terhitung sejaktanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan HakimMahkamah Agung selama 30 (tiga puluh) hari kedua terhitung sejaktanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan NegeriSanggau karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;AtauKedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 67 Ayat (4) juncto Pasal 31 Ayat (3) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional:Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSanggau tanggal 14 Agustus 2019 sebagai berikut:Halaman 2 dari 9 hal.

wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981):Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 67 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lainyang bersangkutan;Halaman 8 dari 9 hal.

Sistem Pendidikan Nasional

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkankemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;b. bahwa UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undangundang;bahwa sistem

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untukmenghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, danglobal sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, danberkesinambungan;d. bahwa Undangundang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasionaltidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanatperubahan

Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang salingterkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirimelalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.5s Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dandiangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.6.

pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.(2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjaminmutu pendidikan nasional.(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurangkurangnya satu satuanpendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yangbertaraf internasional.(4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan,pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undangundang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkanUndangundang ini.BAB XxIlKETENTUAN PENUTUPPasal 75Semua peraturan perundangundangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undangundang iniharus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undangundang ini.Pasal 76Pada saat mulai berlakunya Undangundang ini, Undangundang

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota 6.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Rambahan Kec. Tebo Ulu Kab.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Yamin juga menemui Saksi H.Usman Ali, S.Pd Bin M.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota MENGADILI:Menyatakan Terdakwa Azwan Bin Hasan.

(Sistem Pendidikan Nasional)Hakim Hakim HakimKetua Anggota anggota

PUTUSANNomor 42 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Permohonan Pengujian Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 33Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan danPemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun2016 Nomor 38) Pasal 31 ayat (2) huruf (d) terhadap UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (

Terhadap PermohonanPemohon tidak jelas apa yang dikehendaki Pemohon karenaPemohon tidak dirugikan dalam pengguguran sebagai Calon KepalaDesa Tampang Baru, dalam permohonannya pada halaman 2 s/d 3pada intinya mendalilkan bahwa pasal seperti tersebut di atasbertentangan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun Pemohon tidakmenguraikan secara terperinci dimana letak pertentangan/kontradiksipasalpasal tersebut terhadap UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Muba;Bahwa Pemohon sendirilah yang mempertentangkan Peraturan Bupatia quo dengan UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional, padahalPerturan Bupati a quo diterbitkan oleh Termohon sesuai dengan hierarkiperaturan perundangundangan yang lebih tinggi yang menjadi dasarhukum terbitnya Peraturan Bupati Aquo tersebut.

Pendidikan Nasional, yang menentukan bahwa hasilpendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil programpendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan olehlembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah denganmengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan Nasional.

Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal :Desa Patikala, Kecamatan Tolala, KabupatenKolaka Utara;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(RUTAN) sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lasusuakarena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:KesatuPrimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Subsidair :Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 69 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional;Atau keduaPrimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 264 Ayat (2) KUHP;Subsidair :Perobuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Hal 1 dari 8 hal, Putusan Nomor 1484 k/Pid.Sus/2021Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri KolakaUtara tanggal 24 Juli 2020 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa DAKIRWAN bin DULLA telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah yangterbukti palsu dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 69 Ayat (1)UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAKIRWAN bin DULLA denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dengan

Pendidikan Nasional,sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, oleh karena ituTerdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumtersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Negeri Lasusua Nomor54/Pid.Sus/2020/PN Lss., tanggal 10 Agustus 2020, untuk kKemudian MahkamahAgung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yangakan disebutkan

Pendidikan Nasional, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 serta Peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Kolaka Utara tersebut;Membatalkan

Pendidikan Nasional.

