Multi Guna Coal tidak menyampaikanbukti setor, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturanpertambangan yang merupakan kewajiban pemegang lain;Bahwajika dilihat dari urutan tanggaltanggal peringatan dimaksud,ternyata, Pengugat selalu datang dan berkomunikasi ke instansi dinastekhnis dan Tergugat, karena pada tanggal 19 Februari 2008 Penggugatmenyampaikan Rencana Kerja kepada dinas tekhnis, kemudian dinastekhnis mengeluarkan surat dukungannya tanggal 25 Februari 2008 No.209/TAMPERINDAG/B, oleh karena

Rizki Tambang Semesta ;Karena : judex factie telah salah menerapkan hukum, karena Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semulaPenggugat dahulu Pembanding menyampaikan SuratRencana Kerja kepada dinas tekhnis, Dinas PertambanganPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas tekhnis, menjawabsurat Pemohon Kasasi semula Penggugat dahuluPembanding tanggal 19 Februari 2008, denganmengeluarkan surat Dinas Pertambangan PerindusitrianHal. 77 dari 129 hal

Multi Guna Coal ; Pada tanggal 19 April 2008 masih berkomunikasi denganDinas Tekhnis yaitu Dinas Pertambangan, Perindustriandan Perdagangan, Kabupaten Barito Utara yangdibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P 24) atasditerimanya surat dari PT.

MULTI GUNA COAL ; sebagaiberikut : Pada tanggal 19 April 2008, Pemohon Kasasi semula Penggugatdahulu Pembanding membuat Laporan kepada Dinas Tekhnis yaituDinas Pertambangan, Perindustrian dan Perdagangan, KabupatenBarito Utara yang dibuktikan dari Tanda Terimanya (Bukti P 24)atas diterimanya surat dari PT.

Rizki TambangSemesta;Karena : Pada tanggal 19 Februari 2008 Pemohon Kasasi semulaPenggugat dahulu Pembanding menyampaikan Surat RencanaKerja kepada dinas tekhnis, Dinas PertambanganPerindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barito Utara ; Pada tanggal 25 Februari 2008, dinas tekhnis, menjawab suratPemohon Kasasi semula Penggugat dahulu Pembandingtanggal 19 Februari 2008, dengan mengeluarkan surat DinasPertambangan Perindustrian dan Perdagangan KabupatenBarito Utara, No. 209/TAMPERINDAG/&8, perihal :

perhitungan lapangan PekerjaanPembangunan Jembatan Jalan Merdeka Kabupaten Boalemo Tahun 2011yang dilakukan oleh ahli Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Gorontalo, yangkemudian dikuatkan dengan hasil perhitungan kerugian keuangan negarayang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Gorontalo dengan rincian sebagaiberikut: 1) Jumlah seluruh pembayaran dari kas daerahsesuai SP2D kepada PT.Buana Cipta (setelahdipotong Pajak (PPN/PPH)Rp.441.354.408,00 2) Nilai pekerjaan yang dilaksanakan PT.BuanaCipta sesuai spesifikasi Tekhnis

MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan;3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp.479.250.000, ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengandiketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan;1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:.

MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan KotaBekasi);. Copy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012, sebesar Rp.482.280.000, ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwar dengandiketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (ada Cap Dinas Pendidikan KotaBekasi);.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;6.Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012 tanggal 24 April 2012 , sebesarRp. 479.250.000, ditanda tangani oleh Sdr. Rosihan Anwardengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;1.

MMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp. 479.250.000, ditanda tangani oleh Sadr.Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:a.

MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;f. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp. 479.250.000, ditanda tangani oleh Sar.Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd. MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;1 (satu) bundel dokumen pencairan, terdiri dari:a.

Manager Tekhnis Balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Pontianak. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris yang dilakukan BNNDi jalan MT.

(Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangmenunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Hal. 9 dari18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015Bertitik tolak dari surat bukti hasil pemeriksaan Laboratorium KesehatanDaerah Propinsi DKI Jakarta, Laboratorium Kesehatan Doping dan KesehatanMasyarakat tanggal 29 Maret 2011, karena

(Manajer Tekhnis Sie Laboratorium Kimia dan Pemeriksaan Doping)atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan hasil pemeriksaan Negatifmengandung Amphetamine () telah dijadikan sebagai alat bukti yangHal. 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 21 PK/MIL/2015menunjukkan adanya tindak pidana dilakukan oleh Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa suatu bukti lagi telah terjadi pula kekeliruan Judex Facti yangmenyatakan bahwa hasil pemeriksaan golongan Amphetamine () berpendapatbahwa justru semakin memperkuat keyakinan

a);PARA PIHAK sepakat Akta Jual Beli (AJB) yang ditandatangani sebagaimanadimaksud pada ayat (3) di atas dapat berlaku dan menjadi sah serta memilikikekuatan hukum sebagai bukti peralihan hak atas tanah dari PIHAK PERTAMAkepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK PERTAMA melaksanakan seluruh isiKesepakatan Perdamaian ini dan selesainya seluruh proses AJB dan pengakuanutang dimaksud oleh Notaris atau PPAT tersebut.PARA PIHAK sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris/PPAT danmematuhi terkait syarat dan tekhnis

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimanatelah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang perubahanKedua atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005tentang Petunjuk Tekhnis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan UmumKepala Daerah (PILKADA) ;Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986, menegaskan :Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negaramenurut undangundang ini adalah keputusan Komisi

Dengan tetap berpedoman kepada ketentuan Pasal 2 huruf g UU No. 5Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara, juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RINo. 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Tekhnis Tentang SengketaMengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), Pengadilan TataUsaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadiligugatan Penggugat.

No. 104 PK/Pid.Sus/2016Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T. bin (Alm) Saroni Kaum selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Pasca Bencana AlamTahun Anggaran 2009, dan saksi Mika Heri Laksana alias Heri bin Adi Gunawanselaku Direktur Utama PT.

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga pulun sembilan ribu rupiah);Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksildfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu tertentu dalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor DinasPekerjaan Umum Kota Bengkulu Jalan Semarak Ill, Kelurahan Bentiring,Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu dengan saksi Idfil, S.T.bin (Alm) Saroni Kaum selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp1.501.339.000,00 (satumiliar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa Terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIdfil, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;14f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.

Tapak pondasi arah Desa Pematang Pauh kelihatan tergantung, menganga dan sangatmembahayakan ini akibat galian pondasi yang dangkal dan sumuran yang terlampaupendek tidak mengikuti instruksi tekhnis yang telah berulangulang diberikan;f. Kedua kepala jembatan (abutment jembatan) telah selesai dicor dengan mutu betonrendah, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tekhnis;g. Perlu rapat pemecahan masalah tentang kelangsungan proyek ini agar tidak menjadikasus;h.

Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPP-LS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;

DAU) tahun 2011;

Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLSBJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untukkeperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan JasaPemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012 olehBendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yangdiminta senilai Rp. 127.050.000, (Seratus dua puluh tujuh juta lima puluhribu rupiah);20) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang dan Jasanomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

PembayaranLangsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimodengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei2012;17) 1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa PemerintahKabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012tanggal 24 Mei 2012;18) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) KabupatenYalimo dengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan100% kegiatan lanjutan pengawasan tekhnis

pengadaanPLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;19) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30April 2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado denganjumlah pembayaran yang diminta senilai Rp. 127.050.000,(seratus dua puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah);3520) 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barangdan Jasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatanpengawasn tekhnis

Menyusun petunjuk tekhnis bidang pemerintahan desa pengelolaankeuangan desa;c. Menyusun pedoman tekhnis pengeloaan DD dan ADD;d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyelenggaraanpemerintahan desa;e.

yaitu WAHYUALI DAMA sehingga dapat dilakukan pencairan Dana Alokasi DanaHal. 14 dari 50 No. 60/Pid.SusTPK/2018/PN.MksDesa (ADD) tahap II.Bahwa kwitansi penyerahan uang dari bendahara lama yaitu ANWARkepada kepala desa lama yaitu WAHYU ALI DAMA, uang tersebutsaksi tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh kepala desa lama yaituWAHYU ALI DAMABahwa Kepala Desa paling bertanggung jawab atas pengelolaankeuangan desa (DD / ADD), meskipun yang berhak dalam mengelolakeuangan desa yaitu TPTPKD (Tim Pelaksana Tekhnis

di Dinas Sosial Pangkep Tahun 19911993Kepala Sub Kesejahteraan sosial di Dinas Sosial PangkepTahun 19931995Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial di Dinas sosial PangkepTahun 19952000Kepala Sub Bidang Bencana Alam Di Dinas Sosial PangkepTahun 20002006Kepala Bidang Pengkajian dan Penelitian di BAPPEDAPangkep Tahun 20062007Staf pada Inspektorat Pemerintahan Daerah Pangkep Tahun20072009Auditor Madya pada Inspektorat Pemerintahan DaerahPangkep Tahun 2009sekarang Bahwa tugas saksi yaitu sebagai pengendali tekhnis

Tim yang memeriksa terdiri dari 3(tiga) orang, saksi selaku pengendali tekhnis, pak AFWAN ketuaTim, dan Pak MOH.

FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Propinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah

,M.SYAMSUL HIDAYAT, dan USWANTO selaku panitia pemeriksabarang.Bahwa benih ikan tersebut diantarkan terdakwa langsung ke kelompokpenerima karena terdakwa mengetahui kolam penampungan milikCV.HITAM PUTIH tidak layak untuk menampung benih ikan, seharusnyaberdasarkan spesifikasi tekhnis pengadaan benih ikan yang ditetapkanoleh Ir.

FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembatu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah

FATMAWATI Binti MUSTAFA KAMALsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautandan Perikanan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananProvinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD2015 tanggal 15 Januari 2015tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danBendahara Pengeluaran Pembantu APBD Tahun Anggaran 2015 bersamasama dengan NIKO MARDIANTO Bin SYAMSURIZAL (didakwa dalamberkas perkara terpisah

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Propinsi Bengkulu Nomor : 050/SK/109/APBD/2015 tanggal 15Januari 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Anggaran Pendapatan danHalaman 34 dari 122 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bg.Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 maka terdakwa telahditunjuk menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pekerjaanpengadaan benih ikan TA. 2015.Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat

Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunan BalaiBenih Ikan di Kecamatan talamau diperoleh beberapa fakta pekerjaanyang tidak sesuai dengan kontrak serta berdasarkan hasil kajian danevaluasi Tekhnis Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK)Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 April 2014 sebagai berikut := Pekerjaan Kolam : masih banyak tumpukan batu yang belumdibersihkan, radius 1 meter persegi dari as bangunan.

Nellyarwisma menunjuk Mirza Fadli, S.Pi (terdakwa Il)sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dinas Kelautan danPerikanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/08/SKDINKP/2012 tanggal 07Maret 2012 menggantikan pejabat sebelumnya yaitu LUTHFY,S.Pi.,M.Si.

Bahwa terhadap hasil pelaksanaan pekerjaan pembangunanBalai Benih Ikan di Kecamatan talamau diperoleh beberapa faktapekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak serta berdasarkan hasilkajian dan evaluasi Tekhnis Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi(LPJK) Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 April 2014 sebagai berikut : Pekerjaan Kolam : masih banyak tumpukan batu yang belumdibersihkan, radius 1 meter persegi dari as bangunan.

Muldecon Graha Adhyaksa yang diajukan olehEffendi Sefrial, ST berdasarkan Surat Penunjukan PenyediaBarang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Maret 2012 yang ditandatangani olehPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Luthfi, S.Pi.,M.Si. Bahwa kemudian, terdakwa drh.

