Barito Utaraperiode tahun 2014 2019 dan ditetapkan sebagai calon anggotaterpilin, negara dirugikan dengan membayar gaji dan tunjangan kepadaterdakwa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 69ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan tersebut PengadilanNegeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Maret 2017Nomor : 19 /Pid.

Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLKMenimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Terdakwa didakwadengan dakwaan sebagai berikut :Pertama : Primair melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;Subsidair melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;AtauKedua : Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undangundang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan dimana Terdakwadalam menggunakan atau memakai ijazah palsu tersebut sebelumnyadidahului dengan pembuatan ijazah palsu tersebut dengan

Bahwa demi kepentingan Terbaik bagi anak FEBY MAULIYA RAHAYU,Perempuan, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir : Tuban, 23 Maret 2008tersebut yang dijamin oleh Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014 TentangPerubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, UUNo. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga KonvensiHak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November Tahun1989, dan Peraturan Peratuan yang

Bahwa demi kepentingan Terbaik bagi anak ZAINUL RIFKI Bin ZAINULARIFIN tersebut yang dijamin oleh Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional danjuga Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20November Tahun 1989, dan Peraturan Peratuan yang berkaitan, makaKewajiban Para Pemohon untuk memohon Penetapan

berdasarkan fakta dan kenyataan bahwa perbuatan Terdakwa selakuKetua STAIN Palopo yang telah membuka Program Studi (Prodi) baru yangtanpa izin dari Pemerintah adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan denganpertimbangan apapun dan Terdakwa selaku Ketua STAIN Palopo seharusnyatelah memikirkan segala sesuatu yang menjadi akibat dari kebijakan yang telahmembuka Program Studi (Prodi) baru yang tanpa izin dari Pemerintah, sehinggapenerapan Pasal 62 ayat jo Pasal 71 Undang Undang No. 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional telah relevan/sesuai dengan apa yangdidakwakan sebagaimana pada dakwaan Kesatu Jaksa/Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa judex facti salah menafsirkan unsur ke2 : yang didirikanwajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah denganmenyatakan unsur ini tidak terbukti dengan alasan ...

Bahwa tindakan Penerbitan Surat Keputusan yang menjadi Objek Gugatan inioleh Tergugat adalah tindakan sewenang wenang , perampasan Hak AzasiManusia dan Pembunuhan karakter serta merupakan bukti ketidakkonsistenan dari Tergugat, karena secara Prosedural bertentangan denganUndang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional JoPeraturan Mentri Pendidikan No. 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan GuruSebagai Kepala Sekolah/ Madrasah dan pada saat Surat Keputusanditandatangani jabatan Walikota

Apabila Pemohon lahir pada tahun 2005 sebagaimanatertulis dalam kutipan akta kelahiran, maka usianya saat masuk sekolahmenengah pertama barulah 8 (delapan) tahun;Menimbang berdasarkan Pasal 6 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengaturHalaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN Bhnbahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahunwajib mengikuti pendidikan dasar;Menimbang berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri

Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar,menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS):Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungJawab Menteri;9.

Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusipendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakanbagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang SISDIKNAS:Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untukHalaman 4 dari 40 halaman.

pendidikan nasionaldengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa:Pasal 31(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistempendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaanserta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,yang diatur dalam undangundang;Bahwa Menteri Pendidikan Nasional bertanggung jawab dalampenyelenggaraan pendidikan mulai dari jenjang pendidikan dasar,menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional(UU SISDIKNAS):Pasal 50(1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggungjJawab Menteri;Bahwa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta tidak hanya institusipendidikan tinggi yang didirikan oleh masyarakat, tetapi merupakanbagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki fungsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang Undang SISDIKNAS:Pasal 3Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan

Sus/20185.Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Tinggisejak tanggal 12 Juni 2017;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri KualaKapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:PERTAMA:PRIMAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;SUBSIDAIR: diatur dan diancam dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;ATAUKEDUA: dan diancam dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;Mahkamah Agung tersebut;Membaca

Pendidikan Nasional : Pasal 11 ayat (1) :Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, sertamenjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga Negara tanpadiskriminasi serta Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan Pasal 42 ayat (1) : Setiap satuan pendidikan wajib memiliki saranayang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumberbelajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang

Pendidikan Nasional jo.

