Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang PendaftaranTanah, keteranganketerangan mengenai datadata pertanahan yangdihimpun di kantor Agraria Kotamadya/Kabupaten, disusun dengan teliti danrapi dalam 2 (dua) kelompok yaitu:Kelompok yuridis: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenaiapakah nama hak atas tanah tersebut; siapakah subyek yang memeganghak atas tanah tersebut; peralinan dan pembebanannya jika ada terhadaphak atas tanah tersebut; kelompok yuridis ini dihimpun dalam buku tanah;Kelompok Tekhnis

: dalam kelompok ini dihimpun keterangan mengenai dimanakah letak tanahnya; berapakah panjang dan lebar (luas) tanahnya;penunjukan batasbatas tanahnya secara jelas; kelompok tekhnis ini akanmenghasilkan suatu peta pendaftaran tanah yang dihimpun dalam suratukur;Bahwa secara fakta hukum sebagaimana bukti T4 serta keterangan saksiMusrapa A.

Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positif mengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk Narkotika Golongan I. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwadan Saksi3 di bawa ke kantor Polrestabes untukdilakukan penyidikan yang didahului pemeriksaan urineawal di Unit Pelaksana Tekhnis Balai kesehatanPemerintah Provinsi Jawa Barat baik Terdakwa danSaksi3 positip mengandung Amphetamine.10. Bahwa oleh karena Terdakwa anggota Militer makaTerdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom III/5Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.14keterangannya.Menimbang :Saksilll11.

Serka IsmailNRP. 39205324 52270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan Sdri.

tidak dapat digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukandipersidangan maka terungkap faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari UnitPelaksana Teknis Balai Kesehatan Pemerintah Provinsi JawaBarat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ Il tanggal 9 September 2011yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Tekhnis

Serka IsmailNRP.3920532452270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan......lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwaurinnya positip mengandung Methamphetamine(Ecstasy) dan Amphetamine (Shabushabu) termasuknarkotika Gol.

Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tanganioleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkunganSdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001ldengan hasilpemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positifmengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine(Shabushabu) termasuk Narkotika Golongan I.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.426. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).7.

alatKesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampaidengan sekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis

kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.51 Tahun 2009 ,Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;e Bahwa Apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian mempunyai keahlian dankewenangnan dalam hal pembuatan , penyediaan, penyimpana,pendistribuasian, atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat , dan pengamanan sediaan farmasi ;e Bahwa pada kasus posisi perkara An.

Berita Acara serah terima Pekerjaan di tanda tangani olehSaudari Megawati selanjutnya Terdakwa menemui Bendaharauntuk pengajuan pembayaran biaya Proyek 100 %, kemudian padatanggal 18 Desember 2008 terdakwa menerima pembayaranpekerjaan sebesar 100%;Bahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis

No. 39/PID.SUS/2012/PTRBahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor ternak kerbau kepada Kelompok Tani di DesaBangun

No. 39/PID.SUS/2012/PTRPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor Ternak kerbau kepada Kelompok Tani diDesa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun PurbaKabupaten Rokan Hulu;Bahwa yang diberikan kepada Kelompok Tani di

Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, kemudian dilanjutkandengan tahapan evaluasi tekhnis, dimana perusahaan atau calon penyediadinilai salah satunya yaitu metode pelaksanaan pekerjaan. Bahwa dalam evaluasi tekhnis, panitia lelang menetapkan 2 (dua)perusahaan yang lulus terhadap evaluasi tersebut yaitu kegiatan Paket 10Pengaspalan Jalan Pal 12 Jalan 21 Unit 1 adalah PT Rimbo Peraduandan PT Bunga Tanjung Raya dan untuk Paket 11 hanya 1 (satu) pesertayaitu PT Bunga Tanjung Raya.

Bahwa setelah dilakukan evaluasi tekhnis, kemudian dilakukan evaluasikualifikasi yaitu dengan memeriksa semua dokumen penawaran sepertibukti kepemilikan alat atau sewa alat, dan personil.

