Ditemukan 1527 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tangani tendang tingang tennang tengkang tengeng
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 07-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 04-11-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 64/G/2021/PTUN.SMG
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
Imam Shofi'i
Tergugat:
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus
419 — 251
  • Surat Peringatan ke 2 Pelanggaran Perda Nomor :300/101/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KEEMPATditerima oleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT padaTanggal 29 Januari 2020 (Tengang Waktu = 7 hari) ;26.3. Surat Peringatan ke 3 Pelanggaran Perda Nomor :300/109/24.03/2020 (Surat Peringatan urutan KELIMA diterimaoleh PENGGUGAT) diterbitkan oleh TERGUGAT pada Tanggal03 Pebruari 2020 (Tenggang Waktu = 5 hari) ;26.4.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 27-03-2019 — Putus : 22-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 21/G/2019/PTUN.BDG
Tanggal 22 Juli 2019 — Penggugat:
Anwar Gunardi
Tergugat:
Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bandung
127 — 72
  • Bidang karenakeperluan tertentu atau mengajukan Peta Bidang atas hak atas tanah yanglama; Bahwa Peta Bidang itu hanya digunakan untuk pengumuman data danbukan untuk bukti kepemilikan, apabila ada pihak yang menyanggahpengumuman data fisik yang mengumumkan bisa oleh Kepala KantorPertanahan jika secara Sporadik atau Ketua Panitia Administrasi jika secarasistematik, pengumumannya dilakukan di kantor pertanahan atau kantoradministrasi desa / kelurahan, bisa juga dilakukan media masa atas biasapemohon, tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 17-06-2011 — Putus : 27-07-2011 — Upload : 26-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 29/PID.TPK/2011/PT BDG
Tanggal 27 Juli 2011 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Agus Setiadi, SH
Terbanding/Terdakwa : DR H Tony Sukasah, Drs. MSi
164 — 47
  • 2011,Panitera pada Pengadilan Tipikor Bandung telah memberitahukan dan memberi kesempatankepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk memeriksa danmempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan PengadilanTipikor Bandung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebutdikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh PenuntutUmum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 08-07-2021 — Putus : 13-12-2021 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 77/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 13 Desember 2021 — Penggugat:
WANDA WIJAYA
Tergugat:
Bupati Kabupaten Bandung
Intervensi:
Yopi Hendriawan Rukmin
441 — 466
  • mengetahui objek sengketa yaitu pada tanggal 25 Februari2021, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karenaPengajuan gugatan oleh Pengugat masih dalam 90 hari (hari kerja) sejakobjek sengketa diketahui oleh Penggugat, maka berdasarkan Perma No. 6Tahun 2018, pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tenggangwaktu 90 hari kerja, setelah Penggugat menempuh upaya administrasi;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas pengajuan Gugatan oleh Penggugat masih dalam tengang
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 24-02-2020 — Putus : 21-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 4/G/2020/PTUN.JPR
Tanggal 21 Juli 2020 — Penggugat:
1.MEKDA MECKY ALLE
2.MUSA TIBOTAI
3.KADIR SALWEY
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMBERAMO RAYA
236 — 140
  • ketentuan Pasal 55 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah hari kalender, sedangkan ketentuan 90hari dalam Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018, adalah hari kerja, namunterlepas terdapat perbedaan dalam hal penghitungan tenggang waktu tersebut,kedua ketentuan peraturan tersebut tetap menjadi acuan dalam penghitungantenggang waktu, sedangkan khusus ketentuan Pasal 77 ayat (1) UndangUndangNomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, dalam hal pengajuankeberatan yang melampaui tengang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 13-12-2016 — Putus : 02-02-2017 — Upload : 10-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 593/PDT/2016/PT BDG
Tanggal 2 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat I : Hj. MUSFIAH Diwakili Oleh : AGUS PRAYOGA SH
Terbanding/Tergugat V : SALEH BAFADAL, SH
Terbanding/Tergugat III : HARDIANTO TUNGGAL PURWA
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MEGA, Tbk, beralamat di Menara Bank Mega c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Wilayah Bandung c.q. PT. BANK MEGA, Tbk Kantor Cabang Cirebon
Terbanding/Tergugat VI : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA CIREBON
Terbanding/Tergugat IV : LILIS MARIATI SUWANDA, SH
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKLN)
Turut Terbanding/Penggugat II : LEITA RISTAWATI, SH
61 — 32
  • Cbn tanggal 15 September 2016, tanggal 16 September2016, dan tanggal 21 September 2016 kepada kedua belah pihak yang berperkaratelah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dengan seksamasebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula ParaPenggugat / Para Pelawan, diajukan masih dalam tengang waktu dan menuruttata cara serta syaratsyarat yang ditentukan oleh Undangundang
Pengadilan PN BAUBAU Pidana Khusus
Register : 03-12-2020 — Putus : 28-12-2020 — Upload : 04-01-2021
Putusan PN BAUBAU Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Bau
Tanggal 28 Desember 2020 — Pemohon:
RISKI AFIF ISHAK, S.H.
