dapatberbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenanganberdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud;Menimbang, bahwa Terdakwa BERLIN UHADI, SP adalah PegawaiNegeri Sipil pada Badan Ketahanan Pangan Dan Pelaksana PenyuluhanPertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Katingan yangberdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan DanPelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan KabupatenKatingan Nomor : 222/BKP5K/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 diangkatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) dalam kegiatanLomba Cipta Menu 3 B (Bergizi, Beragam dan Berimbang) TahunAnggaran 2013 ;Menimbang, bahwa karena jabatan Terdakwa selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tersebut terdakwa mempunyaiTugas :e Mempersiapkan pelaksanaan dalam bentuk rencana kegiatan(Kerangka Acuan Kerja);e Melaksanakan kegiatan tepat waktunya sesuai jadwal yang telahditentukan; Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;e Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;e Melaporkan perkembangan pelaksanaan

rupiah) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ir.Yan ElvinoAngga dan Terdakwa sendiri bahwa untuk melaksanakan Kegiatan LombaCipta Menu B 3 (Bergizi,Beragam Dan Berimbang) Tingkat KabupatenTahun Anggaran 2013 yang dananya bersumber dari APBD KabupatenKatingan sebesar Rp. 97.840.000,(Sembilan puluh tujuh juta empat ratusdelapan puluh ribu rupiah) dimana saksi menerbitkan Surat KeputusanNomor : 222/BKP5 K/I/2013 tanggal 09 Januari 2013 tentang Penunjukandan Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor050/256/2010 tentang Penunjukanpimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan diLingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatanAPBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuk sebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnik dan stafadministrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantu kelancaranpelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Kepala Dinas Pekerjaan Umumdan Energi Sumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010tentang Penunjukan pimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan StafAdministrasi Keuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber daya Mineral kegiatan APBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuksebagai staf administrasi keuangan dimanatugas staf tekhnik dan staf administrasi keuangan adalah melaksanakan danmembantu kelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan Pimpinan,Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBD Tahun2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuk sebagaistaf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnikdan staf administrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantu kelancaranpelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis

seharusnya bentuk suratnya adalah berupa Surat Keputusandan bukan berupa Surat Hasil Nota Pemeriksaan Surat Nomor566/374/424.053/2011, tertanggal 14 Maret 2011 Perihal Jawaban Surat dansurat dengan Nomor 566/781/ 424.053/2011, tertanggal Mei 2011 (tanggalkosongan), Perihal Jawaban Surat;4 Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, maka terbukti secara hukum Surat HasilNota Pemeriksaan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Disnakertrans KabupatenPasuruan (bukti P6) secara yuridis normatif maupun secara yuridis tekhnis

oleh Pemohon PeninjauanKembali/ Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II/Tergugat/Pengusaha dan ParaTermohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon KasasiII/Para Penggugat/Para Pekerja telah dicatatkan ataukah tidak;8 Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut diatas, sangat terang danjelas membuktikan bahwa putusan dalam perkara a quo telah terdapat suatukekhilafan Hakim atau telah terdapat suatu kekeliruan yang nyata dan olehkarena itu putusan dalam perkara a quo secara yuridis tekhnis

Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia Lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.

Rusdi Russeng selakupengelola Tekhnis dan diketahui Drs. Kasman Lassa selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) Biro Perlengkapan Umum dan Aset SekretariatDaerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya Panitia lelang menyiapkandokumen lelang untuk melaksanakan pelelangan secara terbuka kemudiandalam lelang tersebut dimenangkan oleh PT.

Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor : 80tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah.Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang mengeluarkan SuratPerintah Nomor : 825/4097/DPUK/BM/2007 untuk melakukan surveyspesifikasi tekhnis dan harga alat berat sebagai dasar atau patokan untukpembuatan Harga Perkiraan Sendiri, kemudian Surat Perintah tersebutditindaklanjuti oleh Terdakwa bersama dengan saksi H. Sutarman dan saksiIr.

Iski ;Dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang diatur sesuai dengan Kepres Nomor :80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah ;Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2007 Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Serang mengeluarkan Surat Perintah Nomor : 825/4097/ DPUK/BM/2007 untuk melakukan survey spesifikasi tekhnis dan harga alat beratsebagai dasar atau patokan untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri,kemudian Surat Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Terdakwa bersamadengan saksi

Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanPengadaan Tanah.100.

tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 148Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagiPembangunan untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis

PLN (Persero),yang pada pokoknya menyatakan :"Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yangcepat untuk operasional perusahaan, maka prosespengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanismepemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang danmembandingkan sekurangkurangnya 3 (tiga) penawar daripenyedia barang/jjasa yang telah lulus prakualifikasi sertadilakukan negosiasi baik tekhnis maupun biaya serta harusdiumumkan di papan pengumumarn" ;Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Direksi PT.

PLN (Persero) CabangKupang telah menyetujui Dokumen Pemilihan Langsung No.006.DPL/PLM/Cabang.KUP/2007, dimana dipersyaratkan adanyakeahlian, pengalaman, kemampuan tekhnis dan managerialuntuk melaksanakan pekerjaan, hal mana persyaratan yangdemikian jelas dipenuhi oleh Pemohon, dengan demikianPemohon memenangkan Proyek Pengadaan Mesin MAK *m453AK N/s.26841 PLTD Tenau dan Proyek Pengadaan MesinMAK *m 453AK N/s. 26844 PLTD Tenau, sama sekali bukanatas dasar adanya persekongkolan vertikal untuk mengaturPelakupelaku

mendapat teguran dan dimintai ganti rugi olehtetangga kiri dan kanan bangunan Ruko tersebut, karena mereka merasakeselamatan baik nyawa ataupun bangunan akan terkena dampak akibatkemiringan Ruko milik Penggugat tersebut;Bahwa karena melihat kondisi Bangunan Ruko yang demikian Penggugattelah menyampaikan teguran kembali kepada Tergugat, agar Tergugatsesegera mungkin memperbaikinya dengan cara membongkar danmembangun kembali Ruko dimaksud sesuai dengan Dokumen Gambaryang layak dan sesuai dengan standar tekhnis

Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untukdimiliki secara melawan hukumMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan oranglain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atau sebahagian milik orang lain, yangmempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis bagi pemiliknya, barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksirharganya, dan telah dicuri oleh pelaku atau telah berpindah

Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidanganberdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh faktahukum bahwa barang berupa

Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

RUDY dan barang barang tersebut adalah barang penjualan areaUngaran, Salatiga, Ambarawa, dan DemakDapat saksi jelaskan tentang tekhnis pengeluaran barang dari gudang PT.Tirta Surya Sejahtera Abadi Semarang awalnya sales membuat orderanbarang sesuai pesanan diserahkan ke bagian administrasi penjualankemudian dibuatkan faktur sesuai pesanan oleh bagian fakturis selanjutnyadiserahkan kebagian gudang setelah mendapatkan persetujuan daripimpinan bagian Manager Operasional bagian gudang untuk menyiapkanbarang

SUKARDI telah menggelapkan uanghasil penjualan milik perusahaan dengan cara membuat nota fiktifmengatasnamakan beberapa toko namun barang dijual sendiri ketempatlain dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke pihak Perusahaan.Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 323/Pid.B/2017/PN.SmgBahwa Bahwa tekhnis Droping / Sopir di PT Tirta Surya Sejahtera Abaditerletak di Kawasan Industri Candi Blok Ill No. 5 Jl.

subsidaierselama 1 bulan kurungan sesuai dengan perbuatannya adalah keyakinan yangkeliru;Bahwa dalam proses penyidikan, penangapan, penahanan, terhadapTerdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari BalaiPengamanan dan Penegakan Hukum Linkungan Hidup dan Kehutanan WilayahKalimantan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, PengawasanHalaman 3 dari 31 Putusan Nomor 68/Pid.B/LH/2021/PN Sbsdan Pembinaan Tekhnis

kedua yakni yang dengansengaja menangkap, menyimpan, memiliki, memelihara danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidakterbukti karena proses penyidikan, penangkapan dan penahananterhadap terdakwa adalah dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipildari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup danKehutanan Wilayah Kalimantan dengan mengacu pada PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata CaraPelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Tekhnis

MM.dalam Bimbingan Tekhnis Ekonomi Syariah di Balai DiklatPemerintah Propinsi Jambi Tanggal 4022015, selain menjelaskanasas personalitas kelslaman H. DR. Amran Suadi, SH. M.Hum.MM. juga menguraikan seluk beluk mengadili dan memutusHal. 10 dari 37 Hal. Putusan Perdata Nomor 123/PDT/2017/PT BTNperkara sengketa ekonomi syariah.

Bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT(Kreditor) dengan PENGGUGAT (Debitor) sebagai pihak yang telahmenerima dan menikmati uang kredit pembiayaan dari TERGUGAT yangdidasarkan Perjanjian Pembiayaan danguna menjamin pengembaliankredit pembiayaan dimaksud, PENGGUGAT telah secara sadarmemberikan beberapa jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan; yangsecara hukum tekhnis eksekusinya telah tertuang didalam Akta PemberianHak Tanggungan.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.

diterima, termasuk biaya penggandaan SPPB danpemasangan bowplank (semacam pembatas yang dipakai untukmenentukan titik bidang kerja pada sebuah proyek pendirian bangunanatau rumah, bowplank juga dapat berfungsi sebagai tempat penetuantitik membuat dan meletakkan ukuran bangunan yang akn didirikan dansebagai media bantu bagi proses pembuatan pondasi).Bahwa sebenarnya RAB dan gambar teknis untuk Semua pekerjaan DAKmasingmasing sekolah di Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 dibuat olehsaksi RUSLI selaku Tim Tekhnis

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganHalaman 37 dari 98 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PN Bnamengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.

PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimanadimaksud dalam pasal 3, diwajibkan menyusun rencana kegiatandan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan besertaspesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini denganmengacu kepada petunjuk Tekhnis DAK Fisik dan petunjukOperasional:;d.

