.; Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan BandingNomor: 86/Pdt.G/2014/PN.Sgr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti padaPengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa permohonan bandingHalaman 3 dari 9 Putusan Nomor 73/Pdt/2015/PT.DPStersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/semula Tergugat , danTerbanding II/semula Tergugat Il serta Turut Terbanding/Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 19 Nopember 2014; 200252"Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semulaPara

masingmasing pada tanggal 29 JanuariDO renee ese caer FE TS RRRMembaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I/semulaTergugat tertanggal 12 Maret 2015 yang di terima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Singaraja pada tanggal 12 Maret 2015 dan salinan Kontra Memori Bandingtersebut telah diserahkan dengan sempurna kepada Para Pembanding/semulaPara Penggugat dan Terbanding Il/semula Tergugat Il serta TurutTerbanding/semula Turut Tergugat masingmasing pada tanggal 17 Maret 2015 ;Membaca Risalah

Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ; Menimbang, bahwa dari risalah pernyataan banding yang dibuat olehHj. ST. NORMAH, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Barru tertanggal 03 Jull 2013, bahwa MANSYUR, SH. Kuasa Hukum dari Penggugat / Pembanding telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 18 Junif 2013 No.01 / Pdt.G / 2013 / PN.Br, dan permohonan banding tersebut telahdiberitahukan kepada DANIAL, SH.

Kuasa Hukum dan Tergugat / Terbanding padatanggal 08 Juli 2013, sesuai risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh BAKRI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Barru ; ciesMenimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut,MANSYUR, SH.

atas nama Syamsuddin Pance dan sudah dibalik nama menjadinama Tergugat berdasarkan risalah lelang yang cacat hukum yangtidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat:Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Tergugat melalui Tergugat IV melakukan lelang tanpadasar hukum yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum;Menyatakan bahwa lelang atas objek jaminan kredit berupa sebidangtanah dan bangunan dalam agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01596,Luas: 205 m?

ratusdelapan puluh satu ribu rupiah);Bahwa kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan olehPengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 331/PDT/2018/PTMKS., tanggal 30 Oktober 2018:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Desember 2018 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017 diajukanpermohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana ternyatadari Risalah

Biaya perkara menurut hukum ;SUBSIDAIR :Mohon Keadilan ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakdatang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagaikuasanya, meskipun telah dipanggil melalui Risalah Panggilan tertanggal 10Desember 2012, 17 Desember 2012 dan 09 Januari 2013 yang telah dilaksanakansecara patut dan sah menurut tata cara panggilan, sedangkan tidak datangnya ituternyata

adalahsebagaimana terurai dalam surat gugatan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugatdatang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang untukmenghadap dipersidangan ataupun mengutus wakilnya yang sah walaupun telahdipanggil secara sah dan patut sesuai pasal 150 R.Bg (Rechtsreglement voor deBuitengewesten) jn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn cen nnn nnn nnn nnn ne nen nnneneMenimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil berdasarkan Risalah

tanggal 23 Januari 2001 yang dilakukan olehTergugat IV tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 145/2014 tanggal 22 Mei 2014 atasagunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 31/Pango Dayah atas nama M.Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 484 PK/Pdt/2018Ichsan seluas 979 m? tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;8. Menyatakan Tergugat VI adalah sebagai Pembeli yang tidak beriktikadbaik;9.

Ichsan (Tergugat VI)yang dilakukan oleh Tergugat IV tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Risalah Lelang Nomor 145/2014 tanggal 22 Mei 2014 atasagunan Sertifikat Hak Milik Nomor 31/Pango Deyah An. M. Ichsan tidaksah serta tidak berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat VI adalah sebagai pembeli yang tidak beriktikadbaik;Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan balik nama Sertifikat HakMilik Nomor 31/Pango Deyah atas nama M.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan bahwa pada tanggal25 Agustus 2016 Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 16 Agustus2016 Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Sgl untuk diperiksa dan diputus dalam peradilantingkat banding;Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat olehJuru Sita Pengganti pada

