Penetapan No.123/Pdt.P/2020/PA.NphMenimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan keduanyaUndangUndang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbuldalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;Memperhatikan pasalpasal dari peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1

sekarang sudah 2 (dua)bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugattidak pemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belahpihak saling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf ( b ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi HukumIslam, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05Oktober 1991, telah terpenuhi. oleh karenanya permohonan Pemohon patutdikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihakPenggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154Rbg, juncto Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPe Yadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomer 3Tahun 2006 dan pembahan

Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.PraUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, diperintankan kepada PaniteraPengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahanPemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan

buktibuktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannyauntuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara,hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusanini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahan

agqilbaligh.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkandengan menyatakan perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2013 di Kecamatan LembangKabupaten Bandung Barat adalah sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah denganUndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan pembahan

ini.PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkansengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentangdomisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sengkang,makadengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) hump a dan Pasal 73 ayat (1)Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,dan pembahan

1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohontelah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dkabulkandengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkantalak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan AgamaBangkalan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

mengadili, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) sertapenjelasan Pasal 49 ayat (2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolutePengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 Ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

sekarang sudah 5 (lima)bulan lamanya, dan selama kurun waktu tersebut Penggugat dengan Tergugat tidakpemah lagi bertemu dan tidak saling menghiraukan lagi seolah kedua belah pihaksaling melupakan, sehingga sangat sulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan

Pemohon dan Termohon serta kepadaPegawai Peneatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohondilangsungkan unmk dicatat daiam daftar yang telah disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Pemohon.maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuaidengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 serta pembahan kedua dengan UndangUndang

Banding tidak diberikan waktu yang cukup untuk memberikansanggahan/tanggapan terhadap pemberitahunan temuan hasil sebagaimanaketentuan Pasal 27 ayat (4) (b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor :199/PMK.03/2007 yakni untuk Pemeriksaan Lapangan adalah tujuh hari kerjadimana Pemberitahuan Temuan Hasil Pemeriksaan dikirimkan kepada PemohonBanding tertanggal 11 Mei 2009 dan Surat Ketetapan diterbitkan tanggal 15 Mei2009;Bahwa Pemohon Banding tidak diberikan kesempatan untuk membahas dengantim pembahas dalam Pembahan

Bahwa adapun alasan pembahan nama tersebut adalah nama sangat sulitdalam penyebutannya, sehingga meminimalisir kesalahan dalam penulisan saatber urusan terkait nama;5.

Putusan No.954/Pdt.G/2020/PA.PraUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, diperintankan kepada PaniteraPengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talakkepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahitempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahanPemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan

gga ,karenanya permohonan Pemohon dan T" K' Ikan; =*"" H dapat*Mewg,b3hwa Perlaraini adalah voluntair isbat nan, wan SUTat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3tahun 2014 huruf f, makaa ini langsung mempunyai kekuatan hukum tetap sesaat setelahpenetapan diucapkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009

yang tidakterlepas dari uraian putusan 'muPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinanmereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkanPasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UdangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jis.Pasal Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, Pasal 49huruf (a) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang pembahan

Pengadilan atau pejabat Pengadilanyang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, makasesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan pembahan

ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) hurufc Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugatdengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk dalam bidangperkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan pembahan

tahun 9 (Sembilan) bulan lebih lamanya, dan selama kurun waktu tersebutPenggugat dengan Tergugat tidak pemah lagi bertemu dan tidak salingmenghiraukan lagi seolah kedua belah pihak saling melupakan, sehingga sangatsulit dirukunkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara cerai gugatdengan alasan syiqaq atau perselisihan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan pembahan