Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/ataudilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = buktiT9, maka diperoleh Fakta hukum yang menunjukkan Objek Sengketa a quoditetapkan

saat anggota Kepolsian melakukan penggeledahan rumahterdakwa tersebut ada menemukan bungkusan plastik warna hitamyang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah korek api dan botol kaca kecilyang ditemukan di belakang rumah yaitu tepatnya di dalam kamarmandi ;16e Bahwa barang tersebut menurut saksi adalah milik terdakwa karenaselama ini yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa ;e Bahwa saksi tidak tinggal dirumah terdakwa melainkan saksi tinggal dikapal karena kapal tidak bisa ditinggal karena pasang surutnya

mendengarketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pelawan/Tergugatdan Terlawan/Penggugat, hal ini telah sejalandengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihPutusan Verzet Nomor: 5398/PUt.G/2021/PA kab.Mlg 1mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya

dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan17atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebin mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

ketentuan pasal 51 UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, maka pendapat majelis hakim hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat adalah dengan status sebagai pekerja tetap;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P3 yaitu surat No.11/SKD/KS/X/2015 tertanggal 9 Oktober 2015 Penggugat telah dirumahkan olehTergugat terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan waktu yangtidak ditentukan oleh Tergugat dengan alasan kondisi perusahaan sedangmelemah, mandeg pemasarannya ditambah semakin surutnya

Bahwa setelah membuka usaha toko kelontong dimaksud, maka dalamhal ekonomi Penggugat merasa terbantu, namun usaha toko kadangkadang ada pasang surutnya, sehingga Penggugat harus pandaipamdaimengelola keuangan dari toko, jangan sampai uang modal usahadigunakan untuk keperrluan harian maupun bulanan bagi Penggugatdan anakanak merekad.

Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuanpasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan atas pemberlakuan 1(satu) bulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat terhadap PNS yangdipidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah tepat namunpemberlakuannya tetaplan tidak boleh dimundurkan atau diberlakukan surutkarena dengan pemberlakuan surutnya

MtrMenimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baikadalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atauTindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atauTindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutandipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Bpp.Hal 23 dari 32pasang surutnya perjalanan bahtera rumah tangga Pemohon dengan Termohonsebagai suami isteri dan juga sejauh mana peran serta para saksi dalamrangka mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan demikian kapasitassaksi sebagai saksi keluarga atau orang dekat dapat diterima dandipertimbangkan ;Menimbang, bahwa adapun meteri keterangan yang diberikan oleh ketigaorang saksi, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tiga orang saksi, adalahketerangan yang sesuai dengan kereteria keterangan

Gandi Fasya yangmasingmasing terbukti melakukan tindak pidana yang sama, bahkan peran M.Gandi Fasya dalam tindak pidana dimaksud lebih besar dan sebagai pelaku utamasangat menciderai rasa keadilan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas Keadilan danKesetaraan serta bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan ; Hal. 63 dari 78 Putusan No.7/G/2020/PTUNBLMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berlaku surutnya

terdapat kaidah norma bahwa suatu keputusan dapatberlaku surut apabila dimungkinkan timbul kerugian yang lebih besar dan/atauterabaikannya hak Warga Masyarakat; Menimbang, bahwa dari faktafakta maupun alat bukti yang terungkap diPersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kerugian yang lebih besardan/atau terabaikannya hak warga masyarakat yang mengharuskan objeksengketa a quo berlaku Surut; 220220 22Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan berlaku surutnya

Berdasarkan uraiandiatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke10Penggugat tersebut ;15.Bahwa benar Tergugat sehariharinya mengelola usaha rental mobil milikOrangtua Tergugat dan sesekali mengemudikan mobil angkutan umum milikkeluarga Tergugat, namun Tergugat memberi uang kepada Penggugatmeskipun tidak menetap jumlahnya, karena namanya ekonomi pasti adapasang surutnya.

Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;16.Bahwa benar Penggugat dr./ Tergugat dk. sehariharinya mengelola usaharental mobil milik orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. namun Penggugatdr./ Tergugat dk. selalu memberikan uang kepada Tergugat dr./ Penggugatdk. meskipun tidak menetap jumlahnya, hal tersebut terjadi karena namanyaekonomi pasti ada pasang surutnya

Tidak benar, dan perjalanan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, kalaupun adaperbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yangwajar dalam berumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.Tergugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarga,sesual dengan kemampuan dan keadaan ekonomi, karena dalam duniausaha/ wiraswasta adalah merupakan hal wajar bila ada pasang surutnya,dan Tergugat berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga denganselalu berusaha/bekerja

yanglalu ; Bahwa ada bangunan disekitar lokasi ada pagartembok didekat pohon(AN CU; 22 nnn n nn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn cence nee Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan IPT dariPenggugat ; Bahwa saksi tidak tahu di lokasi tanah itu dicabutinnya ; Bahwa kalau hujan deras di Kantor Penggugat jalanRaya Kupang jayaDanjil; ++ 22 none nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n ncn Bahwa dilokasi Penggugat tidak pernahbanjir ; Bahwa banjir di Jalan Kupang Jaya No. 112 setinggilutut itu surutnya

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa punsebagaimana yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan:hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikirandan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hakuntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;Bahwa menurut Majelis, larangan berlaku surutnya

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makaHalaman 38 dari 42 HalamanPutusan Perkara Nomor: 23/G/2018/PTUN.

Smg.11.12.13.Tergugat merupakan hubungan kerjasama dan kedua pasal 1320 dan 1338KUHPerdata memberi arti asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya suatuperjanjian yang mengandung pengertian bahwa para pihak boleh menentukanhal hal yang hendak disepakati diatara para pihak.Bahwa dengan pasang surutnya dunia usaha khususnya mengenai kerjasamainvestasi antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya Penggugat tidakhanya meminta untungnya saja (profit sharing) akan tetapi jugamemperhitungkan kerugian

yangdisangkal oleh Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalahbukti keterangan sepihak yang semestinya masih diperlukan lagi bukti pendukung lainnyauntuk menguatkan dalil gugatan Penggugat ;Menimbang bahwa sementara itu. pihak Tergugat dalam membuktikanpenyangkalan tersebut diatas telah mengajukan bukti bertanda T.3 berupa fotofoto yangmenunjukkan kedekatan hubungan batin antara Tergugat dengan William JonathanWarianto, bukti bertanda T.4 berupa Kajian tentang tidak berlaku surutnya

dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan19atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/atauHalaman 37 dari 41 HalamanPutusan Perkara Nomor:26/G/2018/PTUN.JBI.dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = buktiT9, maka diperoleh