Ditemukan 1529 data
48 — 10
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangap Tergugattelah melakukan pemutusan hubungan kerja tanoa memberikan hakhak paraPenggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusan hubungankerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titik temuatau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggat bipartit dan ditingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undang undang No.2tahun 2004 tengang
1.SUHARTI
2.TARTI PUJIASTUTI
3.SULISTYANINGSIH
Tergugat:
1.Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwokerto
2.PT.BANK DANAMON INDONESIA Tbk CABANG PURWOKERTO
3.SUYATMO
4.SUTANTO
5.BPN Cilacap
37 — 7
BankDanamon Indonesia, TIl11 tengang Surat Peringatan II, Nomor B.009/RecSMEC/R.07/pwt/1016, tertanggal 17 Oktober 2016, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl12 tentang Surat Peringatan III, Nomor B.001/RecSMEC/R.07/pwt/0117, tertanggal 03 Januari 2017, dikeluarkan oleh PT. BankDanamon Indonesia, TIl13 tentang Surat Permohonan Lelang dan SKPT,Nomor 030/SPL/SMEREMEDIAL/SnD06/0718, dikeluarkan oleh PT.
91 — 41
Perubahan atas Undangundang RI Nomor 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undangundang RINomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan KeduaatasUndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara ditentukan Gugatan dapat diajukan hanya dalamtenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanyaatau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. dikaitkan denganketentuan tersebut maka objek sengketa bukan ditujukan kepadaPenggugat, dan bukan juga di umumkan, maka tengang
SYAMSUDIN AKHKAMIJI, A.Md
Tergugat:
Gubernur Kalimantan Selatan
197 — 96
Kalau dihitung sejakpengajuannya Upaya Administratif (terakhir) yakni tanggal 29 Juni 2019 keHalaman 53 Putusan Nomor : 44/G/2019/PTUN.BJM.tanggal 02 September 2019, maka tengang waktu pengajuan Gugatan kePengadilan Tata Usaha Negara adalah 45 hari.
58 — 25
paraPenggugat dan hakhak lainnya, sehingga para Penggugat mengangapTergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan hakhak para Penggugat, sehingga gugatan para Penggugat mengenai Pemutusanhubungan kerja dan menuntut hakhaknya telah beralasan menurut hukum;Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat akibat tidak adanya titiktemu atau penyelesaian terhadap hakhak para Penggugat baik ditinggaktbipartit dan di tingkat mediasi/tripartit sebagaimana diatur dala Pasal 8 Undangundang No.2 tahun 2004 tengang
Terbanding/Tergugat II : Kepala Desa Tepian Langsat
Terbanding/Tergugat III : CAMAT Kecamatan Bengalon
Terbanding/Tergugat I : ABDULLAH
61 — 31
Eksepsi Tengang Gugatan Penggugat Kabur ;4.
117 — 164
didukung bukti yang berdasar hukum Menimbang, bahwa berkaitan dengan dalil eksepsi Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 32ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa Dalam hal suatu bidang tanahsudah diterbitkanSertipikat ....sertipikat secara sah atas nama orang lain atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baiksecara sah menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : YENI CAHYO RISDIANTORO,SH
84 — 41
permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukumtersebut, masingmasing pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021, telahdiberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum,maka permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan olehPenasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukandalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak Putusan di Jatuhkan, sehinggapengajuan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, dajukan masihdalam tengang
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
121 — 53
Kepala DusunIll sebagai Perangkat Desa Air Putih llir yang baru (terkait objek sengketa yangke 4) melalui panggilan masingmasing tertanggal 28 April 2021, kemudianketiganya hadir pada pemeriksaan persiapan tanggal 5 Mei 2021 danmenyatakan tidak akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini (vide BeritaAcara Pemeriksaan Persiapan tanggal 5 Mei 2021);Menimbang, bahwa sebelum menguji pokok perkara sengketa a quoterlebin dahulu Pengadilan akan menguji terkait dengan kewenangan mengadili,kepentingan dan tengang
85 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan TerhadapKeputusan Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen (BPSk), pada Pasal 5ayat (1) menyatakan:Keberatan diajukan dalam tengang waktu 14 (empat belas) hari terhitungsejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusanBadan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);b.
- F E R A U D;
TERGUGAT:
- KETUA BADAN AKREDITASI PROPINSI SEKOLAH / MADRASAH BALI;
- SONNY STANILUS HIDAYAT.
