Menyatakan Terdakwa AIS SAHUPALA ,S.P. alias AIS terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Dakwaan Primair;2.

juncto pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa bentuk dan susunan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum tersebut adalah Subsidairitas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akanmembuktikan terlebin dahulu Dakwaan Primair;Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair ini, Terdakwa oleh JaksaPenuntut Umum telah didakwa melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Setiap orang;2. Secara melawan hukum;3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi;4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Ad 1.

sebesar Rp.1.642.732.544, (satu milyarenam ratus empatpuluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh empat rupiah),atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu, sehingga telah memperkayadiri Terdakwasendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi yaitu Yayasan Womintra ataupunDeutsche Windguard GmbH, atau setidak tidaknya kekayaan Terdakwa ataupunpihakpihak lainnya yang tidak berhak menjadi bertambah dari jumlah semula.wre Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi. SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

2 Ayat(1) jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UndangUndang RI Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidair :Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

., M.Pd~ Bin (Alm)ASRALLUDINtidak terbuktibersalah melakukanTindak PidanaKorupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a danb, ayat (2) ayat (3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndang Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalam DakwaanPertama Primair;2.

telah terbukti dakwaan Kesatu Primair maka dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila dakwaanKesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidair harusdipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalahatas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadaterdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsurunsurpasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwaTerdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3)UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP, yangunsurunsurnya sebagai berikut:1.

ratus lima puluh riburupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana KorupsiKegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Programpaket B pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BengkuluTengah Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu sesuai suratNomor: SR2342/PW06/5/2014 tanggal 01 Desember 2014.wanna anne Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2),Ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.SUBSIDIAIR :Halaman 39 dari 162 halaman Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2017/PN.Bglnn Bahwa Terdakwa IRMAN JAYA, SE Bin YUSUF (Alm) selakuKetua Pusat Kegiatan Belajar

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabilaHalaman 97 dari 162 halaman Putusan Nomor 64/Pid.SusTPK/2017/PN.Bgldakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidairharus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbuktibersalah atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umumkepada terdakwa tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhiunsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umummelanggar Pasal

2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat(3) UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RINo.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)Ke1 KUHP, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1.

, dan Endang Sri Handayani.Akibat perbuatan Terdakwa I, Il dan Ill tersebut telah merugikankeuangan Negara/Daerah dalam hal ini Pemerintah Propinsi Jawa Tengahsejumlah Rp.2.527.648.000, (dua miliar lima ratus dua puluh tujuh juta enamratus empat puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit BadanPemeriksa Keuangan Negara dan pembangunan Perwakilan Jawa TengahNomor 10916/PW1 1/5/2012 tanggal 18 Desember 2012.Perbuatan Terdakwa I, II dan Ill sebagaimana diatur dan diancam Pidanadalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa mereka, Terdakwa M.

meringankan: Terdakwa belum pernah dipidana; Terdakwa bersikap sopan di persidangan; Terdakwa telah mengembalikan sebagian hasil tindak pidana korupsi ke kasDaerah Kabupaten Inhu sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluhjuta rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon KasasiI/Terdakwa ditolak dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/PenuntutUmum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harusdibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Memperhatikan Pasal

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

denganPekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi tahap II sebesar Rp.12.027.273,18, ; bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara tersebut sejumlah Rp15.009.000 (lima belas juta sembilan ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telahterbukti di persidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum denganDakwaan Alternatif , yaitu :Pertama : melanggar pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undangRI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55Ayat ke 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;AtauKedua : melanggar pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1,2,3 Undang undang RI Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undangundang RI Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1KUHP jo.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan demikian mengakibatkan kerugianNegara dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut kuranglebih sebesar Rp. 1.200.000.000, (Satu Milyar Dua Ratus Juta Rupiah)atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31

PERK : PDS . 01/0.3.21Ft.1/04/2019 tanggal 9 Oktober 2019Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :1.4.Menyatakan terdakwa TOMMY ENJERI Bin (Alm) HALIMI terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor

. =: 123.258.500,00Potongan pajak : Rp. 12.886.116,00PPN Rp. 11.205.318,00PPh Pasal 22 Rp. 1.680.798,00Rp. 110.372.384,00Nilai fisik pekerjaan Rp. 0,00Jumlah kerugian keuangan negara Rp. 110.372.384,00Perbuatan terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwaHERMANSYAH Als UCOK Bin HMUHAMMAD HASAN merupakan perbuatanpidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.SUBSIDAIR Bahwa terdakwa GUNTUR AS Bin MUKMIN A dan terdakwaHERMANSYAH Als UCOK Bin HMUHAMMAD HASAN bersamasama denganIr.

hukum haruslahdidasarkan pada alat bukti yang sah sesuai yang dikehendaki dalam pasal 184KUHAP sehingga Penentuan ada tidaknya suatu perbuatan atau peristiwa hukumtidak dapat hanya ditentukan atau disimpulkan atas dasar penafsiran ataupendapat karena hal itu bertentangan dengan ketentuan pasal 184 KUHAP makaPendapat demikian tidak dapat diterima untuk menyatakan seseorang terbutkibersalah melakukan suatu Tindak Pidana ;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan :Primer : Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 U.U No.31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan U.U No.20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas U.U No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsider: Pasal 3 jo.

) 27.758.000,1JUMLAH 3.235.711.158, Sesuai Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah oleh BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa TengahNomor: S1351/PW11/5/2006 tanggal 24 Maret 2006, seluruhnya berjumlahRp.3.235.711.158, (tiga milyar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sebelas ribuseratus lima puluh delapan rupiah), atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPjo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa Drs.

TIDAK TERBUKTIsecarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah menjadi dengan Undang Undang RI No. 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke1e Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana, dalam dakwaan PRIMAIR ;2. Membebaskan Terdakwa (1) BERNARD CHRISTIAN FAEBUDODO DAELI,ST.

Tio Achriyat Bin Zainoen Hasan dariDakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana tersebut di atas.. Menyatakan Terdakwa Drs.

Menyatakan terdakwa TOGU SIAGIAN, S.ip, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undangundang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TinHal.30 Put.

Faktafakta tersebut menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali perludipertimbangkan untuk menentukan apakah unsur Secara Melawan Hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dari Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dalam Dakwaan Kesatu dapatterpenuhi.Prof. Indriyanto Seno Adji SH. MH, didalam bukunya berjudul Korupsi KebijakanAparatur Negara & Hukum Pidana, penerbit CV. Diadit Media, Jakarta 2007, halaman166, mengutip pendapat Th. W.

penyalahgunaan dana SPP yaitu sebesar Rp.250.106.200, (dua ratuslima puluh juta seratus enam ribu dua ratus rupiah).Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara persidangan seluruhnya dianggap turut termuat danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan suratdakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :Primair :Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Subsider:Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor

MT(Alm) (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri yang disidangkan secara terpisah/displit) sebagaimana diatur dan diancampidana pasal pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP(dalam dakwaan pertama primair);2.

863204parlisttextpardplainf1fs22lang1033langfe1033langnp1033langfenp1033insrsid803947charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl 1.tabpardqj fi36011900ri0s1360slmultl1widctlpartlhyphtx4050tqr tx900tlhyphtx9720aspalphaaspnum faautols67adjustrightrino1in900itap0Opararsid4222030 f1fs22insrsid8 03947 charrsid8869464Menyatakanf1fs22lang1044 langfel1033langnp1044insrsid8 869464charrsid88 69464Terdakwa dr FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat(1) Ke 1KUHPidana. flfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464 tab1fs22insrsid88 69464 charrsid8 869464parlisttextpardplainf1fs22lang1044langfel1033langnp1044langfenp1033insrsid8869464charrsid8869464 hichafldbchaf0lochfl2.tab f1lfs22lang1044langfel1033langnp1044insrsid8869464charrsid8869464Menjatuhkan

S2762/PW.01/5/2008 tanggal 18 Juni 2008 adalah sebesarRp. 104.386.000, (seratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam riburupiah) atau setidaktidakn ya berkisar jumlah tersebut.Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (83) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 55 ayat (1) ke KUHP Jo.