152 K/TUN/2012

No. 152 K/TUN/2012dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. SEMA No. 2 Tahun 1991bagian V angka 3, dan selanjutnya Penggugat mengajukan pendaftaran diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Perkara Nomor : 15/G/2011/PTUN.PLG tertanggal 01 April 2011;.

No. 152 K/TUN/201211.12.13.Pemulutan, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Komering Ilir yangditerbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

No. 152 K/TUN/2012dengan warga setempat, sehingga keabsahan dari Sertifikat Hak Milik No.45 atasnama WAHIDIN WAHID sangat diragukan keabsahannya atau keasliannya;17.

No. 152 K/TUN/2012101020.6.20.7.secara sistematik dan sporadik sehingga penataan batasbatas tanah yangdiukur tidak akurat, kenyataannya mengambil hak atas tanah milikPenggugat.

No. 152 K/TUN/201212Situasi No. 36/OKI/1977 bukan Gambar Situasi No. 20 tanggal 15November 1977 karena itu adalah tanggal Sertifikat yang terletak di DesaPemulutan, Kecamatan Pemulutan an. SAARI BIN ARUM, kemudian dibalik namakan atas nama A.

TUN. SBY. tanggal 20 Mei 2019 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 135/B//2019/PT.TUN.SBY. dan Penetapan Penunjukan Panitera PenggantiNomor : 135/B/2019/PT. TUN. SBY. tanggal 20 Mei 2019 ;Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 174/G/2018/PTUN.

nee nec nee eneMenimbang, bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, para pihak yang bersengketatelah diberitahu dan diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (/nzage)melalui Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara, pada tanggal 12AQBril 20 8 sxacccnsacecsensaaennnisinnaniaesinissnaanenuanneianenneisnenauinancminenausnneaneePERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 174/G/2018/P TUN

yang sematamata ditujukan untuk memutuskan ataumenghentikan atau membatalkan perjanjian perdata tentang sewa pakai bagiantanah lokasi pelabuhan perikanan antara Penggugat dengan Tergugat, sementaratidak ada aturan dalam hukum tata usaha Negara yang membolehkanTergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan KeputusanTata Usaha Negara (beschikking) dengan maksud untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yang sedang berlangsung ;Bahwa tindakan Tergugat menggunakan hukum publik (hukum TUN

yangPutusan Nomor : 37/G/2014/PTUN.Mdohalaman 3 dari 33didasarkan pada kewenangankewenangan yang diberikan oleh ketentuanketentuanhukum publik, yang menunjukan adanya kedudukan yang tidak sejajar danunilateral (dapat dipaksakan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat) dalamrangka pelayanan public (public service);4 Bahwa secara eksplisit, Pasal angka 9 UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009disebutkan berisi tindakan tata usaha Negara, sehingga secara absolute tindakanperdata bukanlah yurisdiksi TUN

, sehingga perjanjian perdata seorang pejabatTUN tidak dapat dibatalkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh pejabat TUN yang merupakan salah satu pihak dari perjanjianperdata in casu ;Bahwa pada kenyataannya, pembatalan Perjanjian Perdata Sewa Pakai Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan antara Penggugat dan Tergugat, dilakukan Tergugattanpa alasan hukum, dan tanpa sepengetahuan Penggugat dimana ternyata Tergugatjustru. menggunakan kewenangannya sebagai Pejabat Tata Usaha

Maesa Nugraha atas Penggunaan Bagian TanahLokasi Pelabuhan Perikanan Kabupaten Minahasa Selatan (objek gugatan 02),adalah Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata ;Karena, Tergugat mengeluarkan Keputusan TUN untuk membatalkan suatuperjanjian perdata yakni perjanjian sewa pakai antara Pemerintah kabupatenMinahasa Selatan dengan PT.

Maesa Nugraha atas penggunaan bagian tanah lokasipelabuhan perikanan kabupaten Minahasa Selatan ;Bahwa berdasarkan dalil hukum pada butir 1, maka objek gugatan 02 adalahKeputusan TUN yang tidak termasuk pengertian Tata Usaha Negara yang menjadiKewenangan PTUN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 huruf a : tidaktermasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut UndangUndang ini : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatanhukum perdata.

Tun Abd Razak Kompleks Perumahan DivaIstanbul,Blok B No.42,Kec. SombaOpu, Kab.Gowa;Agama : Islam;. Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:1.Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal9 Februari 2016;. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal20 Maret 2016;.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa AHDI SURYONO ABUBAKAR alias ADI binABUBAKAR pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 sekitar pukul 18.00wita atau waktu tertentu dalam bulan Januari 2016 atau setidaktidaknyapada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di depan rumahterdakwa Jalan Tun

wita,terdakwa menjemput saksi Febriyanti Rahmadhani Djohan binti DjohanMachmud di Kampus Universitas Indonesia Timur dan diperjalanan saksiFebriyanti Rahmadhani Djohan binti Diohan Machmud bertengkar denganterdakwa disebabkan terdakwa meminta uang yang pernah diberikankepada saksi Febriyanti Rahmadhani Djohan binti Djohan Machmudsebanyak Rp 2.000.000, (dua juta rupiah);Bahwa sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa dan saksi FebriyantiRahmadhani Djohan binti Djohan Machmud sampai dirumah terdakwaJalan Tun

Tun Abdul Razak Kompleks Puri Diva Istanbul blok B no. 42,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaanterhadap Saksi Korban Febrianty Rahmadhani Djohan binti Djohan Machmud.Terdakwa tersebut adalah seorang lakilaki dewasa yang sehat jasmani danrohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baikdan tidak ada gangguan kesehatan mental sehingga dapat bertanggung jawabmenurut hukum;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa tersebut telahdapat dipenuhi

Tun Abdul Razak Kompleks Puri Diva Istanbul blok B no. 42,Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa telah melakukan penganiayaanterhadap Saksi Korban Febrianty Rahmadhani Djohan binti Djonhan MachmudBin Leba Dg.

Perkebunan Nusantara II(Persero) yang berkedudukan di Tanjung Morawa Medan ;Keputusan Tergugat adalah Produk yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN, berupa penetapan Tertulis yang bersifatkonkrit,individual dan final :.

Untuk pengujian Gugatan Tata UsahaNegara (TUN) pada perkara A quo ini, maka sesuai dengan Pasal 53ayat (2) Undangundang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataHal 23 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDN11.Usaha Negara Jo. Undangundang No. 9 Tahun 2004 tentangPerubahan Pertama atas Undangundang No. 5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, menegaskan sebagai berikut :a.

Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang digugat itubertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yangberlaku, yakni bertentangan dengan UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;b.

Melanggar Ketentuan Perundangundangan yang Berlaku : Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara(TUN) yang menjadi Objek Sengketa telah jelas dan terangmelanggar ketentuan peraturan Perundangundangan yangberlaku, dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan SuratHal 24 Putusan No. 1/G/2021/PTUN.MDNKeputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objekSengketa diatas tanah milik Penggugat, padahal tanah milikPenggugat tersebut memiliki Surat kepemilikan berdasarkan SuratKeterangan

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang PelaksanaanPembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi yang diketahui milikPenggugat dan terlihat Tergugat sama sekali tidak melihat datadatayuridis dan data fisik dalam proses penerbitan Surat Keputusan TataUsaha Negara (TUN) pada Objek Sengketa.

mempelajari Posiatpositagugatan Penggugat dimana Penggugat mendasarkan pada statuskepemilikan karena mengusai tanah objek sengketa secara turuntemurun sebagai pemilik Penggugat, sehingga terbukti secara yuridisdalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkutpembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkupkewenangan Hakim Perdata, maka sengketa perdata tersebut seharusterlebin dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum (videYurisprudensi Mahkamah Agyng RI Nomor : 88 K/TUN

dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalamperkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,Halaman 15 dari 48 halaman Putusan No.25/G/2016/PTUN.KPGmaka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kePengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata ; Bahwa oleh karena dalam sengketa Tata Usaha Negara terdapatsengketa perdata pembuktian hak atas tanah maka berpedoman pulapada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI diantara melalui PutusanNomor : 93 K/TUN

Demikian juga melalui Putusan Nomor : 22 K/TUN/1998tanggal 27 Juli 2001 digariskan kaidah hokum : bahwa keputusan TataUsaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidaktermasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksadan megadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum denganmelibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Juga melalui PutusanNomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 digariskan pula kaidahhokum : bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalahwewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya; Bahwa dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah KeputusanTergugat yang pada intinya telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 598 atas nama POLCE NADEK, Surat Ukur Nomor : 604/Keoen/2016,Tanggal 10 Mei 2016 seluas : 3102 M2 yang terletak di Desa Keoen,maka dengan mengacu pada Yurisprudensi tetap

09 K/TUN/2013

PUTUSANNomor 09 K/TUN/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:MOH.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013luas tanah: 4.440 m? atas nama Nurcahya Alamsyah berarti Tergugat telahmenerbitkan suatu alas hak (sertipikat ) di atas tanah milik Penggugattersebut atas nama orang lain, pada hal tanah tersebut adalah sah tanah milikPenggugat, sebab:e Sejak saat Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas + 600 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013Kelurahan Lontar, tanggal 20 Oktober 1995, Gambar Situasi tanggal 9 Oktober1995, Nomor 12.398/1995, luas tanah 4.440 m?

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 53 ayat(2) huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 yakni:Alasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud padaayat (1) adalah:Huruf a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku;Huruf b.

Putusan Nomor 09 K/TUN/2013

Bahwa dalam praktek peradilan, SEMA No. 8 Tahun 2005sebagai petunjuk teknis' terhadap pengertian Pasal 2huruf g Undang Ungang, TUN@ BUN. Sng 7ahun 2004 ~=telahdipedomani dalam kasus yang terkait dengan PemilihanUmum. Bahwa dalam Putusan Kasasi Nomor: 187/K/TUN/2004tanggal 14 Pebruari 2008 Jo. Putusan Nomor:42/B.TUN/2004/PT.TUN.Sby. Jo.

Putusan Nomor:01/G/TUN/PTUN.Smg., dalam pertimbangan hukum MahkamahAgung menyatakan bahwa objek sengketa perihalpenyelesaian yang memutuskan untuk menyerahkan formulirpencalonan (formulir calon legislatif) Kabupaten Batangyang dikeluarkan oleh KPUD Batang tidak termasukkategorii Keputusan Tata Usaha Negara;Selanjutnya dalam Putusan Kasasi Nomor: 315/K/TUN/2008tanggal 22 10 2008 Jo. Putusan Nomor:162/B/2008/PT.TUN.Jkt. Jo.

Putusan Nomor:110/G/TUN/2008/PTUN.Jkt. tanggal 15 Agustus 2008 dalamperkara antara Partai Republiku sebagai Penggugat melawanKetua KPU (Pusat) sebagai Tergugat perihal' verifikasiPartai Politik peserta Pemilu tahun 2009 yang dikeluarkanKPU, dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkanbahwa semua jenis keputusan KPU tidak menjadi objekgugatan di Peradilan Tata Usaha Negara....dst.;1. Bukti Plw 1 ????...Hal 23 dari 33 hal Putusan Nomor 72/PLW/G/2009/PTUN.Smg.Yuri sprudensi..???...?...

/2007/PTUN.Smg tanggal 17 November 2009dinyatakan tidak diterima;Menimbang, bahwa didalam pertimbangan PenetapanDismissal Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangmenyatakan bahwa objek sengketa a quo di dalam perkaraNomor : 72/G/TUN/2007/PTUN.Smg adalah merupakan permasalahandan sengketa yang menyangkut hasil Pemilihan Umum Tahun 2009yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudussehingga sengketa tersebut bukan merupakan' sengketa TataUsaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan

Partai Politik Peserta Pemilu)= disuatu daerahpemilihan..... .dan seterusnya iMenimbang, bahwa selain daripada itu) dalam beberapayurisprudensi Mahkamah Agung juga telah digariskan bahwakeputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkuppolitik dalam kasus~ pemilihan tidak menjadi kewenanganPeradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili(antara lain Putusan Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus2004); Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas secaraeksplisit menyebutkan mengenai

Bahwa akan tetapi putusan PTUN Jayapura ini kemudian dikuatkan oleh PT.TUNMakassar dengan putusan Nomor :114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November2019 dan dikuatkan pula oleh Mahkamah Agung RI melalui putusan Nomor: 277K/TUN/2019 Tanggal 27 Juni 2019;. Bahwa sekalipun Tergugat telah kalah sesuai putusanputusan Pengadilan tersebut,namun Tergugat tidak melaksanakan putusan Pengadilan dimaksud, sesuai denganperintah yang termaktub dalam putusanputusan tersebut hingga saat diajukangugatan ini;.

Bahwa Objek Sengketa tersebut merupakan kewenangan Pengadilan TataUsaha Negara, hal mana sebelumnya telah digugat oleh Penggugat bahkantelah diadili dan diputuskan melalui :e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor05/G/2018/P.TUN.JPR, tanggal 02 Agustus 2018;e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor114/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2019;e Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019;3.

Bahwa disamping alasan tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Tata UsahaNegara dan bukan Kompetensi Pengadilan Negeri Biak di atas, maka sengketaini Sesungguhnya telah diadili dan diputuskan berdasarkan :e Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor05/G/2018/P.TUN.JPR, tanggal 02 Agustus 2018;e Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor114/2018/PT.TUN.Mks, tanggal 27 November 2018;e Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277K/TUN/2019, tanggal 27 Juni 2019

Bahwa perintah eksekusi dari Putusan yang dikuatkan oleh Putusan KasasiMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 277 K/TUN/2019, tanggal 27Juni 2019 sama sekali tidak dapat dilakukan oleh Tergugat, Hal ini juga tidakdapat dimaknai sebagai tanggung jawab Tergugat, karena sekali lagi ditegaskanbahwa tindakan administasi negara/daerah hanya mungkin dilakukan olehTergugat selaku Badan Tata Usaha Negara apabila masih menjabat pada posisiSemula saat itu dan tidak mungkin dilakukan oleh Tergugat saat ini

Putusan Nomor: 277 K/TUN/2019 tanggal 27 Juni 2019, menurut majelis hakim yang melahirkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Surat Perintah PenunjukanPelaksana Tugas Nomor : 875.1/323 Tanggal 20 November 2017 (Objek Sengketadalam Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu. Putusan Nomor:5/G/2018/PTUN.JPR tanggal 2 Agustus 2018 jo. Putusan Nomor114/2018/PTTUN.Mks tanggal 27 November 2019 jo.

Nomor 191/K/TUN/2008. Bahwa terbukti, berdasarkan Putusan perkara Nomor 105/G.TUN/2006/PTUN. SBY jo. Nomor 12/B.TUN/ 2008/PT.TUN. SBY jo. Nomor191/K/TUN/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lokasi tanahtersebut merupakan tanah asset Penggugat yang berasal dari Petok DNomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? atas nama Setu P.

SBY jo.Nomor 191/K/TUN/2008. Dengan demikian, Penggugat Tusenkomst telahkeliru karena objek yang disengketakan tidak sesuai dengan alas hak yangdidalilkan Penggugat Tusenkomst;Bahwa para pihak dalam perkara Nomor 105/G.TUN/2006/PTUN. SBYadalah Setu P.

Nomor 191/K/TUN/2008, telahmenemukan bukti bahwa tanah yang saat ini terletak di Kelurahan DukuhPakis Kecamatan Dukuh Pakis merupakan tanah aset Pemerintah KotaHal. 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 1619 K/Pdt/2015Surabaya yang berasal dari Petok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m?atas nama Setu P.

Nomor 191/K/TUN/2008. Bahwa terbukti, berdasarkan Putusan perkara Nomor 105/G.TUN/2006/ PTUN. SBY jo. Nomor 12/B.TUN/ 2008/PT.TUN. SBY jo. Nomor191/K/TUN/2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, lokasi tanahtersebut merupakan tanah asset Tergugat III Tusenkomst yang berasal dariPetok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? atas nama Setu P. Surionoyang telah dijual ke KMS (Kotamadya Surabaya) dan bukan merupakanlokasi tanah Petok D Nomor 1003, persil nomor 5, kelas D Ill seluas 1.142ha an.

Nomor 191/K/TUN/2008, tanah yang dipermasalahkanoleh Penggugat Tusenkomst (objek sengketa) dalam perkara ini merupakantanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang diperoleh dari pembebasanPetok D Nomor 374 Persil 5 seluas 5.850 m? yang tercatat atas nama SetuP.

) ;Menimbang, bahwa guna mempermudah sistimatika dalam menyusunpertimbangan hukum sengketa a quo, Majelis Hakim di dalammempertimbangkan terhadap eksepsieksepsi yang diajukan oleh Tergugat,Tergugat Il Intervensi 1 dan 2 serta Tergugat Il Intervensi 3 tidak akan merujukberdasarkan urutan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, namun akanmendasarkan pada alur pertimbangan hukum dari Majelis Hakim ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 UndangUndang tentang Peradilan TUN mengatur Hakim

, atas nama Amran Sitepu ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50Undang Undang Tentang Peradilan TUN, dapat diketahui mengenaikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 1angka 10 Undangundang Tentang Peradilan TUN telah menentukan batasanSengketa Tata Usaha Negara, sebagai berikut :Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidangTata

;gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluhhari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau PejabatTata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidakdisebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat,berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5K/TUN/1992, tanggal 6 Pebruari 1993 Jo.

Putusan Mahkamah Agung RI NomorHalaman 57 Putusan Perkara Nomor 76/G/2018/PTUNMDN: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994 Jo.

Hal ini sesuai dasar pengujian diPeradilan TUN yang berdasarkan ex tunc serta berdasarkan asas dominus litis,alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan berupa bukti surat danketerangan saksi serta keyakinan Hakim yang diperoleh selama pemeriksaansengketa ( sebagaimana ketentuan Pasal 106 UndangUndang tentangPeradilan TUN) ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar penerbitan objeksengketa oleh Tergugat didasarkan atas data fisik dan data yuridis yang tidaksesuai sebagaimana diatur

Terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata oleh PanitiaPenyelesaian Perselisinan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat ;Ad.1.Ditemukannya suratsurat bukti yang bersifat menentukan, yaituPutusan Mahkamah Agung RI No. 36/7 K/TUN/2002 tanggal 24Pebruari 2006 perkara antara Pemohon dengan Direktur PDAMKabupaten Agam, yang menyatakan permohonan Kasasi DirekturPDAM Kabupaten Agam tidak dapat diterima, yang diberitahukankepada pemohon pada tanggal 17 Desember 2007 ;Bahwa putusan yang

tidak menerimanya dan menyatakan Bandingpada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ; dalamPutusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.94/BDGGPDG/PTTUN/2001 tanggal 18 Pebruari 2002 amarputusannya antara lain menguatkan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Padang yang dimohonkan Banding ;Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara diMedan tersebut Termohon tidak menerimanya dan menyatakanKasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta ; dalam PutusannyaMahkamah Agung RI No. 367 K/TUN

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan denganPutusannya No. 94/BDGGPDG/PTTUN/2001 tanggal 18 Pebruari2002 amar putusannya antara lain menguatkan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Padang yang dimohonkan banding ;Bahwa dalam hal ini Termohon juga tidak puas atas PutusanPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, lalu Termohonmengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta, MahkamahAgung RI tidak menerima Permohonan Kasasi dari Termohon tersebutdengan Putusan No. 376 K/TUN/2002 tanggal

