Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN SIDOARJO
Putus : 23-06-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN SIDOARJO Nomor 72/Pdt.G/2014/PN.Sda
Tanggal 23 Juni 2015 —
41 — 1
  • GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)10 Bahwa selain mengandung cacaterroriripersona,gugatan PENGGUGAT juga tidak mencantumkan dasarhukum dalil gugatannya apakah diatur berdasarkanKUHPerdata, Yurisprudensi atau Dokrin Hukum hingga TERGUGAT II menjadi pihak dalam gugatan dariPENGGUGAT, sehingga dengan demikian gugatanPENGGUGAT terbukti menjadiobscuur libel.
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 02-09-2021 — Putus : 02-12-2021 — Upload : 02-12-2021
Putusan PA SELONG Nomor 1039/Pdt.G/2021/PA.Sel
Tanggal 2 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
88 — 43
  • Terakhir juga dalam dokrin yangsama ditemukan dalam karangan M. Yahya Harahap, SH., dalambukunya berjudul "Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,pada halaman 98 dan 100.
Pengadilan PTUN JAKARTA Pidana Khusus Pidsus Kehutanan
Register : 08-04-2014 — Putus : 23-07-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2014 — 1.SYAHRIZAL, S.E,2.SUSI PRIHATINI, S.E, dkk;1.MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,.2BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN ASAHAN, dkk
450 — 63
  • dikeluarkanTergugat III dilahan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik, jelas telahbertentangngan dengan jaminan kepastian hukum yang dimaksud UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,Pasal 19 ayat (1) ;c UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, Pasal 20 ayat (1) yangmenyatakan :"Hak milik adalah hak turun menurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam PasalBahwa menurut Dokrin
    Alumni, 2013 disebutkan bahwa hakmilik merupakan hak yang paling kuat atas tanah, yang memberikankewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali suatu hak lain atasbidang hak milik yang dimilikinya tersebut (dapat berupa Hak Guna Bangunanatau Hak Pakai, dengan pengecualian Hak Guna Usaha), yang hampir samaHalaman 63 dari 173 halaman Putusan No.74/G/2014/PTUNJKTPAGEPAGEdengan kewenangan negara (sebagai penguasa) untuk memberikan hak atastanah kepada warganya ;Bahwa merujuk pada Dokrin dan aturan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 30-10-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pemohon:
FAKHRUL ILAHI
Termohon:
KAPOLRI Cq.KAPOLDA JAMBI, Cq. DIRRESKRIMUM POLDA JAMBI,Cq. SUBDIT III DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
129 — 49
  • Pada tahappendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranya jauh lebih rumit biladibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga) pelakunya.Hal. 14 dari 54 Halaman Putusan No. 06/Pid.Pra/2019/PN.JmbApabila suatu perkara sudah ditingkatkan menjadi penyidikan berarti bahwasudah dapat ditentukan tindak pidana
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 17-09-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 5/Pid.Pra/2019/PN Jmb
Tanggal 3 Oktober 2019 — Pemohon:
dr. HUSNY EDY TAUFIK
Termohon:
KAPOLRI Cq. KAPOLDA JAMBI Cq. DITRESKRIMUM POLDA JAMBI
33 — 12
  • hakim untuk mengambil kesimpulan dari SuatukasuS yang sedang disidangkan.Terlebin dalamperkarapidana, pembuktian sangatlah esensi karena yangdicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya,pembuktiandalam perkara pidana sudah dimulai dari tahappendahuluan,yakni diawali pada tahap penyelidikan danpenyidikan.Pada tahap pendahuluan/penyelidikantersebut, tata caranya jauh lebih rumit bila dibandingkandengan hukum acara lainnya.Dari kKedua ketentuan dan dokrin
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Perikanan
Register : 23-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 2/Pid.Sus-PRK/2017/PN Tpg
Tanggal 20 Februari 2017 — ANDI WILLIAM alias ASU alias ALFIN ( Terdakwa)
73 — 21
  • Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukanperbuatan:Menimbang, bahwa dalam unsur ini dilakukan bersamasama maksudnyaadalah: suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (dader) sedikitnya ada 2 (dua) orang,yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) bersamasama dan yang turut melakukan(medepleger), disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatanpelaksanaan;Menimbang, bahwa berdasarkan dokrin hukum pidana, didalam bentuk turutserta, selalu terdapat seorang
Pengadilan PN TEBO Pidana Umum Pra Peradilan
Putus : 27-11-2017 — Upload : 17-01-2018
Putusan PN TEBO Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mrt
Tanggal 27 Nopember 2017 — 1. Nama lengkap : Ir. SARJONO 2. Tempat lahir : Jambi 3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun 4. Jenis kelamin : Laki-laki 5. Kebangsaan : Indonesia 6. Tempat tinggal : Jln. Manunggal No. 67, Rt. 20 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi 7. Agama : Islam 8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tebo) yang dalam ini memberi kuasa kepada : A. Ihsan Hasibuan, S.H., Rifki Septino,.S.H. dan Tengku Ardiansyah, S.H. yang masing-masing adalah Advokat yang tergabung dalam “LAW OFFICE” A. Ihsan Hasibuan & Associates beralamat di Jln. Bogor No. 122, Villa Karya Mandiri, Mendalo Darat Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon; M e l a w a n KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) JAMBI, Cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT (KAPOLRES) TEBO, beralamat di Jalan Lintas Tebo - Jambi Km 4 Muara Tebo, Kabupaten Tebo; yang dalam ini memberi kuasa kepada : 1. Mohamad Yudha Setyabudi, S.H., S.I.K. Kabidkum Polda Jambi, 2. Desrizal, S.H. Advokad Madya Bidkum Polda Jambi, 3. Martino Roy Ginting, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 4. Hendri Sitompul, S.H. Advokad Muda Bidkum Polda Jambi, 5. Maruli Hutagalung, S.Pd., M.H. Kasat Reskrim Polres Tebo dan 6. H. Sirait, S.H., M.H. BA Subdit III Ditreskrimsus Polda Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 11 /Pra/XI/2017/Advokasi tertanggal 17 Nopember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Termohon;
680 — 376
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama
Putus : 31-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 K/AG/2013
Tanggal 31 Mei 2013 — 1. H. BADRUN bin H. BACHTIAR, DKK VS 1. SYAMSUAR, B.A. bin SYAMSUDDIN AHMAD, DKK
45 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , Dokrin apa yang diikuti .... ???, dan jurisprudensi apayang dipakai ???;Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama Medan dengan mudahdan gamblangnya memperbandingkan cara kerja dari 3 (tiga)institusi yang berbeda, baik dari segi usia maupun dari segiundangundang yang mengaturnya maupun kewenanganyang dimilikinya, yaitu memperbandingkan sebagai berikut:a. Cara kerja institusi yang mengeluarkan Surat Grand SultanNo. 47, yang kini sudah tidak;b.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 29-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 117/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 1 Nopember 2018 — -. FEONIE WIENATASHA, DK VD -. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia cq. Kepala Balai Taman Nasional Komodo
159 — 81
  • 16ttJuni 1971 mengemukakan bahwa adalah hak dari Penggugat untukmenentukan siapasiapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalamperkara; bahkan lebih lanjut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tersebutttmemberikan pertimbangan bahwa apabila ternyata terdapat orang ataubadan yang tidak masuk dalam perkara ini, nantinya akan menjadipenghambat eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,maka terhadap orang atau badan itu dapat diajukan gugatan baru / gugatantersendiri olen Penggugat; Dokrin
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 12-08-2020 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 20/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
Sarjan Husen
Tergugat:
1.Junaidin Haji Husen
2.Nirbaya H A Rasyid
3.Fredy Hartono Christian
Turut Tergugat:
3.Kementrian Agraria dan Tataruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende
4.Clemens Ngotu, SH
120 — 72
  • keteranganwaris tersebut adalah CACAT HUKUM, karena tidak melalui suatupenetapan Pengadilan Agama, sehingga sangat bertolak belakang,kabur, dan tidak jelas dalildalil gugatan penggugat melalui kuasahukumnya tersebut;Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijkk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Menimbang, bahwa sebagaimana dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Juli 2011 — IBRAHIM ALI, BA
31 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa merupakan pendapat yang baku dalam, disiplin hukum pidana bahwapada dasarnya, suatu UndangUndang itu haruslah ditafsirkan menurutUndangUndang itu sendiri (net hoofdbeginsel moet zijn, dat de wet uit zichzeif moet warden verklaard) tetapi oleh karena UU No. 3 Tahun 1971Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (demikian pula UU 31Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001) tidak memberikan penjelasantentang pengertian "dengan tujuan" tersebut, maka perlu dicari penjelasandalam dokrin dan padanan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 248/Pdt.G/2016/PN.Dps
Tanggal 6 Juni 2016 — I WAYAN DISEL ASTAWA, SE. MELAWAN KETUA UMUM DPP PDI PERJUANGAN, DKK.
49 — 30
  • provisi yang materi memuatannya agar menunda PAW adalahtuntutan provisi yang telah memasuki pokok perkara;Bahwa Tuntutan provisionil yang diatur dalam HIR dan/atau RBg hanyalah untukmemperoleh tindakantindakan sementara selama proses berjalan, tuntutanprovisi yang diajukan oleh penggugat telah berkenaan dengan pokok perkara, makadengan demikian tuntutan provisionil penggugat tidak dapat diterima (VidePutusan MA RI No. 1070 K/Sip/1973, tgl. 7 Mei 1975);Bahwa dalam perkara ini ijinkan menggunakan dokrin
Pengadilan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Pidana Khusus
Register : 03-11-2021 — Putus : 23-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PN TANJUNG JABUNG TIMUR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tjt
Tanggal 23 Nopember 2021 — Pemohon:
NURKHOLIS, S.IP
Termohon:
Kejaksaan Agung RI, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Cq. Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
162 — 82
  • Pada tahap pendahuluan/penyelidikan tersebut, tata caranyajauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hukum acara lainnya.Dari kedua ketentuan dan dokrin tersebut diatas dapat disimpulkan bahwapenyelidikan dilakukan untuk menentukan apakah ada tindak pidananya danbaru dapat ditingkatkan penyidikan sudah dapat ditentukan (diduga)pelakunya.
