2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo.

Perkara : PDS 01/TL/12/2013, tanggal 18 Desember 2013dengan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu :KESATUPRIMAIRPerbuatan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRPerbuatan

Bahwa Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR, masih menyusui danseorang anak bayi yang berumur + 8 bulan; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KESATU yang terdiri dari dakwaan :PRIMAIR :Perbuatan Terdakwa HELFINA ANDRIANI, S.Sos Binti SOHIR diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001

Bahwa oleh karena itu perkataan setiap orang dalam dakwaan Kesatu PrimairHalaman 249 dari 300 halaman Putusan No : 01/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PBR(yaitu Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor :31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999), berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil in casuTerdakwa.

Perbuatan terdakwa Ivan Ch Litha sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana jo pasal 64 (1)KUH.Pidana.Subsidair. Bahwa ia terdakwa Ivan CH Litha selaku Direktur Utama PT.

LITHA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi secara bersamasama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1KUH.Pidana jo pasal 64 (1) KUH.Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PertamaPrimair ; Menjatuhkan pidana

pengganti sebgaimana diuraikan dalam amar putusandi bawah ini ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Tahanan dan tidak adaalasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalamtahanan ; Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalamtingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadaTerdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;Mengingat dan memperhatikan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor:31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP jo Undangundang Nomor:46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi, dan Undangundang Nomor:8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang HukumAcara Pidana (KUHAP) serta peraturan lain yang bersangkutan ; MENGADILI="

SUKONO , MM. tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Pertama , Primair : pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak PidanaKorupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18 UU RINo. 31 Tahun 1999 Tentang

SUKONO, MM. dari Dakwaan Pertama , Primair :pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasantindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP , Subsidair : pasal 3 Jo pasal 18UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsisebagaimana dirubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atasUU No. 31 Tahun 1999 tentang

dakwaan pertama , tetapi karenadakwaan ini dikombinasikan dengan dakwaan subsideritas maka majelis akanmembuktikan Dakwaan Primair terlebin dahulu, apabila Dakwaan Primair tidakterbukti maka majelis akan membuktikan Dakwaan Subsidiair demikian jugasebaliknya apabila Dakwaan Primair telah terobukti maka Dakwaan Subsidairtidak perlu dibuktikan lagi ;Menimbang, bahwa atas uraian di atas maka mejelis terlebih dahulu akanmembuktikan dan mempertimbangkan dakwaan pertama primer yaitu melanggarPrimair pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) UU.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa JUNANGSIH alias JUN dalam kapasitasnya selakuKuasa Direktur PT.

Nomor 1668 K/PID.SUS/2015ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh rupiah tujuh puluh dua sen)paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jikatidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untukmenutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila Terpidana tidakmempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 jo.

Menyatakan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.PAterbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31Halaman 2/186 Putusan No. 77/ Pid SusIPK/2018/PN.KdiTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

pajak PPN 10,00% dan tidakdipungut, sebesar Ri 8.995.000,00(1)Nilai SP2D dibayarkan atas SPKyang telah memperhitung kan pajakPPN 10,00%, tetapi tidak dipungutRp98.945.000,00(2) NilaiSP2D dibayarkan atas SPK tidaktermasuk pajak PPN 10,00% (atauPajak PPN 10,00 % dipungut)Rp89.950.000,00Kelebihan pembayaran Rp 8.995,000,00(5) Jumlah kerugian keuangan negara Rp935.662,500,00Jumlah Z) dikurang 2), 3), dan 4) Bahwa perbuatan terdakwa RUSMIN NURIADIN, ST, M.AP., sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor : 20 tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndangHalaman 176/186 Putusan No. 77/ Pid SusTPK/2018/ PN.

sebesarRp. 1.088.498.366,00, sesuai dengan Keterangan Ahli dari Badan PengawasanDan Pembangunan Perwakilan Propinsi Maluku Utara Nomor: SRHalaman 35 dar 213 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN Tte175/PW33/5/2019 tanggal 19 Juni 2019 perihal Laporan Audit Dalam RangkaPerhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Penyalahgunaan AnggaranBelanja Barang/Jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten HalmaheraBarat Tahun 2015.on= Perbuatan Terdakwa Rahmad, SE sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001. 222222 202202 SUBSIDAIR:eoarrs Bahwa Terdakwa RAHMAD, SE Pengawai Negeri Sipil pada PemerintahDaerah Kabupaten Halmahera Barat dengan jabatan sebagai Bendaharapengeluaran berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:66/KPTS/I/2015 tanggal 6 Januari 2015 tentang Penunjukan Bendahara pengeluaranpada Satuan Kerja Sekretariat

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3)Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIR : Melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor. 20

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) hurufb, (2), (3) Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsurunsumya adalah sebagaiberikut:1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi;4.

SR1475/PW11/5/2012 tanggal 12 Maret 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yaitusebesar Rp 222.554.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta lima ratus lima puluh empat riburupiah) atau setidaktidaknya sejumlah itu.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1)Jo. pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UURI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1)ke 1 KUHP jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana telah diubah Dan ditambah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Unsur Setiap Orang :Menimbang, bahwa mengenai unsurunsur : Setiap orang, yang secara melawanhukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negera atau Perekonomian Negara, didasarkan padaketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999, sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001, TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan merupakan pasal yang dapat berdiri sendiri,sehingga karenanya merupakan pasal pokok dari dakwaan Primair ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulumempertimbangkan seluruh unsurunsur Pasal pokok dakwaan Primair, yaitu unsurunsurPasal 2 ayat (1) Jo.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini makasegala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangandianggap telah termuat dalam putusan ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut: Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangundangHukum Pidana; Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan yang berbentuk Subsideritas sehingga Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yang bila terbuktimaka dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, sebaliknya biladakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulumempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat(1) Jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP,yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:Halaman 174 dari 206 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2020/PN MnkrSetiap orang;Secara melawan hukum;3.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana, akantetapi didalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak adanya tuntutan besarnyauang pengganti terhadap diri Terdakwa AHMAD RIDHA HANAFI;Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati

.140/1/2012 tanggal 17 Januari 2012tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial KementerianPertanian Tahun Anggaran 2012.Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersamaSama dengan SUNARYA tersebut berdasarkan Hasil Audit BPKP dalam28rangka Penghitungan Kerugian Negara dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April 2014, negara mengalami kerugian sebesarRp. 360.380.000, (tiga ratus enam puluh juta tiga ratus delapan puluh riburupiah).Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahanatas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR :Bahwa ia terdakwa Drs.

dengan Nomor: SR211/PW11/5/2014, tanggal 8 April2014 dan diperkuat dengan keterangan AHLI, Negaramengalami kerugian sebesar Rp. 360.380.000, (tiga ratusenam puluh juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).Menimbang,bahwa berdasarkan' faktafakta hNhukum diatas,selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah faktafaktahukum tersebut relevan dengan dakwaan jaksa penuntut umum;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :PRIMAIR Melanggar Pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor 20 tahun 2001tentang Perubahan AtasUndang UndangRepublik IndonesiaNomor 31 tahun 1999tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jopasal 55 ayat (1) ke 1KUHP jo pasal 64 ayat 1KUHP ; 167 SUBSIDIAIR Melanggar Pasal 3 JoPasal 18 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31tahun 1999 tentangPemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.Undang UndangRepublik IndonesiaNomor

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebutdiatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukansuatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsurunsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsideritas, yakni sebagai berikut :PRIMAIR :Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.SUBSIDAIR :Pasal 3 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.Halaman 148 dari 176 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN.TteMenimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebutdisusun berbentuk subsideritas, maka terlebin dahulu akan dibuktikanmengenai Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1. Setiap orang ;2. Secara melawan hukum ;3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;4.

yang telah terungkap dalam persidangan tentang perbuatanmelawan hukum Terdakwa dalam penyaluran bantuan bagi GuruguruNon PNS dikota Bekasi TA 2011 dan TA 2012 sehingga menderitakerugian sekurangkurangnya sebesar Rp. 183.100.000,00 (seratusdelapan puluh tiga juta seratus ribu rupiah) .Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat didalampertimbangannya, telah mengabaikan unsurunsur pasal yang didakwakansecara alternatif kepada Terdakwa yaitu Dakwaan Kesatu, terutama dalamdakwaan Primair Pasal

2 ayat (1) jo. pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jawa Barat tidak cukup maksimalmempertimbangkan unsurunsur pasal yang didakwakan terhadapTerdakwa dengan keterangan saksisaksi yang dihubungkan denganadanya alat bukti surat yang telah diajukan di muka persidangan, andaikataMajelis

kerugian keuangan negara serta tidak pernahmengembalikan kembali;halhal yang meringankan : Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya tersebut sehingga tidakmenyulitkan jalanya persidangan serta merasa menyesal; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biayaperkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo.

Perbuatan terdakwa YATMIRAN Bin RAKIMIN (Alm) sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan, Sebagai berikut : nn nnn nnn nnn nnn nnn n conn n nnn nnnnnannnncnannsPRIMAIR : 222 nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn Perbuatan Terdakwa YATMIRAN Bin (Alm) RAKIMIN sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahanatas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo.

ratus empat puluhempat juta seratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh Sembilanrupiah koma satu sen) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor SR245/PW13/5/2021 tanggal 17 Mei 2021 atas dugaan Tindak Pidana Korupsi(TPK) pada Pemberian kredit di Bank Jatim Cabang Kepanjen tahun 2017 2019.Perbuatan terdakwa DWI BUDIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangHalaman 35 dari 184 Halaman, Putusan Nomor 51/PID.SUSTPK/2021/PT SBYUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

Perkara : PDS04/M.5.20/Ft.1/06/2021 tertanggal 19 Oktober 2021yang dibacakan dan diserahkan didepan persidangan pada hari Selasa, tanggal 19Oktober 2021 yang menghendaki sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa DWI BUDIANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama sebagaimanayang diatur dan diancam pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara olehBPKP RI melalui surat Nomor : SR188/D6/01/2013, tanggal 18 Maret 2013,menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.194.866.278, (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta delapanratus enam puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), atau sekitarjumlahtersebut ; Perbuatan Terdakwa Selviana Wanma bersama sama dengan saksi AbasBaradja, saksi Marcus Wanma, saksi Endad Rahmat Akus, saksi Djajat Sudrajatmelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31, Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Nomor : 20, Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangNo.31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

Pasal 55ayatI112(1) ke1 KUHP 5Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDS10/JKT.SEL/04/2013 tanggal 06 Januari 2014 yang pada pokoknya menuntutsupaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara inimemutuskan :Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 UU No. 31, Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. UU No. 20, tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangnomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana DakwaanPrimair ;Membebaskan Terdakwa Selviana Wanma., dari Dakwaan Primair ;Menyatakan Terdakwa Selviana Wanma., terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 3 Jo.

(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP)telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana (KUHP) dalam dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya tidakperlu dipertimbangkan lagi.Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana PenuntutUmum dimana dalam Tuntutan

Pidana Penuntut Umum berpendapat yang terbukti adalah dakwaansubsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana; sedangkan Majelis Hakimberpendapat yang terbukti adalah dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang Nomor

Bahwa di antara kelompok tani penerima bantuan tidak menerimamenurut pagu jumlah roll fiber tersebut, bahkan ada kelompok tani penerimabantuan sama sekali tidak ada menerima roll fiber tersebutMenimbang, bahwa karena faktafakta hukum tersebut, Terdakwadidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tersusun secara alternatifsebagai berikut :KESATUPrimair, perbuatan terdakwa HAIRIL ANWAR, S.P BIN MUHAMMADHATTA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo.

Pasal 18 ayat (2), (8) UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

dakwaan Penuntut Umum tersebut disusunsecara alternatif, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama memilih salah satudakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum, berdasarkan mana Majelistersebut memilin dan kemudian mempertimbangkan dakwaan kesatu yangdisusun secara subsidaritas;Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu tersususunsecara subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama terlebin dahulumempertimbangkan Dakwaan Kesatu bagian Primair, yaitu. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 Tahun 1999halaman 160 dari 169 halaman Putusan Nomor 7/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMtentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPyang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Perbuatan Terdakwa DODO WIWAYANTO, ST tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DODO WIJAYANTO, ST selaku Project Manager CV.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkandakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang

Menyatakan terdakwa MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE telahbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasamasebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndangNomor 31.

buktibukti yang sah untuk memperoleh pembayaran pekerjaanfisik 100%;Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tidak melaksanakanpekerjaan sesuai kontrak dan addendum kontrak sedangkan terdakwatelah menerima pembayaran sesuai dengan kontrak dan addendumkontrak maka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp457.028.773,73 (empat ratus lima puluh tujuh juta dua puluhdelapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh tiga sen);Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndangNomor : 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa YASINTUS SIGA, SP selaku Kuasa Direktur CV.Kencana Sakti bertindak sendiri atau) bersamasama denganWENSESLAUS NAHAK, Sm.

Perkara : PDS08/ENDE/1 1/2016tanggal 21 Maret 2017 sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa YULIUS LERU TENGA, SE tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsisecara bersamasama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan