Pudyo Prayudi (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b) Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KitabUndang undang Hukum Pidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa Ir.

UndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) Kitab Undang undangHukum Pidana.Menimbang, bahwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitassebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akanmembuktikan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair tersebut tidakterbukti Majelis Hakim baru akan membuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum dalamperkara ini adalah melanggar Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentangHalaman 136 dari 162 halaman Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2015/PN.SRGPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 (satu) KUHPidana, yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

Menyatakan terdakwa IRFANI,SE BIN (ALM) SUBANDI tidak terbukti bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001Tentang Perubahan UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaanPrimair.2.

tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umumdalam surat dakwaannya tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbuktisecara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkantentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagaiberikut:PRIMAIR melanggar : Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,sebagaimana telah diubah Dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001, Tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR melanggar : Pasal 3 Jo.

Rekening Tampungan ProgramRehab/Rekon Kabupaten Bantul Nomor Rekening 004.111.000459 sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga perbuatanTerdakwa tersebut mengakibatkan kerugian keuanganNegara sebesarRp1.305.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima juta rupiah),atau nilai lainyang mendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan Terdakwa secaralangsung telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Sudirman, S.E. alias Sudirman Alvian bin GimanMuh.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangRepublik Indonesia No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka dengandemikian dakwaan Primair tersebut oleh Majelis Hakim menyatakan bahwaTerdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, oleh karenaitu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;Bahwa untuk mengenai dakwaan Subsidaritas yaitu dapal Pasal 3 jo.

10.000.000,00e Seteron tahun 2013 Rp 5.000.000,00Jumlah II Rp 15.000.000,00lil SISA PENERIMAAN SEWA YANG TIDAK DISETORKANKE KAS DAERAH Rp 418.250.000,00e Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri atauorang lain ata suatu korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan negarakurang lebih sebesar Rp. 418.250.000, (empat ratus delapan belas juta dua ratuslima puluh ribu rupiah).nonene= Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) dalam kedudukannya selakuManajer Operasional Pusat Promosi Ikan Hias (PPIH) yang diangkat berdasarkan SKDewan Pengurus Kota KORPRI Bekasi Nomor: 821.2/Kep70/DPKOTA/IX/2008 tanggal24

418.250.000, (empat ratus delapan belas juta duaratus lima puluh ribu rupiah) yang tidak disetorkan terdakwa ke kas daerah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :KESATUPRIMAIRwone Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDAIRno nenneee Perbuatan terdakwa SUNANDAR Bin ODANG (alm) tersebut sebagimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah

rupiah) sebagaimana Laporan Hasil AuditPerhitunganKerugianKeuangan Negara atas PerkaraDugaanTindakPidanakorupsi Kegiatan Bantuan OperasionalPenyelenggaraan (BOP) Program paket B pada Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2013oleh BadanPengawasanKeuangandan Pembangunan (BPKP)Perwakilan Provinsi Bengkulu) sesuai surat Nomor: SR2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.wonnn Perbuatan Terdakwa Abdul Munir, S.SosI Bin Sahari sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1)huruf a dan huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabilaHalaman 97 dari 161 halaman Putusan Nomor 65/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgldakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut unumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

danmengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaktidaknya DaerahPemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp. 180.290.000,00(seratus delapan puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara AtasPenyimpangan Pada Penggunaan Dana Hibah APBD Kabupaten TapanuliTengah Oleh Koni Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2012 Nomor :R96/PW02/5/2013 tanggal 16 Agustus 2013.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 huruf a, b ayat (2), ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa RUDOLF SITUMEANG Alias RUDOLF SITUMEANG, Amd.Alias RUDOLF SINTA MANGATUR PARDAMEAN SITUMEANGselaku Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten

Apabila unsurunsur pasal dalam dakwaan Primair semuanyaterpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan, sebaliknyaapabila belum terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pasal dalam dakwaan Subsidair ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalamDakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dalam Dakwaan Subsidair

Bendahara Kelompok MAUN SARIP Bin (Alm)SIRAD :Induk dijual Rp.9.200.000,00 x 1 ekor Rp. 9.200.000,00Jumlah kerugian 3 Rp. 9.200.000,00Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 + 2 + 3) Rp. 185.200.000,00 aooe Perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secaraSubsidaritas, maka Majelis Hakim pertamatama mempertimbangkan dakwaan kesatuPrimair yaitu Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan unsursebagai berikut:1.

maka unsur secaramelawan hukum tidak terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi maka MajelisHakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa lebih tepat diterapkan pada rumusandelik korupsi sebagaimana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair pasal

2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primairtidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

tersebut terdapatkerugian Keuangan Negara sebesar sebesar Rp.320.110.102 (Tiga Ratus DuaPuluh Juta Seratus Sepuluh Ribu Seratus Dua Rupiah atau setidaktidaknyasebesar sejumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangkapenghitungan kerugian kKeuangan Negara atas anggaran Dana Desa CikopoKecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Tahun anggaran 2018 Nomor :700/638.A/Insp/2020 Tanggal 12 Agustus 2020.Perbuatan Terdakwa DASEWAN HUSIEN bin Iming Sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana Telah diubah dengan Undang Undang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSUBSIDAIRBahwa ia terdakwa DASEWAN HUSIEN bin Iming pada hari tanggal dan waktuyang tidak dapat diingat lagi antara bulan April Tahun 2018 sampai denganbulan Desember Tahun 2018 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentuyang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kantor

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP,alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjukdan keterangan terdakwa ;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan subsidaritas yaitu :Primatr :Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiSubsidair;Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganHalaman 125 dari 164 hal.

1000 perhari selama 50 hari, dan sebelum tutup tahun anggaran harus diputuskontrak, selain itu seharusnya sesuai dengan Peraturan presiden No 54 Tahun 2010pasal 89 ayat (4) pembayaran termin untuk pekerjaan dilakukan senilai pekerjaanyang telah terpasang bukan membayarkannya terlebih dahulu secara melawan hukumdengan merekayasa berita acara tersebut dan tidak mengenakan sangsi kepada saksiASEP AAN PRIANDL, ST selaku penyedia barang;~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Subsidiair :wennnn Bahwa ia Terdakwa dr.

Yuendri Irawanto,M.Kes., tersebut sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair : Perbuatan terdakwa dr.

Demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, barulahdipertimbangkan dakwaan selanjutnya secara berturutturut;w Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair telah mendakwaTerdakwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (2), (3) UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi

Menyatakan Terdakwa HARI OETOMO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telahmelakukan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UURI No.31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah UU RI No.20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP.;4. Membebaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaktidaknyamelepaskan Terdakwa HARI OETOMO dari segala tuntutan hukum (onslaq van alle rechtstvervolging);5.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan UndangUndang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundangundangan dan hukum yang berkaitan denganperkara ini;1.1MENGADILIMenyatakan Terdakwa HARI OETOMO. terbukti secara sah

M.Pd, tidak terbukti bersalah melakukantindak pidana, secara bersamasama dan secara berlanjut, secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana tersebut dalamdakwaa Primair : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) b UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP jo. pasal 64 KUHP, .Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair ;Menyatakan terdakwa Dr. FAKHRUDIN.

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 jo. tentang perubahanatas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo.

GUNARSA.aroccenennenccnnnn Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan terhadap UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP Jo.

2 Ayat(1) Jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 yangtelah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP Jo.

Pasal 64 Ayat (1) KUHP Menimbang bahwa, surat dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimanatersebut diatas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, jika dakwaan primair telah terbukti dakwaan subsidair, dan lebih subsidairtidak perlu dibuktikan lagi, namun jika dakwaan primair tidak terbukti maka akandibuktikan dakwaan subsidair, dan lebih subsidair.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsidalam dakwaan Primair, melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal

18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Jo.

SBin SENDANG,MUHAMMAD NASIR, SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Bahwa perbuatan terdakwa TARMIZI, SPyang menjabat sebagai Kuasa PenggunaAnggaran/ KPA sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1)Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRepublik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor

SYAHRUL RAMADHANtelah memperkaya dirisendiri atau orang lain yaitu SY AHRUL RAMADHAN.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum diatas selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwaterbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akandipertimbangkan unsurunsur dari dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwadalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan yangbersifat subsidiaritas, yaitu dakwaan: PRIMAIR:Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP; SUBSIDAIR:Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999

Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuksubsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu danapabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkanlagi, akan tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti maka harus dipertimbangkan dakwaanselanjutnya; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaanprimair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang

dana yang di terima oleh RAMLAN, SE.atas kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pengadaan BidangPendidikan untuk Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Penunjang Perpustakaan Elektronik dan Multimedia InteraktifKabupaten Banjarnegara TA 2011 untuk 11 SD, telahmemperkaya diri RAMLAN, SE. sebesar Rp.274.351.636,00 (duaratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu enamratus tiga puluh enam rupiah).Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undang Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP..SUBSIDIAIR :Bahwa terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. selaku Ketua PanityaPengadaan Barang/Jasa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahgara untukkegiatan : Alat Peraga Pendidikan, Sarana

meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) joPasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam dakwaan Primair;Membebaskan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST. dariDakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHPdalam Dakwaan Primair;Menyatakan terdakwa ARIF NURUL HUDA, ST.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18UU RI

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal65 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan danPenambahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR : melanggar Pasal 3 jo.

YOPIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi Secara BersamaBersama Dan Berlanjutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU 20 tahun 2001 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI MARAMBANJARAAls.

MARAMBANJARA aliasYOPI dengan Saudara YOHANES OLA SAMON, SH, SaudaraMARTHEN NAMUDALA, ST dan , Saudara JANWAR UNTONOmerugikan Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp.200.986.097,73, (dua ratus juta sembilan ratus delapanpuluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluhtiga sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamPidana sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 Jo.

. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.bersubsidi (ZA, SP36, dan NPK) yang telahditerima oleh kelompok tani dari pengecer Toko (R 1.880.645,89)Agro Tani:3 Jumlah kerugian keuangan negara (12) Rp315.027.250,83a Perbuatan Terdakwa ZONIAL PAJRI bersamasama Terdakwa IMARDALENA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 tahun2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang

puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiahdelapan puluh tiga sen) ;Halaman 121 dari 166 Ptsn No. : 36 /Pid.SusTPK/2016/PN.Plg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telahmemenuhi unsurunsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh PenuntutUmum terhadap para terdakwa adalah :Pertama : melakukan perbuatan pidana yang diatur dandiancam dengan pidana sebagaimana Pasal

2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor : 31 Tahun1999 jo.

Berita Acara Penitipan Uang tertanggal 09Juli 2015, total pengembalian sebesar Rp 83.473.000, (delapan puluhtiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum denganDakwaan :PRIMAIRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal

2 ayat (1)Jo pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo pasal 64ayat (1) KUHPSUBSIDAIRPerbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah

dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001Tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu mempertimbangkandakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

DONDI ASMIbersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMASAMA ,sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsisebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 joPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.De3.4.5.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Drs.

tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakanPenuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut, terlebih dahulu perlu dipertimbangkansatu persatu unsur tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mendakwa dengan dakwaan Subsidairitassebagai berikut ;Primair : Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUH Pidana.Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah117dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 1999