Pasal 5 ayat KepmenakertransRI Nomor Kep. 100/MEN/VI/2004 yaitu sifat pekerjaan yang dapat dilakukandengan PKWT sebagaimana yang telah disepakti dalam PKWT a quo (videbukti T2 dan T3).Bahwa Putusan Kasasi dalam perkara a quo terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dan Pemohon sependapat dengan pertimbangan salahHal. 13 dari 20 hal.

Put.Nomor 105 PK/Pdt.SusPHI/2014seorang Hakim Kasasi menyatakan berbeda pendapat (dissenting opinion),dengan berpendapat sebagai berikut: Bahwa keberatankeberatan dariPemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dan kelirudalam menimbang, memutus dan menerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

pertimbangan Judex Facti yang dibenarkan oleh Judex Juris dalammenentukan dimulainya hubungan kerja hanya berdasarkan Kartu Pesertajamsostek dan history saldo Termohon Peninjauan Kembali/dahulu TermohonKasasi/dahulu Penggugat/Pekerja (vide bukti P1 dan P2) adalah suatukekeliruan nyata dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex Juris,karena Kartu Peserta Jamsostek dan history saldo tidak bisa dijadikan alat buktidalam hal menentukan dimulainya hubungan kerja dibuktikan terjadinyaperbedaan pendapat (dissenting

opinion) dalam musyawarah Majelis HakimKasasi dalam perkara a quo, salah seorang Hakim menyatakan berbedapendapat (dissenting opinion), dengan berpendapat sebagai berikut:Bahwa keberatankeberatan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karenaJudex Facti telah salah dan keliru dalam menimbang, memutus danmenerapkan hukumnya;Bahwa bukti suratsurat perjanjian PKWT dan perpanjangan serta penerapanjob kerja telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 jo.

Pemohon kasasi sangat sependapat dengan salah satu Majelis Hakimlainnya (Sdr.Charisman,SH) yang menyatakan beda pendapat(dissenting opinion), pendapat yang di kKemukakan adalah sangat relevandalam pertimbangan hukum untuk mengambil putusan yang betulbetuladil dengan menggunakan dasar hukum yang sangat kuat, dalam artianpendapatnya menolak eksepsi dan menerima gugatan dalam pokokperkara.8.

Untuk lebih memudahkan Majelis Hakim kasasi dalam menelaah perkaraini, izinkan Pemohon Kasasi menyampaikan kembali mengenai bedapendapat (dissenting opinion) Bapak Hakim Charisman,SH tersebutsebagai berikut :DISSENTING OPINION : Menyatakan bahwa, dari apa yang diuraikan diatas maka anggota MajelisHakim dalam perkara ini (Charisman,SH) berbeda pendapat (dissentingopinion) dengan Majelis Hakim antara lain :UNTUK HUBUNGAN KERQA :1.

Aris Setiawan;e Berdasarkan pasal 78 ayat (15) Undang Undang nomor 41 tahun 1999dan sesuai pula dengan keterangan Ahli, maka barang bukti tersebutharus dirampas untuk Negara ;e Jaksa Penuntut Umum setuju dengan Hakim Anggota satu yangmengajukan dissenting Opinion, bahwa masih ada ruang bagi pemilikkendaraan untuk membeli kembali kendaraannya dari lelang yangdiadakan , sehingga pemilik kendaraan masih terlindungi hakhaknya ;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajariberkas perkara

tanggung jawabdari perbuatan terdakwa;Bahwa sesuai Undang Undang nomor 41 tahun1999 pasal 78 ayat (5)alat angkut yang digunakan melakukan kejahatan ini memang harusdirampas untuk Negara, namun demi terwujudnya keadilan Hakimtidak hanya menerapkan hukum apa adanya dan hanya bertindaksebagai corong Undang Undang;Dengan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta setuju/sependapat dengan seluruh pertimbangan Pengadilan Negeri Wonosaridalam putusannya;Mengenai pendapat dari Hakim Anggota yang dissenting

permohonan Peninjauan Kembalidari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak termasuk dalam alasanpeninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf cKUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonanpeninjauan kembali dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusanyang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 245 PK/Pid.Sus/2017Menimbang bahwa telah terjadi perobedaan pendapat (dissenting

opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi padaMahkamah Agung, Prof.

juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan olehkarenanya perbuatan Pemohon telah melanggar dakwaan Primair Pasal 2 Ayat(1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2800K/Pid.Sus/2015 tanggal 16 Agustus 2016, halaman 32);Bahwa judex facti (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriManado, putusan halaman 65 68 yang diperkuat Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Manado juncto dissenting

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, makapermohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguhtetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaanpendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung pada Mahkamah

telah melekat segalahak dan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah serta peraturan pelaksanannya.bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak dari kantor pusat Pemohon Banding di Jakartake cabang di Pekanbaru, Riau terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanaketentuan Pasal 4 huruf a Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.Pendapat Berbeda (Dissenting

Adi Wijono, M.PKN.menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinions) sebagai berikut:bahwa sesuai LPP dan KKP diketahui usaha Pemohon Banding adalahmemproduksi CPO (Crude Palm Oil) di pabrik pengolahan minyak kelapasawit yang berlokasi di Pekanbaru, Riau dan Mukomuko, Bengkulu denganstatus sebagai cabang. Pemohon Banding berdomisili di JalanTeluk Betungnomor 36 Jakarta Pusat sebagai kantor pusat.

., S.H.Panitera PenggantiTtd.NUR SURYANI SIWI, S.Ag.PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)Terhadap penetapan tersebut di atas, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion)dari Hakim Ketua Majelis, Drs.

H.Rafiuddin,M.H) melakukan dissenting opinion yang berpendapat bahwa walaupunmaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun. 1971 yangmenjelaskan syaratsyarat formil surat kuasa, namun secara umum suratedaran tersebut merupakan pedoman para hakim dalam mengadili perkaraperkara perdata di Pengadilan, Akan tetapi bukan berarti hakim mutlak tidakboleh mengembangkan kreatifitas demi untuk peningkatan pelayanan danmeminimalisir kekecewaan masyarakat kepada Pengadilan selama ini.

keduapihak adalah Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mewilayahi PengadilanAgama Binjai, pada point 2 Surat kuasa tersebut juga tidak mungkinPengadilan Agama, tetapi Pengadilan Tinggi Agama Medan, Ini dapat dilihatbahwa dalam perkara a quo Terbanding tidak mengajukan eksepsi, tetapi ia(Terbanding) melawan dengan Kontra Memori bandingnya tanggal 13 Juli2020, menurut saya (hakim Anggota II ) jika itu ditempuh dirasa lebin maslahatuntuk kedua pihak yang berperkara;Menimbang, bahwa hakim anggota II melakukan dissenting

., dalam Dissenting Opinion (DO) putusantersebut, dan selanjutnya Pemohon Kasasi mengambil alih pelaksanaanhukum dalam putusan Dissenting Opinion (DO) menjadi materi alasan kasasidalam perkara ini;.

Bahwa karena pelaksanaan hukum dalam Dissenting Opinion (DO) telahtepat dan benar dan menurut hukum pembuktian, pertimbanganpertimbangan hukum Hakim Ketua dan Hakim Anggota Pengadilan NegeriMakale dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusan perkaraa quo adalah kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiverd)bahkan sama sekali tidak mempertimbangkan dasar pokok gugatanTermohon Kasasi, semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalamRekonvensi/Terbanding, yaitu karena dasar dipinjamkan

Nomor 3084 K/Pdt/2013maka Penggugat Rekonvensi beralasan hukum mengajukan gugatan balik(rekonvensi) dalam perkara a quo, sebagaimana telah dipertimbangkansecara tepat dan benar oleh Hakim Anggota II Bony Daniel, S.H., dalamputusan Dissenting Opinion (DO) perkara a quo, sehingga putusanDissenting Opinion (DO) Hakim Anggota II Bony Daniel, S.H., tersebut secaraserta merta diambil alin oleh Pemohon Kasasi sebagai alasan dalam perkaraa quo, dan putusan Dissenting Opinion (DO) tersebut harus dikuatkanmenurut

Apalagi putusan /udexfacti tidak diambil secara bulat di mana Hakim Anggota dalam dissenting opinionnya menyata kan sebagaiberikut :(Dissenting Opinion No.19).Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 Lease Agreementmenyebutkan bahwa Lessor is the Owner of the Aircraft,maksudnya TALG selaku Lessor adalah pemilikpesawat tersebut, padahal saksi HOTASI ODP.NABABAN selaku Direktur Utama dan Terdakwa selakuGM.

MNAsebesar USD.1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat),demikian juga judex facti menerima fakta bahwa penyewaanpesawat Boeing 737400 dan 737500 tidak pernahdianggarkan di dalam RAKP Tahun 2006 dan dalamprosesnya ternyata Terdakwa tidak menerapkan prinsipkehatihatian ;Hakim Anggota dalam Dissenting Opinionnya sebagaiberikut :(Dissenting Opinion point 19).Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1 Lease Agreement menyebutkan bahwa Lessor is the Owner of the Aircraft,maksudnya TALG selaku Lessor adalah pemilik

MNA untuk disewa,hal tersebut sesuai dengan pertimbangan HakimAnggota dalam dissenting opinionnya sebagaiberikut :(Dissenting opinion point 19).Bahwa di dalam Bab 2 Pasal 2.1Lease Agreementmenyebutkan bahwa Lessor is the Owner of theAircraft, maksudnya TALG selaku Lessor adalahpemilik pesawat tersebut, padahal saksi HOTASI DP.NABABAN selaku Direktur Utama dan Terdakwaselaku GM.

HakimAnggota dalam Dissenting Opinionnya memasukkan faktafakta tersebut sebagai berikut :(Dissenting opinion point 2930).Bahwa barulah pada tanggal 22 Desember 2006Ferdinan Kenedy dan stafnya saksi Wina Andrianidan Anita Widowati dari Legal Division PT. MNAmemberikan pendapat hukum (Legal Opinion)tentang Sewa Pesawat Boeing 737500 denganTALG tersebut. Pendapat ini disampaikan kepadaGM. Aircraft Procurement yang isinya antara lain :a.

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat tidak dapat dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota Hendra Yaspin, SH., LLM. menyampaikan pendapat yang berbeda(dissenting opinion), seperti diuraikan dalam putusan hal. 110119, dengandemikian putusan perkara a quo bukan merupakan putusan pembebasanHal. 65 dari 84 hal. Put.

kenyataan, keberatan semacam itutidak dapat dipertimbangkan dalam pemerisaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaandalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atauperaturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981) ;DO(DISSENTING

OPINION)Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal 29 Agusus 2008, terdapatperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dariAnggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu H.

ABBAS SAID, SH.berpendapat bahwa alasanalasan kasasi tersebut diatas dapat dibenarkan, denganpertimbanganpertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa oleh karena terjadiperbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telahdiusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuaiPasal 30 ayat 3 UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusandengan suara

PaniteraPanitera Muda PerdataSOEROSO ONO, SH.MH.NIP : 040 044 809.DO (DISSENTING OPINON)Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agungpada tanggal beeen terdapat perbedaan pendapat(Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksadan memutus~ perkara ini, yaitu..... berpendapat bahwaalasan alasan kasasi tersebut diatas, tidak dapatdibenarkan dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikutMenimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaanpendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota

Sus/2017/PT.DKI tanggal 27 September 2017 yangmengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 283/ Pid.Sus/2017/ PN.Jkt.Sel tanggal 27 Juli 2017 tersebut harus diperbaiki sekedarmengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang MahkamahAgung

, perbedaan pendapat dissenting opiniondari Hakim Agung padaMahkamah Agung Prof.

., berbeda pendapat(dissenting opinion), sebagai berikut :e Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karenaJudex Facti salah menerapkan hukum ;e Menurut keterangan ketiga orang saksi yang berhubungan denganbarang bukti, bahwa Terdakwa terbukti tertangkap tangan sedangmemiliki dan menguasai barang bukti berupa daun ganja, yangdibenarkan oleh Terdakwa.

ganja tersebut diperolehTerdakwa dari Aritonang dengan cara membeli seharga Rp. 30.000,(tiga puluh ribu rupiah) pada tanggal 24 September 2011 jam 08.00 ;e Dengan demikian belum ada tindakan memakai atau menghisapbarang bukti ganja oleh Terdakwa ;e Perbuatan Terdakwa terbukti Tanpa hak dan melawan hukummemiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan dalambentuk tanaman, Pasal 111 ayat 1 UndangUndang No. 35 Tahun2009 (dakwaan kesatu) ;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(Dissenting

telah melekat segalahak dan kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangundang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan AtasBarang Mewah serta peraturan pelaksanannya.bahwa oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa penyerahan Barang KenaPajak dan atau Jasa Kena Pajak dari kantor pusat Pemohon Banding di Jakartake cabang di Pekanbaru, Riau terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimanaketentuan Pasal 4 huruf a Undangundang Pajak Pertambahan Nilai.Pendapat Berbeda (Dissenting

Adi Wijono, M.PKN.menyatakan pendapat berbeda (Dissenting Opinions) sebagai berikut:bahwa sesuai LPP dan KKP diketahui usaha Pemohon Banding adalahmemproduksi CPO (Crude Palm Oil) di pabrik pengolahan minyak kelapasawit yang berlokasi di Pekanbaru, Riau dan Mukomuko, Bengkulu denganstatus sebagai cabang. Pemohon Banding berdomisili di JalanTeluk Betungnomor 36 Jakarta Pusat sebagai kantor pusat.

, 7, 8, 18 berdasarkanAkta Kuasa Nomor 19 tanggal 6 Juli 2001 dan Akta Perjanjian Hibah Nomor 18tanggal 6 Juli 2001 harus dikembalikan kepadanya, bukan justru digantidengan tanah SHM Nomor 246 yang lebih sedikit luas tanahnya;Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 75 PK/Pid/2020Menimbang bahwa dengan demikian maka permohonan peninjauankembali dinyatakan harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauankembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dissenting

opiniondalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30Ayat (3) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat dissenting opinion dari Hakim Agung Prof.

rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih rukun danharmonis dan ada harapan untuk hidup rukun kembali;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makapermohonan Pemohon tidak cukup alasan, maka harus dinyatakan tidak dapatditerima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dinyatakan tidakdapat diterima, maka buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihakdikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi perbedaan pendapat/dissenting

cukup alasan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada manfaatnyaapabila masih dipertahankan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,maka permohonan Pemohon terbukti cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Anggota II berpendapat permohonan Pemohondapat dikabulkan;Menimbang, bahwa walaupun Hakim Anggota Il telah mengajukan perbedaanpendapat (dissenting

gelang 12 gram emas tua, yang sudah dijual TergugatRekonvensi untuk memperbaiki truk dam, dan janjinya akan diganti, tapi sekarangtidak diganti;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sebesar Rp 600.000 perbulan;Penggugat Rekonvensi meminta nafkah lampau sebesar Rp 1.000.000 perbulanselama 9 bulan;Penggugat meminta nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000 per bulan selama 3 bulan;Penggugat Rekonvensi meminta mutah sebesar Rp 20.000.000;Menimbang, bahwa dalam pokok perkara telah teradi perbedaan pendapat(dissenting

Bahwa Perkara a quo diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung dengan Dissenting Opinion,b. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta hukum yang timbul didalam persidangan, yaitu bahwa Termohon Kasasi I/Termohon Banding I/Halaman 15 dari 27 halaman.

Unah binti Muhammad tidak pernah memiliki tanah di Persil 81;PERKARA A QUO DIPUTUSKAN DISSENTING OPINION;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandungmemberikan putusan dissenting opinion atas perkara a quo. Di manaHakim Anggota memberikan putusan berbeda dengan 2 (dua) MajelisHakim yang lainnya;Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor 485 K/TUN/20152.

PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM ANGGOTA YANG MEMBERIKANPUTUSAN DISSENTING OPINION;5.Bahwa Hakim Anggota memberikan Dissenting Opinion yangmemutuskan sebagai berikut (vide Pertimbangan Hukum halaman 96,alinea ke2 dari atas, baris ke14 27 dani atas).:...

Putusan Nomor 3279 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (dissenting opinion)dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal30 Ayat (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004

tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Hakim Agung/Ketua MajelisProf.

Nomor 246 K/Pid.Sus/2019dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak:Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat(dissenting opinion) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengansungguhsungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3)UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung,perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari