HASBI HAMDI, S.IP

Hasbi Hamdi, S.IP pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Agustus 2005 s/d Desember2005, bertempat di lokasi pembangunan MTs. Bahrul Ulum di Desa Bontorea,Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri SungguminasaHal. 7 dari 32 hal. Put.

Hasbi Hamdi, S.IP dari dakwaanSubsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undangundang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.

Hasbi Hamdi, S.IP berupapidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah agar Terdakwaditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah)subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh.

Hasbi Hamdi, S.IP telah terbukti secara sahmelakukan tindak pidana Korupsi yang Dilakukan Secara Berlanjut ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh.

HASBI HAMDI, S.Ip tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaanPrimair;Membebaskan Terdakwa MUH. HASBI HAMDI, S.Ip dari dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa MUH.

Mauluddin, S.Ip, Msi. yang dimintakan banding tersebut.3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,_ (lima ribu rupiah).

MAULUDDIN, S.IP.,M.Si

MAULUDDIN, S.IP.,M.Si.Tempat lahir : PutussibauUmur / tanggal lahir : 49 Tahun/19 Juni 1968Jenis kelamin > LakilakiKebangsaan/kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan M.

MAULUDDIN, S.IP., M.SI;7. Lurah/Kepala Desa Setempat sebagai anggota yaitu KepalaDesa Pala Pulau Kec. Putussibau Kab. Kapuas Hulu saksiANTONIUS HUSIN;8. Asisten Sekretaris Daerah Kab. Kapuas Hulu sebagaiSekretaris bukan anggota yaitu saksi Drs. R.A.SUNGKALANG, MM; Hal 6 dari 50 hal putusan Nomor 7/PID,SUSTPK/2018/PT PTK9. Kepala Seksi Hakhak atas tanah pada Kantor PertanahanKab.

MAULUDDIN, S.IP., M.SIselaku anggota Panitia Pengadaan Tanah bersama sama dengananggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya telah bertentangan denganPeraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut :A.

MAULUDDIN, S.IP. M.Sitersebutsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

MAULUDDIN, S.IP., M.Si oleh karena itudari Dakwaan Primair;3. Menyatakan Terdakwa M.

Menyatakan terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dalam dakwaan primair; 2.

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;17) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;18) Asli Kwitansi Pembayaran Pengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku

LAIPENI, Amd, yang menerima HENRY DWIPRABOWO, S.Ip dan atasan langsung CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R, S.Sos. ;33) Asli Berita Acara Pembayaran 100% Nomor : /BAP/DIKPORA/DAK-2010/DPAL/IV/2011 Tangal 25 Aprli 2011 ditandatangani oleh Pihak Pertama Kepala SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip.;34) Asli Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor: 01/BASTP/DIKPORA/DAK-2010/XII

/R,S.Sos dan Pihak Kedua Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO, S.Ip. ;36) Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Nomor: 01/LKP/CV-N/XII/2010 Tanggal 21 Desember Tahun 2010 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Aru Ny.CAROLINA GALANDJINDJINNAI/R,S.Sos dan Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO,S.Ip. ;37) Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 027/1110.a/BAPB/PBP/SETDA/2011 Tanggal 26 Mei Tahun 2011 ditandatangani oleh Direktur CV.NUGRAHA HENRY DWIPRABOWO

, S.Ip., Panitia Pemeriksa Barang Drs.K.E.

HENRY DWI PRABOWO, S.IP

PERKPDS 01/DOBO/01/2015 Terdakwa didakwa :PRIMAIRBahwa terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP selaku Direktur CV.NUGRAHA yang beralamat di JI.

S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.

;Bahwa Terdakwa HENRY DWI PRABOWO, S.IP. dalam kedudukannyaselaku Direktur CV.

yang ditanda tangani' oleh Saksi CAROLINAGALANDJINJINAl S.Sos dan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP.

(dua ratus juta rupiah).Menimbang, bahwa, disamping itu jabatan Terdakwa HENRY DWIPRABOWO, S.IP dalam kapasitas tugas dan jabatannya sebagai DirekturCV.

Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair ; ---------2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ; -------------------------------------------------3.

AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd .

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanten yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak PidanaKorupsi pada Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap : AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd ;Tempat lahir : Garut ; Umur/Tgl. Lahir : 52 tahun/ 27 Februari 1960 ; Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ; Tempat tinggal : Jl.

Perkara : PDS01/10.6.15/05/2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : DAKWAAN Bahwa Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP.,M.Pd.

Grand) pada SMP Mahardhika PasirAmpo Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2012adalah sebesar Rp.71.070.210,00 (Tujuh Puluh Satu JutaTujuh Puluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah) darialokasi dana yang diterima pihak sekolah sebesar Rp.180.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah),sedangkan hasil perhitungan fisik pekerjaan terpasangdilapangan hanya sebesar Rp. 108.929.790, (SeratusDelapan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan RibuTujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah).; Perbuatan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor31 tahun 1999 jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, sebagaimana Dakwaan Primair, dan oleh karenaitu menuntut agar Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP, MPddijatuhi pidana Penjara selama 4 (empat) tahun danmenghukum Terdakwa pula

Menyatakan Terdakwa AWAN JUANDA, S.IP. M.Pd., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti denganpidana kurungan selama 1 (satu) bulan; .

REZA ADRIANSYAH, S.IP., Kapten Caj NRP. 11110032970984 tersebut;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

REZA ADRIANSYAH, S.IP.

ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP

ARIFIN SIMANJUNTAK, S.IP, bertempat tinggal di Jalan MulyorejoIndah 1/4 Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :GERMAN ARIFIN PANJAITAN, SH., Advokat pada Kantor HukumGERMAN PANJAITAN, SH & Rekan, beralamat di Jalan SememiJaya 7c / 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal16 April 2017, selanjutnya disebut sebagai.................

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172022806740001, atas nama H.D.Arifin Simanjuntak, S.IP, tertanggal 26 Agustus 2014, bukti P 4 ;5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7172026805780003, atas namaAngreiny Meisary, SE, tertanggal 26 Agustus 2014, bukti P5 ; 6. Fotocopy Surat Keterangan perekemanan EKTP, No.474.4/ /436.7.13/ 2017,atas nama F.E. Abednego Simangunsong, tertanggal 30 Maret 2017, buktiP6.A; 7. Fotocopy Kartu Keluarga No.3578261208140005, tertanggal 27 Maret 2017, bukti P6.B ;8.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, tetap berada dalam tahanan;5.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dijadikan barang bukti dalam perkara IQBAL ALHADAR, S.Ip ;6. Menetapkan supaya Terdakwa H. ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip

,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.

,Jumlah keseluruhan Rp. 36.000.000,Yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip.8. Bahwa sebesar Rp. 80.230.000, dipergunakan oleh terdakwa bersamasamadengan saksi IQBAL AL HADAR,, S.Ip tanpa kwitansi.e Bahwa besarnya anggaran Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah, dengan KegiatanPembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang digunakan olehterdakwa diluar peruntukannya, yaitu:1.

(tujuhbelas juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa saksi terima biaya perjalanan dinas dari saksi IQBAL ALHADAR,S.lp, dengan menandatangani kwitansi kosong yang di sodorkan oleh saksiIQBAL AL HADAR, S.Ip,Bahwa benar saksi IQBAL ALHADAR, S.Ip. sering menyodorkan kwitansikosong untuk di tanda tangani ;Bahwa untuk perjalanan dinas luar daerah anggota DPRD Prov. Malut SofifiJakarta dalam rangka menghadiri ekspose RT RW Prov.

adalah Bendahara saksi IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernahdisaksikan oleh Terdakwa H.

ABDULLAHIBRAHIM, S.Ip ;Menimbang, bahwa Terdakwa H.

ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.

PUTUSANNomor 256 K/Pid/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGYang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ELIAB ONGGE, S.IP., M.M.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp1.000,00 (seribuRupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 172/Pid.B2014/PN.Jap , tanggal 17 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE S.IP. oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;.

Menyatakan bahwa Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PemalsuanSurat;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELIAB ONGGE, S.IP. oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

EliabOngge, S.Ip., M.M.

Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ELIABONGGE, S.IP

SUNTORO, S.IP., M.Si.

SUNTORO, S.IP, MSi.

