Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi DPPKAD Kota Bandung, yang dalampertimbangannya dibahas mengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW yaituHalaman 11 dari 51 halaman Putusan Nomor 17/TIPIKOR/2016/PT.BDG26.27.28.29.30.sebesar Rp. 21.000.000, sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandungtentang penjabaran APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012.Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 diadakan rapatkembali antara TAPD dan Banggar

TAPD (Sekda), Wakil Ketua TAPD (KepalaBadan Perencana Pembangunan Daerah), Sekretaris (Kepala DinasPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kasi Anggaran BelanjaPembiayaan dan Investasi DPPKAD Kota Bandung) yang dalampertimbangannya dibahas mengenai dana bantuan hibah untuk KSU BMW yaitusebesar Rp. 21.000.000, sesuai dalam rancangan Peraturan Walikota Bandungtentang penjabaran APBD Kota Bandung tahun anggaran 2012.Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2012 diadakan rapatkembali antara TAPD dan Banggar

JONI AMDANI maupun Kepala Bidang Bina Marga Sadr.Halaman 57 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.PorNUR ISTIQLAL dalam membahas ataupun menyusun RKA yang telahdibahas dalam rapat TAPD dengan Banggar DPRD Kota Dumaitersebut.

(Saksi menghadirkan 2 (dua) dokumen RKA Bidang BinaMarga tahun anggaran 2014 pertama tanggal 7 Februari 2014 dankedua 17 April 2014 ke hadapan Penyidik); Halaman 58 dari 213 halaman Putusan Nomor 84/Pid.SusTPK/2015/PN.PorBahwa selain itu setelah saksi cek dari rekapitulasi aspirasi sejumlahanggota DPRD Kota Dumai kepada Dinas Pekerjaan Umum TahunAnggaran 2014 setelah rapat antara TAPD dengan Banggar DPRDtersebut memang tidak ada aspirasi untuk pembangunan Jalan Teluk Pauh Ujung tersebut;Bahwa saksi

Setelah ada pembahasan di Banggar tersebut makaRKA tanggal 23 Januari 2014 direvisi karena ada penambahankegiatan dan penambahan anggaran sehubungan aspirasi daribeberapa anggota DPRD sesuai dengan rekapitulasi daftar aspirasiprogram/kegiatan Tahun Anggaran 2014 tersebut.

Walikotamenyampaikan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasanRAPBD antara TAPD dengan Tim Banggar DPRD. Setelahpembahasan TAPDBanggar DPRD Kota Dumai, Kepala SKPDmenyusun kembali RKA berdasarkan hasil pembahasan tersebut laludikirim ke Kepala Daerah diinput melalui Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) SKDP masingmasing pada PPKDBUD, kemudianditetapbkan DPASKPD.

Ditandatangani RKASKPD tanggal 7 Februari 2014 yaitu hasilpembahasan dengan Banggar DPRD Kota Dumai, dengan nilaianggaran berubah menjadi sejumlah Rp. 142.599.770.406, (seratusempat puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuhratus tujuh puluh ribu empat ratus enam rupiah); dan3.

Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi Sumatera Utara Nomor 17/K/2012 tentang Susunan Pimpinandan Keanggotaan Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah danBadan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara tahun siding IV 20122013.1 (satu) bundel fotokopi Nota Keuangan Rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.Tindak Lanjut Terhadap Kep Mendagri Nomor 9037217 THN 2013 Tg6 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Sumut.Pertanyaan Saran dan Usul Banggar

terhadap KUA dan PPASperubahan APBD Prov Sumut.Pertanyaan saran dan Usul Banggar terhadap Daftar RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun 2013.Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD Prov Sumut DenganPejabat yang Dihunjuk Oleh PLT Gubernur Sumut terhadapRancangan Perubahan APBD Prov Sumut Tahun Anggaran 2012.Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Setelah audit BPKRI.Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran2013.Disita dari Drs.

No. 2341 K/Pid.Sus/2016344.345.346.347.348.349.350.Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsiSumatera Utara tahun siding IV 20122013.1 (satu) bundel fotokopi Nota Keuangan Rancangan PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.Tindak Lanjut Terhadap Kep Mendagri Nomor 9037217 THN 2013 Tgl6 Desember 2013 tentang Evaluasi Rancangan Perda Prov Sumut.Pertanyaan Saran dan Usul Banggar terhadaop KUA dan PPASperubahan APBD Prov Sumut.Pertanyaan saran dan Usul Banggar

terhadap Daftar RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun 2013.Laporan Hasil Pembicaraan Banggar DPRD Prov Sumut DenganPejabat yang Dihunjuk Oleh PLT Gubernur Sumut terhadap RancanganPerubahan APBD Prov Sumut Tahun Anggaran 2012.Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Setelah audit BPKRI.Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.Disita dari Drs.

Nomor:S652/MK.07/2010 tanggal 8 Desember 2010 Hal: Permintaanreview oleh aparat pengawas BPKP atas peggunaan Dana SaranaProvinsi Papua Barat TA. 2008;4 (empat) lembar copy di sahkan Surat Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan Nomor: S631/K/D4/2011 tanggal 31Mei 2011 Hal: Hasil Reviu Penggunaan Dana Sarana dan Prasarana(DSP) Provinsi Papua Barat TA. 2008;1 (satu) lembar copy di sahkan Surat Menteri Keuangan RI Nomor:S416 / MK.07/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal: Jadwal pertemuanMenteri Keuangan dan Banggar

masihmengajukan anggaran KJM dari APBD kaur sebesar Rp1.081.272.000,00untuk KJM tahun 2009, dengan Proses sebagai berikut: Dinas DiknasMengajukan Anggaran Dana Kelebihan Jam Mengajar (KJM) ke DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) laluDPPKAD membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangterdiri dari BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah),Bagian Pembangunan, DPPKAD, ASESTEN II dan diketuai oleh SekretarisDaerah (SETDA) dan dilakukan pembahasan di Bagian Anggaran(BANGGAR

yangbekerja berdasarkan Surat Tugas/mandat dari atasan saja yang harusbertanggungjawab penuh, sementara yang lain yang mempunyaikewenangan yang lebih tinggi tidak disentuh oleh hukum apalagi dimintaipertanggungjawaban hukum seperti ;Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD);Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari BAPPEDA(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), Bagian Pembangunan,DPPKAD, ASESTEN Il dan yang diketuai oleh Sekretaris Daerah(SESDA);Bagian Anggaran (BANGGAR

DPRDKabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung, Nomor : 900/783/DPRD, tanggal26 Mei 2016, perihal : Usulan Belanja Hibah, yangditujukan kepada Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Badung (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Lampiran proposal hibah 2016 (fotokopi sesuaidengan fotokopi) ;Surat dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Badung, Nomor : 170/782/DPRD, tanggal27 Mei 2016, perihal : Keberangkatan KonsultasiBanmus dan Banggar

Selain itu padatanggal 26 Mei 2016 Penggugat masih menerima Surat Ketua DPRD KabupatenBadung Nomor 900/783/DPRD, perihal Usulan Belanja Hibah (vide Bukti P16),kemudian pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat juga mendapat Surat KetuaDPRD Kabupaten Badung Nomor 170/782/DPRD, perihal KeberangkatanKonsultasi Banmus dan Banggar, yang ditujukan kepada Pimpinan dan AnggotaDewan Kabupaten Badung (vide Bukti P17), dan pada tanggal 2 Juni 2016mendapatkan Surat Ketua DPRD Kabupaten Badung Nomor 005/801/DPRD,perihal

Pasal 12, tentang Penganggaran :1)2)3)4)))6)7)8)1)2)3)Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta;Menyusun rekapitulasi usulan hibah BOP dan Bantuandari Lembaga / organisasi lainnya;Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;Dibahas di Banggar dan menjadi RAPBD;Disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untukdievaluasi;Setelan dievaluasi, kemudian dibuatkan PeraturanDaerah dan dimasukkan dalam Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA);Kemudian dibuatkan Surat Keputusan Gubernur tentangPenetapan

2011, tentang Tata CaraPemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yangbersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,prosedur penganggaran dan pencairan dana Biaya OperasionalPendidikan (BOP) untuk sekolah swasta diatur sebagai berikut :Pasal 12, tentang Penganggaran :1) Menghimpun usulan BOP dari Dinas Pendidikan ProvinsiDKI Jakarta;2) Menyusun rekapitulasi usulan hiban BOP dan Bantuandari Lembaga / organisasi lainnya;3) Dibahas bersama Tim TAPD menjadi RKA PPKD;4) Dibahas di Banggar

;Tanggal 20 September 2010 untuk Kontribusi DPR ( Banggar ) sebesarRp. 20.000.000,. ; 2222 nn nn nn enna nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnneTanggal 20 September 2010 untuk Kontribusi sebesar Rp. 25.000.000,. ;Tanggal 27 Pebruari 2012 untuk Advokasi sebesar Rp. 10.000.000,. ;Tanggal 9 Juni 2011 untuk TransportasiTerdakwa dr.

Januari 2010 Partisipasi Dewan 30.000.0004. 5 Januari 2010 Partisipasi 1.000.0005. 20 Januari 2010 Partisipasi BPK ke Surabaya 1.325.0006. 27 Januari 2010 Biaya untuk tamu 1.500.000Ts 19 April 2010 Biaya ke Jakarta bersama Dewan 7.000.0008. 22 April 2010 Partisipasi 3.000.0009. 5 Juni 2010 Turan perlombaan Desa Tk Provinsi 4.000.00010. 13 Juli 2010 Kontribusi 2.500.00011. 13 Juli 2010 SMS Pak Dir tgl 08072010 5.000.00012, 20 September 2010 Kontribusi 25.000.00013. 28 September 2010 Kontribusi DPR (banggar

Partisipasi 1.000.0005. 20 Januari 2010 Partisipasi BPK ke 1.325.000Surabaya6. 27 Januari 2010 Biaya untuk tamu 1.500.000 Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor : 157/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby96 7. 19 April 2010 Biaya ke Jakarta bersama 7.000.000Dewan8. 22 April 2010 Partisipasi 3.000.0009. 5 Juni 2010 Turan perlombaan Desa Tk4.000.000Provinsi10. 13 Juli 2010 Kontribusi 2.500.00011. 13 Juli 2010 SMS Pak Dir tgl 5.000.0000807201012. 20 September 2010 Kontribusi 25.000.00013. 28 September 2010 Kontribusi DPR (banggar

4 Januari 2010 Partisipasi Dewan 30.000.0004. 5 Januari 2010 Partisipasi 1.000.0005. 20 Januari 2010 Partisipasi BPK ke 1.325.000Surabaya6. 27 Januari 2010 Biaya untuk tamu 1.500.0007. 19 April 2010 Biaya ke Jakarta bersama 7.000.000Dewan8. 22 April 2010 Partisipasi 3.000.0009. 5 Juni 2010 Turan perlombaan Desa Tk4.000.000Provinsi10. 13 Juli 2010 Kontribusi 2.500.00011. 13 Juli 2010 SMS Pak Dir tgl 5.000.0000807201012. 20 September 2010 Kontribusi 25.000.00013. 28 September 2010 Kontribusi DPR (banggar

4 Januari 2010 Partisipasi Dewan 30.000.000; 5 Januari 2010 Partisipasi 1.000.000Dd: 20 Januari 2010 Partisipasi BPK ke 1.325.000Surabaya6. 27 Januari 2010 Biaya untuk tamu 1.500.0007. 19 April 2010 Biaya ke Jakarta bersama 7.000.000Dewan8. 22 April 2010 Partisipasi 3.000.0009. 5 Juni 2010 Turan perlombaan Desa Tk4.000.000Provinsi10. 13 Juli 2010 Kontribusi 2.500.00011. 13 Juli 2010 SMS Pak Dir tgl 5.000.0000807201012. 20 September 2010 Kontribusi 25.000.00013. 28 September 2010 Kontribusi DPR (banggar

Menyusun belanjad anggaran DPRD dan memberikan saranterhadappenyudunan anggaran dan belanja secretariat DPRD;Bahwa tugas dan tanggungjawab selaku anggota badan anggaran sehubungandengan pembahasan RAPBD tahun 2015 adalah berwenang untuk melakukankoreksi/perubahan atas RAPBD yang diajukan TAPD kepada DPRD Kapuas(banggar), seperti melakukan perubahan, perhitungan atas RAPBD ataumenambah/mengurangi angkaangka anggaran dan merubah program/kegiatanberdasarkan alasan pertimbangan oleh Badan Anggaran, sehingga

maka dijadwalkan begitu juga dengankunjungan kerja harus dijadwalkan dan kegiatan pembahasan RAPBD ini masukkegiatan yang dijadwalkan dan hal ini secara defakto harus melibatkan semuaanggota DPRD;Bahwa memang ada jadwal pembahasan RAPBD tahun 2015 tapi saksi tidaktahu sehingga dengan ada jadwal ini maka tidak perlu lagi undangan karenaJadwal itu sendiri merupakan Undangan dan biasanya jadwal ini telah disepakatiBamus dimana anggota Bamus ini terdiri dari utusan Komisi dan fraksi;Bahwa kewenangan Banggar

sesuai dengan yang ada di TATIB dimana dalampembahasan RAPBD tahun 2015 Banggar tidak dijadwalkan tapi seharusnyadibahas dibanggar dulu, seperti tahuntahun sebelumnya hasil pembahasan KUA/PPAS dibawa ke Banggar kemudian baru dibawa ke rapat gabungan untuksinkronisasi;Bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 adajadwal pembahasan RAPBD tahun 2015 dalam rapat gabungan, kemudian padatanggal 20 dan tanggal 21 Nopember 2014 rapat tim asistensi kemudian tanggal24 Nopember 2014

Terdakwa sebagai anggota Bamus bukan anggota Banggar;Atas keberatan terdakwa ini, saksi membenarkannya;17.

Oleh karenanya seharusnya Banggar yangmembahas anggaran sebelum rapat gabungan, akan tetapi dalam hal ini Banggartidak difungsikan karena memang tidak ada dijadwalkan untuk itu;Bahwa memang sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2014 adajadwal pembahasan RAPBD tahun 2015 dalam rapat gabungan, kemudian padatanggal 20 dan tanggal 21 Nopember 2014 rapat tim asistensi kemudian tanggal24 Nopember 2014 pandangan akhir fraksi sekaligus pengesahan APBDKabupaten Kapuas tahun 2015;e Bahwa yang

Rp. 26.485.000 Rp. 1.324.2501718 Juni 201013 Komisi I ke Tangerang Depok tgl. 2124 Juni 2010 Rp. 58.750.000 Rp. 2.937.50014 Komisi IV ke Tangerang Depok tgl. 2124 Juni Rp. 58.937.500 Rp. 2.937.500201015 Komisi II ke Depok Bandung tgl. 2225 Juni 2010 Rp. 56.800.000 Rp. 2.840.00016 Komisi III ke Depokbandung tg. 2225 Juni 2010 =Rp. 63.345.000 Rp. 3.167.25017 Banggar ke Ciamis tgl. 30 Juni 2 Juli 2010 Rp. 82.220.000 Rp. 4.111.000 Bahwa setelah dilakukan pemotongan, uang tersebutdiserahkan kepada masingmasing

Rp. 55.324.000 Rp. 1.659.7202830 Juli 20106 Bamus ke Situbondo Probolinggo Rp. 55.324.000 Rp. 2.005.500tgl. 1820 Agustus 20107 Banggar ke Cilacap tgl. 31 Agustus Rp. 87.085.000 Rp. 2.612.5502 September 20108 Komisi I ke Bogor Serang tgl. 1215 Rp. 58.750.000 Rp. 1.762.500Oktober 20109 Komisi VII ke Bogor Serang tgl. Rp. 44.385.000 Rp. 1.331.5501215 Oktober 201210 Komisi III ke Depok Bandung tgl. Rp. 63.345.000 Rp. 1.900.0001316 Oktober 201011 Komisi IV ke Depok Bandung tg.

Rp. 61.395.000 Rp. 1.841.8501316 Oktober 201012 Pansus RPJPD ke Jember Rp. 30.725.000 Rp. 921.75013 Komisi I ke Langkat Sumut tgl. 1820 Rp. 90.325.000 Rp. 2.709.750Nopember 201014 Komisi II ke Langkat Sumut tgl 1820 Rp. 90.325.000 Rp. 2.709.750Nopember 201015 Komisi I ke Batam tgl. 2325 Rp. 77.460.000 Rp. 2.323.800Nopember 201016 Komisi III ke Manado tg 2830 Rp. 99.664.000 Rp. 2.989.920Nopember 201017 Banggar ke Brebes tgl. 1416 Rp. 65.595.000 Rp. 1.967.850Desember 201018 Komisi I ke Sumenep tgl.