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuansiapa yang menjadi ahli waris,pbenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakPenetapan Nomor : 0373/Pdt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 7berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

Nomor 12 Tahun 2008 tentangSusunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD), yang isinya bahwa UPTD Kasda berada dalam strukturorganisasi DPKAD dan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ; Bahwa sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 88Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana TekhnisDinas Kas Daerah Kota Semarang bahwa tugas Kepala UPTD Kasdaadalah melaksanakan sebagian kegiatan tekhnis

, pengawasan danpengendalian di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluarankas ;j.. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidangpelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ;k. menyusun laporan realisasi anggaran UPTD Kas Daerah ;. menyusun laporan kinerja program UPTD Kas Daerah ; danm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugasnya ; Bahwasesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis

ditunjuk sebagai penyimpan KasDaerah Pemerintah Kota Semarang yang salah satunya adalah DyahAyu Kusumaningrum selaku Personal Banker dari Bank BTPN CabangSemarang ; Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala UPTD Kasda DPKAD KotaSemarang sejak tanggal 20 Januari 2014, untuk dasar pengangkatanyaitu Surat Keputusan Walikota Nomor tidak ingat, tanggal 20 Januari2014; Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan WalikotaNomor 88 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja UnitPelaksana Tekhnis

Dinas Kas Daerah Kota Semarang, tugas dankewajiban Kepala UPTD Kasda Kota Semarang adalah melaksanakansebagian kegiatan tekhnis operasional Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ; Bahwa kemudian untuk melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut,Kepala UPTD Kas Daerah mempunyai fungsi :a. merumuskan kebijakan di bidang pelayanan penerimaan danpengeluaran kas ;b.

pemantauan, pengawasan danpengendalian di bidang pelayanan penerimaan dan pengeluarankas;j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidangpelayanan penerimaan dan pengeluaran kas ;k. menyusun laporan realisasi anggaran UPTD Kas Daerah ;. menyusun laporan kinerja program UPTD Kas Daerah ; danm. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinassesuai dengan bidang tugasnya ; Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2008tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis

Jufri S, S.Pi Bin Sultan selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

HARUNA HAMAL BIN HAMAL selaku Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Sulawesi Barat berdasar Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor :821.22//013/2009 tanggal 21 Januari 2009 selaku Pengguna Anggaran (PA) dan M.JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku Pejabat Pelasana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program Pengembangan PerikananTangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah DinasKelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat Nomor

Jufri S, S.Pi Bin Zultanadalah selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) ProgramPemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Program PengembanganPerikanan Tangkap berdasar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PerangkatDaerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi BaratBahwa atas dasar menang lelang tersebut kemudian dilakukan penandatanganankontrak antara ANDI SULTAN PATIKKAI selaku Direktur CV. Imam AsmaraBakti dengan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

JUFRI, S.Pi BIN SULTAN selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Program Pemberdayaan Ekonomi MasyarakatPesisir dan Program Pengembangan Perikanan Tangkap berdasar Surat KeputusanKepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi SulawesiBarat Nomor : 523/04/I/SK/DKP/2011 tanggal 3 Januari 2011 bersama sama denganAndi sultan Patikkai Bin Andi Patikkai selaku Direktur CV. IMAM ASMARA BAKTIdan Ir.

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.1835) Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum Konsulindo36) Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;37) Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

) pada pekerjaan peningkatan jalan BragungPrancak yaitu TimPenerima Hasil Pekerjaan (MOHAMMAD ZAINUL ARIEF, CATUR WENDRA S,MUJITO), terdakwa SIT AMINAH, H.MOH.SALEHODIN (pembantu Tekhnis PPk),IWAN HUJAYANTO Bin Drs.

Saat itu saksimemang ke lokasi proyek lain yaitu antara lain di Lalangon Kecamatan Mandingdan lokasi lain namun saksi tidak ke BragungPrancak.Bahwa konsultan pengawas, kontraktor, PPTK/ Pembantu Tekhnis PPH dan UPTtidak pernah melaporkan adanya kekurangan volume atau masalah lain terkaitpekerjaan peningkatan Jalan BragungPrancak sesuai dengan laporan darikonsultan pengawas, kontraktor, PPTK/ Pembantu Tekhnis PPH dan UPT tidak adakekurangan volume yang berarti dan hal tersebut sudah dikuatkan oleh

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.18Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum KonsulindoAsli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

Affiliasi tentang Pengetesan Density Ekstraksi Gradasi Core Drill AC Wearing Course Sample No.18Asli Laporan Akhir Pengawasan Tekhnis Peningkatan Jalan BragungPrancakoleh CV.Centrum KonsulindoHalaman 153 dari 161 Putusan No. 206/Pid.SusTPK/2016/PN.Sby36.37.38.39.40.Asli Berita Acara Pengukuran Ulang Peningkatan Jalan BragungPrancak ;Asli Berita Acara Pay Adjustment Nomor : .....