Terbanding VV/Penggugat VI, dan Terbanding Vil/Penggugat VII, serta padatanggal 30 September 2016 kepada Turut Terbanding VTurut Tergugat danTurut Terbanding Il/Turut Tergugat Il;Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLMembaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa ParaTerbanding/Para Penggugat tertanggal 06 Oktober 2016 dan surat KontraMemori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama padatanggal 12 Oktober 2016 kepada pihak Pembanding/Tergugat;Membaca Risalah

Tergugat II dan III pada tanggal 27 JuniMembaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Terbandingsemula Penggugat tertanggal 6 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Surakarta pada tanggal 6 Agustus 2012 dan salinan surat kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembandingsemula Tergugat I pada tanggal 13 September 2012 dan kepada Para Tururt Terbandingsemula Tergugat II dan III pada tanggal 13 Agustus 2012 ; Membaca risalah

Kdl. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kendaltertanggal 16 Juli 2012 kepada Terbanding semula Penggugat dan para Turut Terbandingsemula Tergugat II dan III telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkarabanding dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ; Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor :19/ Pdt.G /2011/ PN.

sebesar Rp 1.244.000, (Satu juta dua ratus empat puluh empatPURSILD LIS Eee Y) peers eee eee eetMembaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menyatakan bahwa padatanggal 14 Juli 2015, Penggugat Ill Konpensi/Tergugat Ill Rekonpensi telahmengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus olehPengadilan Negeri Sidrap tanggal 01 Juli 2015 Nomor : 28/Pdt.G/2014/PN.Sidrap diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;Membaca,risalah

semula Penggugat Ill Konpensi/Tergugat Ill Rekonpensi telahdisampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa hokumpara Turut Terbanding semula Penggugat IlIV, V Konpensi /Tergugat ,Il,IVdan V Rekonpensi dan pada tanggal 23 Juli 2015 permohonan banding tersebuttelah disampaikan /diberitahukan secara sah dan seksama kepadaTerbanding IlKonvensi/Penggugat Il Rekonpensi untuk diri sendiri dan selaku Kuasa hukumdari Terbanding I,dan Ill Konpensi/Penggugat , dan Ill Rekonpensi;Membaca,risalah

kepadapara Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 September 2001, kemudianterhadapnya oleh para Penggugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 September 2001 diajukanpermohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 September 2001sebagaimanaternyata dari akte permohonan kasasi Nomor35/Pdt.G/2000/PN.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ;Menimbang, bahwa namun demikian para Penggugat/Terbandingsebagai para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori/risalah

No.1164 K/PDT/2003Menimbang, bahwa alasanalasan permohonan kasasi (memori/risalahkasasi) dari para Tergugat/Pembanding sebagai para Pemohon Kasasi Ilditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong barulah pada tanggal 8Oktober 2001, sedang permohonan kasasi diterima pada tanggal 15 September2001, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampauitenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor

pokokperkara adalah tidak dapat dibenarkan, dan apabila Hakim / Pengadilan Negeritidak berwenang untuk mengadili perkara, maka seharusnya disebutkanpengadilan mana yang berwenang mengadili ternadap perkara aquo;Menimbang, bahwa yang mendasari pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama / Pengadilan Negeri yang menyatakan dirinya tidak berwenangadalah bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki daya paksa dalammelakukan perbuatan mengambil alih obyek lelang yang masih dikuasai olehpihak lain, ini berdasarkan Risalah

Lelang yang berirahirah Demi KeadilanBerdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka Grosse Risalah Lelangtersebut mempunyai titel eksekutorial;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ternyata pokok gugatanPenggugat terhadap Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, yaituPara Tergugat telah menempati 2 (dua) bidang tanah masingmasing SHM No.0287 (luas 183 m2) dan SHM No. 0288 (luas 184 m?)

untuk membayar biaya perkara dalamperkara ini yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.3.091.000,(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah);Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 6Juni 2018 Pengugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agarperkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 24 Mei2018 Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Bko untuk diperiksa dan diputus dalamperadilan tingkat banding;Membaca Risalah

Tergugat Ill /Terbanding Ill; Tergugat IV / Terbanding IV; dan Tergugat V/ Terbanding V;Membaca, surat memori banding yang diajukan olehPenggugat/Pembanding tertanggal Juni 2018, surat memori banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada masingmasing pihakTergugat /Terbanding , Tergugat Il / Terbanding Il; Tergugat Ill /Halaman 6 dari hal 10 Putus Perdata No. 61/PDT/2018/PT JMB.Terbanding Ill; = Tergugat IV / Terbanding IV; dan Tergugat V/ TerbandingV pada tanggal 7 Juni 2018;Membaca Risalah

ratusdua puluh satu ribu rupiah) ;Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat danditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yangmenyatakan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2013 pihak Para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yangdiputus oleh Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal .10 Oktober 2013,3Nomor: 20/Pdt.G/2012/PN.Tdn, untuk diperiksa dan diputus dalam PengadilanTingkat Banding ;Membaca risalah

banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/dahuluTergugat II tertanggal 28 Nopember 2014 dan surat memori banding tersebuttelah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding/dahuluPenggugat ;Membaca surat kontra memori banding yang diajukan olehTerbanding/dahulu Penggugat dan surat kontra memori banding tersebut telahpula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding /dahuluTergugat I, Terbanding II/dahulu Turut Tergugat dan kepada Turut Terbanding/dahulu Tergugat II ;Membaca risalah

Rp 4.974.000 ,(empat juta sembilan ratus tujuh puluh empatribu rupiah) kepada Tergugat Konvensi, Tergugat Il Konvensi,Tergugat Ill Konvensi /Penggugat Rekonvensi; Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao yang menyatakan bahwatanggal 18 Juni 2012, Tergugat I/Pembanding telah mengajukanpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh PengadilanNegeri Rote Ndao tanggal 15 Juni 2012 Nomor : 20/ Pdt.G/ 2011/PN.RND, untuk diperiksa dan diputus dalam

Pengadilan tingkato Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonanbanding kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 Juni2012ronan Membaca Memori Banding dari Tergugat I/Pembandingtertanggal 05 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Rote Ndao tanggal 05 Oktober 2012 dan memori bandingtersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 08 Oktober 2012 ; Membaca Kontra Memori Banding dari Para Penggugat /Terbanding tertanggal 03 Desember

Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yangditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menyatakan,bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 kepada Penuntut Umum dankepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberitahukan tentang adanyapermintaan banding tersebut;Halaman 6 Putusan NOMOR 628/PID.SUS/2020/PT SBY3.

Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang menyatakan bahwa padatanggal 26 Maret 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan PenuntutUmum diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor667/Pid.Sus/2019/PN Mlg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malangsebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Malang tersebutdijatuhkan pada tanggal 16 Maret 2020 dengan hadirnya Penuntut Umum,Terdakwa,

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial /Anjuran Tertulis Mediator, dan ternyata Para Penggugat telah merujuk berkas Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial darisidang Mediasi yang dilakukan oleh Mediator Hubungan IndustrialDinsosnakertrans Kabupaten Kotawaringin Timur yakni risalah sidangmediasi yang antara lain risalah sidang mediasi kedua pada tanggal 15April 2015 yang hanya diikuti oleh 5 (lima) orang Para Penggugat dan,seandainya dianggap telah dilakukan mediasi untuk perkara

Kepala Dinsosnakertrans Kabupaten Kotawaringin TimurPerihal Penjadwalan Ulang Mediasi, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P 23;24.Fotocopy dari fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Nama Perusahaan P.T Bumihutani Lestari dan P.T AdhyaksaDharmasatya, Nama Pekerja Sdr. Anto, Sdr. Syaiful. Sdri. Susana.

S, Sdr.Beni tanggal, perundingan 08 April 2015, untuk selanjutnya diberi tanda buktiP 24;25.Fotocopy dari fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Nama Perusahaan P.T Bumihutani Lestari dan P.T AdyaksaDharma Satya, Nama Pekerja Sdr. Anto, Sdr. Sarlan, Sdr. Mantir, Sdri. linHarsuni, Sdr. Bambang, Sdr. Slamet, Sdri.

ADS dengan beberapa karyawan/pekerja PTHalaman 120 dari 159 halaman Putusan Nomor 9/Pdt.SusPHI/2015/PN PikBHL dan karyawan/pekerja PT ADS tertanggal 8 April 2015, untukselanjutnya diberi tanda bukti T 3.a.15.Fotocopy dari fotocopy Risalah Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial yang bertempat di Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur antara PT BHL dan PT.Adhyaksa Dharmasatya/PT.

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial /Anjuran Tertulis Nomor: 560.567/511/HI.Kesja/IV/2015 tanggal 21 April2015, sebagaimana hal ini didalilkan oleh Para Penggugat pada butir 4 dan 6sampai dengan 13 Gugatannya, yang mana Risalah PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial / Anjuran Tertulis dimaksud diterbitkan olehDinsosnakertrans Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai kelanjutan dariforum mediasi yang membahas secara bersamaan mengenai perseroan Tergugat dan perseroan PT.

Bahwa di dalam Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 14 Januari 1999disebutkan pula bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (4) Anggaran DasarHal. 30 dari 50 hal. Put.

Multi NitrotamaKimia tersebut ;Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menilai danmempertimbangkan Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal 14 Januari 1999yang isinya membahas secara keseluruhan mengenai pelaksanaanmaupun keutusan RUPS Luar Biasa PT. Multi Nitrotama Kimia tanggal 14Januari 1999, karena pertimbangan judex facti tersebut hanyamenyatakan bahwa dari surat yang diberi tanda P.3 = PTK/PPR.8 yaituAkta Risalah RUPS Luar Biasa yang dibuat Notaris Ny.

Multi Nitrotama Kimia No. 78 Tahun 1988, dan telahdituangkan ke dalam Akta Risalah Rapat No. 24 Tahun 1999 tanggal 14Januari 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 28Januari 1999 oleh Notaris Lindasari Bachroem, SH. di Jakarta, makaKeputusan RUPS Luar Biasa tanggal 14 Januari 1999 sah dan mengikatterhadap para pihak maupun pihak ketiga ;VI. Judex facti telah salah menerapkan dan melanggar hukum khususnya dalammenilai ketentuan Pasal 91 ayat 1) dan (2) UU No.

Rapat No.24tanggal 14 Januari 1999 yang mana dalam risalah tersebut dijelaskanpula bahwa salah satu pemegang saham Perseroan yaitu PT.

Lainlain ;.Bahwa dengan disebutkannya dasar diselenggarakannya RUPS LuarBiasa tanggal 14 Januari 1999 yakni surat permintaan dari PemohonKasasi Il, yang tentunya alasan perubahan Direksi tersebut telahdiketahui pula oleh para Termohon Kasasi sebagaimana tersirat di dalamAkta Risalah Rapat No. 24 tanggal 14 Januari 1999, sehingga sangatlahtidak berdasar dan terlalu naif sekali bila pertimbangan judex facti dalampertimbangannya menyatakan bahwa Akta Risalah Rapat No. 24 tanggal14 Januari 1999 sama

Nomor 121 K/Pdt.SusPHI/2017Eksepsi Tergugat II:1.Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil Penggugat kecuali yangsecara tegas dan terang diakui tentang kebenarannya;Gugatan tidak memenuhi syarat/cacat;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perselisihan HubunganIndustrial (PHI) tidak melampirkan risalah penyelesaian melalui mediasiatau konsiliasi, yang mengakibatkan gugatan perkara a quo tidakmemenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan PHI sebagaimanaUndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang

Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (UUPPHI) Pasal 83 ayat (1) menyatakan: "PengajuanGugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi ataukonsiliasi maka Hakim Pengadilan wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat";Oleh karena dalildalil tersebut maka sepatutnya gugatan perkara a quodinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);Kedudukan hukum Penggugat tidak mempunyai kualifikasi (/skualifikasi inperson) dan gugatan yang diajukan salah pihak (error in

melanjutkanpenyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa ketentuan mediasi yang tidak terdapatpenyelesaian oleh para pihak dan masih terjadi perbedaanpendapat telah diatur dalam UndangUndang 2/2004 tentangPHI Pasal 13 ayat (2) dalam hal tidak dicapai kesepakatanpenyelesaian perselisinan melalui mediasi maka... dst;Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan UndangUndang2/2004 tentang PPHI Pasal 83 ayat (1) bahwa pengajuan gugatanyang tidak dilampiri risalah

Nomor 121 K/Pdt.SusPHI/2017oleh risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasisebagaimana maksud UndangUndang 2/2004 tentang PPHIPasal 83 ayat (1) dan oleh karena Tergugat tidak tersebutsebagai Pihak dalam risalah penyelesaian melalui mediasi dalamperkara ini maka sudah sepatutnya gugatan kepada Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) dengan demikian selanjutnya Majelis Hakim tidak perlulagi mempertimbangkan dalam pokok perkara;Bahwa Pemohon Kasasi semula

atas;Bahwa bukti (vide bukti TIl7) Pemohon Kasasi semulaTergugat bukanlah sebagai pihak atau tidak mempunyaihubungan kerja dengan Termohon Kasasi semulaPenggugat;Bahwa dialildalil tersebut di atas dikuatkan denganpertimbangan Hakim Anggota II Abdi Munawar DaengManganggang, S.Sos., yang mempunyai pendapat lain ataudissenting opinion sebagaimana dimaksud dalam halaman53 sampai dengan halaman 54 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa:Menimbang, bahwa atas tidak tercantumnya Tergugat dalam anjuran dan risalah

KerthaDana, berkedudukan di Bandung, menggantikan kedudukan almarhum SjamSjahma Roswana berdasarkan Risalah Rapat Luar Biasa dari para pemiliksaham PT. tersebut, yang risalah rapatnya dibuat oleh dan dihadapan NotarisKoswara di Bandung tanggal 17 September 1969 No.51 ;3.

Kertha Dana, berkedudukan diBandung, Jalan Jawa No.1, menggantikan kedudukan almarhum SjamSjahma Roswana berdasarkan Risalah Rapat Luar Biasa dari para pemiliksaham PT. tersebut, yang risalah rapatnya dibuat oleh dan dihadapanNotaris Koswara di Bandung tanggal 17 September 1969 No.51 ;Bahwa, saat itu Penggugat II disamping bertindak untuk dan atas namadirinya sendiri selaku kakak kandung almarhum Sjam Sjahma Roswana,juga bertindak untuk dan atas nama Penggugat I (Ny.

Kertha Dana, berkedudukan diBandung, Jalan Jawa No.1, menggantikan kedudukan almarhum SjamSjahma Roswana berdasarkan Risalah Rapat Luar Biasa dari para pemiliksaham PT. tersebut di atas, yang risalah rapatnya dibuat oleh dandihadapan Notaris Koswara di Bandung tanggal 17 September 1969No.51;2425Bahwa, saat itu Penggugat II disamping bertindak untuk dan atas namadirinya sendiri selaku kakak kandung almarhum Sjam Sjahma Roswana,juga bertindak untuk dan atas nama Penggugat I (Ny.

yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusangugatan Penggugat tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaara);Hal. 9 dari 31 hal.Put.Nomor 60 K/Pat.SusPHI/2017Eksepsi Tergugat II:1.Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalildalil Penggugat kecuali yangsecara tegas dan terang diakui tentang kebenarannya;Gugatan tidak memenuhi syarat/cacat;Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan Perselisihan HubunganIndustrial (PHI) tidak melampirkan risalah

penyelesaian melalui mediasiatau konsiliasi, yang mengakibatkan gugatan perkara a quo tidakmemenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan PHI sebagaimanaUndang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisinanHubungan Industrial (UUPPHI) Pasal 83 ayat (1) menyatakan: "Pengajuangugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi ataukonsiliasi maka hakim pengadilan wajib mengembalikan gugatan kepadaPenggugat";Oleh karena dalildalil tersebut maka sepatutnya gugatan perkara

;Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial (PPHI) Pasal 83 ayat (1) bahwa pengajuan gugatan yangtidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasimaka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikangugatan kepada Penggugat dan risalah penyelesaian melaluimediasi tertanggal 7 Maret 2016 dalam berkas perkara tidakmenyebut Tergugat sebagai pihak dalam mediasi sehinggadengan pertimbanganpertimbangan

Anggota Il berpendapat bahwa PengadilanHubungan Industrial tidak berwenang untuk memeriksa, menelitidan memutuskan apakah proses mediasi yang sudah dilakukantelah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, tetapiterbatas memeriksa pengajuan gugatan apakah telah dilampiri olehrisalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi sebagaimanamaksud UU 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial (PPHI) Pasal 83 ayat (1) dan oleh karenaTergugat tidak tersebut sebagai pihak dalam risalah

Kasasi semulaTergugat bukanlah sebagai pihak atau tidak mempunyaihubungan kerja dengan Termohon Kasasi semula Penggugat.Bahwa dalildalil tersebut di atas dikuatkan denganpertimbangan Hakim Anggota Il Abdi Munawar DaengManganggang, S.Sos. yang mempunyai pendapat lain ataudissenting opinion sebagaimana dimaksud dalam halaman 53sampai dengan halaman 54 yang pada pokoknya menyatakanbahwa:Hal. 20 dari 31 hal.Put.Nomor 60 K/Pat.SusPHI/2017Menimbang, bahwa atas tidak tercantumnya Tergugat dalamanjuran dan risalah

Kota Administrasi JakartaUtara dalam tahap penyelesaian perselisihan industrial secara Tripatitsebagaimana diamanatkan UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.Ss Selain itu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah cacat formil,karena Anjuran No. 28/ANJ/D/IX/2018, tanggal 25 September 2018sebagai syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan sesuai ketentuanPasal 83 UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, merupakan risalah

mediasi yangAs e> 2 TIDAK SAH, karena risalah mediasi yang dilakukan oleh Mediator padaKantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, yang seharusnya menjadi wewenangMediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KotaAdministrasi Jakarta Utara, karena lokasi terakhir Penggugat bekerja diProyek Tergugat adalah di Proyek Rusun Nagrak Marunda yangberalamat di jalan Sarang Bango No. 18 Rt. 06/Rw. 05 Marunda,Cilincing, Kota Jakarta Utara, yang

berada pada wilayah Suku DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara sesuaidengan ketentuan Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2004 yang menyatakan "Penyelesaian Perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh mediator yangberada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidangketenagakerjaan kabupaten/kota".3, Dengan demikian, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat belummelampirkan Risalah Mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 1 (3)Kepmenakertrans No.

Kep92/Men/V1/2004, karena yang waiibdilampirkan dalam Gugatanseharusnya adalah Risalah/Anjuran dariMediator yang berada pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKota Administrasi Jakarta Utara, namun oleh karena yang dilampirkanHalaman 8 dari 28 hal. 314/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTadalah risalah/anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,sehingga bertentangan dengan Pasal II (3) Kep Menakertrans No.

mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakimterlebih dahulu akan mempertimbangkan bagian eksepsi;Gugatan Penggugat PrematurMenimbang, bahwa Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat prematurkarena belum melalui mekanisme mediasi pada kantor Suku Dinas TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Kota Jakarta Utara sebagaimanadiamanatkan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, selain itu menurut Tergugat, gugatanPenggugat cacat formil karena anjuran atau risalah