Ditemukan 1873 data
Terbanding/Tergugat I : MARTABUN Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat II : IYAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat III : ZURIATI Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat IV : SIHAL Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat V : MAHNE Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VI : RUSTAM Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VII : NIGA Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI KRISTIANTO, SH., IRMA SURYANINGSIH, SH., MH.
Terbanding/Tergugat VIII : RAPUAH Diwakili Oleh : CHARLIE NOBEL, SH, MH, DENI
99 — 25
pada angka 10 yang pada pokoknyamenyatakan Penggugat ada mengajukan surat keberatan kepada TurutTergugat dan Turut Tergugat II karena telah mengeluarkan beberapa SKTdan 1 buah SHM diatas tanah yang dipersengketakan oleh Penggugat adalahhal yang benar karena para Tergugat (Tergugat s/d Tergugat XIX) jugamengetahui tentang hal tersebut;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada angka 11 dan 12 yang pada pokoknyamenyatakan obyek tanah Penggugat yang telah bersertifikat SHM No.123/Setapuk Kecil/1990 tumpang tindin
H. ANWAR YUNUS, SH.
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA
106 — 63
Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGATpada halaman 10 dan 12 yang intinya :" eaeeaees bahwa PENGGUGAT merasa telah dirugikan dengan diterbitkannya obyek sengketa a quo oleh TERGUGAT berupa SertipikatHak Milik Nomor 2170/Desa Sumi, Surat Ukur Nomor 01673/SUMI/2018tanggal 24 September 2018, Luas 32.008 M2 atas nama ILHAM yangditerbitkan pada tanggal 25 September 2018 dan PENGGUGAT jugamenyatakan bahwa telah tumpang tindin obyek sengketa dengan tanahPENGGUGAT serta PENGGUGAT menyatakan
116 — 124
disebutkan pada petitum bagian Primardan Subsidair, dimana Penggugat memohon lagi hal yang sama dengantuntutan provisi tersebut yaitu memohon agar supaya tergugat menghentikanpembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di KawasanReklamasi Megamas Manado ;Menimbang, bahwa bila dikaji akan makna dan tujuan dari tuntutanprovisi Penggugat tersebut, ternyata tuntutan provisi tersebut telahmenyangkut pokok perkara, sehingga bila dipertimbangkan pada bagianeksepsi ini, akan terjadi tumpang tindin
MUHAMAD KARIYADI Bin TASRIPIN
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA RESOR LUMAJANG cq. KASAT RESKRIM POLRES LUMAJANG
155 — 24
M.H.Masa berlaku Surat Kuasa Substitusi :Surat Kuasa Substitusi ini berlaku untuk satu hari saja Karena Surat Kuasa Khusus maupun Surat Kuasa Substitsi yang dijadikandasar mengajukan permohonan dan pemeriksaan pra Peradilan initumpang tindin dan amburadul, sehingga tidak dapat dipastikan manaSurat Kuasa yang sah dan berlaku diantara 5 (lima ) Surat KuasaKhusus ditambah 1 ( satu ) Surat Kuasa Substitusi, makapermohonan pra Peradilan mohon dinyatakan tidak sah dan ditolakkarena penyusunan dan penanda
1.ARIPIN bin DULATIP
2.ELAWATI binti NAIN
3.TARNO bin KOSIM
4.ARSIH binti KOSIM
5.WARTIH binti KOSIM
6.WARNO binti KOSIM
7.KARIM bin H. UMAN
8.MARYATI binti H. UMAN
9.ARIYAH binti DULATIP
10.SAMIN bin H. MISAR
11.MAMUN bin DULATIP
12.NURJAYA bin DULATIP
13.ANAH binti DULATIP
14.RUKIYAH binti DULATIP
Tergugat:
1.PT. WARINGIN MULTICIPTA
2.NEGARA RI cq. MENTERI AGRARIA KEPALA BPN cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
3.DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA cq. GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
4.KEPALA KECAMATAN PENJARINGAN cq. KEPALA KELURAHAN KAMAL MUARA
5.KEPALA KECAMATAN CENGKARENG cq. KEPALA KELURAHAN KAPUK
56 — 32
Utr.10.11.Bahwa dengan demikian terbukti bahwa Sertipikat Hak Guna BangunanNo.341/Kamal Muara atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanhukum karena tumpang tindin dengan Tanah Milik Adat Girik C.No. 261persil 26a S.I luas 5.240 M2 dan persil 26a S.I luas3.860 M2 atau lebihjelasnya lagi bidang tanah warisan milik Para Penggugat yang nota benebelum pernah dijualbelikan atau dipindahkan haknya kepada siapapun jugatermasuk kepada Tergugat, oleh Tergugat telah dianeksasi dan dimasukandalam permohonan