Nellyarwisma menunjuk MirzaFadli, S.Pi (terdakwa Il) sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis KegiatanDinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautandan Perikanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/08/SKDINKP/2012 tanggal O7 Maret 2012 menggantikan pejabatsebelumnya yaitu Luthfy, S.Pi.

M.Si;Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.620.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh BupatiGarut Agus Supriadi ;Surat Surat Pernyataan tentang sifat Pekerjaan dari kepala Dinas PUBina Marga Kabupaten Garut tertanggal 16 Desember 2004, yangditandatangani oleh Ir. Denny Suherlan. M.Si, Drs.

M.Si;Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati AgusSupriadi ;r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep385DPU, tanggal 17 Desember2004.

M.Si;p Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;q Persetujuan Penunjukan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati AgusSupriadi ;r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep385DPU, tanggal 17 Desember2004.

M.Si ;p Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;q Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati AgusSupriadi ;r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep385DPU, tanggal 17 Desember2004.

M.Si;p Saran tekhnis dari Asisten Sekda II Kabupaten Garut tanggal 17Desember 2004 ditandatangani oleh Drs. H. Maman Sutasman ;q Persetujuan Penunjukkan Langsung dari Bupati Garut No.602.21/2581/DBM tanggal 17 Desember 2004 yang ditandatangani oleh Bupati AgusSupriadi ;r Keputusan Bupati Garut No.620/Kep385DPU, tanggal 17 Desember2004.

Yudiono datang ke saya dan bilang mau mengurus limbah ;Bahwa ketika Yudiono datang, Terdakwa kebetulan datang dan kata Terdakwangomong masalah limbah, lalu kenalkan dan saksi bilang bukan perintah untukdilaksanakan sesuai prosedur ;Bahwa ketika ketemu Yudiono bilang banyak bantu RSUD untuk mengolahBahwa awalnya saksi tekankan harus sesuai prosedur kemudian berikutnyaTerdakwa dengan Yudiono koordinasi sendiri ;Bahwa kemudian ada nota dibuat dari Terdakwa yang isinya memenuhi syarat ;Bahwa secara tekhnis

langsung ke Direktur ;e Bahwa pengambil keputusan kemana dibuangnya sampah adalah Terdakwa ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ada yang tidak benar karenaTerdakwa diperintah saksi untuk dibuang ke Yudiono dan Terdakwa bukan pengambilkeputusan ; 222 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn10 Saksi NOER ROCHMAWATI, M.SI., AK dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan saudara denganterdakwa ;e Bahwa secara tekhnis

dan tidak bisadilimpahkan ;e Bahwa saksi tahu informasi tentang penumpukan sampah ;e Bahwa saksi tidak tahu apakah RSUD sudah punya ijin pengelolaan limbah ;e Bahwa setahu saksi tidak ada surat peringatan dari BLH ;e Bahwa Terdakwa pernah menghadapkan YUDIONO ke kantor saksi dandisodorkan ke saksi bahwa ijinnya lengkap ;e Bahwa saksi lupa apakah terdakwa pernah menyodorkan tes PT KAM; e Bahwa saksi tidak tahu jenis sampah dibawa kemana ;e Bahwa penunjukan pengelola sampah limbah RSUD itu secara tekhnis

B60/E/E/JP/01/2002 perihal pedoman tekhnis yangdidalamnya mengatur penegakan hukum Lingkungan Hidup dimulai jika telahdilakukan aparat berwenang memberikan sanksi atau antara pelanggar danmasyarakat jadi korban telah diupayakan tapi tidak bisa dan dalam kategoripelanggaran berat ;Bahwa yang bertanggung jawab jika ada kesalahan pengelolaan limbah adalahpenanggung jawab usaha atau kegiatan yaitu direktur atau direktur utama ;Bahwa dalam peraturan pelaksanaan mengatur hukum administrasi, karena seluruhindustri

dapat dijatuhkanpenetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,maka ditunjuklan halhal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkarainiPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuklingau telahmengumumkan permohonan Pemohon dan Pemohon II tanggal 17 November2017 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanpedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku II edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor: 319/Pdt.P/2017/PA.LLGMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama

administrasi dan tekhnis peradilan agama buku Il edisi revisi2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas permohonanitsbat nikah Pemohon dan Pemohon II, maka pemeriksaan perkara tersebutdapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mengajukanpermohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Lubuklinggau, sesuai denganketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006

Msc dan diketahui oleh Manajer tekhnis PengujianProduk terapetik Narkotik Obat Traditional, kosmetik dan ProdukKompliment Dra.

Nomor 477 K/Sip/1976 tertanggal 13 Oktober 1976 yang menyebutkanbahwa hak perwalian akan berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah18 tahun, maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45 angka 11huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidaklahbertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, makasegala biaya yang timbul dalam

M.Si) No::8.14/19.93/Dikprov tanggal 28 Pebruari 2013;Bahwa saksi memiliki sertifikat terkait pembangunan gedung Negara, dan selakuKetua Tim bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung Negara,sedangkan tugas saksi untuk membantu lembaga dalam pembangunan bangunangedung Negara baik secara administrasi maupun tekhnis;Bahwa kontraktor yang melaksanakan kegiatan pembangunan USB SMK I AirNapaladalah CV.

Tata Pola yaitu saksi Ahmadi Tono dan ada Tim PHO yangmelakukan pemeriksaan atas kegiatan tersebut; Bahwa saksi ada 4 (empat) kali berada di lokasi, dan yang berada di lokasi kegiatanselaku pelaksana adalah terdakwa II Ulil Herwan; Bahwa terhadap kegiatan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan (PHO) dan jugapenyerahan (FHO), namun saksi merasa tertipu oleh laporan konsultan pengawas dankonsultan tekhnis yang ternyata tidak sesuai dengan perkembangan sebenarnya; Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh

Tim PHO, secara visual saksi melihatkondisi bangunan bagus namun secara detail tekhnis saksi tidak mengetahui pastikarena saksi tidak memiliki keahlian untuk itu; Bahwa atas kegiatan tersebut sudah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali; Bahwa hingga sekarang bangunan masih bisa digunakan; Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli :.

Gubernur Bengkulu, dan berkaitan dengan hal tersebut, PA telahmenunjuk saksi Lukman Haryanto sebagai PPTK, saksi Raesita, S.Kom Buti A.Rasyid HT sebagai Bendahara Kegiatan, saksi Ahmadi Tono, ST sebagai KetuaPengelola Tekhnis dan Tim PHO dengan sekretarisnya saksi Tusman Haidi;3.

,pengelola tekhnis, CV.

suatu Bank, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut :Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda Kabupaten Pati sedangkan tekhnis

Nomor 941 K/PID.SUS/2014perbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda Kabupaten Pati sedangkan tekhnis dalam menjalankanperbankan diawasi oleh Bank Indonesia selaku Bank Central ;Bahwa berawal dari pemeriksaan Bank Indonesia Semarang terhadap BPRBKK Cluwak Pati dalam bulan Juni, November tahun 2005 dan bulan Juli2006 yang kemudian ditemukan pencatatanpencatatan dalam pembukuanyang mencurigakan dan diduga pencatatan tersebut tidak yang sebenarnyaterjadi yang mana perbuatan

tersebut yang dilakukan dengan cara antaralain sebagai berikut : Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda Kabupaten Pati sedangkan tekhnis

upah untuk itu yang dilakukandengan caracara sebagai berikut : Bahwa dalam tahun 1994 Terdakwa diangkat menjadi Pimpinan pada BPRBKK Cluwak Pati yang bergerak dalam bidang Jasa Perbankan dan untukmenjalankan jasa perbankan tersebut Terdakwa dibantu oleh 10 (sepuluh)orang staf yang diantaranya adalah orang yang bernama SOLEKAN (DPO)selaku Kasir BPR BKK Cluwak Pati dan dalam menjalankan kegiatanperbankan tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada pemilik sahamyaitu Pemda Kabupaten Pati sedangkan tekhnis