Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkanUndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 dan/atau undangundanq; Bahwa sebagaimana amanat Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengaturbahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikanlayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranyapendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpadiskriminasi :Bahwa salah satu jenis Perguruan Tinggi

sesuai menurut hukum,oleh karena itu patut untuk dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaputusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 19 Juli 2018 Nomor5/Pid.B/2018/PN Sgl. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat banding;Mengingat, ketentuan Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturanperundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;MENGADILI :Halaman 7 dari hal. 8 Putusan Nomor 183/PID/2018/PT BNA1.

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo pasal 13 ayat (1)dan (2) huruf a dan b UndangUndang No 11 Tahun 2005 TentangRatifikasi Kovenan Internasinal HakHak Ekonomi, Sosial, dan BudayaHalaman 26 dari 91 halaman Putusan Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT.atau disebut dengan /nternational Covenant Economic Social &Cultural Rights (ICESCR);Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, berbunyi:Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikanPasal 31 ayat (3) UUD 1945, berbunyi:Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansatu

sistem pendidikan nasional, yang meningkatkankeimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diaturdalam Undangundang.Pasal 12 UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia berbunyi:Setiap orang berhak atas perlindungan bagipengembangan pribadinya, untuk memperolehpendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkankualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman,bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia,dan sejahtera sesuai dengan

Pendidikan Nasional);Pasal 11 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional,berbunyi:Halaman 28 dari 91 halaman Putusan Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT."

Sehingga, semua tindakan danatau perbuatan Tergugat Il seharusnya memperhatikan landasan danprinsip penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional, yang manatidak dilakukan oleh Tergugat Il dalam proses PPDB Tahun Pelajaran2020/2021 di wilayah Provinsi DKI Jakarta;19.Bahwa Tergugat Il sebagai Kepala Pemerintahan Daerah yangbertugas dan bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan diProvins DKI Jakarta dan merupakan atasan Tergugat , seharusnyamemberikan solusi terhadap permasalahan hak atas pendidikan

anakanak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampakpelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran20202021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yangtidak diterima di sekolah negeri.20.Bahwa Para Tergugat jelas tidak menjalankan perintah UU No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mengharuskanpenyelenggaraan sistem pendidikan nasional mampu menjaminpemerataan dan akses bagi seluruh warga negara;21.Bahwa perbuatan Para Tergugat telah mengenyampingkan

Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 69 ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa dengan adanya Pengaduan dan laporan Tergugat I kepada Tergugat III serta telahditetapkannya Penggugat sebagai tersangka oleh Tergugat III sudah barang tentu sangatmerugikan dan berdampak kepada Penggugat sehingga Tergugat II tidak melantikPenggugat yang seharusnya bersamasama dengan pelantikan Kepala Desa lainnya diKecamatan Menjalin, Kabupaten Landak pada tanggal 8

Pendidikan Nasional dantidak terkait dengan proses pencalonan, pemilihan, penetapan dan pelantikan KepalaDesa Sepahat, Kec.

PakRINTANG Anak (ALm) NAPIS yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP atauPasal 69 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belumlengkap kepada Kepala Keplisian Resort Landak tertanggal 16 Juni 2014, diberi tandabukti THI87;Foto copy sesuai dengan aslinya Pengembalian berkas perkara atas nama APAT Alls.PAK RINTANG Anak (Alm) NAPIS yang disangka melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPatau pasal 6 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untukHal. 65

Pasal 266 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 69 ayat (1) UU No. 20 tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah lengkap kepada Kepala Kepolisian ResorLandak tertanggal 17 September 2014, beri tanda bukti TIII92;Foto copy sesuai dengan aslinya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada KepalaKejaksaan Negeri Ngabang tertanggal 06 Oktober 2014, diberi tanda bukti TIII93;Foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Serah Terima Barang bukti hari Selasatanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu empat

Pendidikan Nasional atau melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP(bukti THI103 dan TII98);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat tertanda TII104 dari hasil pemeriksaanpersidangan perkara pidana Nomor : 294/Pid.Sus/2014/PN.Mpw atas nama APAT Alias PakRINTANG Anak NAPIS (Penggugat) bahwa ijazah paket C (bukti TH13 dan TIII79) yangdigunakan oleh Penggugat (APAT Alias Pak RINTANG Anak (Alm) NAPIS) adalah dinyatakanHal. 77 dari 84 Hal....

rangkap Fotocopy SK Wisuda ke36 s/d 40 Univeritas BungHatta padang yang telah dilegalisir.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan olehPenuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu,didakwa dengan Kesatu : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, AtauKedua : Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau Ketiga : Pasal 263ayat 2 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana yang khusus yaitu,Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional danketentuaan pidana yang umum yaitu, Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang

yangistimewa/khusus didahulukan berlakunya dari pada Undangundang/ketentuanyang umum ;Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Bsk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentukalternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumyang terungkap di depan persidangan, memilih langsung dakwaan alternatifKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum terhadap penerapan Pasal yang ada didalam Tuntutannya ;Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Terdakwa belum pernah di hukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1. Menyatakan Terdakwa MERIYANTO Pgl.

mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan padahari Selasa tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :Halaman dari 64 halamanPutusanMenyatakan Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUT AMAT bersalahmelakukan tindak pidana setiap orang menggunakan ijazah, sertifikatkompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu PenuntutUmum melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIRULLAH Bin Alm CUTAMAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan perintah agarterdakwa segera ditahan dan denda Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)subsidari 3 (tiga) bulan kurungan ;Menetapkan barang bukti yang berupa :1 (satu) lembar Ijazah paket C program studi ilmu pengetahuan sosial tahun2012 an.

Pendidikan Nasional yang unsurunsurnya sebagai berikut:e Unsur Setiap Orang ;e Unsur Unsur "menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesidan/atau vokasi yang terbukti palsu";Ad.1.

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalamhukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi hakim untukmenentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secaratepat dan adil, diperlukan parameterparameter atau patokanpatokan bagi MajelisHakim dalam menjatuhkan pidananya ;Menimbang, bahwa UndangUndang No. 12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukanlah merupakansuatu pembalasan dendam

CHALIDUN SIMANJUNTAK telahdidakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda dengan penuntutan Pasaldakwaan yang berbeda, yakni Amirullah bin (Alm) Cut Amat di tuntut dengan PasalDakwaan melanggar Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional, sedangkan MUHAMMAD NURSIRWANKOTO Bin ABDUL MUTASAR KOTO, AZMANSYAH SIMANJUNTAK BinAlm.

., M.Si. sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang No.20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. ;AtauKEDUA :Bahwa Terdakwa Dr.

mengeluarkanTerdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jopasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahanMenimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertamadikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, makasesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf jo pasal 222 ayat (1) KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ;Mengingat, pasal 67 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional dan pasalpasal dari UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:1.

ABD ROCHMAN, SE bersalah melakukan tindakpidana telah menggunakan ijasah yang diperoleh dari satuan pendidikanyang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat(2) UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalamsurat dakwaan Pertama ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.ABD ROCHMAN, SE denganpidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahandengan perintah supaya ditahan ;3.

Sudah sangatjelas bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 68 ayat (2)UURI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dapatdibuktikan secara sah dan meyakinkan. Adapun unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1. Unsur barang siapaYang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap orang manusia pribadisebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum yang cakapdan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya2.

rangkap Fotocopy SK Wisuda ke36 s/d 40 Univeritas BungHatta padang yang telah dilegalisir.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke depan persidangan olehPenuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu,didakwa dengan Kesatu : Pasal 69 ayat (1) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, AtauKedua : Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun 2003 TentangSistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, Atau Ketiga : Pasal 263ayat 2 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa ternyata dalam dakwaan Penuntut Umum tersebutdiatas, Terdakwa didakwa dengan ketentuan pidana yang khusus yaitu,Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional danketentuaan pidana yang umum yaitu, Kitab Undangundang Hukum Pidana ;Menimbang

yangistimewa/khusus didahulukan berlakunya dari pada Undangundang/ketentuanyang umum ;Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN.Bsk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatasTerdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentukalternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan faktafakta hukumyang terungkap di depan persidangan, memilih langsung dakwaan alternatifKedua sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP,sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak sependapat dengan PenuntutUmum terhadap penerapan Pasal yang ada didalam Tuntutannya ;Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut:1.

Terdakwa belum pernah di hukum.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan, Pasal 69 ayat (2) UndangUndang nomor 20 tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Pasal 64 ayat 1 KUHP danUndangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILLI:1. Menyatakan Terdakwa MERIYANTO Pgl.

