publik maka pihak tergugatterkesan sudah melakukan efisiensi ;Bahwa atas permasalahan pemutusan hubungan kerja pihak penggugatsudah seharusnya pihak Tergugat membayar uang pesangon sesuai pasal164 ayat 3, Undangundang ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (forceHalaman 3 dari 43 Putusan Nomor 43/Pdt.SusPHI/2019

publik yangmenyatakan pihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diaturdalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan olehTergugat, karena Tergugat tidak mungkin dapat melakukan haldemikian karena untuk membayar jasa akuntan publik sudah melebihijumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat, jika Tergugat mampumembayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baik Tergugatmembayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasa membayarakuntan publik akan lebih besar dari jumlan tuntutan Penggugat.sehingga

sangat mustahil Tergugat menggunakan dan membayar jasaaudit akuntan publik.25.Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut agar Tergugatmembayar sejumlah uang kepada Pekerja sebesar Rp. 31.231.125,(tiga puluh satu juta, dua ratus tiga puluh satu ribu, seratus dua puluhlima rupiah) maka dengan ini kami sampaikan dengan tegas Tergugattidak mampu melakukan pembayaran sebesar jumlah gugatanPenggugat.

Menyatakan bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukanmelanggaran Pasal 164 ayat (3) Undangundang Ketenagakerjaannomor 13 tahun 2003.Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan PemutusanHubungan Kerja kepada Pekerja karena Tergugat mengalami kerugiansecara terusmenerus selama 2 (dua) tahun tanpa harus adanya suratdari akuntan publik..

publik yang menyatakanpihak Tergugat mengalami kerugian sebagaimana diatur dalam Undangundang adalah hal yang mustahil dilakukan oleh Tergugat, karena Tergugattidak mungkin dapat melakukan hal demikian karena untuk membayar jasaakuntan publik sudah melebihi jumlah biaya yang dituntut oleh Penggugat,jika Tergugat mampu membayar jasa akuntan publik, alangkah lebih baikTergugat membayar tuntutuan Penggugat karena sudah pasti jasamembayar akuntan publik akan lebih besar dari jumlah tuntutanPenggugat

Uang pengembalian cicilan margin sejumlah Rp.179.666.666,(seratus tujun puluh sembilan juta enam ratus enam puluh enamribuenam ratus enam puluh enam Rupiah).Menghukum Termohon untuk mengembalikan kepada Pemohonbiayabiayalainnya sepanjangpengeluaran yang telah diverifikasi olehKantor Akuntan Publik mengenaikebenarannya, baik mengenai keaslianbuktibukti tersebut maupunmengenai besarnya biaya;Memutuskan agar Kantor Akuntan Publik yang = ditugasi untukmelakukanverifikasi terhadap biayabiaya yang telah

dikeluarkan olehPemohonadalah Kantor Akuntan Publik yang disetujui oleh PemohondanTermohon dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak PutusanMajelisdibacakan.Memutuskan apabila Pemohon dan Termohon tidak berhasilmencapaikesepakatan mengenai penunjukkan Kantor Akuntan Publiktersebutdalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penunjukanKantorAkuntan Publik akan dilakukan oleh Majelis setelah Majelismemperolehlaporan dari salah satu pihak yang berperkara, yaitu ataudari Pemohonatau dari Termohon.Memutuskan

biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh MajelisHal. 3 dari 24 hal.

No. 0365/Pdt.G/2016/PA.JKPSTditanggungoleh Pemohon dan Termohon masingmasing sebesar 50%(lima puluhpersen).Menolak permohonan Pemohon untuk meletakkan sita jaminan.Menolak permohonan Pemohon mengenai uang paksa (dwangsom).Menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat (final and binding)danmempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak diucapkansehinggaMemutuskan biaya Kantor Akuntan Publik, baik yang ditunjukolehPemohon dan Termohon maupun yang ditunjuk oleh Majelisditanggungoleh Pemohon dan Termohon

