Ditemukan 523 data
45 — 15
Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, makaalasan perceraian sebagaimana dalam UndangUndang No.1 Tahun 1974 Jo.PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telahterpenuhi;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua PengadilanAgama Tanjung Redeb memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggilPenggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
11 — 1
Sejak kepergian Tergugat tersebut antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.
67 — 14
TMP Kalibata 17 Jakarta ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untukseluruhnya, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah, sehingga kepadaTergugat haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalamperkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 000.000, (Dua ratus sembilanpuluh satu ribu rupiah) ;Mengingat dan memperhatikan Undangundang No. 1 Tahun 1974 jo.PP No. 9 Tahun 1975 jo.
16 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Wonogiri Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmnerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyiPRIMAIR1.
11 — 2
pertimbanganpertimbangan tersebut, makapermohonan Pemohon dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, dan untuk ituMajelis Hakim memandang perlu menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Pemohonyang bernama: ANAK PEMOHON untuk dinikahkan dengan seorang pria nnma CALONSUAMI ANAK PEMOHON;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang nomor 7 tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan yangtelah diubah yang kedua dengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 jo.PP
10 — 1
.: 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2, jo.PP Nomer: 9 tahun 1975,Pasal 19 jopasal 116KompilasiHukum Islam, maka sudah sepantasnyalahapabila Pengadilan Agama Kendal mengabulkan gugatan Penggugattersebut ;Atas dasar uraian diatas dengan segala kerendahan hati sudilah kiranyaBapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksaperkara in iberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:Primer :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
15 — 5
bertanggung jawab kepada Penggugat dalam halnafkah dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain. sejak kejadiantersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagisampai sekarang.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat danTergugat sudah retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membinarumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telan melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP
10 — 0
Bahwa dengan demikian apa yang telah Pemohon uraikan diatas telahmemenuhi alasan untuk mengajukan Permohonan cerai talak di PengadilanAgama Purwokerto sesuai dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.PP Tahun 1975 pasal 19 huruf fjo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ; 2Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, Penggugat mohon agar KetuaPengadilan Agama Purwokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : PRIMER:1.
7 — 2
Dengan demikiansecara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukumdan dapat diterima ;Menimbang, pula bahwa sesuai dengan identitas yang ada dalamsurat gugatan dan pengakuan kedua belah pihak di depan siding bahwapenggugat adalah seorang PNS yang bekerja di Kantor Dinas Bina Margadan Pengairan Kotra Samarinda yanfg sampai saat ini masih tercatatsebagai PNS aktif, maka sesuai ketentuan pasal 3 PP No.10 tahun 1983 Jo.PP No.45 tahun 1990, maka majelis hakim wajib mempertanyakan Surat
24 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.
8 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.
12 — 4
Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon yang demikian, makaalasan perceraian sebagaimana dalam UndangUndang Nomor tahun 1974 Jo.PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telahterpenuhi;Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua PengadilanAgama Tanjung Redeb Cq.
14 — 1
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo.
6 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal 10 Januari 2010 Pemohon Kasasi diberi tahuuntuk mengikuti sidang di Pengadilan AgamaBukittinggi, tanggal 20 Januari 2010 sidang dimulaiternyata sudah ada surat izin perceraian dan MajelisHakim mengambil kesimpulan dengan menyuruh PemohonKasasi menelusuri bagaimana cara Termohon' Kasasimendapatkan surat izin tersebut, terlebih lagi PemohonKasasi belum pernah diperiksa, oleh karenanya hal inibertentangan dengan Pasal 5 PP No. 10 Tahun 1980 jo.PP No. 45 Tahun 1990 ayat 2;d.
20 — 4
Putusan Nomor 246/Pdt.G/2017/MS.JthMohon Putusan yang seadiladilnyaJika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugathadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yangsah;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berlaku aturan sebagaimana dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo.PP Nomor
12 — 2
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Berdasarkan alasan/ dalildalil di atas, Penggugat mohon kepada KetuaPengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenanmenerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi:PRIMER1.
12 — 3
XXXxX/Pdt.G.2017/PA Smg.Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi danpaitut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat selaku Pegawai BRI Kantor Unit PandansariKabupaten Batang telah mendapatakan surat keterangan dari atasannya yangmenyatakan bahwa BUMN PT BRI tidak tunduk pada PP No. 10 tahun 1983 jo.PP Nomor 45 Tahun
17 — 12
Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Tergugat telah melanggarsebagaimana diatur dalam Undangundang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal.116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;Bahwa berdasarkan dalildalil tersebut, Pemohon memohonkepada Pengadilan Agama Sragen, agar menjatuhkan putusan yangamarnya sebagai berikut:PRIMAIR :Hal.2 dari 12 hal. Put.no.1477/Pdt.G/2021/PA.Sr1. Mengabulkan gugatan Penggugat.2.
7 — 0
Bahwa Gugatan ini diajukan telah memenuhi ketentuan UndangundangNo. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo.PP. No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf(6) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (b);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas nampaknya kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapatdipertahankan lagi, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan AgamaBatang agar berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1.
21 — 12
Tergugatyang dalam identitas buku nikah tertulis sebagai Pegawai Negeri, denganberdasar pada bukti P.3 berupa Surat Kontrak Kerja yang dibuat pada tanggal01 Februari 2017 dan keterangan 2 orang saksi dan dengan pertimbanganTergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk memberikan jawaban danketerangan perihal kedudukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, terdapatalasan yang cukup untuk menyatakan bahwa Tergugat bukan sebagai PegawaiNegeri Sipil yang terikat dan tunduk pada aturan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo.PP