No. 073 PK/PDT.SUS/2008Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusannya tanggal25 September 2001 No. 07/G/2001/PTUNPDG yang telah dikuatkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 24 Januari2002 NO. 94/BDGGPD/PT.TUNMDN/2001 dan telah mempunyaiKekuatan Hukum yang pasti dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.367 K/TUN/2002 tanggal 24 Pebruari 2006 ;Bahwa dari pertimbangan Hukum Panitia Penyelesaian PerselisihanPerburuhan Daerah Propinsi Sumatera Barat juga terlinat suatukekeliruan yang

kembali :Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :Alasan pertama tidak beralasan karena bukti baru yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali bukanlah bukti baru sebagaimana ketentuanPasal 67 huruf b UndangUndang Mahkamah Agung dan lagi pula bukti barutersebut tidak dinyatakan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 69huruf b UndangUndang Mahkamah Agung ;Alasan kedua beralasan karena bukti berupa putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 367 K/TUN

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo pada tanggal 10November 2016, namun berdasarkan Penetapan No.17/G/2016/PTUN.DPS, tanggal 3 Januari 2017, yang menimbang, bahwapada tanggal 14 Desember 2016, Majelis Hakim telah menerima suratperihal : pencabutan gugatan TUN No. 17/G/2016/PTUN.DPS tertanggal13 Desember 2016 yang dikirimkan Penggugat melalui bagian umumPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, dengan mengemukakanalasan bahwa Penggugat akan melengkapi berkas gugatan, dan setelahberkas gugatan telah

No.27K/TUN/201501/P/FP/2016/PTUN.DPS. Tanggal 7 April 2015 tanggal 12 Mei 2016Halaman 12 dari 288 Putusan Perkara Nomor 8/G/2017/PTUN.Dps2. Putusan MA No. 104PK/TUN/2016Tanggal 27 Oktober 2016 Dan BPN mengetahui karena menjadi Para Pihak dalam Perkara ;4.

Tergugat dan Tergugat II tidak memperhatikan adanya Putusan KasasiMA No. 27 K/TUN/2015 tanggal 7 April 2015 dalam mengabulkanpermintaan dari Knightsbridge untuk menerbitkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0226/Pbt/BPN.51/2016 tanggal 15 Agustus 2016, mengabulkanPendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak GunaBangunan No. 72/Ungasan (Sekarang Hak Guna Bangunan No.61/Kutuh) kepada atas nama PT.

Mutiara Sulawesi dan mengabulkanPendaftaran Peralihan Hak terhadap Sertifikat Atas Tanah Hak GunaBangunan No. 1678/ Ungasan Kepada Atas Nama Karna Brata Lesmana,sementara Knightsbridge tidak Pernah Menjadi Para Pihak dalamsengketa inl j none n nnn nnn nen nn nen nn nnn nnn nn nen nenc nnnHal tersebut diperkuat lagi dengan diterbitkannya Putusan MA No.104PK/TUN/2016 tanggal 27 Oktober 2016 yang amar putusannyaadalah : 22222 n2 nnn nono nnn nnn n nn nn nn ncn nnn n ncn nn nnnMenimbang, bahwa terhadap

YurisprudensiMahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidahhukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisiktanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebutperlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudiandapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karenadidasarkan atas data yang keliru serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No.16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, kaidah hukum Bahwa gugatanmengenai

Untuk itu mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan TUN menolak atau setidaktidaknyamenyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;4.

Karya Baru Kota Palembang, Surat Ukur No.1160/KaryaBaru/2019 tanggal 30 April 2019 adalah kebijakan TUN dari Tergugattanggal 30 April 2019 diumumkan dan diterbitkan secara hukum, makadengan demikian Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima;b. Bahwa karena objek Tata Usaha Negara SHM Nomor : 5344 Kec.Alangalang Lebar Kel.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 15 yang menegaskan..tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa TUN sebagai penggantisertifikat SHM Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin I Kab.

Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada angka 16, 17 yang menegaskan...penerbitan objek sengketa a quo mengandung cacat kewenangan dancacat prosedur atas nama Linda Hakim dinyatakan batal atau tidak sah danmencabut objek sengketa TUN dalam sistem administrasi tanah..., adalahtidak benar, yang benar adalah Tergugat (Kantor Pertanahan KotaPalembang) telah menerbitkan Objek sengketa TUN penggantian sertifikatyaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 1256 Desa Talang Kelapa Kec. Banyuasin Kab.

No. 2368 K/Pdt/2008telah pernah diputuskan oleh Mahkamah Agung, yakni putusan No.2170 K/Pdt/1989 dan 186 K/TUN/2001 ;Bahwa tentang Exceptie Inkracht Van Gewijsde Zaak ini dapatdirujuk buku karangan Prof.

No. 2368 K/Pdt/2008Bahwa mencermati gugatan Penggugat, terang dan jelas bahwaperkara a quo, baik objek maupun subjeknya, sama dengan perkarayang telah diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 186 K/TUN/2001, dimana yang dimintakan oleh Penggugat adalah agar Pengadilanmenyatakan cacat hukum sertifikat Hak Milik No. 11 dan Hak Milik No.12;Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara No.186 K/TUN/2001 juga adalah Danny Soetanto selaku Presiden DirekturPT.

Sebab Tergugat 1 Rekonpensi telah mengajukan sebuah perkara yang secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaknidua putusan Mahkamah Agung No. 2170 K/Pdt/1989 dan No. 186 K/TUN/2001 ;Bahwa gugatan Tergugat 1 MRekonpensi telah melecehkanwibawa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yudikatif tertinggi dinegeri ini.

No. 186 K/TUN/2001 tanggal 20 September 2002 yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap (In kracht van gewijsde) menyatakan sah hakmilik No. 11/Pasar Laban dan hak milik No. 12/Pasar Laban atasnama Zainal Zein letaknya di Kelurahan Pasar Laban KecamatanBungus Teluk Kabung Kotamadya Padang Propinsi Sumatera Baratadalah milik Pemohon Kasasi ;.

No. 186 K/TUN/2001tanggal 20 September 2002. Bahkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap itu, dikuatkan lagi dengan penolakanpermohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Termohon Kasasi sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan PeninjauanKembali Reg. No. 04 PK/TUN/2004, yang salinan resminya Pembanding terima dari Pengadilan Tata Usaha Negara Padang padahari Selasa tanggal 05 September 2006 ;.

yangberisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang undanganyang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehinggamenimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdataDari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapatmenjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi :Penetapan tertulis;Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN;Berisi tindakan hukum TUN;Berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bersifat konkrit, individual dan final;Menimbulkan akibat hukum

bagi seseorang atau badan hukumperdata.OR WNS15Dalam praktek keputusankeputusan badan/Pejabat TUN yang berpontesimenimbulkan sengketa TUN, sebagaimana dikemukakan oleh H.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal5 Pebruari 2008;ii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.iii.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5 Pebruari2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal 21Nopember 2006.c.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 370 K/TUN/2005 tanggal 5Pebruari 2008;b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 372 K/TUN/2005 tanggal21 Nopember 2006.c.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumumanpengumuman dan penetapan lelang2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111 K / TUN2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 189 K / TUN /2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman dan penetapanlelang4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296 K / TUN /2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evalwasi LelangKaidah Hukum1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdata keputusanTUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara2.

Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 448 K/ TUN /2007 tertanggal 22 September 2008 tentang Pengumuman pengumuman danpenetapan lelang, 2. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 111K / TUN 2008 teranggal 9 Juli 2008 Tentang sanggahan Banding danPembatalan lelang, 3. Putusan Mahkamah Agung Repulik Indonesia Nomor :189 K / TUN / 2008 tanggal 24 September 2008 tentang pengumuman danpenetapan lelang, 4.

Putusan Makamah Agung Repulik Indonesia Nomor : 296K / TUN / 2008 tanggal 3 September 2008 tentang hasil evaluasi Lelang,dengan Kaidah Hukum: 1. Bahwa Keputusan TUN yang dikeluarkan olehBadan / Pejabat Tata Usaha Negara untuk melakukan perbuatan perdatakeputusan TUN itu dianggap melebur ke dalam perdatanya karena perbuatanperdata ini memang dimaksudkan agar dapat dilakukan oleh Badan / PejabatTata Usaha Negara, 2.

Pst.Bahwa dalam surat kuasa khusus yang diberikan Tergugat kepadaPenggugat berisi kuasa untuk : Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mendampingi dan ataumewakili dalam mengurus pelaksanaan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 311 K/TUN/2008 Jo.

Bahwa PIHAK PERTAMA (Tergugat) mempunyai permasalahan hukumdengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI yang telahdiputus oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 311 K/TUN/2008 dengan salah satu amar yaitu mengembalikan PihakPertama mendapatkan Posisi Setara Direktur. (terlampir);2.

Erman Radjagukguk, SH selaku perwakilan MenteriBUMN RI dalam rangka mendapatkan surat keputusan sebagaimanayang dimaksud dalam Putusan TUN yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut;Bahwa setelah upayaupaya advokasi dan negosiasi yang panjangdengan Pihak Menteri BUMN, maka pada tanggal 31 Agustus 2012,Penggugat menerima Draf Perjanjian Perdamaian dari KementerianBUMN RI terkait Menteri BUMN RI akan mengeluarkan keputusankeputusan sesuai putusan pengadilan TUN yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut

Pihak Pertama (TERGUGAT) meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA(PENGGUGAT) untuk mengupayakan agar Menteri Negara Badan UsahaMilik Negara melaksanakan putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia No, 311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertama(TERGUGAT) mendapatkan Posisi Setara Direktur;b. Mengupayakan Pihak Pertama (TERGUGAT) mendapatkan hakhaknya selaku Direktur Personalia dan Umum PT. Kereta Api Indonesia (Persero);5.

Pihak pertama meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA untukmengupayakan agar Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara RI melaksanakan putusan Mahkamah Agung Nomor311 K/TUN/2008, yaitu mengembalikan Pihak Pertamamendapatkan Posisi SetaraDirektur; 2. Mengupayakan PIHAK PERTAMA mendapatkan hakhaknyaselaku Direktur Personalia dan Umum PT.

Laurens Alfons, Suami dan Orang tua dari, (IETJE ATMOKO,ELISABETH KAPOYOS, EMMA KAPOYOS, RONNY KAPOYOS, FIFIKAPOYOS dan ANSYE J SOENARIO), dalam Perkara TUN No.10/G.TUN/2006/PTUN Mdo, Jo. No 21/B.TUN/2007/PT. TUN Mks, Jo No.Halaman 11 dari 82, Putusan NOMOR 73/PDT/2018/PT MND.90 K/TUN/2008, yang dimenangkan oleh TERGUGAT Kepala KantorPertanahan Kota Manado, dan Para ahli waris dari Alm.

PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90 K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008 telahpula berkekuatan hukum tetap !!!

TUN/2007/PT.TUN.Mks, tertanggal 20 September 2007 jo. PutusanMahkamah Agung RI, Nomor: 90K/TUN/2008, tertanggal 8 Juli 2008;Bahwa fakta hukum, ternyata para Penggugat baru membeli tanah a quodari Turut Tergugat VII (Alanus Karundeng) pada tahun 2014, dimana tanahobjek a quo telah terjadi sengketa antara letje Atmoko dkk. Selaku abhlliwaris dari alm.

TUN/2006/P.

/2008 tanggal 8 Juli 2008 joPutusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 21/B.TUN/2007/PengadilanTinggi.

TUN. SBY.5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbulsebagai akibat timbulnya gugatan ini;Bahwa Terbanding/Penggugat menyerahkan Kontra Memori Bandingyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarangpada tanggal 18 Oktober 2018 sebagaimana tercantum dalam Tanda TerimaKontra Memori Banding.

TUN.

TUN. SBY.