Nomor 2703 K/Pid.Sus/2015Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Makassar NomorLab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005 diperoleh atau diterbitkandengan tidak berdasarkan prosedur dan atau tata cara penerbitan BeritaAcara Labfor berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82 Peraturan Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Caradan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis Kriminalistik TempatKejadian

Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala/Pimpinan Instansi.Laporan Polisi;BAP Saksi / Tersangka atau Laporan Kemajuan;BA Pengambilan, Penyitaan dan Pembungkusan Barang Bukti, dano 29 5Otentikasi Dokumen Pembanding.Ayat (2) : Pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 wajib memenuhi persyaratan tekhnis sebagai berikut :a. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli bukanmerupakan tindasan karbon, fax atau fotocopy.b.

Kriminalistik dari Pusat Laboratorium ForensikCabang Makassar Nomor Lab. 1654/DTF/VII/2015 tanggal 27 Juli 2005yang diajukan oleh Terdakwa MUSTAGFIR SABRY, karena alat buktisurat tersebut di atas dalam pengujian tidak memenuhi persyaratanformil dalam mengajukan alat bukti surat sebagaimana diatur dalamPasal 80 Ayat (1) dan (2), Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 82Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan PermintaanPemeriksaan Tekhnis

YASID (Alm) selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) (dilakukan penuntutan secara terpisah) berdasarkan Surat KeputusanBupati Lebong Nomor : 102 Tahun 2010 tanggal 17 Maret 2010 dan SuratKeputusan Bupati Lebong Nomor : 331 Tahun 2010 tanggal 11 Oktober 2010,saksi GUSTI RAHMAT, AMK Bin ENDANG ABDUL HALIM selaku Pegawai NegeriSipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong (dilakukan penuntutan secaraterpisah) berdasarkan Surat Petikan Keputusan Bupati Lebong Nomor : 821.1/234/BKD/2006 tanggal 26

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat melaksanakan

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.oo w19Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) dapat

YASID(Alm) selaku PPTK adalah sbb :e PPTK bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada PenggunaAnggaran (PA).e Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.e Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.e Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaankegiatan.e Membantu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untukmenyiapkan administrasi maupun tekhnis pelaksanaan sesuai ketentuanperaturan yang berlaku.e Untuk kegiatan yang bersifat Swakelola, Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK)

MITRA BALIEMSEJAHTERA dan selaku Penyedia Barang/ jasa belum memiliki keahlian,pengalaman, kKemampuan tekhnis untuk menyediakan pembangkit listriktenaga mikro hidro karena PT.

Pembayaran LangsungBarang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar rincian rencana penggunaan Surat PerintahPembayaran Langsung Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Yalimo dengan nomor : 0054/ SPPLS BJ/PU/2012 tanggal 24 Mei 2012;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Kabupaten Yalimodengan nomor: 0043/ SPMLS BJ/PU/2012 tanggal 30 April 2012 untuk keperluan permintaan pembayaran tagihan 100% kegiatan lanjutanpengawasan tekhnis

pengadaan PLTMH di Elelim (DAU) tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April 2012oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaranyang diminta senilai Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuh jutalima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis

No. 2488 K/PID.SUS/201619)20)21)22)23)24)25)26)27)28)29)30)31)lanjutan pengawasan tekhnis pengadaan PLTMH di Elelim (DAU)tahun 2011;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa Pemerintahan Kabupaten Yalimo tertanggal Elelim 30 April2012 oleh Bendahara Pengeluaran Piter Bado dengan jumlah pembayaran yang diminta senilai Rp 127.050.000,00 (seratus dua puluhtujuh juta lima puluh ribu rupiah);1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ

/PU/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim 30 April 2012 untuk deskripsi kegiatan pengawasn tekhnis Pengadaan PLTMH Elelim;1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayaran Langsung Barang danJasa nomor : 0043/ SPPLS BJ/2012 tahun 2012 tertanggal Elelim30 April 2012 sebesar Rp127.050.000,00 (seratus dua puluh tujuhjuta lima puluh ribu rupiah);Laporan Bulanan01 periode Nopember 2011 paket pekerjaan pengadaan PLTMH di Elelim yang dibuat oleh CV.

UtrPeraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang PenyelenggaraanPerdagangan Berjangka Komoditi :Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka dilarangmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah atau bertindaksebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan atau meminjamuang dari pihak lain:Jucto Pasal 6 MHuruf (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis Perilaku PialangBerjangka :Dalam melaksanakan kegiatan

didalamnya mencakup isian mengenai penghasilan, status(pekerjaan), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);e Tergugat tidak pemah membuat pemyataan telali melakukan SIMULASItransaksi / Statement Demo Account;e Bahwa sampai saat ini, Tergugat belum menerima REKAMAN PembukaanRekening mengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV;e Bahwa Tergugat IV telali tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor63/BAPPEBTI/Per/9/2008 tentang Ketentuan Tekhnis

Perdagangan Betjangka dari Nasabahnya.Juncto Pasal 146 Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014tentang Peyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi ;Dalam pelaksanaan transaksi nasabah, Pialang Berjangka DILARANGmelakukan halhal sebagai berikut:(H) Memberi pinjaman atau meminjam uang dari Nasabah ataubertindak sebagai perantara bagi Nasabahnya untuk meminjamkan ataumeminjam uang dari piliak lain.Jucto Pasal 6 Hunif (e) Peraturan Kepala Bappebti Nomor64/BAPPEBTI/Per/I/2009 tentang Ketentuan Tekhnis

Tergugat IV, yaitu:Tergugat hanyamenandatangani form kosong Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi dantidak pemah mengisi data Nasabah, Tergugat tidak pemah membuatpemyataan telah melakukan SIMULASI transaksi / Statement DemoAccount, Tergugat belum menerima REKAMAN Pembukaan Rekeningmengenai percakapan antara Tergugat dengan Tergugat IV, Tergugat IVdan tidak mematuhi Peraturan Bappebti No. 64 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008tentang Ketentuan Tekhnis

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) yang telah bertentangan denganketentuanketentuan yang harus dipedomani tersebut di atas telah merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara Cq.

SAIB selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK), Ir. HERMANSYAH BIN MGS. AMAN ALWA selaku Ketua TimPemeriksa Barang dan Jasa (berkas perkaranya diajukan terpisah) dan YANTOMARWI selaku Kontraktor Pelaksana (DPO) telah menyetujui danmenandatangani semua laporan harian, mingguan dan bulanan, Berita AcaraLaporan Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Hasil PemeriksaanHal. 11 dari 44 hal. Put.

itu saksi tengikuti diklat tersebut setelah mengikutiDiklat tersebut saksi dimutasikan ke Dinas Perhubungan Kab Bangkasampai dengan saat ini dan jabatan yang saksi pegang adalah sebagaiKepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan KabBangka;Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan pengujian kendaraanbermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan /atau memeriksa bagianatau komponen kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta templedalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan tekhnis

KURANGDARI 1 (SATU) MILIMETER;Bahwa status pada UPT BALA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTORKab BANGKA kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut tidaklayak jalan;Bahwa penyebab kecelakaan tersebut adalah pertama pengemudikendaraan mobil Toyota Kijang Standart Pick Up warna Hitam BN 8237 QLtidak berkonsentrasi dalam mengendarai kendaraannya, kedua darikendaraan yang dikendarai oleh terdakwa berdasarkan database yang adadi UPT BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR Kab BANGKA danberdasarkan kondisi tekhnis

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu sertalayanan Informasi Konsumen;Bahwa syarat edar sebuah produk kosmetik yg dijual harus memenuhi ijnkementrian kesehatan dan BPOM;Bahwa dengan mengajukan permohonan dan persyaratan Tekhnis yang wajibdipenuhi sebelum kosmetik tersebut beredar atau diperdagangkan sebagaimanadiatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1176/MENKES/PER/VIIV2010tentang Notifikasi kosmetik dan peraturan KABPOM RI Nomor 19 Tahun 2015tentang Persyaratan

jin Edar atau Notifikasi merupakan persyaratan teknisKosmetik yang wajio dipenuhi sebelum kosmetk tersebut diedarkan ataudiperdangkan, maka orang tersebut dapat dikategorkan telah melakukan tindakpidana dan dapat dijerat dengan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UndangUndangNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Bahwa Terdakwa telah mengedarkan atau Meperdagangkan Kosmetik yang tidakmemiliki Ijin Edar atau tanpa Notifikasi BPOM, sedangkan jin Edar Notifikasi BPOMhanya merupakan salah satu persyaratan Tekhnis

Saksi menerangkan bahwa menurut pendapat saya bahwa jelas untuk terdakwa KUMALA SARI Als MALA Binti THAMRIN ININ (ALM)dan tersagka IlSUPIANI Als IAN Bin MISRAN, bukanlah termasuk dalam / bukan salah satudidalam Tenaga Tekhnis Kefarmasian karena setiap tenaga kefarmasian yangmelakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki Surat Izin PraktekApoteker ( SIPA ) yang diperuntukkan bagi Apteker dan Surat Izin Kerja ( SIK )tenaga tekhnisi kefarmasian diperuntukkan bagi tenaga tekhnis kefarmasian

hak kepemilikanatas objek harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada Pihak yang telahmendapatkan sesuai dengan bagiannya yang telah disepakati;3 Bahwa demikian juga setelah Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dalampembagian berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak(Vide Pasal 2) di atas, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Keduamelepaskan haknya atas penguasaan terhadap objek harta bersama (sebelumadanya kesepakatan pembagian);Pasal 4LAINLAIN1 Bahwa ketentuan tekhnis

No. 272 PK/Pid.Sus/2018koordinasi terkait kendala tekhnis dan non tekhnis yang adahubungannya dengan fisik pekerjaan;Bahwa walaupun masukan dari Kepala Pengawas Lapangan akanmempengaruhi persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam halpencairan pembayaran kepada Kontraktor PT Beringin Bangun Utama,Kepala Pengawas Lapangan bukan pihak penentu dalam hal pencairanpembayaran,;Bahwa di dalam perkara a quo, yang menjadi permasalahan adalahPemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai Kepala PengawasLapangan

) dan dibuat sekurangkurangnya dua kali dalam satu bulanoleh Petugas LHP dari perusahaan dan selanjutnya pihak perusahaan memintakepada pihak Dinas Kehutanan yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaanterhadap kayu tersebut yang disyahkan oleh Petugas P2LHP yang ditunjukoleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi;Bahwa untuk dapat dikeluarkan Kayu Olahan dari Zindustri harus dilengkapiFaktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) yang dikeluarkan oleh petugasperusahaan itu sendiri yang berkualifikasi GANIS (tenaga tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umumsebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyatasesuai dengan identitas terdakwa Muhammad Farhan Safitri sebagaimanatermuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Farhan Safitri yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhammad FarhanSafitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmanidan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis

Farhan Safitri yangdiajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yangsetelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwaMuhammad Farhan Safitri sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakuisehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilan tekhnis

Puskesmas Cibarusah);Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30Januari 2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9sebagai PPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani,Pengadaan incenerator Puskesmas Karangmulya, Pengadaan inceneratorPuskesmas

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013. HIm 52 dari 308 hlm Putusan No. 63/Pid.Sus. TPK/2016/PN.

Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari2013 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke8 sebagaiPPTK untuk kegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Karangsatria,Pengadaan incenerator Puskesmas Cikarang, Pengadaan inceneratorPuskesmas Tambun, Pengadaan Incenerator Puskesmas Mekarmukti danPengadaan Incenerator Puskesmas Cibarusah);e Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan

Negoisasi Tekhnis dan harga 15 Pebruari 2013;6. Penunjukan Penyedia Barang / jasa 19 Pebruari 2013.

Bdg( Beben umbara, SAP selaku selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan padaDinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKesehatan Kabupaten Bekasi Nomor : 820/713/Dinkes tanggal 30 Januari 2013tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan pada Dinas KesehatanKabupaten Bekasi tahun anggaran 2013 (lampiran ke9 sebagai PPTK untukkegiatan pengadaan Incenerator Puskesmas Sukatani, Pengadaan inceneratorPuskesmas Karangmulya, Pengadaan incenerator Puskesmas Mangunjaya

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratoriumdan Pengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalamKesimpulannya menyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secaraLaboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristal warna putihbening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, dan juga berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan UrineNo. 01/RSUDL/XV2014 tanggal

Tech selaku Manajer Tekhnis Laboratorium danPengolahan Terapetik dan NAPZA, selaku Penguji dalam Kesimpulannyamenyebutkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkanbahwa barang bukti serbuk kristal warna putih bening milik terdakwa tersebutadalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalamGolongan Nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan perbuatan terdakwa berkenaandengan Narkotika Golongan tersebut tidak ada

Techselaku Manajer Tekhnis Laboratorium dan Pengolahan Terapetik dan NAPZA,selaku Penguji dalam Kesimpulannya menyebutkan setelah dilakukanpemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti serbuk kristalwarna putih bening milik terdakwa tersebut adalah benar positif mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,dan perbuatan terdakwa berkenaan dengan Narkotika Golongan tersebuttidak ada

Bahwa namun ternyata niat dan keinginan Penggugat untukmenyerahkan sebagian pekerjaan yang tidak berhubungan denganpekerjaan pokok Penggugat untuk sementara harus ditunda olehkarena secara tekhnis ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 yangmengatur tentang penyerahan sebagian pekerjaan kepada pihak lainyang ditetapbkan dalam Pasal 64 UU No. 13 Tahaun 2003 belummemliki peraturan pelaksanaan hingga pada tangga 9 Desember 2011Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/25/PBI/2011 tentang Prinsip

singkatnya uraian Putusan ini maka ditunjuk segala hal yang termuatdalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari penetapan ini.TENTANGHUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanayang telah diuraikan diatas.Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut,telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tan ggal 04Maret 2013, sebagaimana maksud buku Il Pedoman Tekhnis

menyalahgunakan hakhak Penggugat sebagai istri makahak anak Brigyta Magfirah Ramadhany mohon ditetapkan dipelihara olehTergugat Sampai dicabut hak pemeliharaannya berdasarkan penetapan /putusan Pengadilan.Bahwa, Mengacu pada ketentuan pasal 105 huruf c PP No. 9 tahun 1975mohon kiranya Tergugat diwajibkan untuk membayar uang Alimentasi gunaperlindungan atau kepentingan biaya Pendidikan, Perawatan dan masadepan anakanak sebesar minimal Rp. 2.000.000, ( dua juta rupiah ) setiapbulannya, setiap tanggal 1 yang tekhnis

Evaluasi Tekhnis dan harga, dilaksanakan tanggal 6September 2009 s/d 7 September 2009, dengan hasil :1. CV. Geonet Indonesia, skor penawaran tekhnis 72, 50harga 20,00 total skor : 92,502. CV. Winda Putri Lestari, skor penawaran tekhnis 61,80harga 18,84 total skor : 92,503. PT.

Oriza Indonesia, skor penawaran tekhnis 42,50harga 19,94 total skor :62,44Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point yaitu) sistem yang memperhitungkankeunggulan tehknis sepadan dengan harganya mengingatpenawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas tekhnis,dengan tahapan sebagai berikut :1. Koreksi Aritmatik, dilaksanakan mulai tanggal 12 Agustus2009 dengan hasil sebagai berikut :e CV.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukan dengansistem Merit Point;e Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikan klarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

Evaluasi penawaran dengan Metode Evaluasi dilakukandengan sistem Merit Point;Bahwa setelah selesai evaluasi tekhnis dan harga dandinyatakan memenuhi syarat, selanjutnya panitiamemanggilketiga perusahaan tersebut untuk pembuktian kualifikasidengan membawa dokumen asli dari dokumen yang difotocopy di dalam penawaran serta memberikanklarifikasitekhnis, pelaksanaannya tanggal 10 September 2009 denganhasil :1. PT.

mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan padaRadio FM Suara Rengganis dan pada papan pengumuman Pengadilan AgamaSitubondo tanggal 24 Juni 2016 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari,hal ini telah sesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

., Hal. 7berakhir dengan sendirinya setelah anak berusiah 18 tahun,maka dengan memperhatikan ketentuan dalam buku Pedoman TekhnisAdministrasi dan Tekhnis Peradilan Perdata Umum tahun 2007 hal 45angka 11 huruf a, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohontersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untukdikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankankepada Pemohon ;Mengingat ketentuan Pasal 51 ayat