Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan sajaikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah, yang jika terputus,menyebabkan perkawinan menjadi timpang, dan sulit untuk diharapkanmencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikapPenggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetapbercerai

masyarakat.Menimbang, bahvwa selain itu perlu pula diingat bahwa pemidanaan bukandimaksudkan sebagai balas dendam atau pemberian nestapa akan tetapi salahsatunya bertujuan sebagai bentuk pembelajaran terhadap terdakna agarkedepanya lebih berhatihati lagi dalam bebicara atau menyampaikan kata kata baik itu lisan maupun tulisan di media sosial (facebook), dan pemulihanHalaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 4/Pid/2018/PT KPGkembali keseimbangan hukum dalam masyarakat terutama korban dankeluarganya yang pernah timpang

menjadi kepalakeluarga, kemudian Anak Pemohon paham bahwa apabila dikaruniaseorang anak maka tanggungjawabnya tidak hanya sebatas untuk dirinyadan suaminya, melainkan juga kepada anaknya serta halhal lainnya;Perbedaan usia anak dengan Calon Suami;Menimbang, bahwa ditinjau dari sisi perbedaan usia antara Anak Pemohondengan Calon Suami adalah terpaut sekitar 10 (Sepuluh) tahun, menurutHakim selisih usia tersebut adalah selisin usia yang cukup jauh, namundalam persidangan tidak ditemukan relasi yang timpang

JAP Halaman 12 dari 15 Halamankelalaian dan kesalahan dalam memutus perkara, timpang dan berlebihan sertahanya mempertimbangkan kepentingan Terbanding semata .Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semulaTergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak ada mengajukan KontraMemori Banding;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari denganseksama berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini,turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor

Bahwa tanah seluas 2.541m* yang saling timpang tindih(overlap) tersebut, merupakan tanah Sertifikat Hak Milik No.255/Kelurahan Mojosongo an. Bambang Hartanto denganSertifkat No. 402 an. Hasan Sawiji, yang dalam perkara a quomenjadi objek perkara.3. Bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) alas hak atas tanah objekperkara, maka secara yuridis sepatutnya lah ditentukan terlebihdahulu siapa pihak yang paling berhak atas tanah objek perkaradan alas hak mana yang tidak berkekuatan hukum.4.

Berdasarkan hasilpenelitian dan inventarisasi terhadap tanahtanah yang dibebaskan, ditemuifakta pada sta. 4 + 400 terdapat tanah seluas 2.541 m2 yang alas hak nyasaling tumpang tindih.Bahwa tanah seluas 2.541m2 yang saling timpang tindih (overlap) tersebut,merupakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 255/Kelurahan Mojosongo an.Bambang Hartanto dengan Sertifkat No. 402 an.

Bahwa tanah seluas 2.541m2 yang saling timpang tindih (overlap)tersebut, merupakan tanah Sertifikat Hak Milik No. 255/KelurahanMojosongo an.

Tolitoli, karena timpang tindinh tersebut maka Kantor PertanahanKabupaten Tolitoli telah mempunyai andil merugikan Penggugat, sebabkedua Sertifikat Hak tersebut diatas keduaduanya adalah Produk BPNTolitoli/Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli tersebut, oleh karena ituuntuk kepentingan kepastian hukum Hak Penggugat dan ParaTergugat haruslah dipertanggung jawabkan oleh Pihak BPNTolitoli/Kantor Pertanahan Kabupaten Tolitoli;6.

Bahwa dalam persidangantidak ditemukan relasi yang timpang antara anak Pemohon dan calonistri) anak Pemohon tersebut, artinya hubungan anak Pemohondengan calon istri anak Pemohon saling seimbang tidak ada yanglemah dan tidak ada yang kuat, tidak ada yang dominan dan tidak adayang didominasi.

Raja, 12, Km. 9,5 No.139 C, Timpang Deli, Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan SuratHalaman 1Putusan Nomor 3406/Pid.Sus/2018/PN MdnKuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraandengan Nomor 77/Perk.Pid/2019/PN Mdn tanggal 31 Januari 2019Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3406/Pid.Sus/2018/PN Mdntanggal 13 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 3406/Pid.Sus/2018/PN

penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar olehterdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, yangdijatuhkan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakanHal.14 daril9 hal.Pts.52/PID/2017/PT.S MR.hukum khususnya di bidang pemberantasan peredaran Narkotika dankurang memenuhi rasa keadilan karena Putusan pemidanaan tersebutsangatlah timpang

Edaran Mahkamah AgungHalaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 677 K/TUN/2015(SEMA) Nomor : 2 Tahun 1991 angka V.3. gugatan Penggugat beralasanhukum untuk diterima karena masih dalam tenggang waktu 90 (sembilanpuluh) hari terhitung semenjak sertipikat objek sengketa diketahui olehPenggugat;Bahwa Penggugat adalah pihak yang berkepentingan karena berdasarkanputusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 83/Pdt.G/2013/PN.Pbr.tanggal 04 November 2014, tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 332/Tangkerang yan timpang

Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan bukan sajaikatan lahiriah, tetapi juga merupakan ikatan batiniah, yang jika terputus,menyebabkan perkawinan menjadi timpang, dan sulit untuk diharapkanmencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;Menimbang, bahwa fakta sedemikian ini dihubungkan kepada sikapPenggugat yang sudah sangat keras dengan pendiriannya untuk tetapbercerai

Bahwa terhadap dari proses lelang secara elektronik mulai dariproses mendaftar lelang, membuat penawaran, evaluasi administrasidokumen, pembuktian data isian kualifikasi, klarifikasi negosiasiteknis dan harga, klarifikasi harga satuan penawaran timpang,penetapan pemenang lelang, pengumuman pemenang lelang hinggaHalaman 8 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRpenunjukkan penyedia barang/jasa kepada PT.

jelas dan telahmenandatangani Perjanjian : 3935/SPDINKES/IX/2017tanggal 20 September 2017 Kegiatan Pengerjaan SatuPaket Proyek Pembangunan Puskesmas KotabaruKecamatan, namun pada sisi lain Penggugat yangmerupakan pemenang lelang menyatakan tidak tahu ataudiberitahukan terhadap proses lelang secara elektronik mulaidari proses mendaftar lelang, membuat penawaran, evaluasiadministrasi dokumen, pembuktian data isi kualifikasi,klasifikasi negosiasi teknis dan harga, klasifikasi hargasatuan penawaran timpang

Dasar Gugatan (Posita) huruf E angka 3 halaman 4 dalamgugatannya yang intinya menjelaskan bahwa ...Bahwa terhadapHalaman 47 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRproses lelang secara elektronik mulai dari proses mendaftarlelang, membuat penawaran, evaluasi administrasi dokumen,pembuktian data isi kualifikasi, klasifikasi negosiasi teknis danharga, klasifikasi harga satuan penawaran timpang, penetapanpemenang lelang, pengumuman lelang hingga penunjukanpenyedia barang/jasa kepada PT.

SPDINKES/IX/2017 tanggal 20 September2017 Kegiatan Pengerjaan Satu Paket Proyek PembangunanPuskesmas Kotabaru Kecamatan, Namun pada sisi lainPenggugat yang merupakan pemenang lelang menyatakan tidaktahu atau diberitahukan terhadap proses lelang secara elektronikmulai dari proses mendaftar lelang, membuat penawaran,Halaman 49 dari 117 Putusan Nomor : 22/G/2018/PTUN.PBRevaluasi administrasi dokumen, pembuktian data isi kualifikasi,klasifikasi negosiasi teknis dan harga, klasifikasi harga satuanpenawaran timpang

Dasar hukumnya adalah Perpres Nomor 70 tahun 2012tentang Pengadaan Barang/Jasa;Bahwa terhadap harga timpang satuan dia tas 110% itempekerjaan galian tanah dilakukan klarifikasi terhadap rekanan,pada saat pembuktian kualifikasi yang datang pada saat ituadalah MASHURI selaku Wakil Direktur CV Devasindo Utama.Terhadap klarifikasi dimaksud tidak dibuat Berita Acara Klarifikasiharga timpang.

Hasil klarifikasi dituangkandalam berita acara klarifikasi yang menyatakan penyedia sepakatdengan harga satuan penawaran yang melebihi 110% dari hargasatuan HPS tersebut dinyatakan harga satuan timpang. ApabilaPokja ULP tidak melakukan klarifikasi maka Pokja ULP atauPenyedia tidak boleh menyatakan harga satuan yang melebihi110% dari harga satuan HPS tersebut sebagai harga satuantimpang.

Dampaknya Harga Timpang telah diklarifikasi dandisetujui penyedia, agar sebelum kontrak ditandatangani semuapihak sadar betul akibat yang diperjanjikan jika kKemudian dalampelaksanaan kontrak terjadi Harga Timpang.

ayat (1) Perpres542010 terakhir dirubah dengan Perpres42015;Bahwa setelah dilakukan klarifikasi dan pokja ULP dan penyediasepakat adanya harga satuan timpang yang dituang dalam beritaacara klarifikasi, maka selanjutnya harga satuan timpang tersebutHal. 127 dari hal. 222Putusan Tipikor Nomor :07/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl.hanya berlaku pada volume yang sesuai dengan dokumenpengadaan, apabila nanti dalam pelaksanaan kontrak hargasatuan dilakukan perhitungan hasilnya volume yang sebelumnyadisepakati ternyata

bertambah atau berkurang, maka hargasatuan timpang hanya berlaku pada volume yang telah disepakati,untuk penambahan volume maka harga satuan harus dilakukannegosiasi kembali oleh PPK dengan penyedia;Bahwa berdasarkan UU nomor 18 tahun 1999 tentang Jasakonstruksi, Jasa konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi sejakperencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasankonstruksi.