SOESANTO
Tergugat:
1.SITI FATIMAH
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN SIAK
Turut Tergugat:
2.CAMAT TUALANG
3.KEPALA DESA / LURAH PINANG SEBATANG
4.KEPALA DESA / LURAH PINANG SEBATANG BARAT
77 — 31
kemudian berdasarkan Surat NomorIP.01.05/3114.08/I/2020 pada bulan Januari 2020 yang dikeluarkan olehTergugat Il menerangkan bahwa terhadap sebidang tanah yang akandikembalikan batasnya telah dilakukan pengumpulan data awal dan setelahdilakukan pemetaan, telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 638 atas namaTergugat yang tumpang tindih dengan bidang tanah milik Penggugat danmemberitahukan kepada Penggugat untuk menyelesaikan terlebih dahulupermasalahan perkara a quo;Bahwa mengetahui telah terjadi tumpang tindin
236 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
2005tersebut, tentu melaksanakan ketentuan PMK 11/2005 akan justrumembawa masalah baru bagi Penggugat.Oleh karena itu, Penggugat merasa bahwa sanksi administrasi yangdiberikan oleh Tergugat melalui penerbitan STP 01 dan Keputusan DJPyang menolak permohonan penghapusan sanksi administrasi tersebutadalah suatu hal yang sangat tidak adil mengingat keterlambatanPenggugat dalam memungut dan menyetor PPN adalah sematamatabukan karena kesalahan Penggugat, melainkan karena adanyakesimpangsiuran dan tumpang tindin
TAN HERMAWAN SANTOSO ALIAS HERMAWAN SANTOSO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
Intervensi:
WALIKOTA SURABAYA
235 — 103
Bengawan No. 58 Surabaya yangditerbitkan pada tanggal 27 Maret 1974 milik Penggugat tersebut telahterjadi overlap/tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor15 K/Kelurahan Darmo, tanggal 8 September 1980, surat ukur No. 613,tanggal 30 Nopember 1922, seluas 730 M, atas nama De GemeenteSoerabaja (Pemerintah Kota Surabaya), padahal obyek tanah danbangunan rumah secara fisik Sampai saat ini ditempati oleh Penggugatuntuk rumah tinggal sejak Tahun 1985 sampai dengan sekarang ;V.
121 — 35
Indah sudah dilakukan asusila sebanyak 2 kalikemudian akhirnya sepakat mengadukan ke Polsek Slogohimo;Bahwa saksi korban Zaskia sebelum diajak bersetubuh Anak seringmengajak bermain petak umpet bersama, ketika salah satu jaga, Anakmengajak salah satu korban bersembunyi ke kamar mandi dirumahkosong, pintu ditutup dan kemudian Korban diiming imingi diberikanuang Rp 1000 s/d Rp 2.000 juga kadang diberi Permen, selanjutnyaKorban di telanjangi dan ditidurkan dikamar mandi kosong tersebut,selanjutnya di tindin
PERUM PERUMNAS
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Intervensi:
EDY MART PERANGIN ANGIN
117 — 95
dilapangan oleh Penggugatternyata Tergugat memang telah menerbitkan Objek Sengketa di atasTanah HPL milik Penggugat, sehingga karenanya penerbitan ObjekSengketa mengakibatkan subjek yang dituju oleh Objek Sengketa tersebutmendapatkan Hak atas sebidang tanah di atas tanah HPL milik Penggugattanpa adanya jjin atau pemberian hak dari Penggugat, di mana padaakhirnya antara tanah HPL milik Penggugat dengan Objek sengketa terjadiHalaman 8 dari 68 halaman Putusan Perkara Nomor 118/G/2017/PTUNBDGtumpang tindin
30 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 3474 K/Padt/2016dibersihkan dan dirawat, ditanami pohon buahbuahan oleh pemiliknya terusberkelanjutan melekat dikuasai oleh pemiliknya, berdasarkan Pasal 584KUHPerdata Para Penggugat tidak pernah mengalih hak kepada siapapunmelalui jual beli, waris, hibah dan tidak berubah tetap jadi milik ParaPenggugat sampai gugatan ini dimasukan.Bahwa dengan cara melanggar hukum Tergugat melakukan overlappingatau tumpang tindin secara keseluruhan terhadap a quo tanah milik ParaPenggugat sehingga kepentingan
96 — 25
NASIR, tidakbersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat Il yang diterbitkan lebih dahulu. Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (Niet on van kelijke verklaard).2. Penggugat tidak memiliki J/egal stending untuk melakukangugatan3.
selanjutnya diberi tanda T.I18;Foto Copy dari Foto Copy Gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Darul Nafis, dkk, pada Gugatan' perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN.Kag yang ternyata tumpang tindih dengan tanahperkara dalam gugatan aquo sertifikat an.M.Nasir sekarang ada padaPenggugat Helmy, selanjutnya diberi tanda T.I19;Foto Copy dari Foto Copy gambar atau peta tanah/lahan yang dibuatdan diklaim oleh Bustomi bin Amin Daud dkk, pada gugatan perkaraNo.18/Pdt.G/2016/PN Kag yang ternyata tumpang tindin
Putusan Nomor 14/Pdt.G/2017/PN.Kag.bersinggungan atau tumpang tindin dengan SHGU No. 1 tahun 1995 milikTergugat II yang diterbitkan lebih dahulu.Penggugat tidak memiliki legal stending untuk melakukan gugatan.Dasar kepemilikan Penggugat, dari MINASIR ke Penggugat berdasarkanAkta Jual Bell, Sampai dengan gugatan diajukan, Penggugat mendalilkanmasih atas nama M.
29 — 14
Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin
132 — 37
Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa
NIEHOFF SITZMOBEL GMBH
Termohon:
PT. MATAHARI TERBIT ELOK
132 — 37
dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin
106 — 50
Bahwa dalam gugatan Aquo terdahulu yangdimohon penetapannya eksikusi tersebut tidakdilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) tidaksesuai dengan prosedur yang benar, sehinggakeputusan pengadilan Negeri Depok Menjadilain, maka telah terjadi tumpang tindin denganHGB 527/GS 2135 tahun 1989 seluas + 371.684m?
Terbanding/Terdakwa : LA UDIN BIN LA KEU
58 — 14
Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
Dina K. Sitepu, SH.
Terdakwa:
Siprianus Lebu Raya
60 — 31
Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Toko bintang akasia, Br.Dinas Tindin Desa Datah Abang, Kab. Karangasem dengan hargabarang senilai Rp. 30.800.000,d. Toko Rejeki Indah ditransaksikan kepada Warung Loren JalanMajapahit Gg. Soka No. 1 A Badung, Kuta Kab. Badung. Denganharga barang senilai Rp. 18.500.000, dan UD INDRA JAYA, Jalan SriRama No. 1 Sebelah Pasar Legian Kuta Badung, dengan nilaiBarang total Rp. 13.122.000, .e.
201 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
untuk mencabut IUP apabila IUP tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan mempedomani pasal 3 huruf f UndangUndangNomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara yaitu menjamin kepastianhukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral danbatubara.Bahwa yang menjadi pokok persoalan dicabutnya IUP Operasi produksiPENGGUGAT / TERMOHON KASASI adalah karena penerbitan IUP OperasiProduksi kepada PENGGUGAT telah tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan dan terjadi tumpang tindin
1.ACHMAD HORI
2.TUHA
3.JUMIATI
4.FADILAH
5.LATIFAH
6.MULHATI
7.NURHASANAH
8.MOCH. TOHIR
9.AMINAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN
276 — 142
Putusan 134/G/2020/PTUN Sbykepala kantor pertanahan kabupaten bangkalan adalah pejabat tatausaha negara yang berwenang untuk menerbitkan surat keputusansertipikat obyek sengketa sehingga majelis hakim tidak akan mengujidan tidak akan mempertimbangkan terhadap kewenangan tergugattersebut ;Menimbang, bahwa untuk menguji segi prosedural maupunsubstansi dari penerbitan obyektum litis tumpang tindin secarahukum Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan pasal 13 ayat4, pasal 14, pasal 17 Peraturan Pemerintah