SUNTORO, S.IP.

pemohon : HARI SOEBAGIJO, S.IP

Menyatakan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;5. Menetapkan Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip tetap berada dalam tahanan ;6. Menetapkan Barang Bukti, berupa :1. Kwitansi penerimaan uang perjalanan dinas BANLEG DPRD Prov Maluku Utara Sofifi-Kab. Halmahera Timur untuk melakukan sosialisasi UU. No. 4 tahun 2009 dan Perda No. 6 tahun 2005 tanggal 17 Juni 2011 An. ISHAK NASER,SE. 2.

Menetapkan supaya Terdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IQBAL AL HADAR, S.Ip

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, (yang penuntutannya dilakukan secaraterpisah) dan saksi Drs.

ABDULLAH IBRAHIM, S.Ip, , baiksaksi H.

Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pleidooi Tim Penasehat HukumTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip ;.

Mengembalikan dan Menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukanTerdakwa IQBAL ALHADAR, S.Ip pada kedudukan semula ;.

ABDULLAH IBRAHIM, S.lp tidak pernah ditunjukkanuang yang telah di cairkan oleh Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip, setelah uangcair kemudian seluruhnya uang tersebut disimpan oleh Bendahara TerdakwaIQBAL AL HADAR, S.lp, dan yang menyerahkan uang serta kwitansi uangperjalanan dinas kepada orang yang melakukan perjalanan dinas adalahBendahara Terdakwa IQBAL AL HADAR, S.Ip tidak pernah disaksikan oleh saksiH.

., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

., S.IP., tidak teroukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;Menyatakan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP., terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukanTindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP. olehkarena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp50.000.000,00 (

Lurah Untia selaku PanitiaPengadaan Tanah dan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP, sehingga unsur ini tidakterbukti pada perbuatan Terdakwa Zulkifli Nurdin, S.H., S.IP.

AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.;

PUTUSANNomor 2182 K/Pid.Sus/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yangdimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Numfor danTerdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :Nama : AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.,tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggarPasal 2 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam DakwaanPrimair dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;2. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTINA ADRIANARUMBEWAS, S.IP., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan denganperintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;Hal. 2 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid. Sus/20194.

Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan PrimairPenuntut Umum;3. Menyatakan Terdakwa AGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.Ip.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam dakwaan SubsidairPenuntut Umum;Hal. 60 dari 67 hal. Putusan Nomor 2182 K/Pid.

UndangUndang Nomor8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI: Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI NUMFORtersebut; Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/TerdakwaAGUSTINA ADRIANA RUMBEWAS, S.IP

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP, sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 2. NURYANA HARLINA. SE., sebagai Termohon Peninjauan Kembali; 3. SUKARI, selaku Ahli Waris dari Alm. SUNTAWI, sebagai Termohon Peninjauan Kembali;

. & Rekan, beralamat di Jalan Ramania, Nomor 05E, Voorvo, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 18 Mei 2019;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanBENNY INDRA PUJIHASTONO, S.IP., pekerjaan TNI AD,pangkat Mayor Jenderal INI, jabatan Pangdam VIMulawarman, yang selanjutnya digantikan oleh Subiyanto,pekerjaan TNI AD, pangkat Mayor Jenderal TNI, jabatanPangdam VI Mulawarman, dalam hal ini memberikan kuasakepada Baslindo, S.H., M.Si. dan kawankawan, Para Pegawaipada Kumdam VI Mulawarman, beralamat

Domut, S.IP.

Tanggal 17 Mei 2018;

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

2.

Penggugat:
Udin K Domut, S.IP, S.IP
Tergugat:
BUPATI BUOL

DOMUT, S.IP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, tempat tinggal Kelurahan Bungkudu. RT 008 RW003, Kecamatan Bukal Kabupaten.Boul, Provinsi SulawesiTengah;Dengan ini memberi kuasa kepada: AGUS DARWIS,SH.MH;UJANG HERMANSYAH,SH;BUDI ARTA PRADANA, SH.MH;FEBRIANTO,SH;SAHRUL, SH.

DOMUT, S.IP tanggal 17Mei 2018,menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT yaitu:1.Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut,PENGGUGAT kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gajisebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhankehidupan seharihari;Bahwa TERGUGAT telah menghilangkan hakhak PENGGUGAT sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Gol.

DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda atau menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor:888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K. DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018, sampai perkara aquo memperoleh kekuatanhukum tetap.DALAM POKOK PERKARA:1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2.

DOMUT,S.IP tanggal 17 Mei 2018;3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Bupati BuolNomor: 888/241.27/V/BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama UDIN K.DOMUT, S.IP tanggal 17 Mei 2018;4. Mewajibkan TERGUGAT untuk merehabilitasi atau memulinkan hakPENGGUGAT dalam kemampuan dan kedudukan atau jabatanPenggugat seperti semula atau yang setara;5.

Domut,S.IP, tanggal 17 Mei 2018;Il. DALAM EKSEPSI Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima;Ill. DALAM POKOK PERKARA:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

SUPRIYANTO, S.IP., vs BUPATI GUNUNGKIDUL

PUTUSANNomor 84 K/TUN/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara Tata Usaha Negara pada tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:SUPRIYANTO, S.IP., Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil (Kepala Bidang Kebudayaan DinasKebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunungkidul),beralamat di Jalan Purbosari, RT 005 RW 007, KelurahanWonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul,dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.

ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si., JabatanKepala Sub Bidang Pengangkatan danPemindahan pada Bidang Mutasi BadanKepegawaian Daerah KabupatenGunungkidul ;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati GunungkidulNomor 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan dalam Jabatan StrukturalPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yangditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP., NIP 195501311978031004,Pangkat/Golongan Pembina, IV/a dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian Humas,Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul(Eselon Illa) ke jabatan baru yaitu Kepala Bidang Kebudayaan DinasKebudayaan dan

Memerintahkan kepada Tergugat yaitu Bupati Gunungkidul untukmenerbitkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Surat Keputusan BupatiGunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4 tentang Pengangkatan Dalam JabatanStruktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah KabupatenGunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaitu Supriyanto, S.IP., NIP195501311978031004, Pangkat/Golongan Pembina, !

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 74/UP/Kep.D/D4 tertanggal 18 Oktober 2010 tentang Pengangkatan dalamJabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan PemerintahKabupaten Gunungkidul yang ditujukan kepada Penggugat yaituSupriyanto, S.IP., NIP 195501311978031004, Pangkat/GolonganPembina/IVa dari jabatan lama yaitu Kepala Bagian WHubunganMasyarakat, Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah KabupatenGunungkidul (Eselon Illa) ke jabatan baru yaitu Kepala BidangKebudayaan

SUPRIYONO, S.IP Bin WAGIMIN, dkk

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 5.400.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 5.400.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 5.400.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 1.350.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 1.350.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 1.350.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 8.800.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 8.800.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 8.800.0009. AJ.

NAOMI PRIRUSMIYATI, S.IP 6.000.0007. BAMBANG EKO PRABOWO, 6.000.000B.Sc.S.IP8. H. NURHADI RAHMANTO 6.000.0009. AJ.

Pemohon:
UDIN SAPUTRA, S.Ip

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Dina Wanma, S.Ip , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/Tanggal lahir Biak, 29 Mei 1981, Alamat Kampung Biniki Kecamatan Supiori Selatan, Kabupaten Supiori sebagai wali dari Anak Fera Wanma, lahir di Ramardori, tanggal 13 Juli 2006 dan Sarah Wanma, lahir di Korido, tanggal 7 Juli 2007 adalah anak dari Ruben Wanma(alm) dan Marlince

Pemohon:
Dina Wanma S.IP

KARSO, S.IP. Bin S. WIKARJA

PUTUSANNomor : 74/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Semarang,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsipada peradilan tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagaimanatertera dalam perkara terdakwa : Nama Lengkap : KARSO, S.IP. Bin S.

exnscsennnensnncomensaennennnensennmneennnPendidikan gnPENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADILAN TINGGITERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampirdidalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor PengadilanNegeri Semarang tanggal 9 Juli 2013, Nomor : 116/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum No.Reg.Perkara: PDS05/BTANG/Ft.1/0912 Terdakwa didakwasebagal berikut : ~ nnonaneDAKWAANPRIMAIR :Bahwa la terdakwa KARSO, S.IP

dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBatang yang berdasarkan UndangUndang No.46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Semarang berwenang mengadili perkara ini, melakukan,menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Bahwa terdakwa KARSO, S.IP