Ditemukan 1872 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tintin tindih tindak tanding tandan tindik tindan tondin tindis
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-11-2019 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 244/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 19 Mei 2020 — Penggugat:
REINHARD TALILESSY
Tergugat:
JANTJE SIETO
150 — 64
  • Penggugat Tidak Melibatkkan Penjual Tanah yangmenunjuk BatasBatas Kepada Penggugat.Bahwa sebagai penjual sejak awal proses penjualan sudahmengetahui batasbatas tanah yang akan dijual dimanasudah ada pemilik yang lebih dahulu menguasai tanah yangberbatasan dengan Penjual.Bahwa penjual, pembeli (Penggugat) dan Badan PertanahanKota Ambon memilliki hubungan kuasalitas, sehingga terjadiHalaman 10 dari 35 Putusan Perdata Nomor 244/dt.G/2019/PN Ambperbuatan hukum jual beli yang mengakibatkan terjaditumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 18-07-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2978 K/Pdt/2011
Tanggal 18 Juli 2012 — PT ARYA KENCANA SEMESTA vs PT PALACE HOTEL
60 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap pada persidanganterdahulu, tujuan UU 40/2007 memisahkan tugas, fungsi dan tanggungjawab Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi adalah agar jelas batasbatas fungsi dan kewenangan Dewan Komisaris dengan Dewan Direksi,sehingga tidak terjadi saling tumpang tindin dan perebutan kekuasaan diantara organ yang satu dengan organ yang lainnya;8. Bahwa keterangan ahli M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 09-08-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1411 K/Pdt/2016
Tanggal 9 Agustus 2016 — PT SUMBER TIRTA MAS ABADI, vs. BUPATI BEKASI, PT SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT, KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI,
73 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya tumpangtindin penguasaan tanah akibat terbitnya Keputusan Bupati Bekasi Nomor591/Kep.052BPPT/2012, yang justru bertujuan untuk menghindari adanyatumpang tindin dengan mengoreksi surat keputusan Bupati yang terbit sebelumnyatentang areal ijin lokasi tahun 2011;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2494 K/PDT/2009
TN. TJONG KIM TEK; PT. DUTA PERTIWI, TBK.
57 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi / Tergugat tersebut tidak didukung olehputusan pidana;Mengenai alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena JudexFacti telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, dimana PemohonKasasi Il / Penggugat menyatakan, bahwa sekarang sedang berjalan gugatanPemohon Kasasi Il / Penggugat terhadap Pemohon Kasasi / Tergugat yangterdaftar dalam perkara No. 139/Pdt/G/2007/PN.Jkt.Ut, sehingga untukmenghindari overlaping (tumpang tindin
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 27-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 642/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Tergugat VIII : RIZAL FADLI
Pembanding/Tergugat IX : SUHARMI, CS ( 7 ORANG)
Terbanding/Penggugat I : AKHMAD SAFAAT
Terbanding/Penggugat II : ALEX ZULKARNAEN, SH. (kuasa AKHMAD SAFAAT)
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
Turut Terbanding/Tergugat I : SUHARMI
Turut Terbanding/Tergugat II : IKA SUGIARTI
Turut Terbanding/Tergugat III : DWI ASTUTI WULANDARI
Turut Terbanding/Tergugat IV : NOVITASARI
Turut Terbanding/Tergugat V : RETNO AMBARWATI
Turut Terbanding/Tergugat VI : INDRATMI PUJI ASTUTI
Turut Terbanding/Tergugat VII : NUGROHO
110 — 60
  • Dilema inilah yang harus benarbenardipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara ini, mempertimbangkan terlebin dahulu apakah benar posisi letakbatas bidang tanah milik Penggugat benarbenar tumpang tindin dengantanah milik Tergugat dan Tergugat Il, mengingat Kantor Pertanahan KotaDepok/Turut Tergugat saja tidak berani mencabut Sertifikat Hak Milik No.06802/Mampang/2014 dan Sertifikat Hak Milik No. 06803/Mampang/2014milik Tergugat dan Tergugat II, padahal sudah ada perintah
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 24-10-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 17 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw
Tanggal 24 Oktober 2017 — DANIUS HERONIMUS, melawan PT. TRUBAINDO COAL MINING (PT TCM) MESSAKH. A
104 — 72
  • Trubaindo Coal Mining ) menolakmembayar tali asih atas tanah objek sengketa kepada Penggugatoleh karena tanah objek sengketa yang digugat oleh Penggugatdalam perkara ini adalah tumpang tindin dengan lokasi yangdakui oleh Tergugat Il ( Sdr. Messakh. A ), dimana Tergugat (PT. Trubaindo Coal Mining sudah membayar/memberikan taliasin atas lokasi yang dimaksud kepada Tergugat Il ( Sadr.Messakh.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 06-07-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 21 Oktober 2015 — ENAN BIN MERAN, Dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
74 — 53
  • Penggugat tersebutdiatas dengan melakukan penelitian data fisik (pengukuran) sebagaimana ternyata danditerangkan dalam Surat No.452.1 ;Bahwa namun kemudian Tergugat melalui Surat No.452.1 menyatakan padaintinya bahwa : permohonan penerbitan sertipikat atas nama Para PenggugatSesuai berkas permohonan Nomor 14965/2014 Register Daftar Isian 301 Nomor10806/2014 tanggal 25 Februari 2014 tidak dapat diproses lebih lanjut dengandalih/alasan bidang tanah yang dimohonkan oleh Para Penggugat telah terbit(tumpang tindin
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 08-12-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 1149/Pid.B/2021/PN Dps
Tanggal 3 Februari 2022 — Penuntut Umum:
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Siprianus Lebu Raya
64 — 33
  • Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 06-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 134/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 6 Januari 2021 — Penggugat:
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
279 — 144
  • Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 132 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT BARISAN ANAK DAYAK (LSM BADAK) VS I. BUPATI KUTAI KARTANEGARA., II. PT. PRIMA MITRAJAYA MANDIRI;
101 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kartanegara Nomor: 503/50/SKDISBUNKUKAR/VII/2007 tentang Revisi Perubahan Luas ljin UsahaBudidaya Perkebunan Komoditi Kelapa Sawit, Nomor 503/31/SKDISBUN KUKAR/VII/2006, tanggal 19 Juli 2006 PT Prima MitrajayaMandiri di Kecamatan Kota Bangun, Muara Kaman, dan Muara Wis,tanggal 26 Juli 2007; Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 503/002/IUPP/SKBUN/XI/2011, tentang Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan(IUPP) PT Prima Mitrajaya Mandiri, tanggal 8 Nopember 2011;Seluas dan sebatas wilayah yang tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 09-03-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 26-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/TUN/2015
Tanggal 22 April 2015 — I. PT. PASIR PRIMA COAL INDONESIA., II. BUPATI PENAJAM PASER UTARA VS PT. MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO;
204 — 128 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 19-10-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2211 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — NAZMIAH SOMAD, DKK VS HERAWATI (HENG SOK KHENG), DK
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 11-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 11-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 K/TUN/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — AHMAD MIPON VS I. KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM)., II. PT. PANTAI BARELANG INDAH DAN PT. LAUT INTAN PERMATA;
64 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 07-09-2020 — Putus : 05-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 25/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 5 Februari 2021 — Penggugat:
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
291 — 400
  • Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 78/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
BEMPI PANCARI HUTAGALUNG
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
2.MARANGKUP SIHOMBING
224 — 186
  • Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 29-09-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 407/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : SLAMET SISWOSUHARJO Diwakili Oleh : SLAMET SISWOSUHARJO
Terbanding/Penggugat : Pemerintah Desa Teloyo, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Klaten
95 — 54
  • Bahwa gugatan Penggugat terjadi tumpang tindin yangjustru mengakibatkan buyarnya atau tidak jelasnya gugatanyaitu digabungnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum danPembatalan Sertifikat.Hal ini mempunyai konsekwensi putusan pengadilan, sehinggagugatan yang demikian tersebut adalah kabur dan tidak Jjelas.apakah gugatan Penggugat adalah gugatan PerbuatanMelawan Hukum atau Pembatalan sertifikat?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 24-10-2007 — Upload : 14-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/Pdt/2007
Tanggal 24 Oktober 2007 — SUHELI, VS. TEDDY SUPRIYATNA
78 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menimbulkan kerancuan dantumpang tindin suatu obyek tanah yang ditetapkan dalam SK tersebut.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 212/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 24 Juni 2021 — Pembanding/Tergugat II : Jumiyati
Terbanding/Penggugat : MUJIYONO
Terbanding/Turut Tergugat I : Ny. Amini
Terbanding/Turut Tergugat II : Ny. Hindun
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kota Salatiga
Turut Terbanding/Tergugat I : NY JUMILAH
23 — 23
  • Dimana sertifikat baru tersebut akanbertumpang tindin dengan SHM No. 351 yang dikuasai olen ParaTergugat; Bahwa uraian tersebut telah cukup menjelaskanbahwa gugatan Penggugat kabur dan membingungkan, serta tidakdapat dilaksanakan.
Pengadilan PT KENDARI Perdata
Register : 30-08-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PT KENDARI Nomor 91/PDT/2021/PT KDI
Tanggal 22 September 2021 — Pembanding/Penggugat : HERRY N. SUMAMPOW
Terbanding/Tergugat I : P.T. ANDALAN TEKNO KORINDO
Terbanding/Tergugat II : AGUS
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
81 — 24
  • Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 16-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PA BIMA Nomor 1871/Pdt.G/2020/PA.Bm
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
118 — 114
  • (ii) tidak jelasnya objeksengketa yang meliputi tidak disebutnya batasbatas objek sengketa secarajelas;Oleh karena batasbatas tanah harus jelas dan terang karena menyangkuteksekusi, maka sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No.81/K/Sip/1971 yang menyatakan bahwa oleh karena tanah obyek sengketayang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dalam uraian gugatanPenggugat, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima; Dan untuktidak menimbulkan tumpang tindin dalam proses eksekusi, serta tidakmenimbulkan