Berdasarkan pertanyaanpertanyaan wajar tersebut di atas, nampak sekalibahwa Tergugat Rekonvensi telah memanfaatkan kedudukan superiornya,baik dari aspek keunggulan pengalamannya yang telah hampir 17 tahunmenjadi notaris maupun keunggulan ekonomi yang jauh di atas PenggugatRekonvensi, untuk membuat perjanjian yang sangat timpang dengankeuntungan yang tidak terbatas bagi dirinya, berdasarkan asas grossdisparity, maka kontrak yang mengandung perbedaan yang sangat besardapat dibatalkan, karena melanggar

Gunakarya Nusantara sebagaimana dengan koreksi arimatikpendahuluan dijadikan dasar koreksi arimatik final sebagai evaluasi hargaoleh Panitia Lelang, diperoleh nilai timpang terhadap beberapa itemHal. 9 dari 280 hal.

Gunakarya Nusantara yang diperolehnilai timpang sebagaimana dalam proses pelelangan, ada item pekerjaanyang dilakukan CCO/perubahan kontrak namun digunakan harga satuanpenawaran PT. Gunakarya Nusantara dimana seharusnya berlaku hargaHal. 21 dari 280 hal.

PEMBANGUNAN RESEVOIR BAWAH TANAH selanjutnya berdasarkan perhitungan Mutual Chek Akhir, sebagai berikut:HARGA JUMLAH HARGAMc HARGA SELISIHURAIAN ITEM PEKERJAAN SATUAN HARGA MC SATUANAKHIR: MENURUT (CCO)HARGA TIMPANG MC AKHIR AKHIR: HPS/RABVOL HPS/RAB 610(Rp) (Rp) (Rp)(Rp)B. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKAT1.

Putusan No. 2405 K/Pid.Sus/2015 selanjutnya berdasarkan perhitungan Mutual Chek Akhir, sebagai berikut:HARGA JUMLAH HARGAMc HARGA SELISIHURAIAN ITEM PEKERJAAN SATUAN HARGA MC SATUANAKHIR MENURUT (cco)HARGA TIMPANG MC AKHIR AKHIR HPS/RABVOL HPS/RAB 610(Rp) (Rp) (Rp)(Rp)C. PEMBANGUNAN LOS BERTINGKATO.

GunakaryaNusantara tersebut timpang, dan menurut saksisaksi denganmencantumkan persentasenya saja pihak Disperindagkop KabupatenAceh Tamiang selaku pihak Pengguna pasti mengetahui harga timpangtersebut, dan perlu diperjelas bahwa terhadap harga timpang apabiladilakukan CCO/perubahan kontrak harus berlaku harga satuan di HPSbukan harga satuan penawaran PT. Gunakarya Nusantara. Selanjutnyaada item pekerjaan yang dilakukan CCO/perubahan kontrak yangmengggunakan harga satuan penawaran PT.

;Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon sejak Nopember 2020 lalu mulai tidak rukun danharmonis dan terjadi pertengkaran;Bahwa, saksi tidak melihat antara Pemohon dan Termohon namunsaksi mengetahui ada pertengkaran karena Termohon pernahmenangis sebanyak 2 kali;Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkankarena Pemohon dan Termohon sering berselisin paham tentangpenghasilan yang timpang antara Pemohon dengan

selain itu, menurut ketentuan hukum dan adanyakepatutan yang berkembang di tengah masyarakat, dengan kepergian Tergugatmeninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa ada tanggung jawab lagi selakuHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor14/Pdt.G/2016/PN Wngistridan ibu bagi anaknya, hingga tidak lagi hidup dalam satu rumah yang utuhuntuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis dengan memfungsikandiri selayaknya sepasang suami istri, mengakibatkan kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat tersebut menjadi timpang

Suatu gugatan terhadap perilakuseseorang yang menyalahgunakan atau memanfaatkan posisi timpang atauHalaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 888 K/Pdt/2017ketidakberdayaan serta halhal lain yang menyebabkan seseorang tidakmemiliki keadaan bebas sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakanhukum.

Bahwa penjatuhan pidana yang timpang tersebut nyatanyata menunjukanjauhnya rasa keadilan dalam putusan majelis hakim didalam menjatuhkanputusannya;8. Bahwa pada Negaranegara maju yang telah sukses dalam pemberantasanobatobatan terlarang (narkoba), kKonsep pemidanaan telah dijauhkan dalamproses pembinaan pecandu maupun pengedar narkotika, Negaranegaramaju lebih menggunakan pendekatan pembinaan dan rehabilitasi sepertihalnya yang terjadi pada Negara Islandia dan Portugal;9.

Bahwa selanjutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Acehjuga telah salah menerapkan hukum, tentang gugatanPenggugat kurang pihak (Plurus Litis Consortium) dengantidak digugatnya Jamaluddin, karena Jamaluddin masuk dalamperkara adalah atas inisiatif sendiri sebagai Kuasa Tergugat;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Banda Aceh telah salahmenerapkan hukum dan timpang tindih atau mengandung kontradiksi yaituJudex Facti Pengadilan Tinggai Banda Aceh dalam mempertimbangkaneksepsi dan pokok perkara