Aceh Barat tahun 2018 dan Saksijuga tidak pernah mengikuti rapat ataupun pertemuan mengenaipembentukan tim tersebut;Bahwa kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 Pada kegiatanrehabilitasi dan pembangunan' sekolah/SKB dilaksanakan denganketentuan swakelola yang artinya dikerjakan oleh masingmasing kepalasekolah penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan T.A 2018 sesuai denganPeraturan Presiden RI Nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atasperatutan presiden nomor 123 tahun 2016 tentang petunjuk tekhnis

Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.

Kabupaten Nias SelatanTA.2009 adalah tugas pokok dan fungsi dari saksi Fogoto Telaumbanuasesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (5) huruf c Permendagri No.13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;Setelah dokumen tersebut selesai dikerjakan oleh saksi Desman Hulu,selanjutnya datang saksi Sawato Lombu selaku rekanan dan mengambilKwitansi/Tanda Pembayaran dari saksi Desman Hulu kemudian membawaKwitansi/Tanda Pembayaran tersebut kepada saksi Fogoto Telaumbanuaselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

Saksi Fogoto Telaumbanua (dituntut dalam berkas perkara lain) diangkatoleh Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTk)berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 645.7/05/K/Dishub/IV/2009tanggal 02 April 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan (PPTK) pada Proyek Fisik dan Non Fisik yang dikelola DinasPerhubungan Kabupaten Nias Selatan TA.2009;3. Saksi Yefita Gulo, Drs.

Reskrim, tanggal27 Juli 20101 (satu) lembar surat bentuk timbal balikberwarna putih berukuran kertas Kwarto dariPT Mugi Jalan Glugur By Pass 83A, Phone(061) 6618290, 6615061, Fax (061) 6615061tentang Contoh Timbangan PortableElectronic Wheel Load Scale WL 103 danSpesifikasi (Technical Data) yang ada tulisanHaenni diujung sebelah kiri atas dan terdapatgambar Electronic Wheel Load Scale WL 103pada bagian kertas tepat pada posisi sebelahKiri Kertas, yang diperlinatkan oleh PPTK(Pejabat Pelaksanaan Tekhnis

No. 59 PK/PID.SUS/201375)76)77)78)79)80)81)82)PPTK (Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Kegiatan) kepada PenyidikPembantu;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah fotofoto barang timbangan portable, fotofotoserah terima timbangan portable dari rekanan kepada PPK DinasPerhubungan, Team PHO Dinas Perhubungan, PPTK dan BendaharaDinas Perhubungan;1 (satu) keping Compact Disc (CD) merek Vertex 52 x CDR700 MByang isinya adalah rekaman pembicaraan antara Sawato Lombudengan

(Spek) ; Membuat dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB)setelah ada penentuan harga permeterfirkan dari KantorDinas Subdikmenjur Pusat pada saat bimbingan tekhnis(Bintek) ; Melakukan bimbingan tekhnis kepada Ketua Tim Pendiri USBSMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007, meliputi' membuat jadwal = pelaksanaanpekerjaan ; Membantu) mengawasi, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuanpekerjaan pembangunan dan membuat pelaporan tekhnispembangunan USB (Unit Sekolah Baru) SMK

IBNUSASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007 dengan tanpaterlebih dahulumembahasnyadengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 + maupundengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakanpembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi tekhnis(mutu) seperti keramik dan mutubeton , serta Sdr

Baru) SMKNegeri Malingping Kecamatan Malingping Kabupaten LebakTahun 2007 yang meliputi antara lain pembuatan gambar (satu) unit gedung administrasi, yang terdiri dari1 (satu) ruang Kepala Sekolah dan kamar mandi , 1 (satu)ruang guru plus pentri dan kamar mandi, 1 (satu) ruangadministrasi dan keuangan plus pentri dan kamar mandi ; 2 (dua) unit ruang teori / RKB sebanyak 6 (enam)59kelas ; (satu) unit ruang praktek perkantoran serta ruangkamar mandi dan WC; Membuat rencana kerja dan syarat syarat tekhnis

IBNUSASMITO sebagai pelaksana pembangunan Unit Sekolah Baru(USB) SMK Negeri Malingping Kecamatan Malingping KabupatenLebak Tahun 2007 dengan tanpaterlebih dahulumembahasnyadengan Tim Perencana dan Pengawas USB SMK Negeri MalingpingKecamatan Malingping Kabupaten Lebak Tahun 2007 + maupundengan Tim Pendiri USB SMK Negeri Malingping KecamatanMalingping Kabupaten Lebak Tahun 2007, telah melaksanakan60pembangunan dengan tidak mencantumkan spesifikasi tekhnis(mutu) seperti keramik dan mutubeton , serta

hukum dalam unsur ini adalah perbuatan Terdakwatersebutbertentangan dengan peraturan Perundangundangan yang berlaku (hakobyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif).halaman10 dari 15 Putusan Nomor 163/Pid.B/2019/PN RhlMenimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunHalaman 11 dari 16 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN Thtsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis