terhadap tuntutan Penggugat yang memohon agar Objek Sengketadicabut beralasan hukum untuk dikabulkan dan karenanya kepada Tergugatdiwajibkan untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar merehabilitasi/memulihkan hak Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabatnya sebagaiaparatur sipil negara seperti semula sebelum terbitnya keputusan Objek Sengketa,Majelis Hakim berpendapat, bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, denganpertimbangan, secara subtantif

Keputusan Tata Usaha Negara yang diletakanterlihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu) aspek wewenang,aspek prosedur dan aspek subtantif;Bahwa, ada perbedaan~ mengikat antara peraturan dankeputusan. Keputusan dalam sanksi hukum begitudiundangkan ~~ mengikat, sedangkan keputusan dalamUndang undang Nomor 5 Tahun 1986, ada 2 (dua) teorimengikat, yaitu teori penerimaan dan teori pengumuman.Teori penerimaan setelah diterima dan ada tandaterimanya.

Oleh karena itu, kepentingan dapat dipahami dari Doktrin maupunYUMISPIUCeNSI; 222222 n enn nen ene nn een en nen nn een en nen nn ene nn enema ee snnnnasMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif adalah, nilai yang harusdilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukumantara orang yang bersangkutan dengan Keputusan/KTUN yang menjadi objekSENQKE1Q; 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neeMenimbang, bahwa menelaah buktibukti yang berkaitan dengan

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP W yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.Bahwa selanjutnya, pihak Pemprov Jawa Barat meminta penjelasan terkaitperizinan MEIKARTA, NENENG HASANAH YASIN kemudian menjawabsudah dikeluarkan IPPT untuk proyek MEIKARTA kepada PT LIPPOCIKARANG, Tbk seluas 84,6 Ha yang sesuai

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP IV yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.

Kemudian DEDI MIZWAR menyampaikan kepada perwakilanPemkab Bekasi untuk RDTR WP Idan WP WV yang saat itu diajukan untukmendapatkan persetujuan subtantif ditunda terlebih dahulu dan memintakepada perwakilan Pemkab Bekasi untuk memaparkan RDTR WP II dan WPIll di bulan berikutnya.

Hukum danHumas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanperaturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuanHalaman 38 dari 74 Putusan Nomor 697/Pid.Sus/2020/PN Jmbhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusanhubungan masyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa Diklat Prajabatan dan Orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi Subtantif tidak hanya di bidang Migas, melainkan jugaketenagalistrikan, Mineral dan Batubara

Hukum danHumas yaitu melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunanperaturan perundangundangan, pemberian pertimbangan dan bantuanhukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusanhubungan masyarakat.Bahwa Ahli pernah mengikuti pendidikan khusus di bidang Migasberupa Diklat Prajabatan dan Orientasi CPNS Kementerian ESDM yangmemuat materi Subtantif tidak hanya di bidang Migas, melainkan jugaketenagalistrikan, Mineral dan Batubara, panas bumi, serta EBTKE, halitu. dilengkapi dengan

Komisioner untuk penilaian, jadiselama setahun itu kita bergaul dan melihat kondisinya seperti apa,untukmemudahkan memberikan penilaian dengan memberi warna merah, biru ataukuning, tidak bisa ditanya apa kriterianya, finalisasi ada di kami dan itu adalahhak Preogratif kami;Bahwa kondisi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu artinya kondisiKomnas HAM sebelumnya tidak ada penilaian yang bagus, SKP danseterusnya seolaholah baik secara formal prosedural ditetapkan ada tersedia,tetapi dalam kerangka subtantif

Jkt.BrtKepulauan Bangka Belitung dalam perkara a adalah pada tanggal 18Mei 2016, namun pada tanggal tersebut susunan personaliaMahkamah Partai GOLKAR Periode 20142019 belum terbentuk danPartai GOLKAR sedang dalam masa transisi sehingga prosespencarian keadilan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.Mahkamah juga perlu mempertimbangkan keadilan subtantif apakahterhadap permasalahan yang diajukan Pemohon beralasan sehinggaMahkamah dapat memberikan toleransi terhadap tenggang waktu 90hari;Bahwa menjadi

bahwa dalam perkara ini pada pokoknya yangmenjadi tujuan adalah terbaginya harta waris sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku kepada para ahli waris yang masih hidup in casu paraPenggugat, Tergugat dan Tergugat Il.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat(1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa peradilan dilakukan DemiKeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta mengadili menuruthukum dengan tidak membedabedakan orang, ketentuan mana bermaksudmewujudkan keadilan subtantif

Komisioner untuk penilaian, jadiselama setahun itu kita bergaul dan melihat kondisinya seperti apa, untukmemudahkan memberikan penilaian dengan memberi warna merah, biru ataukuning, tidak bisa ditanya apa kriterianya, finalisasi ada di kami dan itu adalahhak Preogratif kami;Bahwa kondisi yang luar biasa yang terjadi pada saat itu artinya kondisi KomnasHAM sebelumnya tidak ada penilaian yang bagus, SKP dan seterusnya seolaholah baik secara formal prosedural ditetapkan ada tersedia, tetapi dalamkerangka subtantif

penyelesaianpersoalan/pengaduan Penggugat dan 2 (dua) orang Calon Kepala Desa Tolnaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, MajelisHakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usahanegara berupa Keputusan Bupati Kupang Nomor: 551/KEP/HK/2016, tanggal 13Desember 2016 tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala DesaTolnaku Kecamatan Fatuleu Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Periode20162022 (Vide Bukti P1 sama dengan Bukti T1) tidak memperhatikanprosedur subtantif

hendak dicapai dengan melakukansuatu proses gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pengertian kepentingantersebut, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapathubungan hukum antara Para Penggugat di satu pihak dengan Sertipikat HakGuna Usaha (objek sengketa in litis) di lain pihak sehingga Para Penggugatsecara hukum memiliki kepentingan (legal standing) untuk mengajukangugatan dalam sengketa a Quo; ==" 22225 25 ne non noeMenimbang, bahwa kepentingan secara subtantif

mengakomodir Permohonanblokirnya atas Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02834/Munjul,dengan mencatatkan catatan Blokir pada Buku Tanah Sertipikattersebut, sebagai tindaklanjut Surat dari Penggugat, Tanggal 05Maret 2019, Kepada Tergugat serta telah memberikan konfirmasidengan Surat balasan kepada Penggugat dengan Surat No.MP.01.02.864/36.03600/2019 tanggal 20 Maret 2019.Bahwa, terkait adanya Penggugat berpandangan bahwa, Tergugatbelum menanggapi terhadap penyelesaian Keberatan terkait cacathukum subtantif

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh,dan berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor188/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi VertikalDirektorat Jenderal Bea dan Cukai Yang bersangkutan mempunyaitugas dan tanggung jawab melakukan: penelitian atas keberatanterhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai dan menyiapkanadministrasi urusan banding; Bahwa dalam memberi keterangan Ahli Yang bersangkutan telahmengikuti pendidikan keahlian seperti Diklat Teknis Subtantif

bagaimanakeputusan dari Pengadilan Negeri tersebut karena pembentukanBANI berpayung pada Undangundang No. 14 Tahun 1970;Bahwa apabila Majelis BANI tidak menunggu keputusanPengadilan maka dapat dibatalkan atau batal demi hukum ;Bahwa apabila yang bersangkutan Majelis BANI melawan hukumpositip yang ada karena siapa pun harus tundak kepadaperundangundangan yang berlaku ;Bahwa yang membentuk Arbiter ketika para pihak tidak ditemukankesepakatan maka harus diberikan kepada Ketua Pengadilan itusesuai dengan pasal subtantif

pelaksanaan prosedur verifikasi dokumen pertanggungjawaban,b) Adanya kelemahan khususnya terkait kebenaran dokumen pertanggungjawaban secaramaterial yang diakibatkan karena PPTK tidak melakukan pengecekan secara detail sampaikebenaran nota yang digunakan apakah telah sesuai dengan penyedia yang digunakan atautidak, kelemahan tersebut menimbulkan potensi penggunaan bukti pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.Tahapan PelaksanaanDalam tahap pelaksanaan tim melakukan pengujian subtantif

Pengujian subtantif tersebut untuk meyakiniasersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa berupa keberadaan danketerjadian. Sehingga Tim Pemeriksa memeriksa secara uji petik atas belanja barang dan jasa.Uraiannya :Pada TA 2014, Pemkab Bangkalan menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesarRp 174.342.640.563,20 dengan realisasi sebesar Rp153.398.342.909,77. Nilai tersebutmerupakan total belanja atas 44 sub akun belanja barang dan jasa.

Tri Guno, LLM.Buku / Diktat Program KoKurikuler : Pengarahan Program dan ceramahUmum/Muatan Teknis Subtantif Lembaga. Karangan Drs. Jani Ladi, Dra.Emma Rahmawati, M.Si dan Drs.

3) tersebut diatasterdapat frase dapat yang artinya ketentuaan/kalimat tersebut tidaklah bersifatwajib, dikarenakan terdapat kata dapat yang berarti sebuah pilinan bagi MenteriPerdagangan/Tergugat untuk menggunakan atau tidak mengunakan usulan darigubenur untuk memberhentikan Anggota BPSK;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya usulan dari Gubenur untukmemberhentikan Aggota BPSK tidaklah tindakan Tergugat dalam mengeluarkankeputusan yang menjadi obyek sengketa a quo mengandung cacat prosedurmaupun subtantif

Bugianto sebagai Ketua Pengurus (aquo sebagaiTergugat II) dimana saat ini sedang memasuki agenda Pembuktian;Maka dengan adanya kepentingan yang secara subtantif mempunyalpokok yang sama antara gugatan Perbuatan melawan Hukum diPengadilan Negeri Bogor dengan register perkara Nomor4/Pdt.G/2020/PN.Bgr dengan gugatan Sengketa Tata Usaha Negaradengan Perkara Nomor : 28/G/2020/PTUN.JKT, hal demikian dapatberdampak adanya dua keputusan dalam peradilan yang berbedadan berpotensi saling berbenturan antara

2018/PTUN.MksUndang untuk bertindak sebagai pihak yang mengesahkan apakahketerangan Kepala Desa itu bersifat Deklaratoir saja jadi yang membuatsubtantif itu kalau dilakukan oleh dan dihadapan Pejabat PPAT karena hal itusudah Limitatif dijelaskan dalam peraturan perundangundangan ;Bahwa menurut ahli dalam bukti P4 dan P10 yaitu berupa surat pernyataandimana Kepala Desa Wawondula bertanda tangan dalam surat tersebut yaituKepala Desa yang bertandatangan dalam surat tersebut sifatnya Deklaratoirbukan subtantif

selama ini yang terjadi hanya keteranganketerangan kepala desasaja dan itu harus dilihat secara berjenjang apakah ada penyerahankewenangan karena pemilik kewenangan itu adalah pemerintah daerah yaituBupati atau Walikota dan masyarakat hukum adat juga diberikan kewenanganitu yang dalam prakteknya selalu kepala desa saja yang bertandatanganpadahal kepala desa bukanlah pejabat yang diberikan kewenangan olehundang undang untuk memberikan keterangan tetapi oleh karena sifatketerangan itu tidak bersifat subtantif

hanya bisa dijadikan sebagai dasaruntuk menjadi saksi bahwa kepala desa ini dianggap yang lebih tahu lokasitanah itu jadi surat keterangan tanah yang diberikan oleh kepala desa tidakdikenal dalam sisitem hukum tanah di indonesia dan oleh masyarakatdipersepsikan sebagai milik dan hal ini adalah sangat keliru karena suratketerangan kepala desa tidak bersifat subtantif tetapi hanya bersifatdeklaratoire, jadi kKewenangan yang ada pada kepala desa yang dahulunyaada pada Camat untuk memberikan surat keterangan