Penerbitan Keputusan Obyek Sengketa tidak bertentangan dengan Asas KepastianHukum dan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan karena telah didasarkan pada ketentuan perundanganyang secara khusus mengaturnya, yakni ketentuan Pasal 99 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2018, sehingga pemberlakuan surutnya telahdikecualikan dan telah pula dibenarkan sehingga tidaklah relevan untukdipertentangkan terhadap ketentuan yang bersifat umum ; c.

Page 14Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut didasarkankepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebihmengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yangberperkara serta pasang surutnya romantika perjalanan rumah tanggaPenggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua)orang saksi Penggugat (Antoni Bambang Sulistyo bin Cipto Sudarto danMujiono bin Senimin) yang telah memberikan keterangan

Apalagi, jika dalam rentang waktudiberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikanamanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, makatindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapan yang telah dibuat dan/ataudilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum, khsusunya dibidang administrasi pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P1= bukti T8 = buktiT9, maka diperoleh Fakta hukum yang menunjukkan Objek Sengketa a quoditetapkan

saat anggota Kepolsian melakukan penggeledahan rumahterdakwa tersebut ada menemukan bungkusan plastik warna hitamyang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah korek api dan botol kaca kecilyang ditemukan di belakang rumah yaitu tepatnya di dalam kamarmandi ;16e Bahwa barang tersebut menurut saksi adalah milik terdakwa karenaselama ini yang tinggal di rumah tersebut adalah terdakwa ;e Bahwa saksi tidak tinggal dirumah terdakwa melainkan saksi tinggal dikapal karena kapal tidak bisa ditinggal karena pasang surutnya

tahunBahwa sejak bulan Juni tahun 2007 ketrentaman rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis itu BENAR, bukanmengada ada atau rekayasa meskipun memang kenyataannya pada tanggal27 Mei 2008 lahir anak kedua, karena waktu itu Penggugat cukup sabar dantetap berusaha mempertahankan rumah tangganya, meskipun batinPenggugat sangat tersiksa, secara nalar bagaiman mungkin perselisihan/pertengkaran akan terus berlanjut kalau Penggugat dan Tergugat masihtinggal bersama, pasti ada pasang surutnya

Bahwa, macetnya pembayaran/cicilan Pembantah dikarenakanPembantah tersandung kasus KDRT dengan istrinya hingga Pembantahdipenjara, namun hal ini tidak membuat surutnya Pembantah untukmelakukan pembayaran terhadap hutang Pembantah kepada TerbantahIl, hal initerbukti dengan BPKB mobil pic up telah terselesaikan;. Bahwa, petugas dari Terbantah II pernah hadirke LP tempat ditahannyaPembantah, dimana dibicarakan kalau Pembantah masih sanggup untukmenyelesaikan atas hutang tersebut;.

Berdasarkan uraiandiatas sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil posita poin ke10Penggugat tersebut ;15.Bahwa benar Tergugat sehariharinya mengelola usaha rental mobil milikOrangtua Tergugat dan sesekali mengemudikan mobil angkutan umum milikkeluarga Tergugat, namun Tergugat memberi uang kepada Penggugatmeskipun tidak menetap jumlahnya, karena namanya ekonomi pasti adapasang surutnya.

Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya MajelisHakim Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkaraini untuk mengabulkan dalil rekonvensi Penggugat dr./ Tergugat dk.a quo ;16.Bahwa benar Penggugat dr./ Tergugat dk. sehariharinya mengelola usaharental mobil milik orangtua Penggugat dr./ Tergugat dk. namun Penggugatdr./ Tergugat dk. selalu memberikan uang kepada Tergugat dr./ Penggugatdk. meskipun tidak menetap jumlahnya, hal tersebut terjadi karena namanyaekonomi pasti ada pasang surutnya

Administrasi Pemerintahan dan juga dikaitkan dengan ketentuanpasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNS, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan atas pemberlakuan 1(satu) bulan untuk diberhentikan dengan tidak hormat terhadap PNS yangdipidana penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan telah tepat namunpemberlakuannya tetaplan tidak boleh dimundurkan atau diberlakukan surutkarena dengan pemberlakuan surutnya

MtrMenimbang, bahwa salah satu asas umum pemerintahan yang baikadalah asas kecermatan yang menentukan bahwa suatu Keputusan dan/atauTindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atauTindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutandipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebutditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya

Smg.11.12.13.Tergugat merupakan hubungan kerjasama dan kedua pasal 1320 dan 1338KUHPerdata memberi arti asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya suatuperjanjian yang mengandung pengertian bahwa para pihak boleh menentukanhal hal yang hendak disepakati diatara para pihak.Bahwa dengan pasang surutnya dunia usaha khususnya mengenai kerjasamainvestasi antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya Penggugat tidakhanya meminta untungnya saja (profit sharing) akan tetapi jugamemperhitungkan kerugian

Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksisaksi yangberasal dari keluarga dan atau orangorang yang dekat denganPenggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdidasarkan kepada oleh karena saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Gandi Fasya yangmasingmasing terbukti melakukan tindak pidana yang sama, bahkan peran M.Gandi Fasya dalam tindak pidana dimaksud lebih besar dan sebagai pelaku utamasangat menciderai rasa keadilan, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dalammenerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Asas Keadilan danKesetaraan serta bertentangan dengan Asas Ketidakberpihakan ; Hal. 63 dari 78 Putusan No.7/G/2020/PTUNBLMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkantentang berlaku surutnya

terdapat kaidah norma bahwa suatu keputusan dapatberlaku surut apabila dimungkinkan timbul kerugian yang lebih besar dan/atauterabaikannya hak Warga Masyarakat; Menimbang, bahwa dari faktafakta maupun alat bukti yang terungkap diPersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kerugian yang lebih besardan/atau terabaikannya hak warga masyarakat yang mengharuskan objeksengketa a quo berlaku Surut; 220220 22Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapatbahwa dengan berlaku surutnya

Tidak benar, dan perjalanan rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, kalaupun adaperbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yangwajar dalam berumah tangga dan dapat diselesaikan dengan baik.Tergugat selalu berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarga,sesual dengan kemampuan dan keadaan ekonomi, karena dalam duniausaha/ wiraswasta adalah merupakan hal wajar bila ada pasang surutnya,dan Tergugat berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga denganselalu berusaha/bekerja

yanglalu ; Bahwa ada bangunan disekitar lokasi ada pagartembok didekat pohon(AN CU; 22 nnn n nn nn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn cence nee Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan IPT dariPenggugat ; Bahwa saksi tidak tahu di lokasi tanah itu dicabutinnya ; Bahwa kalau hujan deras di Kantor Penggugat jalanRaya Kupang jayaDanjil; ++ 22 none nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn n ncn Bahwa dilokasi Penggugat tidak pernahbanjir ; Bahwa banjir di Jalan Kupang Jaya No. 112 setinggilutut itu surutnya

yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa punsebagaimana yang termaktub dalam Pasal 281 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menyatakan:hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikirandan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hakuntuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidakdituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun;Bahwa menurut Majelis, larangan berlaku surutnya

ketentuan pasal 51 UU No. 13 tahun 2003 tentangketenagakerjaan, maka pendapat majelis hakim hubungan kerja antara Penggugatdengan Tergugat adalah dengan status sebagai pekerja tetap;Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P3 yaitu surat No.11/SKD/KS/X/2015 tertanggal 9 Oktober 2015 Penggugat telah dirumahkan olehTergugat terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan waktu yangtidak ditentukan oleh Tergugat dengan alasan kondisi perusahaan sedangmelemah, mandeg pemasarannya ditambah semakin surutnya

yangdisangkal oleh Tergugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalahbukti keterangan sepihak yang semestinya masih diperlukan lagi bukti pendukung lainnyauntuk menguatkan dalil gugatan Penggugat ;Menimbang bahwa sementara itu. pihak Tergugat dalam membuktikanpenyangkalan tersebut diatas telah mengajukan bukti bertanda T.3 berupa fotofoto yangmenunjukkan kedekatan hubungan batin antara Tergugat dengan William JonathanWarianto, bukti bertanda T.4 berupa Kajian tentang tidak berlaku surutnya

Bahwa setelah membuka usaha toko kelontong dimaksud, maka dalamhal ekonomi Penggugat merasa terbantu, namun usaha toko kadangkadang ada pasang surutnya, sehingga Penggugat harus pandaipamdaimengelola keuangan dari toko, jangan sampai uang modal usahadigunakan untuk keperrluan harian maupun bulanan bagi Penggugatdan anakanak merekad.

Februari2017, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,namun buktibukti surat tersebut bukan merupakan bukti autentik ataupunakta di bawah tangan, dan hanya berisi data pemasukan saja, tidak ada datapengeluaran, sedangkan suatu usaha ada pasang surutnya sehinggadiragukan dan menjadi tidak jelas.

Nomor 186 PK/Pdt/2014Peraturan Daerah TKI, Provinsi Sumatra Utara, Nomor 01 Tahun 1990,dan yang dipertegas oleh Surat Pemerintah Daerah TKIl, KabupatenToba Samosir/Bupati Tosamosir Dalam suratnya Nomor 508/pem/2003petikan kalimatnya berbunyi: Peraturan Daerah Provinsi Sumatra UtaraNomor 01 Tahun 1990, tentang Penataan Kawasan Strategi DanauToba sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat 1; Yangmenyebutkan, bahwa tanah timbul yang terdapat di sepanjang pantaiDanau Toba sebagai akibat surutnya permukaan

dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon danTermohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan19atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya