Ditemukan 611 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2014 — Putus : 16-12-2014 — Upload : 16-02-2015
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 26/G/2014/PTUN-BKL Tanggal 16 Desember 2014 — NIZWAN, SP., M.Si. melawan REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
65 — 23
65 — 23
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuktidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasimanusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ;(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atasdasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadapperlakuan yang bersifat diskriminatif itu ;(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selarasdengan perkembangan zaman dan peradaban
Register : 17-09-2015 — Putus : 03-03-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2193/Pdt.G/2015/PA.TA Tanggal 3 Maret 2016 — Penggugat Tergugat
24 — 6
24 — 6
lumrah dalam kehidupanmeski kadang sangat menyakitkan, tapi siapa tahu justru rasa sakit ituadalah makhluk yang diutus Allah untuk mencabut dosadosa kita sehinggasaya berharap pada isteriku untuk mencabut gugatan ini dan kembalimenjadi Nining yang sejatinya, Nining yang one day one juz, bukan NiningHalaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2193/Padt.G/2015/PA.TAyang dibenci tapi Nining yang diberikan kebebasan untuk memasuki pintusurgadari arah yang dia mau;10.Mengutip Buya Hamka bahwa dalam mengukur suatu peradaban
janganhanya terpancang pada panjangnya jembatan atau tingginya gedung, tapiukuran suatu peradaban hanya tetap bisa diukur dengan kondisi jiwa sejauhmana hubungannya dengan Allah dan lingkungannya.
Putus : 11-11-2010 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 P/HUM/ 2010 Tanggal 11 Nopember 2010 — I WAYAN PUJA VS GUBENUR BALI, DK
101 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
101 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bali secara komunal yang diakui dan dihormati olehmasyarakat Bali baik secara de fakto maupun de jure, mengingatkawasan tempat tempat suci yang terformulasikan dalam normanormaPerda 16/2009 merupakan warisan adiluhung identitas budaya dan hakmasyarakat tradisional Bali yang masih hidup' selaras denganperkembangan zaman sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal281 ayat (8) UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya danhak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembanganzaman peradaban
Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 39Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia.Pasal 18B ayat (2) UUD 1945:Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakathukum adat beserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dansesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia, yang diatur dalam UndangUndang.Pasal 281 ayat (3) dan (4) UUD 1945:(3) Indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selarasdengan perkembangan zaman dan peradaban;(4) Perlindungan,
Register : 17-09-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 10-06-2013
Putusan PA BANJARBARU Nomor 306/Pdt.G/2012/PA.Bjb Tanggal 7 Januari 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
55 — 10
55 — 10
;e Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. ; Pasal 7 UU No. 20 Tahun 2003
;e Pasal3 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional : Pendidikan Nasionalberfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yangbermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwakepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berlimu, cakap, kreatif mandiri, danmenjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Register : 20-08-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 26-06-2016
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 2568/Pdt.G/2015/PA.Kab.Kdr Tanggal 2 Maret 2016 —
9 — 1
9 — 1
Bahwa benar sesuai dengan Undangundang apabila anak dibawah umur adalahdalam perawatan Ibu, akan tetapi berdasarkan alasanalasan diatas bahwa apabilaketentuan undangundang yang ada bertentangan dengan kepatutan, peradaban, dankemanusiaan Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk diambiltindakan (Contra Legem), maka selanjutnya Termohon mohon kepada Yang TerhornatKetua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri supaya Termohon ditetapkan sebagaipemegang Hak Asuh atas anaknya yang bernama Sdri.
Putus : 16-05-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN MAGETAN Nomor 83/Pid.B/2013/PN.Mgt Tanggal 16 Mei 2013 — Terdakwa SUDARWI Bin Darman (almarhum)
258 — 138
258 — 138
Roeslan Saleh tentang ajaran bijak kaum cerdik pandai, bahwa dalam negarahukum yang menjunjung tinggi peradaban manusia bahwa mengadili itu tidak lain dan tidakbukan adalah sebuah proses pergulatan kemanusiaan dari seorang pengadil; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan kepadanyadinyatakan terbukti yang oleh karenanya dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwaditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman penjara yang akan dijatuhkan nanti;13 Menimbang, bahwa oleh karena
Putus : 26-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2751 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 — NORMADIAH binti INDRA DJAJA. B. dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN cq KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BULUNGAN
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apa yang dituntut Penggugat dalam petitum masih dalam batasbataskepatutan, peradaban dan kemanusiaan atau tidak bertentangandengan kepentingan dan ketertiban umum dan kesusilaan yangdigariskan Pasal 1337 KUHPerdata.(vide A4.
Register : 02-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 36/Pdt.P/2020/PN Srh Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
FIRIANUS BUULOLO
48 — 36
FIRIANUS BUULOLO
48 — 36
UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, negaramengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adatbeserta hakhak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai denganperkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesiayang diatur dalam undangundang dan berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat(1) UndangUndang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945,indentitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras denganperkembangan zaman dan peradaban
Register : 19-10-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 11-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 162 PK/TUN/2016 Tanggal 8 Desember 2016 — REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS ZAINUDIN ALAMON, DKK;
175 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS):Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjJawab Menteri;Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusipendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakanbagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang SISDIKNAS:Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban
Salah satunyaadalah diselenggarakan secara demokratis dan menjunjung tinggi HakAsasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangSISDIKNAS:Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, obertujuaan untukberkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mullia,sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi
Register : 04-04-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 07-07-2019
Putusan PA FAK FAK Nomor 0037/Pdt.G/2016/PA.FF Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 7
14 — 7
Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akanmenjadi mudharat bagi kKeduanya.Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan denganpendapat YUSUF QORDHOW/I dalam bukunya Islam Agama Peradaban,halaman (344) yang selanjutnya oleh Majelis Hakim dijadikan sebagaipendapat sendiri mengatakan: tidaklah logis dan keluar dari fitrah jikamemaksakan keduanya bersekutu dengan kekuatan hukum sementaramereka sudah saling tidak rela, bencana yang paling besar adalahbergaul dengan orang yang tidak
Register : 23-05-2013 — Putus : 02-07-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 126/PID.SUS/2013/PN KTA Tanggal 2 Juli 2013 — - HERIANTO Bin YOSO DIHARJO
22 — 17
22 — 17
ekonomi dan budaya dan masyarakattidaklah begitu saja diabaikan, Hakim hanya menghukum terdakwa sebagai person, danbukan menghukum sanak keluarga terdakwa seperti anak atau istri dan kerabatnya,sehingga aspekaspek itulah yang hendaknya mengiringi pertimbangan seorang hakimdalam penjatuhan pidana bagi terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dipersidangan, menunjukan bahwa terdakwa tersebut memiliki pribadi dan perilaku yangsantun, berada dalam lingkungan yang memiliki peradaban
Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1707 K/PID.SUS/2017 Tanggal 16 Nopember 2017 — Romi Saputra bin Zainudin ;
143 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hukuman mati untukmenyelamatkan peradaban modern".Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, denganpertimbangan sebagai berikut : Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaikiputusan Judex Facti/Pengadilan Negeri, dan menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana Tanpa hakmenerima Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman yang beratnyamelebihi
Register : 01-11-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 936/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 16 Nopember 2021 — Pemohon melawan Termohon
10 — 5
10 — 5
Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ininegara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyaksumber daya manusia (SDM) unggul.
Register : 14-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PA SENGKANG Nomor 46/Pdt.P/2022/PA.Skg Tanggal 25 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
17 — 14
17 — 14
Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negarakarena saat ini negara sedang membangun peradaban dan sedangmembutuhkan banyak sumber daya manusia (SDM) unggul.
Register : 16-11-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PA SENGKANG Nomor 997/Pdt.P/2021/PA.Skg Tanggal 7 Desember 2021 — Pemohon melawan Termohon
25 — 3
25 — 3
Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ininegara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyakSumber daya manusia (SDM) unggul.
Register : 03-04-2013 — Putus : 07-05-2013 — Upload : 01-08-2013
Putusan PN MAGETAN Nomor 65/Pid.B/2013/PN.Mgt Tanggal 7 Mei 2013 — Terdakwa ARI WAHYUDI
20 — 2
20 — 2
Roeslan Saleh tentang ajaran bijak kaum cerdik pandai, bahwa dalam negarahukum yang menjunjung tinggi peradaban manusia bahwa mengadili itu tidak lain dan tidakbukan adalah sebuah proses pergulatan kemanusiaan dari seorangpengadil ; 222 02202 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini dan kepadanyadinyatakan terbukti yang oleh karenanya dijatuhi pidana penjara, maka lamanya Terdakwaditahan dikurangkan sepenuhnya dari hukuman penjara yang akan dijatuhkan nant; Menimbang, bahwa
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 17-03-2016
Putusan PA TANGGAMUS Nomor 450/Pdt.G/2015/PA.Tgm Tanggal 29 Oktober 2015 — Penggugat dan Tergugat
30 — 15
30 — 15
,dalam bukunya, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian dan Putusan Pengadilan, penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan,tahun 2008, hal. 555556, yang selanjutnya diambil alin oleh Majelis Hakim, disebutkanbahwa berdasarkan kenyataan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, layakdan beralasan meninggalkan sistem pembatasan alat bukti yang klasik, ke arahperkembangan peradaban karena dari bentuk atau jenis alat bukti yang baru tersebut,kemungkinan besar akan diperoleh
Register : 14-01-2022 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PA SENGKANG Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Skg Tanggal 25 Januari 2022 — Pemohon melawan Termohon
17 — 14
17 — 14
Kondisi demikian merupakan kerugian bagi negara karena saat ininegara sedang membangun peradaban dan sedang membutuhkan banyakSumber daya manusia (SDM) unggul.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PT SAMARINDA Nomor 58/Pdt/2016/PT.SMR Tanggal 14 Juni 2016 — EKUK, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Tepulang, RT 02, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS,SH dan JOHNY FADLY,SH keduanya Advokat berlamat di kantor Advokat dan Konsultan Hukum âÃÂàAGUSTINUS & REKANâÃÂàdi Jalan Juanda II Rukan Juanda Condoshop Blok CJ No 11, Kecamatan Samarinda Ulu,Kota Samarinda berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat,dibawah Nomor W18-UII/9/HK.02.1/2015 tanggal 26 Januari 2015 , sebagai PEMBANDING / semula TERGUGAT ;
M e l a w a n
PT. FIRMAN KETAUN PERKASA, Alamat Gedung Office 8 Lantai 30.Unit C, SCBD Lot 28 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 ( jalan Senopati Raya 8B ) Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 atau alamat kantor site di Jl. Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD JUMALIKI,SH, MH Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Wonosari RT 23 No. 28 Kelurahan Gunungsari Ilir , Balikpapan. Kalimantan Timur, dan ISMAIL, SH Pekerjaan Advokat /Penasehat Hukum beralamat di Jl. Aji Tulur Jejangkat 1 RT 07 No. 10 Kelurahan Simpang Raya Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat , dibawah Nomor W18-UII/78/HK.02.1/XI/2014 tanggal 17 November 2014,
sebagai TERBANDING / semula PENGGUGAT. ;
59 — 13
59 — 13
Sultani, dimana yang bersangkutandiduga telah melalukan pemalsuan surat atau diduga melakukan perbuatanpemalsuan tanda tangan ;Bahwa sesuai kultur dan budaya serta peradaban suku Dayak Benuaq,dalam kaitannya dengan hutan/tanah, dimana baik Tergugat maupun masingmasing Sdr. Rusbandi Suntag, Sdr. Cuci dan Sdr.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 724 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — PT DINAMIKA LOGAMU MULIA VS KRISMAS P. SINAGA
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
artinya sudah benar Penggugat tidak melakukan kesalahan yangdimaksud, sesuai dan sejalan dengan pengertian UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang PPHI Pasal 1 ayat (4) dan selanjutnya soal tata carapenyelesaian perselisihan dengan tuduhan serta pengakhiran PHK tanpadidasari penyelesaian yuridis ketenagakerjaan yang patut, beretikasebagaimana peradaban bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hukum(rechtaat) serta hakhak kemanusiaan dalam perlakuan hubungan kerja;Analisis yuridis terhadap kesalahan