Rp. 26.485.000 Rp. 1.324.2501718 Juni 201013 Komisi I ke Tangerang Depok tgl. 2124 Juni 2010 Rp. 58.750.000 Rp. 2.937.50014 Komisi IV ke Tangerang Depok tgl. 2124 Juni Rp. 58.937.500 Rp. 2.937.500201015 Komisi II ke Depok Bandung tgl. 2225 Juni 2010 Rp. 56.800.000 Rp. 2.840.00016 Komisi III ke Depokbandung tg. 2225 Juni 2010 =Rp. 63.345.000 Rp. 3.167.25017 Banggar ke Ciamis tg. 30 Juni 2 Juli 2010 Rp. 82.220.000 Rp. 4.111.000 Bahwa setelah dilakukan pemotongan, uang tersebutdiserahkan kepada masingmasing

Rp. 55.324.000 Rp. 1.659.7202830 Juli 20106 Bamus ke Situbondo Probolinggo Rp. 55.324.000 Rp. 2.005.500tg. 1820 Agustus 20107 Banggar ke Cilacap tgl. 31 Agustus Rp. 87.085.000 Rp. 2.612.5502 September 20108 Komisi I ke Bogor Serang tgl. 1215 Rp. 58.750.000 Rp. 1.762.500Oktober 20109 Komisi VII ke Bogor Serang tgl. Rp. 44.385.000 Rp. 1.331.5501215 Oktober 201210 Komisi III ke Depok Bandung tgl. Rp. 63.345.000 Rp. 1.900.0001316 Oktober 201011 Komisi IV ke Depok Bandung tgl.

puluh riburupiah) sebagai kebutuhan yang diperlukan berdasarkan Keputusan GubernurJawa Timur Nomor : 188/158.K/KPTS/013/2014 tanggal 23 Desember 2014tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten NganjukTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2015 DanRancangan Peraturan Bupati Nganjuk Tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;Selanjutnya hasil penyusunan Tanggapan Evaluasi Gubernur dibawa ke dalamrapat antara Badan Anggaran (Banggar

NganjukTahun 2015 sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 12 Tahun 2014;Bahwa setelah diadakan pembahasan dengan TAPD, Pengadaan PakaianDinas dan perlengkapannya menjadi Rp 5.095.966.000,00 yang telahditetapbkan dalam KUA PPAS tanggal 4 #Desember 2014;Bahwa pada RAPBD 2015 plafon jumlah masih sama, setelah dilakukanpembahasan antara TAPD (dari eksekutif) dan Banggar (legislatif) plafonuntuk pengadaan pakaian harihari tertentu tersebut sempat hilang sesuaihasil evaluasi Gubernur ditambah menjadi Rp

Nganjuk sebesar Rp4.074.123.000,00, selanjutnya di dalam pembahasan pada Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) untuk penyusunan KUAPPAS, hasilnya TimTAPD menaikan plafon Anggaran kegiatan belanja pakaian dinas menjadiRp 5.095.966.000,00 untuk 11.588 orang;Bahwa selanjutnya pada waktu pembahasan KUA PPAS untuk kegiatanbelanja pakaian dinas untuk karyawan/karyawati, Bupati, Wabub danSekda antara Banggar dan TAPD, dihasilkan bahwa kegiatan belanjapakaian dinas untuk karyawan/ karyawati, Bupati, Wabub

dan TAPD, sebagaimana dalam Notulen Rapat yang membahashasil evaluasi Gubernur Raperda APBD TA. 2015, pada Hari Senin, tanggal 29Desember 2014:Bahwa semua rencana kegiatan yang ada dalam RAPBD berasal dari pihakeksekutif yaitu TAPD, sedangkan waktu yang diberikan untuk pembahasandengan Banggar saat itu sangat mepet sekali dengan waktu dimulainya tahunanggaran, sehingga pihak legislatif (Banggar) akhirnya menyetujui bersamaRaperda APBD TA. 2015 termasuk pula pengadaan pakaian batik yangsebelumnya

Nganjuk tahun 2015karena Tim Banggar DPRD sudah mendapat penjelasan dari TAPD jika kegiatanpengadaan batik tersebut untuk melaksanakan himbauan dari Pemprov Jatim,serta mengingat waktu yang sudah mepet dengan batas pengesahan RaperdaAPBD yakni tanggal 29 Desember 2014;Bahwa dalam APBD 2015 plafon jumlah masih sama, setelah hasilpembahasan antara TAPD (dari eksekutif) dan Banggar (legislatif) plafon untukPengadaan Pakaian Harihari Tertentu. menjadi Rp 6.521.490.000,00sebagaimana yang termuat dalam