BahwaPenuntut Umum dalam surat dakwaannya yang mendakwa Terdakwa dengandugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat sebagaimana dalam ketentuan pasal264 ayat (2) serta pasal 263 ayat (2) KUHP sangatlah bertentangan denganAsas Lex Specialis Derogat Legi Generali karena dugaan tindak pidanapemalsuan ijazah secara jelas telah di atur dalam ketentuan Pasal 69 UndangHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 47/Pid.B/2020/PN.Lss.Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dengandemikian maka ketentuan

Pendidikan Nasional dan secaraumum diatur dalam pasal 263, 264 KUHP namun didalam ketentuanperalihan maupun ketentuan penutup UndangUndang Nomor 20 tahun2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, tidak ada pasal maupunclausul yang menyatakan tindak pidana terkait pemalsuan surat / ijazahdalam KUHP untuk tidak berlaku lagi, dengan demikian penerapanpasalpasal KUHP dalam tindak pidana pemalsuan ijazah danpenggunaan ijazah palsu tidak bertentangan dengan UndangUndangNomor 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, sehingga menjaditidak relefan apabila tindak pidana penggunaan surat palsu yangdilakukan Terdakwa tersebut dipisahkan dengan proses terjadinya suratpalsu itu sendiri.

Pendidikan Nasional;ATAU :KEDUA :Bahwa Terdakwa Drs.H.M.

Pendidikan Nasional;Bahwa hal ini dapat terbaca sepanjang pertimbangan hukumnya dalamputusan perkara pidana yang dimohonkan kasasi ini.

AGUSSALIM yang berdasarkan keahliannya memberikan keterangan di depanpersidangan bahwa Terdakwa tidak berhak menyandang atau memakaigelar M.Si oleh karena Terdakwa belum memenuhi bobot SKS, Karyallmiah serta belum di Yudisium dan pada tahun 2007 Terdakwa di Drof Out(DO) dari Fakultas Hukum UNHAS Makassar, bahwa perbuatan Terdakwamenggunakan gelar M.Si pada ljasah Mahasiswa STKIP CokroaminotoPinrang adalah salah karena bertentangan dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ARIEF , MH bin ALIMUDDIN bersalahmelakukan tindak pidana "Menggunakan Gelar Akademik Palsu"sebagaimana Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dakwaan PertamaPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana penjarakepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun sesuai dengan yang PemohonKasasi/Jaksa/Penuntut Umum mintakan dalam surat tuntutan yangHal. 8 dari 12 hal.

No.76 K/Pid.Sus/2015terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggunakan Gelar Akademik Palsu sebagaimana dakwaan PertamaPemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum Pasal 69 ayat (1) UndangUndangNo.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab ituTerdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan halhal yang memberatkan halhal dan yangmeringankan sebagai berikut :Halhal yang memberatkan :Bahwa akibat perbuatan

. : S.Tap/68.b/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 tentang Penghentian Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor SPPP/96.a1/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018, tentang penghentian penyidikan terhadap perkara pidana atas nama tersangka SARIF terkait peristiwa pidana pemalsuan surat berupa ijazah pendidikan kesetaraan Paket B tahun 2012 sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pasal 263

pendidikan nasional atau pasal 263 ayat (2) KUHPadalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;3.

UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP);UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 98/PUUX/2012;Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidanaoa fF Wwll.

Pendidikan Nasional atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP, namun padatanggal 28 Mei 2018, pihak Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengembalikan berkasperkara tersebut kepada Termohon untuk dilengkapi dengan memberikan petunjukpetunjuk;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.13, T.14, T.15 dan T.16diperoleh fakta banwa terhadap petunjuk yang diberikan tersebut, Termohon padatanggal 26 Juli 2018, telah memeriksa Ahli hukum pidana atas nama Dr.

Pendidikan Nasional atau Pasal 263 Ayat (2) KUHP;Menimbang, bahwa dalam penetapan tersangka tersebut, ternyata Termohontelan memeriksa 7 (tujuh) orang saksi yakni Pemohon, Tasman T.

Pol.S.Tap/68.b/X1I/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018 tentang PenghentianPenyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan NomorSPPP/96.a1/XII/2018/Reskrim tanggal 27 Desember 2018, tentang penghentianpenyidikan terhadap perkara pidana atas nama tersangka SARIF terkait peristiwa40pidana pemalsuan surat berupa ijazah pendidikan kesetaraan Paket B tahun 2012sebagaimana diatur dalam pasal 69 ayat (1), ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Pasal 263 ayat

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78.