Atas kekeliruan ini tidak menyebabkan perubahan nilaikelompok HPP secara keseluruhan yaitu tetap Rp91.190.077.627,00sebagaimana dilaporkan dalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran danjuga sebagaimana Laporan Keuangan tahun 2010 yang telah diauditkantor akuntan publik;Bahwa angka yang tercantum sebagai nilai persediaan awal pada SPTPPh Badan Tahunan sejatinya adalah biaya HPP yang dapat dijadikanpengurang penghasilan bruto karena telah sesuai dengan Pasal 6 UU PPhyaitu biaya untuk mendapatkan, menagih

Biayatransportasi tersebut terutama merupakan biaya bahan bakar, biayaangkut dan biaya lainnya yang berkaitan dengan angkutan barang;Bahwa biaya transportasi ini merupakan bagian dari nilai Kelompok HPPsecara keseluruhan yaitu Rp91.190.077.627,00 sebagaimana dilaporkandalam SPT PPh Badan Tahunan Lampiran dan juga sebagaimanaLaporan Keuangan tahun 2010 yang telah diaudit kantor akuntan publik;Bahwa biaya ini dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto karenatelah sesuai dengan Pasal 6 UU PPh yaitu

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPhBadan, SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporankeuangan yang belum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikiankoreksi atas persediaan awal sebenarnya tidak ada, sehinggamenurut Majelis koreksi Terbanding atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;.

Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan,SPT Tahunan PPh Badan diisi berdasarkan laporan keuangan yangbelum diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian koreksi ataspersediaan awal sebenarnya tidak ada, sehingga menurut Majeliskoreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Persediaan Awal sebesarRp7.183.958.414,00 tidak dapat dipertahankan;4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:a.

Bahwa terkait dengan pendapat Majelis yang menyatakan...Perubahan akun dilakukan dengan alasan menyesuaikan denganHalaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1635/B/PK/PJK/2017Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010dan 2009 yang telah diaudit oleh akuntan publik Anwar dan Rekan.Pada saat pengisian SPT Tahunan PPh Badan, SPT Tahunan PPhBadan diisi berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh7akuntan publik......

Publik, sehingga demi jelasnyakepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil auditperlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik, sehingga demi jelasnya kepastianhasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasil audit perlu Auditor :(KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

Publik (KAP) Drs.Abdulrahman Hasan Salipu, transaksitransaksi yang telahdilakukan oleh Terggugat Rekonvensi tidak tercatat dan ataubelum dipertanggungjawabkan.Bahwa Terggugat Rekonvensi belum malakukanpertanggungjawaban penggunaan uang KPPD tersebu,berdarkan hasil Auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs.Abdulranhman Hasan Salipu, tercatat untuk penyedian tanah tanpapenjelasan dokumen transaksi terhadap adanya uang yangdigunakan sebesar Rp.952.818.000.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada positanya point 3 yangmendalilkan Transaksitransaksi yang disengketakan terkaitPembelian tanah Pengurusan Perpanjangan Hak Guna Bangunan(HGB), Gedung KPPD, dan Penyewaan ATM sudah masuk dalamlaporan keuangan telah diperiksa oleh akuntan Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs. AbdulrahmanHasan Salipu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.1.4.

Publik, sehingga demijelasnya kepastian hasil audit dan tidak menyesatkan pengguna hasilHal 91 dari 96 putusan no. 253/pdt.g/2016/pn.dpkaudit perlu Auditor : (KAP) Kantor Akuntan Publik Drs.

publik No.AP0424 dan izin akuntanpublik firma/perseroan No.98.2.0004.

Five Star Textile Indonesia) adalahmengalami kerugian secara menerus 4 (empat) tahun yang dilengkapi dengan LaporanKeuangan dan Audit oleh Akuntan Publik KAP Drs.

