kantor Pusat Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Wilayah Kupang Cq. Kepala AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Maumere
248 — 110
gugatanya, para Penggugat juga mengajukan gugatanganti rugi immaterial, hal tersebut tidak dapat diterima dan selayaknyaditolak oleh Majelis Hakim, hal tersebut Ssesuai dengan YurisprudensiMARI dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PKPdt/1994Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mmeyang amarnya berbunyi Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372KUHPerdata, ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam halhal tertentu saja seperti perkara Kematian, Luka Berat dan Penghinaan
45 — 14
Anjuran ini mempunyai tujuanyaitu apabila hubungan pernikahan terpaksa diputuskan, maka hubungan baikdengan mantan istri dan keluarganya harus tetap dijaga dan dipertahankanmeskipun harus memberikan mutah, pemberian tersebut harus dilakukan denganiklas dan sopan tanpa menunjukkan kegusaran hati atau penghinaan terhadapmantan istri;Menimbang, bahwa mengenai jumlah besarnya muthah tersebutdisesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan dalam hal ini PenggugatRekonvensi menuntut besarnya muthah
Ir. HARI LIEWARNATA, MM
Tergugat:
WISANNY WIRYANTO
Intervensi:
KIAM LAI
234 — 90
HARI LIEWARNATA, MM) pada halaman 4 (empat)poin 4.5, poin 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang pada intinya mendalilkan :Agar Tergugat asal/Wisanny Wiryanto bersedia mentaati dan melaksanakanPutusan MA No. 48 PK/Pdt/2016 yaitu peralinan hak atas tanah termasuk bidangtanah dan bangunan rumah milik Pemohon Intervensi sesuai tuntutan Penggugatasal bila tidak di artikan melakukan penghinaan terhadap lembaga peradilankarena Penggugat asal telah mengalami kendala teknis dalam upayaeksekusinya atas putusan PK tersebut.Menurut
SULASTRI DEBI OKTAVANTI, S.H
Terdakwa:
Suarni, S.Pd.SD
197 — 65
Menyatakan terdakwa Suarni, S.Pd.SD panggilan Eni terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Penghinaan dalan bentuk pencemaran namabaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;2.
PT. Sarana Sinergy Utama
Tergugat:
PT. Tunas Jaya Sanur
163 — 111
Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1370, pasal 1371, dan pasal1372 KUHPerdata telah ditentukan bahwa ganti rugi immateril hanyadapat diberikan dalam halhal tertentu saja, seperti: kematian, lukaberat, dan penghinaan sehingga permohonan Penggugat atas ganti rugiHalaman 25 dari 34 Putusan Perkara Nomor 880/Pdt.G/2019/PN Dps16.17.18.19.20.immateril haruslah ditolak karena tidak berdasar dan bertentangandengan hukum.d.
9 — 0
Selain itu untuk menghindari dampakburuk terhadap keutuhan fisik, psikis, sesuai yang termaktub dalam pasal 1UU Nomor 23 tahun 2004 tentartg Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga (UU PKDRT) yang diantaranya berupa Kekerasan Psikis, berupatindakan kesewenangan, perendahan dan penghinaan, dalam bentukHim.12 dari 40 him. Putusan No.4333/Padt.G/201 5/PA.
28 — 16
Bahwa, dalam gugata rekonvensi pada poin 5.Dalam hal ini, PEMOHON suda berstatus PNS/PEGAWAI sebelum menikahdengan TERMOHON, setelah berbagai macam bentuk perlakuan , perbuatan,penghinaan, dan fitnah yang dilakukan oleh TERMOHON yang menyebabkankehancuran rumah tangga .Maka dalam pasal 149 KHI dan pasal 152 KHI. ISTRI akan mendapatkan hak haknya , apabilah tidak dalam keadaan durhaka pada suami. Sebagaimana yangtertuang dalam jawaban konvensi pada poin 1,Maka dengan ini PEMOHON.
87 — 38
judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebutdinyatakan tidak dapat diterima.Selain memberikan kaidah hukum terkait dengan kewajiban untukmemberikan rincian ganti kerugian sebagaimana disampaikan diatas,Mahkamah Agung R.l melalui Putusan Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 juga memberikan pedoman terkait tuntutan immaterialyang diajukan dalam suatu perkara perdata, yang mana pada pokoknyadinyatakan bahwa ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalamhal terjadi kKematian, luka berat, dan penghinaan
56 — 32
Bahwa, menanggapi posita Poin 14 tidak benar, karena antaraPenjual dan pembeli telah bersepakat untuk melakukan jual beli dansetelah terjadinya jual beli serta penandatanganan akta jual belliantara penjual dan pembeli tidak ada masalah di kemudian hari,sehingga apabila tergugat di katakan sebagaimana poin 14tersebut sudah merupakan suatu penghinaan dan merendahkanmartabat tergugat ;Halaman 14, Putusan Nomor 136/Pdt/2019/PT SMG8.9.10.11Bahwa, terhadap posita poin 15, bahwa sebenarnya almarhum H.Sarman
40 — 14
Una hal. 6 dari 44atas pernyataan pemohon tersebut, pemohon maupun keluargapemohon telah dirugikan, sehingga termohon akan segeramelaporkan pemohon kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindakpidana "Penghinaan/Fitnah dan atau ~"Perbuatan TakMenyenangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP Jo.Pasal 335 KUHP.4.
118 — 46
Sus/2020/PN SDAPasal 27 ayat (3) UU ITE tidak mengatur norma hukum pidana baru, melainkanhanya mempertegas pemberlakuan norma hukum pidana penghinaan dalamKUHP ke dalam undangundang baru karena ada unsur tambahan khusus yaituperkembangan di bidang elektronik atau siber.
Mia Andina, S.H
Terdakwa:
YUYUN NURLELA Binti Alm MUHAMAD TOHIR
412 — 406
kepadaMasyarakat UPI (2017)Bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir Ahli pernah Ahli pernah dimintaiketerangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baikditingkat Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan, diantaranyadalam perkara sebagai berikut:halaman 18 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN BjrODugaan melakukan Tindak Pidana Setiap orang dengan sengajadan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan danatau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan ataudokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan
HAJRAH, S.Sos
Termohon:
Pemerintah RI Cq. Kepala Kepolisian RI Cq. Kepolisian Daerah Sulteng Cq. Kepala Kepolisian Resort Parimo
159 — 42
Habibu, sertaada namanya Ibu Hajrah Habibu;Bahwa nama akun facebook Saksi sendiri adalah ITA;Bahwa Saksi juga sudah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara ini padatanggal 18 Juni 2019 dan Saksi bersama Ibu Narjan Djibran serta kuasahukumnya;Bahwa Saksi diperiksa di Polres Parigi Moutong oleh petugas penyidiknya,namun Saksi lupa namanya, tetapi ada juga Pak Medy anggota Polres yangmendampingi penyidik itu;Bahwa Saksi melihat dan membaca kata katanya Hajra Habibu di akunfacebooknya memang katakata penghinaan