Ditemukan 188 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dianggap dangga danggut danggur danga danggao danggan dangap dainggap danggaã
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 23-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 18 Mei 2015 — DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR);I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, II. H.R. AGUNG LAKSONO dan ZAINUDIN AMALI
596 — 224
  • juga dapat digugat sejauh keputusan tersebutmenimbulkan akibat hukum dan merugikan;Bahwa adanya Putusan Mahkamah Partai yang tidakmenghasilkan kejelasan apapun seharusnya tidak bisa dijadikandasar dari sebuah keputusan;Bahwa Putusan Mahkamah Partai tidak bisa dianggap sebagaiObjek gugatan dalam Perkara ini;Bahwa adanya perbedaan Pendapat Hakim sebagaimanatertuang pada halaman 133 Putusan Mahkamah Partai Golkartersebut bukanlah merupakan bagian dari Amar Putusan,karena suatu pendapat tidak bisa danggap
Pengadilan PN PANGKALAN BUN Perdata Tanah
Register : 30-11-2013 — Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PANGKALAN BUN Nomor 28/PDT.G/2012/PN.P.BUN
Tanggal 1 Agustus 2013 — PENGGUGAT: UBAR,DKK MELAWAN: TERGUGAT: PT.GEMAREKSA MEKAR SARI,DKK
138 — 26
  • Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggapsatukesatuan dan danggap diulang secara lengkap dalam Rekonpensiini ;29.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 124/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
NUR KHOLIK,SE ALS KHOLIK BIN UDJER ALM.
259 — 159
  • pengajuan kredit menganut prinsip obligor tidak,menurut ahli dalam prekreditan apakah ada prinsip obligor, nahdengan PBI 2005 kemudian 2012 tentang penilaian kualitas dikenalkonsep tadi one obligor konsep, jadi maksudnya begini, misalnyabapak ini meminjam kredit di bank dia mendapat 1 fasilitas dari 1 bankmaka itu namanya one obligor juga hanya 1 tapi boleh jadi karenabeliau ini bonafit fasilitas nya banyak, ada modal kerja, ada investasi,ada rekening Koran, jadi ada 3 fasilitas pribadi maka itu danggap
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 28-01-2021 — Putus : 28-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 123/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 September 2021 — Penuntut Umum:
ASTRI RAHMA YANTI, SH., M.P.d
Terdakwa:
H. TADJUDDIN IUS, SE ALS IUS BIN H. MUHAMMAD ADUNG ALM.
272 — 314
  • pengajuan kredit menganutprinsip obligor tidak, menurut ahli dalam prekreditan apakah adaprinsip obligor, nah dengan PBI 2005 kemudian 2012 tentang penilaiankualitas dikenal konsep tadi one obligor konsep, jadi maksudnyabegini, misalnya bapak ini meminjam kredit di bank dia mendapat 1fasilitas dari 1 bank maka itu namanya one obligor juga hanya 1 tapiboleh jadi karena beliau ini bonafit fasilitas nya banyak, ada modalkerja, ada investasi, ada rekening Koran, jadi ada 3 fasilitas pribadimaka itu danggap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 186/Pid.Sus/TPK/2014/Pn.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — OLLI FAIZZOL, ST KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
140 — 49
  • identifikasi dan inventarisasi yang meliputi :a Penunjukan batasb Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunanc Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanahd Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunane Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanahf Pendataan status tanah dan/atau bangunanPendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanamanPendataan buktibukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman; dani Lainnya yang danggap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-12-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1981 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — SUMARGO
924 — 703 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dengan alasan perbuatan Terdakwa lebih tepat ... [Selengkapnya]
  • inventarisasi yang meliputi:a) Penunjukan batas;b) Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;c) Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidangtanah;d) Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan;e) Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;f) Pendataan status tanah dan/atau bangunan;g) Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunandan/atau tanaman;h) Pendataan buktibukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/ataubangunan dan/atau tanaman; dani) Lainnya yang danggap
    Putusan Nomor 1981 K/PID.SUS/2016b) Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunan;e) Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batasbidang tanah;d) Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan;e) Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanah;f) Pendataan status tanah dan/atau bangunan;g) Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunandan/atau tanaman;h) Pendataan buktibukt penguasaan dan pemilikan tanah dan/ataubangunan dan/atau tanaman; dani) Lainnya yang danggap perlu;Bahwa
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
197 — 70
  • identifikasi dan inventarisasiyang meliputi : aPenunjukan batas bPengukuran bidang tanah dan/atau bangunancPemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanahdPenetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan ePendataan penggunaan dan pemanfaatan tanahf Pendataan status tanah dan/atau bangunan gPendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanamanhPendataan buktibukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman; dan i Lainnya yang danggap
    identifikasi dan inventarisasiyang meliputi : 2Penunjukan batas b Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunanc Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanahd Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan e Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanahf Pendataan status tanah dan/atau bangunang Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atau tanamanh Pendataan buktibukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atautanaman; dan i Lainnya yang danggap
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-03-2015 — Upload : 23-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 184/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 30 Maret 2015 — Drs. EC. DJOKO WALUJO, SH. MM.
168 — 45
  • identifikasi dan inventarisasi yang meliputi :a Penunjukan batas b Pengukuran bidang tanah dan/atau bangunanc Pemetaan bidang tanah dan/atau bangunan dan keliling batas bidang tanahd Penetapan batasbatas bidang tanah dan/atau bangunan 886e Pendataan penggunaan dan pemanfaatan tanahf Pendataan status tanah dan/atau bangunang Pendataan penguasaan dan kepemilikan tanah dan/atau bangunan dan/atautanamanh Pendataan buktibukti penguasaan dan pemilikan tanah dan/atau bangunandan/atau tanaman; dan i Lainnya yang danggap