Ditemukan 1529 data
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
244 — 153
TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 7 dari halaman 892.
Berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) PERMA No. 6 Tahun 2018tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahansetelah menempuh upaya administrasi tengang waktupengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 ( sembilang puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima olehWarga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atauPejabat Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian upaya administratif;7.
CV REZEKI PUTIH dalam hal ini diwakili oleh E HILMAN
Tergugat:
POKJA ULP PENGADAAN BAHAN MAKANAN TAHANAN NARAPIDANA RUTAN KLAS II B PEKANBARU
109 — 91
Perubahan atas Undangundang RINomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara joUndangundang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukanhanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejaksaat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata UsahaNegara . dikaitkan dengan ketentuan tersebut maka objeksengketa bukan ditujukan kepada Penggugat, dan bukan juga diumumkan, maka tengang
216 — 99
Secara kontrarioditafsirkan bahwa penyidik boleh menjadi saksi sepanjangmenerangkan fakta tentang apa yang dia lihat, dengaratau) alami sendiri selain itu dalam system hukumIndonesia ada kewajiban bagi setiap orang yangmengetahui adanya pelanggaran hukum pidana / tindakpidana untuk menjadi saksi tengang terjadinyapelanggaran hukum pidana tersebut. Tentang permasalahanobyektifitas keterangan yang diterangkannya menurutPutusan No. 7/Pid.Sus/2011/Pn.
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Haryanto B Als Anton Als Rico Bin Baalufu
33 — 17
Mei 2017, masih dalam tengang waktu yang disyaratkan oleh Undangundang, olehnya itu Terdakwa Haryanto alias Antonalias Rico Bin Baalufu, menolak Putusan Pengadilan Parepare dengan dasardan alasanalasan sebagai berikut :.DALAM EKSEPSIBahwa setelan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Terdakwa,kemudian kami Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Keberatan/Eksepsiatas Dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Selaatas perkara ini tertanggal 04 Januari 2017, yang amar putusannya sebagaiD
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor129/Pdt.G/2013/PN Sby pada tanggal 24 Juli 2013 telah mempunyaikekuatan hukum yang tetap/inchract, karena Penggugat pada saat PutusanPengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak mengajukan upaya hukumdalam tengang wakiu sebagaimana ditentukan sesuai dengan ketentuanundang undang;.
172 — 98
Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada butir 1;3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap!
Terbanding/Terdakwa : SUMIATI Als YATI Binti TALIM
64 — 23
., tanggal 5 Desember 2016, maka permintaanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telahdiajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang,Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Pidana No. 5/Pid.Sus/2017/PT.BDG.dan karenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP,Putusan pemidanaan memuat :a.
161 — 104
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 32 ayat ( 2 ) menyatakan Dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikatnya atas nama orang atau badan hukum perdatayang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
ROBERT IWAN KANDUN,SE., SH
Terdakwa:
USRIYADI ALIAS US Bin SABRAN Alm
183 — 58
pendidikanterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan tinggi;Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN SagMenimbang, bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur danberjenjang;Menimbang, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang nomor 12 Tahun2012 tengang
59 — 11
telah berusia lebih dari 5 (lima) tahundan untuk itu tidak dapat lagi diajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalambunyi pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 lengkapnya dikutip sebagai berikut:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
141 — 90
Tengang waktu pengajuan gugatan :Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui bermula dengan dipasangnyapapan nama bertuliskan IMB No. 69411 / 3382 KP3 M / IMB / 2016 tanggal 08 Maret2016 diatas tanah yang akan dibangun MENARA TOWER TELEKOMUNIKASpada tanggal 10 April 2016. Dengan demikian tentang waktu diajukan gugatan initelah memenuhi ketentuan yang ditetapbkan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Halaman 4 dari 54hal. Put.
190 — 94
semulasebagai Turut Tergugat 1 demikian juga kepada Turut Terbanding 2 semula TurutTergugat 2 masingmasing pada tanggal 8 Juni 2018 untuk mempelajari berkas parkarabanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikiringadilan TinggiKupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2018Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, Pembanding semula Penggugat mengajukan bandingpada tanggal 7 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telahdiajukan dalam tengang
1.JIATI
2.KARTINI. S
3.WIDYASTUTI
4.INDRO SUSANTO
5.WAHYU GUNTORO
6.HERY SUKOCO
7.RETNO AYU WULANDARI
8.SANTOSO B PRASTOWO
9.DEWI PRASETYO WATI
10.RATIH KUSUMA NINGSIH
11.NOVITA BUNGA PRATIWI
12.MELIA YULIS SETIOWATI
13.SUPRAYITNO
14.SUGIATI
15.SUGIATINAH
16.WALUYO
17.BUDI HARTONO
18.SRI RAHAYU
19.INDAH KARIANI
20.SETIOWATI
Tergugat:
SUPARYONO. A
Turut Tergugat:
1.SUGIARTO.
2.SUYONO PRISWANTO
3.SURATMAN Keluarga SUYATI Alm
4.MULYONO
5.ISWAYUDI
6.WISNU DEDI RAHARJO
7.Kantor Wilayah ATR. BPN Provinsi Lampung
8.Kantor ATR. BPN Kabupaten Lampung Selatan
59 — 17
Eksepsi Tentang Tengang Waktu (eksepsi peremtoir);Bahwa yang menjadi objek perkara dalam gugatan perbuatanmelawan hukum Para Penggugat tentang diterbitkanya Sertipikat HakMilik Nomor M. 2229 tanggal 6 Agustus 1982 dengan Surat Ukur Nomor145/1982 tanggal 12 Januari 1982 dengan luas 87.400 m?
melawan hukum yang di ajukan oleh Para Penggugatmerupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa berdasarkan uraian yang kami sampaikan di atasgugatan yang di ajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan NegeriKelas Il Kalianda haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk diadili,diperiksa dan diputus di Pengadilan Negeri Kelas II Kalianda olehkarena bertentangan dengan Kewenangan Absolut, selaras denganyurisprudensi Putusan MA No. 216 K/Sip/1974 dan Putusan MA 565K/Sip/1973;Eksepsi Tentang Tengang
2.FAISAL, SH
3.RISKA TIKARANI, SH.Spd
Tergugat:
BUPATI MESUJI
226 — 123
Tentang Tenggang Waktu.a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dalam perkara A quo, Objek Sengketa terbittanggal 14 Desember 2020.
274 — 241
Surat Tagihan/ wesel Bank BumiputeraRef.09103/INV tertanggal 24 Maret 2009, Nomor : 09102/INV tanggal 11 Maret2009, 08124/INV tanggal 18 Februari 2009, 08122/INV tanggal 13 Januari 2009,08123/INV tanggal 28 Januari 2009, 08121 tanggal 15 Desember 2008 , 08120/Hal 23 dari 49 Hal Putusan No.219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.1213141516171819INV tanggal 18 Nopember 2008, dan No.08119 tanggal 17 Oktober 2008( Bukti PXI) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bank Of The West tertanggal 15September 2009, tengang
MARDI , S.Pd.
Tergugat:
BUPATI KAUR
69 — 22
perihalJawaban Keberatan Administratif tanggal 22 Februari 2019 (vide bukti P05)dan juga telah melakukan keberatan administrative tahap II kepada GubernurBengkulu yang telah mendapat jawaban melalui Surat Nomor180/196/B.2/2019 hal : Jawaban Keberatan Administratif Tahap II tanggal 19Maret 2019 (vide bukti P6) serta Gugatan didaftarkan di kepaniteraanHalaman 30 dari 49 halaman Putusan Perkara Nomor :70/G/2019/PTUNBKLPengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tanggal 04 April 2019 sehingga masihmemenuhi tengang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : APDIANSYAH TOPANI, S.H.,M.H.
60 — 23
dari 37 Halaman Putusan Nomor 261/PID/2021/PT PLGPengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 17 Nopember 2021 danmemori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2021;Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan MempelajariBerkas Nomor 176/Pid.Sus/2021/PN Pkb, tanggal 28 Oktober 2021 dan tanggal2 Nopember 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukantentang kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tengang
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK NEGARA INDONESIA PERSERO, TBK PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANGSIDIMPUAN
Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PADANGSIDIMPUAN
78 — 39
legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.Halaman 36 dari 43 halaman Putusan Nomor 518/Pdt/2020/PT MDNBahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan oleh Terbanding Il yang merupakan Badan atau PejabatTata Usaha Negara.3) Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB.Bahwa Risalah Lelang Nomor 30/07/2020 tanggal 6 Maret 2020diterbitkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015tentang Kementerian Keuangan, Vendureglement, dan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 tengang
390 — 39
MenteriKehutanan RI Nomor : 304/KptsII/1990 tanggal 14 Juni 1990, karenanyaberdasarkan pasal 53 ayat (1) UU No.9 tahun 2004 tentang Perubahan AtasUU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugatdibenarkan mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta; Bahwa berdasarkan waktu terbitnya Surat Menteri Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : S.360/MenhutVI/2012 tanggal 23 Agustus 2012dimaksud, maka secara yuridis gugatan Penggugat dalam perkara ini masihmemenuhi tengang
137 — 41
Perumahan Taman Lestari Blok.C10, Persil Nomor : 10,Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat,sedangkan Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 24November 2011, maka telah terpenuhi tengang waktu yang ditentukan olehUndangundang Nomor 5 Tahun 1986, Pasal 55, yaitu kurang dari sembilanpuluh hari sejak tanggal keputusan Tergugat, sehingga gugatan ini sah ; Ill. KRONOLOGIS PERMASALAHAN1.