Ditemukan 2029 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : makmur mansur mateus majene maskur majekur majer majeure majmur majrur majur
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-01-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 29 / PDT.SUS-PHI / 2015 / PN.BDG
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.DJOHAN WAHYUDHI, SE ;2.NUR FAHMI FUAD ;3.EDI SOEWARDOJO ;4.JUSUF ARIFANDY ;5.VERRE C. M BOESTAMI ,DKK; L A W A N; PT INDOFARMA (Persero) Tbk; PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA (IGM),;
171 — 31
  • Penggugat dengan dasar alasan hasil temuan auditBPK RI atau efisiensi tetap saja tindakan Tergugat yang secarasepihak telah melakukan PHK terhadap Para Penggugat tidak dapatdibenarkan, karena faktanya tidak terdapat kesalahan yang dilakukanPara Penggugat, dan jika ingin melakukan efisiensi nyatanya financialHalaman 16 dari 227 halaman Putusan Nomor 29/ Pdt.SusPHI/2015/PN.Bdg Tergugat cukup baik dan tidak mengalami kerugian selama 2 tahunberturutturut atau tidak pula dalam keadaan memaksa (force majeur
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 09-04-2020 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
DIDIT AGUNG NUGROHO, S.H.
Terdakwa:
1.BAYU DAMAYANTO
2.FAJAR SIDIQ R.
228 — 78
  • Penarik tidak perlu memberikan Fotocopy KTP,namun hanya perlu menunjukkan KTP dan teller akan mencocokkanidentitas antara keadaan senyatanya dengan KTP.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia. Dan terhadapnasabah meninggal dunia, Ahli Waris yang harus mengajukan penutupanrekening.
    Lembar Cek tetap berlaku selama tidak ada perubahan datanasabah, walaupun si nasabah meninggal dunia.Bahwa tidak terdapat jangka waktu berlakunya Rekening Giro.Bahwa Rekening Giro tetap berlaku walaupun terdapat keadaankahar/force majeur dan/atau nasabah meninggal dunia.
Pengadilan PN LANGSA Perdata
Register : 25-10-2022 — Putus : 26-10-2022 — Upload : 01-11-2022
Putusan PN LANGSA Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Lgs
Tanggal 26 Oktober 2022 — Penggugat:
MUHAMMAD SYAHPUTRA
Tergugat:
1.ACHMAD RIANDA, A.Md
2.PUTRI SYAPTIANI, S.E.
3.HADY WIJAYA, S.STP.,MSP
161 — 44
  • Umumnya berisi hak dan kewajiban para pihak, harga barang, cara pembayaran, cara penyerahan, keadaan wanprestasi, keadaan force majeur, proses penyelesaian sengketa, serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh para pihak;

    e. Penutup;

    Pada bagian penutup, harus ditegaskan bahwa surat perjanjian yang dibuat merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan di kemudian hari jika terjadi sengketa/konflik.

Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-03-2012 — Putus : 13-11-2012 — Upload : 06-05-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 14/Pid.Sus/2012/PN.PBR.
Tanggal 13 Nopember 2012 — ZULMAN ZAST, SH
217 — 26
  • yang belum selesai dilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapatdilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahun anggaran 2007 berdasarkan SuratSekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37a tanggal 28 Desember 2006 yangmerujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/476/BAKD tanggal 07 Juni2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan barang/jasadapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa dengan pertimbangan yang layak danwajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur
    yang belum selesaidilaksanakan pada tahun anggaran 2006 dapat dilanjutkan lagi pelaksanaannya pada tahunanggaran 2007 berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/EKBANG/90.37atanggal 28 Desember 2006 yang merujuk kepada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :903/476/BAKD tanggal 07 Juni 2007 yang menyatakan bahwa perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh Pengguna Barang/Jasa denganpertimbangan yang layak dan wajar yaitu pekerjaan tambahan, perubahan desain danforce majeur
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg
Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
220 — 29
  • Bahwa terhadap Sdr. kin Kusmawan dkk Sebanyak 1510 ( seribu lima ratus sepuluh )orang sebagaimana ketentuan undangundang No. 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 Ayat(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan Tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selam 2 (dua ) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur),dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 ( satu ) kaliketentuan Pasal Pasal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH -TITI SUMIATI binti SUTARYA -YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
96 — 14
  • uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force majeur
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 17-11-2016 — Putus : 07-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 240/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 7 April 2017 — Penuntut Umum:
SYAHROLI, SH, MH.
Terdakwa:
IR. NINIS RINDHAWATI, MT
207 — 166
  • Hal tersebut dengan jelas dinyatakandalam Undangundang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan NegaraBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur. Berkurangnya asset/ kKekayaanini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;Hal 206 Put.
    Perhitungankerugian negara tersebut tidak menggunakan harga perolehan (nilai historis), Karenanilai historis hanya memberikan nilai formal, bukan nilai secara substansial,sehingga tidak memberikan kepastianBahwa saksi Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalahberkurangnya asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeur.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 26-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 29/PID.SUS.TPK/2016/PT-MDN
DRS. EDDY SYOFIAN, M.A.P.
116 — 48
  • SISWO SUJANTO, DEA : bahwa, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah berkurangnya asset /kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, alai,ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. JASNI EVAWATI, MM Binti (Alm). JAMALUDIN SYARIF
108 — 23
  • akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yangditerbitkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yangdimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeur
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
266 — 156
  • 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-04-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mdn
Tanggal 8 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HOPPLEN SINAGA, SH.,M.Hum
Terdakwa:
KOLMES MARTINUS LAOLI, S.Pd ALS AMA EZRA
116 — 27
  • Jika pekerjaan tidakselesai karena kelalaian pihakpihak maupun sebablainnya yang merupakan force majeur makamerupakan wanprestasi.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 16-01-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 3/Tipikor/2013/PT PBR
Tanggal 4 April 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TENGKU ISMAIL YUSUF. SP
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ISKANDAR ZULKARNAEN, SH
131 — 57
  • PUT.No.03/TIPIKOR/2013/PTR.pelaksanaan pekerjaan barang/jasa dapat diberikan oleh PenggunaBarang/Jasa dengan pertimbangan yang layak dan wajar yaitupekerjaan tambahan, perubahan desain dan force majeur ;Bahwa sampai dengan batas waktu addendum Il tersebutpekerjaan proyek Pengembangan/Peremajaan Kebun Karet RakyatPropinsi Riau di Kabupaten Indragiri Hulu ternyata juga belumselesai namun tetap direkayasa/dibuat selesai oleh Raja Zahedidan ZULMAN ZAST, SH hingga mencapai sekitar 60% sehinggatersisa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 90 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — Dra. DESRY NINGSIH binti SYUKUR HASANY
84 — 15
  • akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.Bahwa berdasarkan Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi yangditerbitkan oleh Deputi Bidang Investigasi BPKP pada Tahun 2005, yangdimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeur
Pengadilan PN KUPANG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 25-06-2014 — Upload : 18-08-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 19 /Pid.sus/2014/PN.KPG
Tanggal 25 Juni 2014 — Drs.SERVASIUS LAKO
115 — 45
  • PendirianPerusahaan yang menandatangani Surat Penawaran, makamelanggar dan secara otomatis Penawaran Lelang dinyatakansecara Administrasi gugur dan yang bertanggung jawab adalahPanitia ;Bahwa mengenai pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu bolehdiadendum perpanjangan waktu dengan alasanalasan yang telahdiatur dalam Keppres No. 80 tahun 2004 yaitu dengan alasanalasandarurat / diluar penguasaan manusia / bencana alam / perang / forcemajeur / overmacht ;Bahwa alasan cuaca buruk tidak dapat dijadikan alasan force majeur
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 28-04-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 28 April 2015 — YAHYA Alias SAYED YAHYA ASSEGAF Alias HABIB YAHYA.
71 — 9
  • Berisi landasan hokum pelaksanaan, lingkup pekerjaan,lokasi kegiatan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, penyerahan hasilpekerjaan, sumber dan jumlah dana, cara pembayaran dan pencairandana bantuan sosial, keadaan memaksa atau force majeur, sanksi,persellisihan, dll terkait pemanfaatan dana bantuan sosial kegiatanPengembangan Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di LahanRawa Pasang Surut / Lebak di Kabupaten Tanah Laut;Halaman 130 dari 254 Putusan Nomor 12/PidSusTPK/2015/PN Bjm.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Nopember 2017 — KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TABALONG, DKK VS YONGKIE SOUKOTTA, DK
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena keadaan memaksa (overmacht/force majeur),Bahwa berdasarkan pendapat hukum Prof. Subekti, S.H., dalam bukunyayang berjudul PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit: PT Intermasa,Jakarta, 2003, halaman 123 yang menyatakan sebagai berikut:Vide halaman 123:Buku Ill mengatur perihal hubunganhubungan hukum antara orang denganorang (hakhak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objekjuga suatu benda.
Pengadilan PN JAMBI Perdata
Register : 08-09-2020 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 119/Pdt.G/2020/PN Jmb
Tanggal 21 April 2021 — Penggugat:
1.PT.UNIVERSAL SUPPORT
2.PT. PELABUHAN UNIVERSAL SUMATERA
Tergugat:
2.PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI
3.PT. KURNIA ALAM INVESTAMA
Turut Tergugat:
3.PT. SAWIT DESA MAKMUR
4.PT. BATU HITAM SUKSES
5.PT. BATU HITAM JAYA
6.PT. ALAM SEMESTA SUKSES BATU BARA
422 — 82
  • MH. dan Jeffry Wiradinata, SE, M.Si, Ak, BKP dimana buktibuktisurat, keterangan saksisaksi dan para ahli tidak ada yang menerangkanataupun memberikan alasan karena undangundang ataupun suatu keadaanmemaksa / force majeur yang dapat diterima, yang timbul diluar kKemampuanPara Tergugat dan Para Turut Tergugat sehingga tidak dapat menepatiperjanjiannya.Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terpenuhinya prestasi olehPara Tergugat kepada Para Penggugat adalah disebabkan kesalahan ParaTergugat sendiri
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk.
Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
155 — 28
  • Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
169 — 25
  • beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur
    karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force majeur
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016
Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
181 — 133 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force majeur