Ditemukan 29197 data
27 — 5
Tm/E1lZ 2 DE(67) TdETQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 185.00 715.00 Tm/F12 1 TE(5) 1(5) 1(5) 1(5) TJETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 141.00 656.00 Tm/F12 1 TE(3041) 2(23) 2(43) 1(357) 2(42) 2(23) 2(24) 2(56) TdETQgBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 207.00 656.00 Tm/F12 1 Tf(5) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 219.00 656.00 Tm/F12 1 TE(57) 242)51)60)42)S) 65.55341) 25042) 2442) 223) 224) 2o) 6551341) 223) 2242445244215o) 655341) 223) 224) 242) 252
0.00 12.00 494.00 477.00 Tm/F12 1 TE(7) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 501.00 477.00 Tm/F12 1 TE(5) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 508.00 477.00 Tm/F12 1 TE(2) 2442) 223) 224) 25) TJETQqBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 447.00 Tm/F12 1 TE(5342) 2(505343) 1(5) 268(4642) 2((By ee23) 224) 25) 26857) 241) 2423) 242) 2342) 25) 2682745) 214) 243) 123) 25) 268274642) 235345) 214) 243) 123) 25) 26857) 243) 123) 25) 2682745) 244642) 242) 215) 1342) 252
Terbanding/Terdakwa : BAMBANG SUROSO bin SENEN MANTO Alm
67 — 23
(lima ratus ribu rupiah) yangdipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan seharihari;g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidangkefaramasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijinuntuk memperjualbelikan obatobatan dan Terdakwa bukanlahorang yang memiliki kewenangan meracik obat; bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriesKriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:Hal.3 dari 14 hal.
(lima ratus ribu rupiah) yangdipergunakan Terdakwa untuk menambah kebutuhan seharihari;g) Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidangkefaramasian dan tidak meliki apotek maupaun toko obat berijinuntuk memperjualbelikan obatobatan dan Terdakwa bukanlahorang yang memiliki kewenangan meracik obat; bahwa sebagaimana hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratoriesKriminalistik Nomor: 252/NOF/2021 tanggal 15 Februari 2021 diperoleh hasil:1) BB 570/2021/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi680 (enam
15 — 0
) 126(340) 2(363) 2(43) 2(4543) 2(45) 126(51)(43)(41)(42)(X58) =(44)(62)(43)(14)(23)(5) 126PNMHDNHRREHENN DN LDNoOo(4740) 2(63) 2(40) 2(4743) 2(45) 126(32) 1(50) 2(16) 1(5) 126(6) 2(10) 2(16) 1(10) 2(10) 2(10) 2(52) 1(665) 126(764740) 2(50) 2(((((((((2.225) 126) 122TKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 588.00 Tm/F16 1 TE(451) 250) 244) 143) 254) 2775) 164) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 150.00 566.00 Tm/F16 1 TE(2740) 241) 244) 1363) 243) 2((((((((((41) 242) 252
459(4740) 2(23) 142) 2((((((41) 2(4543) 2(5) 459(50) 2(40) 2(444) 1(41) 2(15) 1(43) 2(54) 2(5) 459(15) 1(40) 2(44740) 2(63) 2(S1) 2(15) 1(5) 459(15) 1(40) 2(46043) 2(41) 2(15) 1(51) 2(35) 459((((((((35) 45943) 2343) 245) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 365.00 TmfELS i, BE(50) 2(S1) 2(15) 1(S1) 2(4743) 2(41) 2(5) 1(14) 2(44) 15)63)43)62)))43545)44)41)44)5)64) TdETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 150.00 343.00 Tm/F16 1 TE(2740) 241) 244) 1363) 243) 241) 242) 252
23 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat sejak putusan diucapkansampai tanah Perkara diserahkan kepada Penggugat;e Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;e Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dariperkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.339.000,00 (dua jutatiga ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan TinggiSumatera Utara di Medan dengan Putusan Nomor : 252
DALAM POKOK PERKARA;Bahwa seluruh dalildalil hukum yang dikemukakan dalam bahagianeksepsi memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan dalam PokokPerkara ini untuk itu tidak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat ulangilagi penulisannya;pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medannomor : 252/PDT/2011/PTMDN tanqqgal 24 Oktober 2011 jo putusanPengadilan Negeri Padang Sidimpuan REG.No.30/PDT.G/2010/PNPSP.Gnt tanggal 2 Februari 2011 tidak lengkap (Onvoeldoende Gemotiverd)dan salah dalam menerapkan
97 — 31
Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425 Desa pal lX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22 Maret 1999 seluas 252 m, yang terletak di Desa Pal lX Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;2.5.
Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425 Desa2.6.pal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22Maret 1999 seluas 252 m2, yang terletak di Desa Pal X KecamatanSungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;Satu Unit Mobil merk Mitsubishi, Type Mitsubishi Kuda VAiW PL,jenis mobil penumpang, tahun pembuatan 2003, isi silinder 1584 CC,Nomor Rangka NIK.
terletak di Jalan Raya Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya,Kabupaten Kubu Raya;Sebidang tanah kosong dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4425 Desapal IX tanggal 22 April 1999, Surat Ukur Nomor 3299/1999 tanggal 22Maret 1999 seluas 252 m?, yang terletak di Desa Pal IX KecamatanSungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;Satu Unit Mobil merk Mitsubishi, Type Mitsubishi Kuda VA1W PL, jenisMobil penumpang, tahun pembuatan 2003, isi silinder 1584 CC, NomorRangka NIK.
12 — 8
Bahwa pada tanggal 19 Mei 1995 Pemohon dan Termohon telahmelangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung,sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 252/162/V/1995tertanggal 18 April 2012.2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon terakhirmembina rumah tangga bersama di Kampung Bojongasih, RT.003/RW.005,Desa Dayeuhkolot, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.3.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252/162/V/1995 tanggal 18 April2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPangalengan, Kabupaten Bandung.
21 — 12
Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugatpada hari Kamis tanggal 23 Juni 1988 di hadapan Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan,sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/24/VII/88tanggal 2 Juli 1988;2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawandan Jejaka;3.
menyatakan cukupdengan jawaban yang sudah disampaikan secara lisan dipersidangan untuk itu;Bahwa, meskipun Tergugat telah secara nyata mengakui dan menerimamaksud gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraianmaka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat agar Put.PA.Bkl.No.06852018 Hal 4 dari 18 halamanmembuktikan dalildalil gugatannya, untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti berupa :BUKTI TERTULIS Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 252
HAMRIN
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
145 — 65
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11
Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi sebagai berikut: (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesualdengan ketentuan peraturan perundangundangan, Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik
sebagaimana dimaksud ketentuanPasal 266 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P12), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanPasal 252
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri; Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
ZULKIFLI, SE
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
159 — 63
Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.AUPB yang dilanggar;turan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, tidak dapat diterapkan karena sudah tidak berlaku lagi;2) UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentuk an Peraturan PerundangUndangan, sebagaimana diatur didalam Bab angka 131 lampiran Il UndangUndang Nomor12 Tahun 2011;. bahwa objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 29 April 2019 dan diberlakukan tanggal 30 April 2019, sehingga bertentangan dengan Pasal 252
Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mana prosedurnya mengacu kepada ketentuan Pasal 266 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil; Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berbunyi se bagai berikut:(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yangmelakukan
PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JFselain JF ahli utama; (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian denganhormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan, (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usulpemberhentian diterima; Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum mengenai proses pemberhentian Penggugat dari PNS oleh Tergugat, dihitung dari putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap setelah tanggal 19 Mei 2016 (vide Bukti P10), sampaiterbitnya objek sengketa pada tanggal 29 April 2019, telah memerlukan waktukurang lebih 3 (tiga) tahun, yang mana apabila dinubungkan dengan ketentuanHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor: 109/G/2019/PTUN.Mks.Pasal 252
1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan ketentuan mengenai pemberhentian itu mesti ditetapkan mulai akhir bulanputusan perkara pidananya berkekuatan hukum tetap tertuang dalam Pasal 8Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pember hentian Sementara Pegawai Negeri;Menimbang, bahwa faktafakta hukum sebagaimana diuraikan di atas,menunjukkan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketayang tidak sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 252
ALIF YOLANDA PUTRA, S.H
Terdakwa:
RIFAI RASYID Bin RASYID
19 — 0
252/Pid.Sus/2022/PN Pol
DARMI
82 — 11
252/Pdt.P/2021/PN Sgi
SUHENDRO G. K., SH.
Terdakwa:
SALMA MOKODONGAN Alias SALMA
19 — 5
252/PID.B/2015/PN PN.Ktg
70 — 47
252/Pdt.G/2022/PN Smn
IIM KOMALASARI
29 — 2
252/Pdt.P/2018/PN Pwk
ROSANDI, SH.
Terdakwa:
1.ACHMAD HAWASI BIN ALM. JAUZI
2.RAHMATULLAH BIN BUSRO
36 — 30
252/Pid.Sus/2023/PN Srg
MUHADIR, S.H.
Terdakwa:
YUSRI Bin SULAIMAN
67 — 11
252/Pid.Sus/2021/PN Bir
1.NUR INTAN, SH
2.RIANAH.M.SH
Terdakwa:
PRIADESTA RUSLIADI Als DESTA Bin SURYADI
9 — 11
252/Pid.Sus/2021/PN Skb
FUSTHATAHUL AMUL HUZNI, SH.
Terdakwa:
BURHANUDIN Als BURHAN Bin MUHI
35 — 6
252/Pid.B/2018/PN Llg
20 — 3
252/Pid.B/2014/PN Llg.
Anis Suprihatin
16 — 7
252/Pdt.P/2021/PN SDA