Damayantimengatakan bahwa program aspirasi yang diawasi adalah punya PimpinanKomisi, Banggar dan Kapoksi (Fauzi Amro, Andi dari Gerindra), sedangkanprogram aspirasi kita (Terdakwa dan Damayanti) tidak ada masalah, karena kitatidak pernah mintaminta uang dari pembicaraan inilah yang meyakinkanHal 184 dari 248 hal. Ptsn. Pidana No : 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.

Damayanti mengatakan bahwa program aspirasi yangdiawasi adalah punya Pimpinan Komisi, Banggar dan Kapoksi (Fauzi Amro, Andi dariGerindra), sedangkan program aspirasi kita (Terdakwa dan Damayanti) tidak adamasalah, karena kita tidak pernah mintaminta uang dari pembicaraan inilah yangHal 186 dari 248 hal. Ptsn. Pidana No : 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.

Laporan Singkat Komisi V DPR RI (BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, PembangunanPedesaan dan Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika, Badan SAR Nasional, BPLS dan BPWS).;1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 290 / KPTS / M/ 2015, Tentang PenetapanRuas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016 14/09/2015 10:37.;1 (satu) bundel copy Banggar

Fary Diemy Francis, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat :391.1.391.2.391.3.391.4.5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016.;1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.;1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat

dengan Silvester Sudin dan saya baru padahari Senin tanggal 30 Agustus 2010 dan saya tidak adda hubungan apapundengan terdakwa ;Bahwa benar Silvester dating ketempat saya dan menanyai seseorang yangbernama Zainal yang menjadi anggota Koperasi dan pada saat itu dia datangbersama beberapa temannya yang saya tidak kenal ;Bahwa benar saya tidak pernah kenal atau mendengar seseorang yangbernama Zainal disekitar wilayah saya karena hamper semua warga ditempatsaya tersebut saya kenal ;Saklsi : ALBERTUS BANGGAR

. 18 tahun 2010 tentangpakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkungan pemerintah KabupatenMagetan dan Perbup No. 17 tahun 2010 yang diperbarui dengan Perbup No.54 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Magetan No.18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai Negeri Sipil di Lingkunganpemerintah Kabupaten Magetan; Bahwa kemudian Rancangan KUAPPAS Bappeda tersebut dibahas oleh TimAnggaran dan setelah ada kesepakatan dari masing masing SKPD,Kecamatan dan Tim Anggaran, selanjutnya Banggar

. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinas pegawai NegeriSipil di Lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan dan Perbup No. 17 tahun2010 yang diperbarui dengan Perbup No. 54 tahun 2014 tentang perubahankedua atas Peraturan Bupati Magetan No. 18 tahun 2010 tentang pakaian dinaspegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; Bahwakemudian Rancangan KUAPPAS Bappeda tersebut dibahas oleh TimAnggaran dan setelah ada kesepakatan dari masing masing SKPD,Kecamatan dan Tim Anggaran, selanjutnya Banggar

tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan No. 18 Tahun 2010Tentang Pakain Dinas Pegawai Negeri Sipildi Lingkungan PemerinahKabupaten Magetan Bahwa kemudian Rancangan KUA PPAS dibahas di Tim Anggaranyang diketuai oleh Bu Mei selaku Pelaksana Tugas (PIt) Sekda Kab.Magetan, Anggotanya saksi dari BAPPEDA, Pak SUBANDI (BPKAD),Pak IRIANTO (Administrasi Pembangunan) dan Badan Anggaran yanghadir antara lain Ketua DPRD, wakil ketua DPRD dan beberapaanggotanya dikantor DPRD Kab.Magetan; Bahwa selanjutnya Banggar

mengundang seluruh SKPD danKecamatan untuk membahas KUA PPAS nya masing masing SKPDhasilnya adanya kesepakatan antara Banggar, SKPD dan Kecamatan; Bahwa anggaran pengadaan sepatu tahun 2014 masuk di APBDPAntara bulan Mei 2014 / Juni 2014,dimasukkan di dalam RancanganKUA PPAS BAPPEDA setelah dilakukan pembahasan dengan TimANGGARAN dan Banggar disetujui masuk dalam APBDP;; Bahwa setelah masuk dikarenakan salah satu kegiatan pengadaansepatu itu ada pejabat pengadaan / PPTIK Pak Heru, saksimemerintahkan

,,sehingga hal tersebut dijadikan patokan atau ancerancer;Bahwa setelah Rancangan PPASP jadi, Kepala Bappeda mengirimkansurat kepada Bupati intinya rancangan KUA apabila berkirim segeradikirim ke DPRD untuk dibahas dengan Banggar DPRD, Tim Anggarandan Panitia Knusus APBDP; Bahwa Pagu Anggaran Pengadaan Sepatu T.A. 2014 pada masingmasing SKPD Kabupaten Magetan tidaklah sama, karena tergantungdari banyaknya pegawai masingmasing SKPD;:Bahwa saksi memerintahkan Kasubag Umum BAPPEDA yakni Heru Siswanto

Pst.443.444.445.446.447.448.449.450.451.452.453.454.455.456.457.dan Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BadanSAR Nasional, BPLS dan BPWS);1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor : 290 / KPTS / M / 2015, Tentang Penetapan Ruas JalanMenurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA 201614/09/2015 10:37;1 (satu) bundel copy Banggar, Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN

FARY DJEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1477.2477.3477.45 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan Hasil KUNKERRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan Hasil KUNKERRAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;Hal. 184 dari 294 halaman, Pts.Perk.No.42/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt

Laporan Singkat Komisi V DPR RI (BidangPerhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, PembangunanPedesaan dan Kawasan Tertinggal, Badan Meteorologi, Klimatologi, danGeofisika, Badan SAR Nasional, BPLS dan BPWS);1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor : 290 / KPTS / M / 2015, Tentang PenetapanRuas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016 14/09/2015 10:37;1 (satu) bundel copy Banggar

FARY DJUEMY FRANCIS, MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat:477.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil KUNKER RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR dari Komisi V;477.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBN TA. 2016;477.3 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;477.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKUNKER RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR;1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat

yang isinya berupa usulan APBNP Tahun 2010 untukHal 7 dari 53 hal Put No. 57/PID/TPK/2014/PT.DKIproyek Hambalang sebesar Rp.625.000.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima milyar rupiah) dari rencana kebutuhan dana keseluruhansebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (duatrilyun lima ratus milyar rupiah) ;Menindaklanjuti usulan penambahan anggaran tersebut, Terdakwadidampingi WAFID MUHARAM melakukan pertemuan di ruang Terdakwadengan beberapa anggota DPR RI dari FPD yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran (Banggar

yang isinya berupa usulan APBNP Tahun 2010 untukproyek Hambalang sebesar Rp.625.000.000.000,00 (enam ratus duapuluh lima milyar rupiah) dari rencana kebutuhan dana keseluruhansebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (duatrilyun lima ratus milyar rupiah) ;Hal 28 dari 53 hal Put No. 57/PID/TPK/2014/PT.DKIMenindaklanjuti usulan penambahan anggaran tersebut, Terdakwadidampingi WAFID MUHARAM melakukan pertemuan di ruang Terdakwadengan beberapa anggota DPR RI dari FPD yang bertugas di Komisi Xdan Badan Anggaran (Banggar

Dimana lafon anggaran yang telah ditetapkan oleh Banggar untukkegitan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp.5.628.000.000, tanggal 21 Januari 2013 termasuk didalamnya kegiatan lainnya.Kemudian sekitar bulan Maret 2013 Sdr DENI PRAMUJA ALAM (Alm) yangmengaku bekerja sebagai Konsultan Perencana datang menemui SaksiMUSTAFA JOEHANES, SET, M.Si. Bin H.

Dimana lafonanggaran yang telah ditetapbkan oleh Banggar untuk kegitan ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 5.628.000.000, tanggal 21Januari 2013 termasuk didalamnya kegiatan lainnya.Setelah mendapat arahan dan persetujuan dari Saksi Drs AHMAD MAULANA,MM selaku Pengguna Anggaran Saksi MUSTAFA JOEHANES, SET, M.Si. BinH.

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKITerkait dengan mekanisme pengajuan, pembahasan sampai dengan disetujuidan dituangkan dalam Peraturan Daerah terkait APBD (baik rutin ataupunperubahan) secara ringkas dapat saksi jelaskan sebagai berikut :1.Pihak Pemerintah/Eksekutif dalam hal ini yang diwakili oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran(KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada BadanAnggaran (Banggar) DPRD DKI dalam forum pembahasan Anggaran.

266, Putusan Perkara No. :10/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTpembahasan oleh Banggar, akan disampaikan dalam forum Rapat KerjaTAPDdan Banggar..

TAPD akan mempelajari hasil pembahasan, jika tidak sesuai atau adakeberatan dari TAPD terhadap hasil pembahasan maka TAPD akanmenyampaikan keberatan dan dapat meminta pembahasan kembali dalamforum Rapat Kerja TAPD dan Banggar..

Setelah disepakati dan tidak ada keberatan dari TAPD, maka Gubernurmengirimkan RAPBD yang telah dibahas bersama dan telah diparipurnakankepada Mendagri.Bahwa pihak Kemendagri kemudian akan mempelajari RAPBD tersebut, jikaada koreksi maka akan dikembalikan untuk dibahas lebih lanjut olen TAPDdan Banggar, jika sudah disetujui maka akan menjadi Peraturan Daerah(Perda) dan kemudian dicatatkan dalam lembaran Negara.Bahwa saksi mengikuti proses pembahasan dalam kapasitas saksi sebagaiAnggota Banggar pada

Rapat Banggar dan dalam kapasitas saksi sebagaianggota Komisi E pada Rapat Komisi E.Bahwa dalam setiap pembahasan, baik pembahasan dengan TAPD dalamRapat Kerja ataupun pembahasan Internal Banggar dan pembahasan InternalKomisi, selalu dibuatkan notulen oleh Staff Banggar atau Staff Komisi. bahwaNotulen itu hanya untuk Pimpinan Banggar atau Pimpinan Komisi saja, danyang melakukan penandatanganan jika ada adalah Pimpinan Banggar atauPimpinan Komisi saja.

.;1 (satu) bundel copy Banggar, Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 Kementerian PUPR.;1 (satu) bundel Rekap Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016, 14/09/2015 9:29.;1 (satu) bundel print out Rincian Rencana Kerja dan AnggaranKementerian/Lembaga TA. 2016 di Lingkungan Ditjen BinaMarga.;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Hasil Kunker RAPBN TA2016 (ver. Pagu Poksi);1 (satu) bundel usulan Kegiatan/Output/ Paket dari Komisi VDPRRI an.

Fary Dijemy Francis,MMA);1 (satu ) buah map transparan yang didalamnya terdapat :391.1. 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016, Kementerian PUPR dari Komisi V;391.2. 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBNTA. 2016.;391.3. 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan KegiatanHasil Kunker RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.;391.4. 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKunker RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat

Laporan Singkat Komisi V DPRRI (Bidang Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat,Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, BadanMeteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan SAR Nasional,BPLS dan BPWS).;1 (satu) bundel dokumen Keputusan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor : 290 / KPTS / M/ 2015, TentangPenetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JalanNasional.;1 (satu) bundel print out Rekap Usulan Kegiatan Hasil KunkerRAPBN TA 2016 14/09/2015 10:37.;1 (satu) bundel copy Banggar

No.55/PID.SUSTPK/2016/PT.DKI392393402.403.404.405.391.1 5 (lima) lembar Usulan Kegiatan Hasil Kunker RAPBN TA2016, Kementerian PUPR dari Komisi V;391.2 2 (dua) lembar print out warna Diagram Proses RAPBNTA. 2016.;391.3. 1 (satu) bundel Banggar Tambahan Usulan KegiatanHasil Kunker RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.;391.4 1 (satu) bundel Banggar / Reguler Usulan Kegiatan HasilKunker RAPBN TA 2016, Kementerian PUPR.1 (satu) lembar tulisan tangan tinta warna hitam terdapat post itberwarna kuning bertuliskan

Tergugat I), DinasPerhubungan, Satpol PP, Dinas Bina Marga Kota Medan serta PerwakilanPedagang kembali melakukan rapat, bertempat di Ruang Rapat BadanAnggaran (BANGGAR) DPRD Kota Medan pukul 14.00 wib 17.00 wibdengan pimpinan rapat H.