84 — 32
daluwarsa ; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana termuat dalamrepliknya tertanggal 19 Maret 2013 yang pada pokoknya menyatakanmenolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; Menimbang, bahwa apakah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensitersebut beralasan hukum ataukah tidak, Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negaradikenal adanya pembatasan tengang
92 — 36
;Menimbang, bahwa tenggang waktu (time limit) untuk mengajukangugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalamPasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, yang menyebutkan: Gugatan dapat diajukan dalam tengang waktusembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.FTahun 2018 tentang Pembermhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema
REDI TAHADI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SUKABUMI
Intervensi:
HOKIARTO
212 — 125
Bahwa dalil Penggugat yang seolaholah menghitung jangka waktu daluwarsaterhitung sejak SKPT dibuat oleh Tergugat pada tanggal 30082018, seolaholah gugatan Penggugat masih dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) harisampai dengan gugatan a quo diajukan pada tanggal 19092018 sehinggatidak bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndangNomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) jo Surat Edaranmahkamah Agung
84 — 30
Terdakwa juga pernahmenjabat Kepala Sekolah, SDN Balebo dan awalnya Terdakwa menjabat KepalaSekolah SDN 105 Lembang Batu Desa Sumiling, Kecamatan Masamba dari tahun2004 sampai tahun 2007 ;Bahwa benar selama Terdakwa menjabat Kepala Sekolah, SDN 105 LembangBatu ,dimana pun baik itu di Sekolah Dasar Negeri Lembang Batu, Sekolah DasarNegeri Balebo, Sekolah Dasar Negeri Lindu dan Sekolah Dasar Negeri Mariri tempatTerdakwa sekarang ini menjadi Kepala Sekolah selalu Terdakwa membuat SuratKeputusan (SK) tengang
36 — 5
, sejak tanggal 31122014 s/dtanggal 19022015 ;Pengadilan Negeri tersebut :Telah membaca berkas perkara beserta lampiranlampirannya;Telah membaca surat surat yang bersangkutan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan saksisaksi dan keterangan Terdakwa sertatelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Telah mendengar tuntutan hukum ( requisitoir ) Penuntut Umum diriterdakwa yang pada pokoknya bahwa terdakwa telah terbukti malenggar pasal127 ayat (1) huruf a Undang Tahun 2009 tengang
114 — 46
2011 Amelia Ahmad Yani telahmengundurkan Clli. 2222 n 2 nanan nnn nn nnn nnn nnne KPUD Maluku Tengah juga tidak mempertimbangkan berita acara klarifikasidengan Nomor: 53/BA/KPUMTB/VIII/2011 tentang Keabsahan KepengurusanPartai Peduli Rakyat Nasional yang dibuat oleh KPUD Kabupaten MalukuTenggara Barat dan KPU Provinsi Maluku tentang Keabsahan Kepengurusan DPPPPRN yang Ketua Umum (PLT) Made Rahman Marasabessy dan Sekjen drs.Maludin Sitorus; e KPUD Maluku Tengah tidak sama sekali mempertimbangkan tengang
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGGUGAT TELAH LAMPAUWAKTU (DALUWARSA);1.Bahwa ketentuan Pasal 55 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan atas UndangUndang No.5 tahun 1986 TentangPeradilan Tata Usaha Negara ("UUPTUN") berbunyi:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktuSembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara;Penjelasan Pasal 55, antara lain menjelaskan: bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TataUsaha Negara yang digugat, maka tengang
FARIDA MUSTAMIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
ROSDIANAH, S.Pd., M.Si
129 — 89
keterangan saksi yang menunjukkan adanya waktu lainPenggugat mengetahui adanya penerbitan obyektum litis ;Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas, MajelisHakim berkesimpulan bahwa Penggugat baru mengetahui penerbitan obyektumlitis dan kepentingannya merasa dirugikan berdasarkan pada bukti P2 di atasyaitu pada tanggal 12 April 2018, sedangkan gugatan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 April2018, sehingga gugatan Penggugat diajukan masih dalam tengang
NASRODIN
Tergugat:
KEPALA KAMPUNG DEPOKREJO
237 — 112
TENTANG TENGGANGWAKTU; a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negaragugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90 (Sembilanpuluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara Aquo bahwa pada saat itu pada hari Sabtu tanggal 14 maret 2020 jam15:00 bertempat dikediaman Bapak Kepala Kampung dan bukan dibalai kampung Depokrejo, Bahwa adanya Pemberhentian
118 — 45
gugatan penggugat harus di tolak karena saat pengukuranPenggugat tidak pernah mengajukan pembatalan secara lisan maupuntertulis sampai dengan penerbitan sertifikat Hak Milik Tergugat. 1 Penggugatberdalil karena saat pengukuran tidak pernah mengajukan keberatan secaralisan maupun tertulis kepada instansi BPN agar obyek tersebut tidak bolehterbitkan sertifikat hak milik Tergugat i1dijelaskan bahwa sebelummenerbitkan sertifikat Tergugat 1 ada pengumuman secara resmi lewatkantor Desa Oelnasi selama tengang