2 Mei 2011 dan tanggal10 Juni 2011 yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Jawaban Termohon I :I UMUM :Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatanpendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan.Untuk menjamin hal tersebut, dikeluarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan Nasional ;2 Pasal 58F ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional ;KEBERATAN TERHADAP FORMALITAS PERMOHONAN :A.

Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 24 ayat(2).

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003Pasal 5 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 7 ayat (1)(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu.Pasal 11 ayat (1)(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yangbermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.D.

Jika SMK tarafnya sekolahnyasama dengan SMA, bukankah pemilihan sekolah masih menjaditanggung jawab moral dari orang tua untuk memilih sekolahnya samadengan SMP dan SMA;Bahwa,sistem PPDB zonasi bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1)UndangUndang sistem pendidikan nasional yang menyatakan;Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperolehpendidikan yang bermutu. Bahwa aturan sistem zonasi membuatsiswa tidak bisa memilih sekolahan bermutu.

Namun hasilnya tidak berguna bagi Jenjang sekolahberikutnya;15.Bahwa, ketentuan PPDB sistem zonasi juga bertentangan denganPasal 7 ayat (1) UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional yangmenyatakan; Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuanpendidikan dan memperoleh informasitentang perkembanganpendidikan anaknya.16.

pendidikan nasional, yangmeningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalamHalaman 16 dari 60 halaman.

Foto copy Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20tahun 2003 (Bukti P1);2.

Dalamkerangka sistem pendidikan nasional atau lebih khusus lagi pada aspek tatakerja dan organisasi maka Universitas Nasional Jakarta menjadi bagian dariKoordinasi Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS) Wilayah III berdasarkanKeputusan Mendikbud Nomor 0227/0/1975, tanggal 20 Oktober 1975tentang pembagian wilayah kerja Koordinator Perguruan Tinggi Swasta joKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 062/0/1982,tentang Organisasi dan Tata Kerja Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta;Bahwa, Pasal 31

ayat (3) UndangUndang Dasar 1945 menyatakan bahwaPemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengantujuan mencerdaskan kehidupan bangsa: Pasdl 3 ; 22720 222 nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnnPemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan sertaakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yangdiatur dalam undangundang. 16 Bahwa, Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan

pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar, menengah,dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS):1 Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjJawab Menteri.17 Bahwa, Universitas Nasional tidak hanya institusi pendidikan tinggi yangdidirikan oleh masyarakat, tetapi merupakan bagian dari sistem pendidikannasional yang memiliki fungsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UUSISDIKNAS; o none nncnnePendidikan

Nomor 1766 K/Pid.Sus/2015 Bahwa sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional menyatakan ljazah diberikankepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/ataupenyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yangdiselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, sehinggaijazah Nomor: 20 PC 0600113 tanggal 28 Juli 2008 atas nama LA RUSUtersebut terbukti palsu karena terbit melalui proses yang tidak benar, danijazah

Pendidikan Nasional menyatakan ljazah diberikanHal. 4 dari 20 hal.

Pendidikan Nasional (halaman 2527) tersebut,dalam pertimbanganya jika cermati pada pokoknya membenarkan adanya faktafakta perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umumterhadap Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, yaitu sebagaiberikut:1.

Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti yang menyatakan:e Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, makaijazah yang diperoleh Terdakwa telah sesuai dengan semangatdari Pasal 61 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan ljazahdiberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadapprestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikansetelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikanyang terakreditasi.

(halaman 27 paragraf 6);Pertimbangan tersebut tidak tepat dan Judex Facti tidakmenerapkan hukum sebagaimana mestinya, dengan penjelasansebagai berikut:Bahwa menurut Pasal 61 ayat (2) Undangundang Nomor 20 Tahun2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat diuraikan sebagaiberikut:a. ljazah diberikan kepada peserta didik, artinya yang berhak untukmendapat ijazah hanyalah peserta didik, sementara sesuai denganfakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sendirioleh Judex Facti bahwa:e Menimbang