Apabila Pemohon lahir pada tahun 2005 sebagaimanatertulis dalam kutipan akta kelahiran, maka usianya saat masuk sekolahmenengah pertama barulah 8 (delapan) tahun;Menimbang berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengaturHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhnbahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahunwajib mengikuti pendidikan dasar;Menimbang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri

Barito Utaraperiode tahun 2014 2019 dan ditetapkan sebagai calon anggotaterpilin, negara dirugikan dengan membayar gaji dan tunjangan kepadaterdakwa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan tersebut PengadilanNegeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Maret 2017Nomor : 19 /Pid.

Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLKMenimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut :Pertama : Primair melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;AtauKedua : Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undangundang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan dimana Terdakwadalam menggunakan atau memakai ijazah palsu tersebut sebelumnyadidahului dengan pembuatan ijazah palsu tersebut dengan

Hal ini tentu tidak mempertimbangkan keadaan dandinamika yang terjadi pada setiap mahasiswa;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyatakan: (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkanprinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan Ketentuan diatas mengartikan bahwa asas keadilan harus dijunjungtinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Dengan demikian,pasal 9 ayat (1) Permendikobud Nomor 25 Tahun 2020, sejatinyatelah bertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 47 ayat (1), dimanadalam pembayaran Uang Kuliah Tunggal(UKT) juga harusmemperhatikan aspek kondisi sosial dan ekonomi dari mahasiswa,yang dalam hal ini kita melinat banwa keadaan (Pandemi Covid19)sejatinya harus bisa mengesampingkan frasa wajib membayar UangKuliah Tunggal (UKT) secara penuh dalam ketentuan pasal 9 ayat(1)

Pendidikan Nasional yang menyatakanbahwa: (1).

Putusan Nomor 48 P/HUM/202046.47.48.Bahwa berdasarkan dalildalil Para Pemohon diatas, maka sudahsepatutnya menurut hukum apabila Para Pemohon memohonkepada Mahkamah Agung untuk menyatakan Pasal 9 ayat (1)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun2020, tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan TinggiPada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan KementerianPendidikan dan Kebudayaan bertentangan dengan UndangUndangPendidikan Tinggi, UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional,dan

Sehingga menurut Para Pemohon, peraturana quo bertentangan dengan prinsip Pendidikan Tiggi yaknidemokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif denganmenjunjung tinggi hak asasi manusia (Bukti P57);Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis danberkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggihak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan

hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harusdinyatakan terbukti bahwa Lita Artika belum berusia 20 tahun karena lahir padatanggal 09 Mei 2001;Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi surat keterangan hasil ujiannasional atas nama Muhammad Afifullah merupakan akta autentiksebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dikantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dantahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebutmenerangkan bahwa Muhammad Afifullah telah lulus sekolah pertama, sertaisinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertibanumum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telahmemenuhi

syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakanterbukti bahwa Muhammad Afifullah telah lulus sekolah menengah pertama;Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi ijazan sekolah menengahatas peminatan ilmu sosial atas nama Lita Artika merupakan akta autentiksebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dikantor pos, dibuat

Tergugat melanggar Peraturan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai kKeagamaan,nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ;2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;Pasal 30 ayat (4) ;Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem

pendidikan nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan dapatHal. 10 dari 59 Putusan No.8/G/2018/PTUNBL3)dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakandaerah bidangpendidikan ;Pasal 36 ayat (2) ;Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah kabupaten/kotamenyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjangkompetisi di bidang: a. ilmu pengetahuan; b.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Perihal Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;c. Peraturan Pemerintah No. 48 Tentang Pendanaan Pendidikan ;d. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2017, tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ;e. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor. 39 Tentang Pembinaan Kesiswaan:;f.

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;3. Petunjuk Pelaksanaan FLS2N Sekolah Menegah Pertama Tahun 2018telah dilaksanakan, dengan terbitnya keputusan yang dikeluarkan olehTergugat, bahwa juri telah mampu bersikap adil netral dan independendalam menjalankan tugasnya hingga dikeluarkan keputusan penetapan pemenang oleh Tergugat ;4.

pendidikan Nasional ;.

AP, S.Pd Bin Abdullah Pahangterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana diatur dan diancam pidanaberdasarkan Pasal 68 Ayat (1) UndangUndang R.I Nomor : 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dalam DakwaanSubsidair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yasin.

Bahwa judex facti telah salah dan keliru menerapkan hukum dalamputusan perkara a quo, karena telah menjatuhnkan pemidanaan kepadaTerdakwa dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalahmelakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair PenuntutUmum yaitu melanggar Pasal 68 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pengundanganundangundang ini dengan penempatannya dalam Lembaran NegaraRI diundangkan/disahkan di Jakarta tanggal 8 Juli 2003;Sesuai dengan Pasal 75 UndangUndang Sisdiknas No. 20 Tahun2003, maka tanggal 8 Juli 2005 UndangUndang Sisdiknas harusdilaksanakan clan cliberlakukan di Negara Republik Indonesia;Dalam gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negaradiperkirakan tanggal 8 Juli 2005 clitarnbah tenggang waktu 90 hari,maka tanggal 3 Oktober 2005 clikirim didaftarkan gugatan Penggugattentang sistem

Pendidikan Nasional RI No. 20 Tahun 2003 clanditerima di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Timur;Maka : gugatan Yayasan Universitas Generasi Muda clan AkademiPerkebunan Medan didaftar tanggal 3 Oktober 2005 menggugat MenteriPendidikan Nasional RI clan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;Yayasan Universitas Generasi Muda clan Akademi Perkebunan Medanmenggugat Menteri Pendidikan Nasional RI (Tergugat 1) clan DirekturJenderal Pendidikan Tinggi (Tergugat II) :1.

Menggugat Menteri Pendidikan Nasional RI clan Direktur JenderalPendidikan Tinggi, karena melanggar UnclangUnclang Siscliknas No. 20Tahun 2003, ticlak mematuhi, ticlak mempeclomani, ticlak melaksanakanUndangUndang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal73 isinya : Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izinpaling lambat dua tahun kepada satuan pencliclikan formal yang telahberjalan pads saat undangunclang ini diundangkan belum memiliki izin;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan

Menyatakan terdakwa KISTAM Bin SUMEJO telah terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana MENGGUNAKAN IJAZAH,GELAR AKADEMIK PALSU sebagaimana dalam dakwaan primair pasal 69 ayat (1)UU Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;2.

hal. 17 dari 20... .......... ...18Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruhunsur dakwaan Primair tersebut telah terpenuhi, dan karena dakwaan Jaksa Peuntut Umumbersifat subsidaritas maka Majelis Hakim berpendapat untuk dakwaan Subsidair tidak perludipertimbangkan lagi dan terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti melakukanperbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 69 ayat (1)Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukanadanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenaryang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harusdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamenggunakan ijazah, gelar akademik palsu ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Universitas Timor adalah pedoman dasar penyelenggaran kegiatan yangdipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program danpenyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Universitas Timor,berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum,peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku dl Universitas Timor" ;Juga bertentangan dengan Proses Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimanadimaksud dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, Pasal 4ayat (1) yang berbunyi:"Pendidikan dlselenggarakan secara demokrafis dan berkeadilan serta tidakdiskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi, nilai keagamaan, nilaicultural dan kemajemukan bangsa";Bahwa Surat Penolakan Penggugat terhadap Surat Keputusan Penjabat RektorUniversitas Timor Nomor 022/SK01/Pnj.R/UT/1/2010, tentang PemberhentianSaudara Drs.

Putusan Nomor 2725 K/Pdt/201111.12.Universitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun = 1999tentang Perguruan Tinggi dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terungkap fakta hukum bahwa SuratKeputusan Penjabat Rektor Universitas Timor Nomor 022/SK01/Pnj.R/UT/1/2010, tentang Pemberhentian Saudara Drs.

;Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan dakwaanyang bersifat alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaanHalaman 45 dari 50 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN Krsyang paling tepat pembuktiannya berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikandi atas;Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan,Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsur pada dakwaan alternatifkesatu yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) UU RI No. 20tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang unsurunsurnya sebagaiberikut :1.

Unsur yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi dan/atau vokasi tanpa hak;Menimbang, bahwa menurut KBBI.net.id, ijazah adalah Surat TandaTamat Belajar;Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN KrsMenimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 18 ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakanbahwa program Paket C merupakan Pendidikan yang sederajat denganSMA/MA.

pendidikan nasional;Keadaan yang meringankan : Terdakwa bersikap sopan selama persidangan; Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah di hukum;Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, makadengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahananyang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 325/Pid.B/2020/PN KrsMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU RI No.20

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional selain terdapat ancamanpidana penjara juga terdapat pidana denda, maka pidana denda yang akandikenakan terhadap Terdakwa akan ditentukan besarnya sebagaimana amarputusan ini ;Menimbang bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidanadenda maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) KUHP ditetapkan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yanglamanya akan ditentukan dalam amar putusan;Menimbang, bahwa karena pidana yang

Bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan terbukti dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 68 ayat (2) dari UndangUndang No.20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah terbukti.