Termohon:
Kepala Kepolisian R.I Cq. Kepala Kepolisian daerah Sultra Cq. Ditreskrimsus POLDA Sultra
179 — 454
  • Penyerahantersangka in casu Pemohon dan barang bukti kepada Penuntut Umum), danHalaman 64 dari 77 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PNBaubukti surat T 19b berupa surat Nomor : Sp.Gil/480/XII/2020/Dit Reskrimsustanggal 4 Desember 2020 disertai Surat Perintah Membawa Tersangka Nomor :S.Pgl/480.a/XII/2020/Dit Reskrimsus di tempat kediaman, tidak memenuhi suratpanggilan sebagaimana dimaksud Pasal 112 Kitab UndangUndang HukumPidana (KUHP) juncto Pasal 227 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP), dimana tengang
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 06-08-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan PTUN KUPANG Nomor 82/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 14 April 2020 — Penggugat:
AGARIPA MAULETI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ALOR
114 — 34
  • .;( vide Bukti P 15 = PIIl18= T.l17, Bukti P16 = PIII19 =T.I19, Bukti P 17= PIII20 = T.120)Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keteranganSaksi maka tidak terbukti dalil Penggugat II Intervensi mengetahui objeksengketa a quo bulan Juni 2019 ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan faktahukum tersebut diatas maka setelah Majelis Hakim menghitung tenggangwaktu mengajukan gugatan diketahui telah melebihi tengang waktu 90hari waktu) pengajuan gugatan.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 06-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
MUHAMMAD SALEH
Tergugat:
BUPATI LAMPUNG TIMUR
Intervensi:
ISMAIL UMAR
131 — 50
  • Nomor 5 Tahun 1986Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Bab V ayat (3) yaitu Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentinganyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejaksaat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara danMengetahui adanya Keputusan tersebut sehingga sejak Penggugat mengetahui adanyaobyek sengketa sampai dengan didaftarkanya Tanggal 2 Februari 2018 gugatan inimasih dalam tengang
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
277 — 191
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 27-10-2011 — Putus : 05-04-2012 — Upload : 23-04-2012
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 191/G/2011/PTUN-JKT
Tanggal 5 April 2012 — 1.Turini,2.Lintang Waluyo,DKK;1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur,2.PT. Buana Estate
73 — 151
  • Poin 3 tanggal 9 Juli 1991 yang menyatakan bahwa Bagi mereka yang tidakdituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan, maka tengang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secarakasuitis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara dan mengetahui adanya keputusan tersebut. dan hal ini sejalan denganYurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal21011993, Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-02-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 14/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
LUCIA LUWUK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1
Intervensi:
PT. PILARMUTIARA PRATAMA
328 — 223
  • Bahwa mengenai dalil Penggugat di dalam posita Gugatan halaman 6romawi lV tentang Tengang Waktu Gugatan yang intinya menyatakan baru mengetahui adanya objek sengketa a quo sejak pertengahan bulanNovember 2020, adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangatmengadangada karena sebagaimana bukti resi pengiriman Kantor PosIndonesia Tergugat mengirimkan Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kota Surabaya Nomor: 142/KEP35.78/X/2020 Tanggal 08Oktober 2020 Tentang Pembatalan Pembatalan Hak Milik No.1005
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 12-11-2019 — Putus : 24-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 66/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 24 Maret 2020 — Penggugat:
1.GUNA RAHARJA FIRMAN
2.DEWI FIRMAN
3.LENNY FIRMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
Intervensi:
1.RINO FAJRI
2.AMIRZA ARNOFYARMAN
3.ABRAL
171 — 118
  • sengketa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Parapenggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai kepentingan sebagaimanadiatur dalam ketentuan Pasal 53 UU Nomor 5 tahun 1986 sehingga telahcukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menolak gugatanPara Penggugat untuk seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukumdiatas Majelis hakim telah berkesimpulan bahwa Para Penggugat tidakmempunyai kepentingan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat IlIntervensi mengenai tengang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 07-09-2012 — Putus : 17-01-2013 — Upload : 21-05-2013
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 19/G/2012/PTUN-BL
Tanggal 17 Januari 2013 — Penggugat : HARMONIS SIAGA PUTRA S.Sos Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG Tergugat 2 Intervensi : Drs. SUBIRMAN
114 — 35
  • Sertifikat hak milik yang dimaksud adalah tanda bukti hakyang sipatnya adalah sah menurut hukum yang sebagaimana ditetapkan dalampasal 20 ayat 1 undang undang nomor 5 tahun 1960 tengang peraturan dasarpokok pokok agraria dan sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 32Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.Dengan ini menyatakan bahwa dalam hal pengakuan tanah yang diakui olehPenggugat terhadap tanah milik saya yaitu seluas kurang lebih 600m2merupakan salah alamat dikarenakan
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 5/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
Hj. HAIMAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
Intervensi:
MAULIDA
167 — 128
  • EKSEPSI CHICANEUS PROCESS (Gugatan Penggugat tidak di dukungoleh fakta atauperistiwa) ;1)2)3)4) Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya mendalilkan baru mengetahui diatas obyek sengketa terpasang baliho/papan pengumuman tanah di jualpada tanggal 25 Januari 2019 sehingga PENGGUGAT mendalilkan masihdalam tengang waktu mengajukan gugatan ;Bahwa PENGGUGAT di dalam gugatannya halaman 5 angka 5 mendalilkanhingga saat ini (tanggal 20 Februari 2019 sesuai tanggal gugatan) tidakmengetahui Sertipikat yang telah
Pengadilan PT DENPASAR Perdata Tanah
Upload : 20-10-2020
Putusan PT DENPASAR Nomor 138/PDT/2020/PT DPS.
I KOMANG TOYA, melawan I KOMANG PASEK WIJAYA,dkk Dan RATRI KOESUMANINGRUM, S.H.., M.Kn,
116 — 40
  • Banding tersebut, Kuasa TurutTerbanding Il semula Turut Tergugat Il, mengajukan kontra memori bandingtertanggal 09 September 2020, dan sesuai dengan surat pemberitahuan danpenyerahan kontra memori banding nomer 266/ Pdt.G/2019/ PN.Amp dariPengadilan Negeri Denpasar tertanggal 18 Agustus 2020 dimintakan untukmemberitahu dan menyampaikan kontra) memori banding inikepadaPembanding semula Penggugat;Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untukmemeriksa berkas perkara ( Inzage ) dalam tengang
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 13-09-2016 — Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 06/Pdt.G/2016/PN Gns
Tanggal 30 Juni 2016 — Drs. Slamet.Ys DKK sebagai Penggugat M E L A W A N Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar DKK sebagai Tergugat sebagai Tergugat
110 — 197
  • Republik Indonesia Nomor 99tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiHalaman 74 dari 110 Putusan GugatanNomor 6/Pdt.G/2016/PN GnsPembangunan untuk Kepentingan Umum tanggal 15 September 2014.telah dibubuhi materai secukupnya , dan aslinya tidak dapat di tunjukan diPersidangan , selanjutnya diberitanda T24;Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/KepalaBadan Pertahanan Nasional Nomor 6 tahun 2015 tengang
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Perijinan
Register : 04-06-2013 — Putus : 30-10-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 29/G/2013/PTUN.BJM
Tanggal 30 Oktober 2013 — PT. BORNEO PACIFIC, Suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut Hukum Indonesia beralamat di CBD Pluit, The Honey Lady Tower, 16th Floor, Jl.Pluit Selatan Raya No.1 Jakarta Utara 14440 Indonesia, dalam hal ini diwakali oleh Alexander Thaslim, Warga Negara Indonesia Selaku Direktur Perseroan tersebut, oleh karenanya bertindak atas nama PT. Borneo Pacific berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Borneo Pacific No.01 Tanggal 5 Juni 2008 jo. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Pacific No.06 Tanggal 15 April 2009, yang masing-masing dibuat dihadapan Ida Rosyidah, SH.MKn., Notaris di Jakarta ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Dewi Susianti, SH. ; 2. Deddy Suryadi, SH.MH. ; Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat Deesh & Partners, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman, No.47, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ………... PENGGUGAT ; M E L A W A N I. BUPATI TANAH BUMBU, berkedudukan di Jalan Dharma Praja No. 1 Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Batu Licin Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Nama : Mukhlis, SH. Jabatan : Plt.Kabag Hukum Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 2. Nama : Muhammad Jaelani, SH. Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum & HAM Setda Kabupaten Tanah Bumbu ; 3. Nama : Syaikul Ansari, SH. Jabatan : Kasubbag Usaha bantuan Hukum dan Sosial Sekretariat Korpri Kabupaten Tanah Bumbu ; 4. Nama : Yuliani Fitriasih Widhi, SH. Jabatan : Staf Pelaksana Subbag Bantuan Hukum & HAM ; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dharma Praja Nomor 1 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 03/KUM/2013 tanggal 19 Juni 2013; Selanjutnya disebut sebagai ………….… TERGUGAT ; DAN II. PT. BERKAT BANUA INTI, berdasarkan Akta Pendirian No.7 Tanggal 30 April 2001, beralamat di Ariobimo Sentral Building Level 5, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-2 No.5, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, yang dalam hal ini diwakili oleh Anastasia Christie selaku Direktur berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.381 tertanggal 12 Februari 2013, mewakili Direksi, Kewarganegaraan Indonesia ; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH.MH. 2. Stella Valentina, SH. 3. Jupriyanto Purba, SH. 4. Elizabeth, SH. 5. Alvajune G. Manuhua, SH. 6. Inri Januar Simangungsong, SH.,MH. Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Advokat magang dan Konsultan Hukum RANTO P. SIMANJUNTAK DAN PARTNERS, beralamat di Citylofts Sudirman Building Lt.11, Suite 11-09, Lobby Lift 2, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta 10220, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Juni 2013 ; Selanjutnya disebut sebagai ……...........………………...Tergugat II Intervensi ;
507 — 92
  • Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013 PENGGUGAT mengajukan gugatan aquoke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin10.Bahwa Pasal 55 UU PTUN menyatakan bahwa : Gugatan dapat diajukanhanya dalam tengang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejakditerimanya atau Quumumkannya Keputusan Badan atu Pejabat TataUsaha Negara " ;11. Bahwa dihitung dari tanggal PENGGUGAT menerima pemberitahuan atasKeputusan Pembatalan Ijin Usaha pertambangan PT.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 25-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 426/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : HANDOKO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Central Asia Tbk, Kantor Cabang Utama Asia
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang MEdan
75 — 38
  • sebelah, maka dalam hubungan ituPembanding melalui kuasanya yang sah untuk itu pada tanggal 02 Juli 2021telah mengajukan Permohonan Banding, hal ini sesuai dengan Akte BandingNo: 114/ 2021 tanggal 02 Juli 2021;Bahwa karena Permohonan Banding yang telah diajukan tersebut masihdalam tenggang waktu yang di benarkan Undangundang, maka PermohonanBanding tersebut sepatutnya diterima ;Bahwa Memori Banding bukan merupakan syarat formil dari PermohonanBanding, dan tidak ada peraturan yang mengatur tentang tengang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 27-08-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 244/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Desember 2018 — FIRDAUS HERMAWAN, DKK >< PT. SASAKURA INDONESIA
121 — 47
  • Wibowo3 Kosim 14 Mei 2001 GSTeknik/Foreman Rp.4.653.039,4 Andy Setyadi 01 Mei 2007 G3 Teknik Rp.4.299.299,5 Siswoyo 01 Feb 2010 G3 Welder Rp.4.317.984,6 Teguh Ismanto 07 Feb 2013 G3 Welder Rp.4.265.164, Menimbang, bahwa dengan status hubungan kerja Tetap (PKWTT)yang demikian itu, maka dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK),haruslah tetap mengacu pada ketentuan perundangundangan yang berlaku incassu UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tengang