TRI JONSUARDI selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatanbersama dengan NGURAH AYU HAPPY SUSILAWATI Direktur PT.

Serta pada Point 28.2menyebutkan : Pihak Kedua mengusulkan secara tertulis perpanjanganwaktu pelaksanaan dilengkapi alasan dan data kepada Pihak Pertama,Pihak Pertama menugaskan PPTK dan Tim Tekhnis untuk mengevaluasiusulan tersebut. Hasil Penelitian dan evaluasi dituangkan dalam BeritaAcara dilengkapi dengan rekomendasi dapat atau tidaknya diberiperpanjangan waktu.

Rokan Hilir salahsatunya PPTK/terdakwa; Bahwa Tim Tekhnis ditunjuk oleh Dinas Perikanan danKelautan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan SK KepalaDinas Perikanan dan Kelautan Kab.

.09/PLW/2008/PTUN JKTdalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutundang undangi tentang Peradilan Tata Usaha Negarameskipun memenuhi kriteria Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak termasuk dalamwewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa,memutus dan menyelesaikannya.Menimbang, bahwa pertimbangan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta tersebut didasarkan pada ratiolegis Surat Edaran Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangoN ON RFR WNPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi FOGOTOTELAUMBANUA sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c PermendagriNo.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi DESMAN HULU,selanjutnya datang saksi SAWATO LOMBU selaku rekanan dan mengambilKwitansi / Tanda Pembayaran dari saksi DESMAN HULU kemudian membawaKwitansi / Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi FOGOTO TELAUMBANUAselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi FOGOTO TELAUMBANUA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.3. Saksi YEFITA GULO, Drs.

Nias Selatan TA.2009.Saksi FOGOTO TELAUMBANDA (dilakukan penuntutan secara terpisah)diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) berdasarkan SuratKeputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009 tanggal 02 April 2009 tentangPengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Proyek Fisikdan Non Fisik yang dikelola Dinas Perhubungan Kab. Nias Selatan TA.2009.Saksi YEFITA GULO, Drs.

Dwi Putera Adiyasa lulusevaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dannegosiasi tekhnis/ biaya, oleh karena itu selaku Ketua Panitia PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran 2011 Saksidrh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapan PemenangPengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April2011 yakni CV.

Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkanhasil evaluasi tekhnis sebagai berikut :1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal disatukan dalam surat dukungan,namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal17resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakniperusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV. Namira,perusahaan CV.

DwiPutera Adiyasa lulus evaluasiadministrasi, tekhnis dan hargaserta telah dilakukan klarifikasi dannegosiasi tekhnis/ biaya, olehkarena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan5 GT dan Alat Tangkap TahunAnggaran 2011 Saksi drh. AhmadRusdi Lubis mengeluarkan suratpenetapan Pemenang PengadaanLangsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal 11 April 2011yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;7. Menjawab sanggahan;8. Menetapkan penyedia barang/ jasa;PPK;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada10.

Sri Bilah, panitiapengadaan menyimpulkan hasilevaluasi tekhnis sebagai berikut :Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan DokumenPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataanuntuk uji coba kapal harusnya dipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuansiapa yang menjadi ahli waris,pbenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakPenetapan Nomor : 0399/Padt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis

Kota dan Pertamanan Kota Ternate tahun 2007yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota TernateNomor : 821.2/KEP/124/2006 tanggal 27 Januari 2006 danberdasarkan Keputusan walikota Ternate nomor 25 tahun 2004tanggal 18 Oktober 2004, Kepala Dinas Tata Kota danPertamanan Kota Ternate mempunyai tugas pokok dan fungsisebagai berikut :Tugas Pokok :Melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugasdesentralisasi dibidang tata kota dan pertamanan.Fungsi :a Perumusan kebijakan tekhnis

dibidang tata kota;b Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;c Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota;d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan

tata usaha dan rumah tangga dinas;j Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. hal 3 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

dibidang tata kota;b) Pemberian perijinan dan pelayanan umum bidang tata kota;C Koordinasi pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaantugas dibidang tata kota; hal 13 dari 52 halPts.No.11/Pid.SusTPK/2014/PT TTE d Penetapan penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang;e Pemberian ijin pemanfaatan ruang;f Penyelenggaraan promosi tata ruang;g Penyelenggaraan penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;h Pengawasan tekhnis terhadap pelaksanaan

seluruh peraturanperundangundangan;i Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;j.Pembinaan terhadap unit pelaksana tekhnis dinas;k) Pelaksanaan tugastugas lain yang diberikan oleh kepala daerah.e Bahwa Terdakwa RIAD AL AMARI, MSC.

Puyangan Group adalah senilai Rp. 597.712.000, (limaratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) sesuaidengan dokumen kontrak;Bahwa tahapan pembuatan kapal tersebut tidak dapat saksi jelaskan karenaselama saksi menjadi Tim pengawas Tekhnis hanya satu kali memantaupembuatan kapal nelayan tersebut tetapi bukan sebagai tim pengawasmelainkan sebagai Kasi Monitoring dan Evaluasi Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

terhadappembuatan kapal tersebut, sehingga kami tidak mengerti spesifikasi tekhniskapal tersebut, Saksi dkk selaku tim pengawas tekhnis tidak terima honor;Bahwa posisi kapal / lokasi pembuatan kapal saat itu jauh dari bibir pantaisekitar 200 meter dari pantai.

Puyangan Group sejak awal pelaksanaanpekerjaan (0%) dan akhir pelaksanaan pekerjaan, tetapi dipertengahanpelaksanaan pekerjaan Saksi pernah memerintahkan secara lisan kepadaSUKRON RANGGA (anggota tim pengawas tekhnis) untuk mengecekpelaksanaan pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut dan saksi tidakpernah memberikan bekal berupa dokumen lelang/kontrak, gambar, alat ujimaupun bimbingan tekhnis berupa pelatihan kepada tim pengawas secaralangsung tetapi pernah mengarahkan untuk mengambil dokumen kontrakdan

Tanggamus.Sedangkan seharusnya TONI SAFARI memintapersetujuan terlebih dahulu saat akan dimulai pekerjaan pembuatan kapaldan terhadap kayu yang akan digunakan kepada Saksi karena Saksibertanggung jawab terhadap fisik pekerjaan (sesuai tugas pokok Saksi)sehingga Saksi bisa memerintahkan pengawas tekhnis untuk mengecek kayuyang akan digunakan sebagai bahan material pembuatan kapal Saatdilakukan pemeriksaan oleh team pemeriksa barang/ jasa dari dinas Kelautandan Perikanan Kab.

untuk operasional penangkapan ikan.Bahwa Saksi pekerjaan pembuatan 3 unit kapal tersebut tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis yang termuat dalam dokumen pengadaan/kontrak, karenajika sesuai dengan spesifikasi tekhnis maka kapal tidak akan mengalamikebocoran dan mengakibatkan kapal karam.

saksi sedangberada di warnet, tibatiba lampu di dalam warnet tersebut mati, kKemudiansaksi periksa penyebab matinya lampu di dalam warnet tersebut, setelahitu saksi menelphon pihak Telkom, kemudian saksi laporkan kejadiantersebut ke kantor Polsek Sungai Limau;Bahwa pada saat berada di kantor Polsek Sungai Limau, saksi bertemudengan Hendra, kemudian Hendra menyuruh saya untuk menghubungipihak Telkom dan adakan pengintaian, lalu saksi pergi ke Telkom, dankemudian saksi katakan kepada orang di bagian tekhnis

Telkom bahwasaksi disuruh untuk melakukan pengintaian, setelah itu saksi ajak orangdibagian tekhnis Telkom tersebut untuk ikut melakukan pengintaianbersama saksi;Bahwa saksi bersama orang tekhnis Telkom melakukan pengintaian didekat Simpang Dama dengan cara bersembunyi di dekat rumah kosongyang berjarak 100 meter dari warnet saksi, karena saksi ingin tahu siapayang mengambil kabel telephon milik PT.

Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3.

Alafan Mandiri(Pihak 11);Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

Ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)3. Bahwa selanjutnya pada tangggal 28 Februari 2012 BerdasarkanKeputusan Bupati Simeulue Nomor : 063 Tahun 2012 ~~ TentangPenunjukan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan PadaSekertariat Daerah Kab Simeulue TA. 2012 telah ditunjuk Tim PanitiaPenerima Hasil Perjaan sebagai berikut : No Nama/Pangkat/Golongan Kedudukan Jabatan.

Alafan Mandiri(Pihak 11),Bahwa selanjutnya dokumendokumen persyaratan pencairan setiap terminpencairan tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa JUMARI Bin CICIkepada saksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN PPTK (PekabatPelaksana Tekhnis Kegiatan), setelan semua dokumen ditandatangani olehsaksi ANHAR IDRIS SE, Bin Alm IDRUS HASAN kemudian diserahkan kesaksi JULFADLI Bin JASMAN (Bendahara Pengeluaran PembangunanLanjutan Kantor Camat Simeulue Barat TA. 2012) untuk selanjutnyaditerbitkan SPP dan

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan surat penetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalampersyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2. Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. KaryaMas, perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.

Dwi PuteraAdiyasa lulus evaluasi administrasi, tekhnis dan harga serta telah dilakukanklarifikasi dan negosiasi tekhnis/biaya, oleh karena itu selaku Ketua PanitiaPengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap Tahun Anggaran2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan Surat PenetapanPemenang Pengadaan Langsung Nomor: 05.4/PPPLJK/DKPP/2011 tanggal11 April 2011 yakni CV.

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasakepada PPK;10.

Sri Bilah, Panitia Pengadaanmenyimpulkan hasil evaluasi tekhnis sebagai berikut:1. Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji cobakapal disatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan dokumenpengadaan kapal penangkap ikan 5 GT dan alat tangkap dalamHal. 45 dari 130 hal, Putusan Nomor 1403 K/PID.SUS/2016persyaratan tekhnis untuk dukungan galangan kapal resmi danpernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;2.

atas tanah atau in casuNavarra 5 yang telah diketahuinya tanah tersebut akan dibangun JORR II RuasCengkarengBatuceperKunciran, sehingga terhadap bangunan dan rumah tinggalyang diperjualbelikan Tergugat tersebut, Pemerintah Kota Tangerang tidakmenerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan;Bahwa perbuatan Tergugat melanggar UndangUndang Nomor: 4 Tahun 1992Tentang Perumahan dan Pemukiman Pasal 7 ayat (1) huruf a menyebutkan Setiaporang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajib mengikutipersyaratan tekhnis

dan Pasal 6 yang berbunyi: Pelaksanaan mendirikanHal. 9 dari 25 Putusan Nomor 1982 K/PDT/2013.1038394041424344454610bangunan secara fisik baru dapat dilakukan setelah surat ijin diterima oleh pemohon,kecuali untuk perusahaan kawasan industri atau melunasi retribusi;Bahwa Tergugat telah dengan sengaja melanggar Pasal 7 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman yangberbunyi :Setiap orang atau badan yang membangun rumah atau perumahan wajibmengikuti persyaratan tekhnis

ayat (1) dan (2); Persyaratan Administratif Bangunan Gedung Pasal 8 ayat(1); Persyaratan Tata Bangunan Pasal 9 ayat (1) dan (2); Persyaratan Peruntukan danIntensitas Bangunan Gedung Pasal 10 dan 11 Undangundang Nomor 28 Tahun2002 tentang Bangunan Gedung;Bahwa dengan tidak dimilikinya IMB oleh Tergugat maka dipastikan pembangunanCluster Navarra Blok NV 5 yang ditempati para Penggugat tidak memiliki rencanabestek;Bahwa Tergugat sengaja membangun cluster Navarra Blok NV 5 tanpa mengikutipersyaratan tekhnis