Jembrana sekaligus Pemerintah Pusattidak serius dalam mewujudkan suatu sistem pendidikan nasional yang baik danbermutu, sehingga guna kepentingan siswa siswa tersebut maka dapat ditempuh sikapFreies Ermessen dan in casu sikap ini harus disadari oleh semua pihak sebagai suatukeharusan yang wajib ditempuh sebab sebagaimana dikatakan putusan MahkamahAgung RI No. 572 K/Pid/2003 tanggal 4 Februari 2004 dalam pertimbangannya "Bahwadalam keadaan darurat tentu tidak dapat diharapkan menempuh prosedur dan

Jimly Asshiddigie, SH., PenerbitPT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007: 69);Menimbang, bahwa selain itu sikap Terdakwa tersebut terbukti juga dalamrangka menjalankan ketentuan undang undang juga yaitu Undang Undang No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Peraturan Pemerintah RI No. 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo.

Pendidikan Nasional, Pasal 11 ayat(1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan,serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warganegaraHal. 35 dari 63 hal.

NURDI, M.Si sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 71 Undangundang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo Pasal 62aat (1) Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional Jo. Pasal 55 ayat ) ke + kun;ATAUKEDUA :Bawa Mereka Terdakwa H. RACHMAD sasun, S.Sos, M.Si aan Terdakwa IIprs. H.

DRS.NURDI, M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukanperbuatan melawan hukum, telah mendirikan satuan pendidikan jalur formal berupa sekolah tinggi keguruan ilmupendidikan (STKIP) RI Singkawang tanpa izin dari pemerintah," sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undangundang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Pasal 62 ayat (1) Undang undang Nomor 20tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.

No. 1691K/Pid.Sus/20092003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. SuratKopertis Wilayah Il Banjarmasin Jo. 478/011.A/PP/2006tanggal 4 Mei 2006, isinya menyebutkan Ijin perguruantinggi diangap tidak berlaku. Katakata "anggapan"adalah FIX!;Dalam perijinan perguruan tinggi, dan dalam hukumia "tidak dikenal sistem "FIXY", kata kata "anggapankata kata "fixy" atau kata kata yang tidak mempunyaiarti hukum dan tidak bernilai fakta hukum.

bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanyaharus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXX Gunawan belum berusia 19 tahunkarena lahir pada tanggal 08 April 2002;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ljazan SekolahMenengah Pertama atas nama XXXXXX merupakan akta autentiksebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dikantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggalHal. 9 dari 14 Hal.

Menyatakan terdakwa FERAWATY SYAHRUDDIN binti SYAHRUDDIN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakanijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, dan / atau vokasi yang terbukti palsusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.2.

mengikutiproses pemilihan anggota legislatif Kabupaten Sumbawa BaratTahun 2004 selanjutnya pihak Kepolisian Sumbawa Baratmelakukan penyelidikan terhadap laporan yang diberikan olehsaksi Darwin bin Mangi dan pihak Kepolisian mendapatkanalat bukti yang menyatakan bahwa ijasah SMA yang dipergunakan Terdakwa dalam pemilihan anggota legislatifKabupaten Sumbawa Barat Tahun 2004 adalah terbukti palsu;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancamdalam Pasal 69 ayat (1) UndangUndang No. 20 Tahun 2003Tentang Sistem

Pendidikan Nasional ;AtauKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Erna Agustina binti Muhammad, BA.

Bahwa kemudian dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 11421126136/PUUVI/2009 yang dibacakankan pada tanggal 31 Maret2010 maka diantara amarnya menyatakan;Menyatakan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa badan hukumpendidikan dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikandan bukan sebagai bentuk

;Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran NegaraHalaman 5 dari 52 halaman. Putusan Nomor 440 K/TUN/2013Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;3. Bahwa atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Tergugat melakukan halhal sebagai berikut:a.

menemukan ketentuan hukum normatif yangmengatur mengenai kewenangan Menteri untuk Membentuk Tim Transisidalam rangka Peralihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan TinggiYang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dengan tugas untuk membentukSenat Akademik Universitas Indonesia dan menyusun perangkat aturanperalihan Universitas Indonesia Menjadi Perguruan Tinggi YangDiselenggarakan Oleh Pemerintah tersebut di atas.Menimbang, bahwa benar menurut Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun2003 ditentukan pengelolaan Sistem

Pendidikan Nasional merupakantanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/Tergugat .

Putusan Nomor 440 K/TUN/2013Akan tetapi dari pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya telah jelasbahwa pengelolaan Sistem Pendidikan Nasional dan perumusan dan/ataupenetapan kebijakan bidang pendidikan adalah tanggung jawab MenteriPendidikan dan Kebudayaan/Tergugat , sesuai ketentuan Pasal 50 ayat(1) UU Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010.

agama dan ketertibanumum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanyaharus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Ichsan Redho belum berusia 19tahun karena lahir pada tanggal 22 Januari 2003;Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi ljazah Sekolah MenengahPertama atas nama anak yang dimohonkan dispensasi merupakan aktaautentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Siska Aprianti telah lulus sekolahmenangah pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan,agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alatbukti tersebut telah memenuhi

syarat formil dan materil, dan oleh karenanyaharus dinyatakan terbukti bahwa Siska Aprianti telah lulus sekolah menengahpertama;Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi ljazah Sekolah MenengahPertama atas nama Muhammad Ichsan Redho merupakan akta autentiksebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dikantor pos, dibuat oleh pejabat

tidakbertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, makasesuai Pasal 285 R.Bg Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhisyarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harusdinyatakan terbukti bahwa Ahmad Surizki Yanto baru berusia 18 tahun 10bulan;Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengahpertama atas nama anak yang dimohonkan dispensasi merupakan aktaautentik sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional, yang dicocokkan denganaslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telahdinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu,memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebutdan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ananda Maharani Putri telah lulussekolah menangah pertama, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum,kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakimmenilai, alat bukti tersebut

telah memenuhi syarat formil dan materil, dan olehkarenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ananda Maharani Putri telah lulussekolah menengah pertama;Menimbang, bahwa bukti P10 berupa fotokopi ljazah MadrasahTsanawiyah atas nama anak Ahmad Surizki Yanto merupakan akta autentiksebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen dikantor pos, dibuat

Bahwa dasar pemberian Dana BOS adalah peningkatanpelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9tahun, dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003sebagai sistem pendidikan nasional sehinggapemerintah wajib memberikan layanan pendidikanbagi seluruh peserta didik pada tingkatpendidikan dasar, sendangkan maksud dan tujuandari kegiatan BOS Propinsi Lampung TA. 2007adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagisiswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswalain, agar mereka memperoleh layanan pendidikanHal.

No. 257K/Pid.Sus/2010 Bahwa dasar pemberian Dana BOS adalah peningkatanpelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9tahun, dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2003sebagai sistem pendidikan nasional sehinggapemerintah wajib memberikan layanan pendidikanbagi seluruh peserta didik pada tingkatpendidikan dasar, sendangkan maksud dan tujuandari kegiatan BOS Propinsi Lampung TA. 2007adalah untuk membebaskan biaya pendidikan bagisiswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswalain, agar mereka memperoleh

Bahwa demi kepentingan Terbaik bagi anak MUHAMMAD RAMADHANIAR RIZQI, Laki Laki, Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun Lahir : Tuban, 09 Mei2019 tersebut yang dijamin oleh Undang Undang RI No. 35 Tahun 2014Tentang Perubahan Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak, Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak AsasiManusia, UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional danjuga Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20November Tahun 1989, dan Peraturan Peratuan

BADO, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan lIjazahyang terbukti palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut oleh karenaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan;3.

didakwakankepadanya;DAKWAANPrimair: Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;Subsidair: Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal69 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentukSubsideritas, maka Majelis Hakim terlebin dahulu akan mempertimbangkanDakwaan Primair, yakni melanggar Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003tentang Sistem

Pendidikan Nasional, dan apabila tidak terbukti, akandipertimbangkan Dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukantindak pidana melanggar Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional, harus dipenuhi unsurunsur sebagai berikut:Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN SkI1.

pembelajaran, dan Pemilik ijazah Paket B yangdigunakan Terdakwa milik orang lain (Harmaini), telah terbukti adanya;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, MajelisHakim berpendapat bahwa unsurunsur yang terdapat dalam Dakwaan Primairtelah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwaterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana diatur didalam Dakwaan Primair, melanggar melanggar Pasal 69ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun berbentukSubsidaritas, maka dengan telah terbuktinya Dakwaan Primair diatas, makaDakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;Menimbang, bahwa tentang pledoi Terdakwa yang mengatakan bahwaTerdakwa tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya Labkrim, telahdipertimbangkan sebelumnya, sehingga harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa terhadap pledoi lainnya yang Terdakwa sampaikanbahwa Terdakwa harus dibebaskan, menurut Majelis Hakim