Pengadilan PN BREBES Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 09-01-2013 — Putus : 01-04-2013 — Upload : 20-05-2013
Putusan PN BREBES Nomor 7/Pid.B/2013/PN.Bbs
Tanggal 1 April 2013 — - EDI YULIANTO Bin SUWARSO - SUWIRNO al WIRNO Bin WASTAM
54 — 14
  • R.I, Dokrin IlmuHukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa (pasal 27 ayat 2 undangundang No. 14 tahun 1970). 6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 Undangundang No. 14 tahun 1970 jo.Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksinyatakan dipersidangan pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat (1) jo.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 10-09-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 167-K/PM.II-08/AD/IX/2020
Tanggal 21 Desember 2020 — Oditur:
Masripin
Terdakwa:
Seperyanus Edwar Rumandes
62 — 24
  • Dokrin hukum pidana menafsirkan adalahsetiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkanrasa sakit atau luka pada orang lain.Hal 40 dari hal 48 Putusan Nomor: 167K/PM IO08/AD/IX/2020Menimbang Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lainTerdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannyabeserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatantersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 14-06-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 556 K/Pdt/2016
Tanggal 14 Juni 2016 — DERIEF RYS GUMILAR, dkk vs. PANITIA PENGADAAN TANAH PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
98 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 556 K/Pdt/2016VI.dalam arti tidak memerlukan persetujuan Penggugat, denganmenggunakan acara pencabutan hak yang diatur dalamUndangUndang Nomor 20 Tahun 1961;Permohonan Provisi;36.37.38.Mengingat bahwa pada saat gugatan ini didaftarkan, Tergugat Iltelah memaksakan kehendaknya untuk melakukan eksekusipengosongan lahan tanpa dasar adanya suatu putusan pengadilan;Bahwa permohonan provisionil didasarkan pada ketentuan Pasal 180ayat (1) HIR dan dalam dokrin maupun SEMA serta YurisprudensiMahkamah
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Penganiayaan
Register : 07-11-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 38-K/PMT-II/AU/XI/2016
Tanggal 2 Februari 2017 — TOFAN BUDI PRASOJO Mayor Pnb
269 — 301
  • Dengan tidakadanya ketentuan di dalam undangundang tentang apa yangdiartikan dengan penganiayaan maka kami akan memandangdari sudut dokrin hukum pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
103 — 253
  • ditunjukan dengan niat, maksud dankesengajaan untuk menghina dan mencemarkan nama baik PenggugatHal 26 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel68.Go.70.71.72.dimuka umum, maka secara Yuridis para Tergugat telah terbukti secara sahdan meyakinkan serta tidak terbantahkan lagi telah melakukan tindakanmelawan hukum secara khusus yaitu tindakan melawan hukum Penghinaandan Pencemaran nama baik kepada Pengugat sebagaimana ketentuan Pasal1372 KUH Perdata ;Bahwa hal itu juga sejalan dan sesuai dengan Dokrin
    hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaankarena Fitnah tidak boleh dijatuhkan :(2) Jika dia dengan putusan Hakim yang menjadi tetap dibebaskan darihal yang dituduhkan maka putusan itu dipandang sebagai buktisempurna bahwa tuduhan itu tidak benar ;(3) Jika penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yangdituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulusampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yangdituduhkan :Bahwa hal itu juga telah sesuai dan sejalan dengan Dokrin
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-01-2016 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 08-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 21 Januari 2016 — MUHAMMAD HAFASH
282 — 63
  • pula tidak merugikan negara, kepentinganumum terlayani dan terdakwa pribadi tidak mendapatkan untung, maka perbuatanterdakwa kehilangan sifat melawan hukumnya;> Putusan Mahkamah Agung RI, No. 81K/Kr/1973: 16121976 Pertimbangan hukumMA sbb: Azas materiele wederrechtelijkheid merupakan suatu buitenwettelijkeuitsluittinggrona, suatu buiten wettelijke rechtsvaardigingsgrond dan sebagai suatualasan yang buiten wettelijk sifatnya merupakan suatu fait dexuse yang tidak tertulis,seperti dirumuskan oleh dokrin
Pengadilan PN PAINAN Pidana Umum
Register : 10-02-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PAINAN Nomor 26/Pid.B/2021/PN Pnn
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Boyke Meba, S.H.
Terdakwa:
Yanti Pgl Yanti Binti Sainun Alm
101 — 16
  • asasasas hukum umum dari hukum yang tidaktertulis;Menimbang, bahwa selain itu. melawan hukum juga dapat diartikanbertentangan dengan hak subjektif atau pribadi dari orang lain;Menimbang, bahwa selain itu, undangundang juga tidak memberikanpengertian mengenai apa yang dimaksud dengan membunuh, merusakkan, membikinhingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan;Menimbang, bahwa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia membunuhberarti menghilangkan nyawa;Menimbang, bahwa kemudian merusakan menurut dokrin