Gunawan Sudrajat Kep588/km17/1998 yang beralamat Jalan Golf Timur III No.1 Kompleks Taman Golf ArcamanikEndah Bandung 40293 dari tahun 2008, 2009, 2010 sampai dengan 2011, kenyataannyapenyelesaian masalah melalui mediasi di Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja KabupatenSumedang tidak dijadikan pertimbangan yang serius (diabaikan) dalam putusan Anjuranbegitu pula dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Klas 1 A Bandung seolah olah melihat Kantor Akuntan Publik

Five Star Textile Indonesia) sifatnya insidentil/sewaktuwaktu, perusahaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Drs. GunawanSudrajat sejak tahun 2003 sampai sekarang, sedangkan laporan keuangan dari tahun2008 sampai dengan 2011 Laporan keuangan PT. Five Star Textile Indonesia yaituWajar Dengan Pengecualian, sebelum tahun 2003 Laporan keuangan PT. Five StarTextile Indonesia diaudit oleh Kantor Akuntan Publik lain di Jakarta denganmemberikan pendapat yang sama.

Bukti T12 dan T13 (Laporan Keuangan dan AuditIndependen tahun 2009 & 2008, 2011 & 2010) tetap akan dilampirkan kembali ke dalamMemori Kasasi ini ditambah dengan Laporan Keuangan dan Audit Independen tahun2010 & 2009 dan Surat Keterangan dari Kantor Akuntan Publik KAP Drs.

SINARMAS SEKURITAS
Terbanding/Tergugat IV : Kantor Akuntan Publik Drs. Bambang Sudaryono dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan d.h. BAPEPAM LK

BPR Pancadana (DL).Bahwa sesuai dengan neraca penutupan PT.BPR Pancadana (DL) tanggal 06Februari 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Luthfi Muhammad &Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT.,BPR Pancadana(DL) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :Nama : Heru Agus PramonoNomor Rekening : 9143Kolektibilitas : MacetPokok : Rp.197.000.000,Bunga : Rp. 48.000.000,Denda > Rp.

BPRPancadana (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000, (DuaRatus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)sesuai dengan neraca Penutupan PTBPR Pancadana (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.8.

Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yangdijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka KantorAkuntan Publik dimaksud harus tunduk pada UndangUndang No. 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik);Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentangpendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :(1) KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola

Publik dikaitkan dengan perkaraaquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlianyang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. Telah mengikuti pelatihnan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNSetiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RIsebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15UndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa selain itu, terhadap alasanalasan banding Penuntut Umum padaMemori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi bebanPT.

yang PajakPertambahan Nilainya harus dipungut sendiri berupa pendapatan lainlain sebesarRp. 386.018.053,00;: bahwa koreksi sebesar Rp 368.018.053,00 berdasarkan penelitian Buku Besarterdapat transaksi dengan nomor akun 55099000 (net result posting) menurutpenjelasan Pemohon Banding pada saat pemeriksaan di KPP Madya Jakarta Selatanmerupakan akun untuk pencatatan net income;Menurut Pemohon : bahwa Laporan Keuangan Pemohon Banding Tahun 2009 telah diaudit olehRp 368.018.053,00;Menurut MajelisKantor Akuntan

Publik Hendrawinata, Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganpendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam Laporan Auditor tersebut tidak adapendapatan dari luar usaha sebesar: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis terhadap pokok sengketa, dik etahuikoreksi positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakMaret 2009 terkait dengan koreksi Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2009berupa koreksi atas pendapatan lainlain sebesar Rp.368.018.053,00.bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar

Besar (General Ledger),Jurnal Penyesuaian serta Jurnal Pembalik sampai dengan penyusunan Trial Balancedilakukan secara otomatis oleh sistem akuntansi tersebut.bahwa saldo akhir dari akun 55099000 merupakan bagian dari proses otomatistersebut, tidak ada transaksi ekonomi maupun bukti transaksi dalam proses tersebut,proses tersebut hanyalah proses internal di dalam sistem, tidak ada transaksi denganpihak eksternal.bahwa laporan keuangan perusahaan keuangan Pemohon Banding telah diaudit olehKantor Akuntan

Publik (KAP) Hendrawinata Gani & Hidayat (Grant Thornton) denganPendapat Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).bahwa dalam laporan arus uang masuk tidak terdapat adanya aliran dana masuksebesar jumlah tersebut, dengan demikian menurut pendapat Pemohon Banding atassaldo akun 55099000, bukan merupakan objek pajak penghasilan akan tetapimerupakan saldo yang belum di jurnal balik oleh sistem akuntansi (SAP) tersebutsecara otomatis.bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan

Publik Independen sejak tahun 2007 s/d 2011;14.

Memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakansendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)Termohon dengan agenda rapat:a) Memerintahkan Direksi Siaully Papan untuk menyampaikanLaporan Keuangan tahun 2007 s/d Tahun 2015;b) Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independenuntuk melakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohondari tahun 2007 s/d tahun 2015;ll. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendri Notarisuntuk mencapat RUPSLB;Ill.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap keuangan Termohon dari tahun2007 s/d tahun 2015;2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencapat RUPSLB;3. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;4.

Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukHalaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 1961 K/Pdt/2017melakukan audit investigatif terhadap kKeuangan Termohon dari tahun 2007s/d tahun 2015;6. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menunjuk sendiri Notaris untukmencatat RUPSLB;7. Menunjuk Pemohon atau kuasanya yang sah sebagai Ketua RUPSLB;8.

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan tidak pernah adaLaporan Keuangan adalah pertimbangan yang menyesatkan, karenafaktanya selama ini Pemohon Kasasi setiap tahunnya selalu membuatlaporan keuangan dan telah diaudit oleh Akuntan Publik, namun dikarenakanada suatu keadaan/kondisi yang belum bisa dipenuhi oleh Termohon Kasasimaka Pemohon Kasasi belum bisa menyerahkan laporan keuangan tersebutkepada Termohon Kasasi, dimana Termohon Kasasi sangat tahu betulHalaman 16 dari 18 hal. Put.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto.Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan keuntungan PT.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto. Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan Keuntungan PT.

No. 701 K /Pid/2012Surat dari Volare holding Company kepada saudara DjadjangSupriyatna tanggal 19 Februari 1999 perihal Laporan Keuangan.Petunjuk Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung JawabHarian RadioRadio Daerah yang tergabung dalam Volare Grouptertanggal 23 Januari 2002.Surat dari Volare Holding Company kepada saudari Dewi Lisnawatitanggal 21 September 1996 perihal Laporan Keuangan.Surat Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas LaporanKeuangan Direktur PT.

Volare Group tertanggal06 Desember 2010.Surat Pemberian Data kepada Akuntan Publik tertanggal 10 Desember2010.Surat Keputusan Pengangkatan atas nama saudari Dewi Lisnawati,Smhk tertanggal 15 Nopember 1990.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama Djajang Supriyatna tahun2010.Bukti Pengiriman Uang kepada Djajang Supriyatna tahun 2008.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama PT. Radio SM.

Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT. RadioSwara Mahkota Polareksa tahun 2009 / 2010 1 lbrSurat Keterangan kepada Direksi tanggal15 Desember 2010 1 lbrSurat Keberatan / bantahan Terdakwa 5 lbrSurat Somasi dari Majelis Adat Dayak PropinsiKalimantan Barattanggal 10 Januari 2011 2 lbrLaporan dan Bantahan Penasehat Hukum TerdakwaHal. 16 dari34 hal. Put.

Syamsul Arifin, S.E.,) berupa SuratKeputusan Nomor 012/Keu/I/2003 tentang penunjukan langsungKantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M.

Publik Hasnil, M.

Publik Hasnil.

Yasin & Rekan dan ataumengharapkan/menerima sesuatu imbalan dari pihakKantor Akuntan Publik Hasnil, M.

Langkat dan sekaligus menjabat sekretarisPanitia Anggaran yang melakukan penunjukan langsungterhadap Kantor Akuntan Publik Hasnil M.

Mabat Cimpaka D 47Rempoa Ciputat Tangerang ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Akuntan Publik ;Terdakwa berada di luar tahanan :Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karenadidakwa:PRIMAIRBahwa Terdakwa Drs. HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

DERMANSIUS PURBAPemkab Simalungun;e Selanjutnya tanpa datadata dalam penyusunan kelebihan setor PPh 21dan tanpa ada staf dari Kantor Akuntan Publik Drs. HASNIL, M. YASIN &REKAN yang melakukan pekerjaan dan tanpa 8 (delapan) orang staf dariPemerintah Kabupaten Simalungun Terdakwa Drs.

Publik Drs.

HASNIL, AK., MM., selaku Konsultan Pajak yangmenjabat Managing Partner Kantor Akuntan Publik HASNIL, M. YASIN &REKAN secara bersamasama dengan ABDUL MUIS NASUTION, SH., MMdengan Drs. L.

Adapun dokumen yangPenggugat sampaikan adalah:1) Surat Pemberitahuan dari Kantor Akuntan Publik terkait status Auditatas Laporan Keuangan.

Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Penggugat telah menyampaikan keterangan secaratertulis yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Independen tersebutkepada KPP PMA Empat, pada 15 Januari 2013;3.5 Bahwa selanjutnya, Penggugat melakukan pembetulan SPT TahunanPPh Badan 2012 (Pembetulan ke1) yang dilaporkan secara efilingpada tanggal 27 April 2013 dengan NTTE 3100012035607489.

Publik Independen untuk Tahun 2012 pada16 Mei 2013 karena memang Laporan tersebut baru Penggugat terimadari Kantor Akuntan Publik dimaksud pada 15 Mei 2013;Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat menerima SuratPemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan Nomor S3432/WPJ.07/KP.05/2013 tanggal 10 Juni 2013 (selanjutnya disebutdengan Surat Pemberitahuan).

Mengingat laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan publik belum tersedia/selesai, maka Penggugatdalam pelaporan SPT melampirkan surat keterangan dari kantorakuntan publik tentang hal ini.

Bukti Penerimaan Surat dari TPT dengan perihalKelengkapan SPT Tahunan secara elektronik (efiling) tahun pajak2012,Bahwa pada saat itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPenggugat) belum menyampaikan dokumen berupa LaporanKeuangan yang telah diaudit olen Kantor Akuntan Publik Independenuntuk Tahun 2012 karena Laporan Keuangan dimaksud masih dalamproses pengerjaan oleh Akuntan Publik Independen tersebut.Mengenai hal ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)telah menyampaikan keterangan secara

Bahwa dengan demikian, terlihat jelas bahwa pertimbangan dankesimpulan majelis untuk menyatakan bahwa accrued sales concreteJKT sebesar Rp. 5.427.679.492 bukan merupakan penjualan adalahsuatu hal yang tidak mendasar dan bertentangan dengan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.2) Ketidaksesuaian Dalam Audit Report (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik)2.12.22.3Bahwa Peredaran Usaha menurut Pemohon Peninjauan Kembali semulaTerbanding dalam Surat Ketetapan

Jumlah tersebutsama dan sesuai dengan Statements of Income Audit Report yangberakhir tanggal 30 Juni 2002 (Laporan Keuangan yang telah diauditoleh Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja).Bahwa selanjutnya bahwa dalam opini auditor independen /KAP paragraf3 (tiga) disebutkan bahwa :"In our opinion, the financial statements referred to above presentfairly, in all material respects, the financial position of PT.JayaReadymix as of 30 June 2002 and 2001, and the results of itsoperations and its cash

Hal tersebut didukung dengan pernyataan auditor independenyakni fairly, in all material respects yang sudah seharusnya sesuai denganStandar Profesional Akuntan Publik yaitu mencerminkan peristiwa dantransaksi yang mendasarinya.3) Journal Entry Bertentangan dengan Fakta dalam PersidanganHal. 10 dari 13 hal. Put.

(enam milyardseratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa adapaun dasar pelaporan pelapor ketika itu adalah, mempergunakanhasil audit umum (general audit) yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik,Purba Laudin dan Rekan, berkantor di Jakarta, yang berkesimpulan, ataslaporan keuangan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah Halaman 2 dari 32 Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdnuntuk tahun buku, 2010,2011, 2012, DISCLAMAIR (menolak memberikanpendapat);Bahwa

Psi selaku Ketua Organ Pembina menerangkan halhal sebagaiberikut : Mengetahui tentang hasil audit independent akuntan publik untukYayasan Pendidikan Gereja Metodist Indonesia Wilayah Tahun buku2010 s.d 2012 adalah disclaimer opinion (menolak memberikanpendapat); Secara umum menetahui tentang adanya pembangunan Rusunawadan pembelian tanah seluas 11.000 M2 di Komplek Perumahan BumiTuntungan Sejahtera seharga Rp 1650.000.000, (satu milyard enamratus lima puluh juta rupiah); Bahwa saksi menerangkan bahwa

Sebaliknya Pihak YPGMNI sudahmenyatakan tidak mengalami kerugian yang nyata berupa adanyatemuan penggelapan uang oleh Pengurus terkait hasil audit dengankesimpulan Disclaimer Opini dari Kantor Akuntan Publik PurbaLauddin & Rekan;Bahwa terhadap proses penyidikan peristiwa yang dilaporkan Pemohontelah juga dilakukan gelar perkara pada hari Selasa dan Jumat tangggal13 dan 16 Oktober 2015 bertempat di Aula Ditreskrimum Polda Sumutdilakukan gelar perkara yang turut dihadir Pemohon dan Kuasanya,PihakYPGMNI

Aksalah satu team Akuntan Publik yang telah melakukan audit khusussesuai Laporan Audit Knusus Nomor : CJ.0027YPGMI/AL/KAPSSVI /2016 tanggal 20 Juni 2016, dalam pemeriksaan yang dilakukan Drs.Salmon Sihombing, MM. Ak pada pokoknya menerangkan bahwaberdasarkan hasil audit knusus yang dilakukan team sbb:a). Drs. Salmon Sihombing,MM.,Ak.,CA.,CPA sebagaipenanggungjawab;. Sugeng Prayetno, Ak.,CPAI sebagai Supervesor;. Drs. Ramadun Siahaan, MM Ketua Team;.

M.Psi, dalampemeriksaan pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan auditkhusus yang dilakukan Kantor Akuntan Publik Richard Risambessy &Rekan terhadap penggunaan uang YPGMI yang dilakukan Hotlan ButarButar tidak ditemukan ditemukan potensi kerugian terhadap YPGMI;30.

PERTAMINA (PERSERO)
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA FOUNDATION
2.KANTOR AKUNTAN PUBLIK Kosasih, Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan
3.DRS. RUCHJAT KOSASIH, MM, CPA
4.KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN DKI JAKARTA
5.KEPALA KEPOLISIAN RI
6.KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Laporan Akuntan Indepencien atas Prcsedur yang Disepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf & Rekan Nomor: ML-221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; --------b.

Surat Kantor Akuntan Publik Chatim, At^sn^, Jusuf & Rekan, Nomor: ML-221 . 2/CAJK. l/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009, Perihal : Memorandum Audit atas Laporan Keuangan Manajemen Kerja sama Operasi (KSO) PTPN I Persero dengan Putra Investama Dalam Rangka Pengakhiran Kerja Sama Operasional per 31 Agustus 2009; -------------3.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangdisepakati , oleh Akuntan Publik Chatim, Atjeng, Jusuf &rekan, Nomor : ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3Desember 20097 nr pr rt se stn Sse.

Laporan Akuntan Independen atas Prosedur yangDisepakati, oleh Kantor Akuntan Publik Chatim,Atjeng, Jusuft & Rekan, Nomor: ML221.2/CAJK.1/M/12/2009, tanggal 3 Desember 2009; b.

publik (KAP)CHATIM, ATJENG, JUSUF & REKAN, diberi tanda P4 ;Fotokopi Laporan Akuntan MIndependen atas prosedur yangdisepakati terhadap evaluasi kinerja kerjasama operasiantara PT Perkebunan Nusantara I (persero) dengan PT BasyahPutra Investama (dalam rangka Pengakhiran Kerja samaoperasi) untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Agustus 2009yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) CHATIM, ATJENG,JUSUF & REKAN, diberi tanda buktiP5; Fotokopi Management Letter atas laporan keuangan kerjasamaoperasi

Desember 2009 Setelahkoreksi Kantor Akuntan Publik, Kerja Sama operasi PTPerkebunan Nusantara I (Persero) & PT Basyah PutraInvestama, sesuai Akte perjanjian No. 32, tanggal 30 Juni2007, diberi tanda bukti P16: Fotokopi Manejemen Letter PT Perkebunan Nusantara I tahunbuku 2007, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Prof.Ir.Ads Fatma Lubis, MAFIS, MBA & Rekan, diberi tanda buktiPHL jp mr rr rr rrr rrr rr er rr re srr cr caFotokopi Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuanganuntuk tahun yang berakhir

tanggal 31 Desember 2008 'denganangka perbandingan untuk tahun yang berakhir pada ar.ggal31 Desember 2007) PT Perkebunan Nusantara I (Persero), yangdibuat oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Sidik & rekandiberi tanda buktiP18,; 19.

Nilai Kontrak yang tidak dicairkan 971.793.640Nilai Kerugian Keuangan Negara 2.131.959.919Perhitungan Kerugian Keuangan Negara: Bahwa dari hasil perhitungan Ahli Akuntan Publik Handoko Tomo Malangan. Dr. M.

Publik Handoko Tomo Malangan.

Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn., Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLAsebagaimana tersebut diatas, ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H.

KPG tanggal29 April 2020, pada pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :"Pertimbangan Pertimbangan Majelis Hakim yang pada intinya bahwa terhadap pertimbangan kerugian keuangan negara yangdilakukan oleh Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.,Mec.Dev, M.Si, Ak, CA,CPA,CLA sebagaimana tersebut diatas,ternyata Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM., M.Kn.

KPG tanggal 29April 2020, keliru dalam menilai perhitungan keuangan negara denganmenghitung sendiri Kerugian Keuangan Negara, dimana Majelis HakimJudex Factie menyatakan Akuntan Publik Dr. M. Achsin, S.E., S.H., MM.

Bahwa disisi lain, sesuai fakta hukum sejak dilakukannya penyelidikan dan ataupenyidikan secara hukum tidak ada seorang Saksi pun baik Saksi Ahli dariinstansi yang berwenang maupun dari Akuntan Publik yang ditunjuk untukdiminta keterangannya dalam hal menentukan besaran jumlah kerugian negaradari adanya tindak pidana korupsi yang didakwakan pada diri Pemohon Kasasi.Demikian pula, pada saat pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan MiliterTinggi Ill Surabaya sesuai fakta hukum dalam menentukan kerugian

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansiyang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab MajelisHakim Banding berpendapat dalam menentukan jumlah kerugian negaraterhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menggunakan hasiltemuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk hanyaberdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehinggaakurasi kerugian negara belum maksimal dapat diperhitungkan dandikembalikan ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara hukum telah membuktikanadanya kekeliruan yang nyatanyata telah dilakukan Majelis

Bahwa terhadap perhitungan kerugian negara Majelis Hakim Bandingberpendapat seharusnya berpedoman kepada ketentuan Pasal 32 (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, dan dalam penjelasannya menyatakan : yangdimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugiannegara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuaninstansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.

Oleh sebab Majelis Hakim Banding berpendapat dalammenentukan jumlah kerugian negara terhadap Terdakwa Majelis HakimTingkat Pertama tidak menggunakan hasil temuan instansi yang berwenangatau Akuntan Publik yang ditunjuk hanya berdasarkan keterangan Saksi,Terdakwa dan tanda penerimaan uang, sehingga akurasi kerugian negarabelum maksimal dapat diperhitungkan dan dikembalikan ;b.