(2) KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 162/0/2003Tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, oleh karenanyasangatlah beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan ;Bahwa jelas adanya, penerbitan Surat Keputusan Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat a quo tidak cermat, tidak memperhatikan faktafakta,faktorfaktor serta kepentingan terkait, sehingga sangat bertentangan denganketentuan perundangan yang berlaku dan Azas Umum Pemerintahan YangBaik yaitu Azas Kepatian

Nomor 96 K/Padt.SusPHI/201610.menerima atau menolak, sehingga dengan tidak diresponnya anjuran dariMediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Sulawesi Tengah tersebut, maka dapat disimpulkan Tergugat telahmenolak anjuran tersebut secara diamdiam;Bahwa oleh karena Tergugat menolak secara diamdiam anjuran MediatorHubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ProvinsiSulawesi Tengah, dan tidak melaksakan anjuran tersebut maka untukmendapatkan kepatian hukum dan

Penasehat Hukum akan mencoba untukHalaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 139/PID.SUS/2020/PT PDGmengingatkan kita semua sebuah doktrin yang disampaikan oleh maestro hukumIndonesia Profesor Satjipto Rahardjo Hukum Adalah Untuk Manusia, bukanManusia Untuk Hukum, sejalan dengan pemikiran Philippe Nonet & PhilipSelznick yang menyatakan hukum harus responsif yang maknanya berfungsimelayani kebutuhan dan kepentingan sosial.t Mengutip Gustav Radbrugh, tujuanhukum terbagi tiga, yaitu untuk mencapai keadilan, kepatian

. ; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;Sebagai satusatunya Penerbit Sertipikat Hak atas Tanah secara nyata telahmenyelewengkan jabatannya karena secara tidak cermat (sembrono) telahmenerbitkan Sertipikat Hak Milik tanpa memikirkan Peraturan Perundang undanganyang menjadi syarat penerbitan Sertipikat, demikian pula Kepala Kantor Pertanahanmelanggar dan bertentangan Asas Kecermatan, ketelitian dan Kepatian Hukum. ; Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan UndangundangNomor

x harga tanah sebesar Rp. 20.000.000 M* = Rp. 2.940.000.000 yangwajib diterima oleh Penggugat, yang seyogianya disamakan denganpembebasan Jalan Tol Layang yang dilakukan Pemerintah Pusat,namun oleh Tergugat tidak melaksanakan asas keadilan, kepatian,kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum dan tidak ada kesepakatan yang dituangkan dalamBerita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 2Tahun 2012

Bahwa tentang adanya pertimbangan hukum dari Judex Facti yangmenyatakan ternyata bahwa pembagian tersebut terjadi sebelum adanyahibah adalah untuk suatu kepatian hukum sebagaimana diatur di dalamPasal 1667 KUHPerdata, yang berbunyi: Hibah hanyalah dapatmengenai bendabenda yang sudah ada dan Pasal 1666 KUHPerdatamenyatakan: "Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibahdiwaktu hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenghibah

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, makapemberlakuan mundur obyek sengketa terhitung mulai tanggal 31Maret 2009 tidak melanggar hak asasi manusia tetapi justrumemberikan kepatian hukum terhadap' status kepegawaianPenggugat, sehingga obyek sengketa aquo tidak dapat dibatalkankarena tidak mengandung cacat wewenang, prosedur dan substansi.Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 14yang intinya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketatanpamempertimbangkan aspek hukum

sesuai dengan peraturanperundangundangan;a Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objeksengketa berupa Surat Keputusan Kepala Balai Taman Nasional KayamMentarang Nomor : SK.010/BTNKM/TU/Peg/RHS/2/2017 tanggal 22pebruari 2017 yang memutuskan, Menetapkan, Pertama Penjatuhan SanksiDisiplin Berupa Penundaan Gaji Berkala Selama 1 (Satu) Tahun Kepada Sadr.Donni Ricardo Barimbing, S.H, NIP 198810092015021002 tidakbertentangan dengan Asasasas umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yangmeliputi asas kepatian

didasarkan pada KeputusanTergugat I Nomor 013550.1352002 Tanggal 22 Januari 2002 tentang Pemberian HakGuna Bangunan atas nama Raden Roro Dewi Widayati Suprapto dan Raden Bambang Widarto ; Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan Nomor 013550.1352002 Tanggal 22Januari 2002 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Raden Roro DewiWidayati Suprapto dan Raden Bambang Widarto tersebut terbukti diterbitkan olehTergugat I telah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang bersifatprocedural dan asas kepatian

Kuntjoro Purbopranoto adalahmenghendaki dihormatinya hak seseorang yang telah diperolehberdasarkan suatu keputusan Pemerintah, esensi penting yangdibangun dalam asas kepatian Hukum sesungguhnya menghendakidihormatinya hakhak Hukum yang diperoleh warga masyarakat yangtelah dikeluarkan Pemerintah berisi kepastian dan tidak begitumudahnya untuk dicabut kembali bahwa Tergugat sudah tidakmengindahkan hak yang dimilliki oleh para Penggugat sebelumnyaberdasarkan perjanjian sewamenyewa yang dibuat antara

Asas Kepatian Hukum)222Bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan menerbitkan suratkeputusan a quo sudah sesuai dengan aturan Perundangundanganyang berlaku khusuSnya : 22222 one nnn nnn ne nee nee Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang JenisUsaha dan/atau Kegiatan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup(UKL) dan Pemantuan Upaya Lingkungan Hidup;Halaman 18 dari 78 Halaman Putusan Perkara No : 73/G/2017/PTUN.SBY.19 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 tentangRetribusi Ijin

PokokPokok Agraria ; Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;Bahwa mengenai Posita Gugatan Penggugat huruf D angka 9 dan angka10 yang menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo(Tergugat) telah melanggar UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kepatian

Bahwanamun demikian didalam putusannya Majelis hanya memberikan akseskepada Terbanding dahulu Para Penggugat untuk mengambil seluruhsuratsurat berharga di dalam SDB, hal mana sangat bertolak belakangdengan rasa keadilan dan kepatian hukum.10.Pembanding dahulu Tergugat Il menolak dengan tegas pertimbangannyaMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang mempertimbangkanbahwa pembukaan akses SDB kepada Terbanding dahulu ParaPenggugat ditujukan untuk menyelamatkan hak atas milik Alm.TD.Pardede sehingga

untuk kepentingan umum dilakukanoleh Panitia 9 dan dasar perhitungan nilai ganti rugi didasarkan padaNJOP, (vide keterangan Saksi NO. 28 Saksi Muchtar dan saksi No.12saksi Usman, S.Sos bin Alm Ahmad) akan tetapi setelah keluar Undangundang No.2 tahun 2012, tentang pengadaan Tanah bagi pembangunanuntuk kepentingan umum berdasarkan penilaian KJPP atau Appraisal(penilai harga) ;Bahwa, penilaian pembayaran tanah masyarakat yang dilakukan olehPenilai KJPP, dengan azas kemanusian, keadilan, kemanfatan,kepatian

PUT.No.15/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT.BNA.2012, tentang pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentinganumum berdasarkan penilaian KJPP atauAppraisal (penilai harga);Bahwa, menurut perpres 54 tahun 2010 untuk pengadaan barang dan jasa,jasa konsultasi KJPP termasuk dalam jasa (vide ahlii Suproni, SE,Ak,MM,ahli Dr.Ahmad Feri Tanjung).Bahwa, penilaian pembayaran tanah masyarakat yang dilakukan olehPenilai KJPP, dengan azas kemanusian, keadilan, kemanfatan, kepatian,keterbukaan,kesepakatan keikutsertakan

Putusan Nomor 130 K/TUN/2015Asas Kepastian Hukum:Adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasanperaturan perundangundangan, kepatutan, keadilan dalam setiappenyelenggaraan Negara, berdasarkan asas ini sangat jelas TermohonKasasi melakukan pelanggaran asas kepatian hukum, dimana setelahTermohon Kasasi menerbitkan Surat Nomor 1247/155/A/CKR/2013,tanggal 27 Desember 2013, Perihal: Peringatan II yang hanya berupaundangan untuk tera/uji di laboratorium, namun sampai saat ini tidakada tindakan

maupun hasil hutan bukan kayu secara optimal dengan tetapmenjaga kelestariannya;Bahwa Pemanfaatan kawasan hutan produksi tetap (HP) dapat berupa pemanfaatankawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukankayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu melalui izin usahapemanfaatan hutan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swastaIndonesia serta badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah denganmempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepatian

Gsk20 Oktober 2010 yang pada pada tanggal 18 Februari 1999 jatuh pada hariKamis ;Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwasaksi Siti Aisah pada saat terjadinya delik masih berusia belum mencapai 18(delapan belas) Tahun, sehingga surat bukti bertanda 1.4 dan T.5 sertaketerangan saksi Siti Aisah dan saksi Muslim mengenai kepatian tahunkelahiran saksi Siti Aisah patut dikesampingkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, di sini Majelis dapatmelihat Terdakwa sewaktu

Disamping itu keterangan saksisaksi yang akan menguatkan isi wasiattidaklah dapat diadikan bukti sehingga Penggugat meragukan surat wasiat/amanatyang ditulis oleh almarhum (Toha) kepada pemohon surat keteranag Hak Atas TanahDjamilah binti Toha hanya sekedar rekayasa belaka ; Bahwa aperbuatan Tergugat sangatlah bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan sekaligu juga melanggar azas kepatian hukum, azas bertindak cermat,azas keadilan dan azas kewajaranyang terkandung didalam azasazas umumpemerintahan

Bahwa berbagai upaya telah Penggugat lakukan untuk mencaripenyelesaian perkara ini secara damai dengan para Tergugat, akantetapi menemui jalan buntu, untuk itu guna mendapat kepastian hukumtentang hak Penggugat ini tidak ada jalan lain oleh Penggugat gunamendapikan kepatian hukum atas perkara ini, selain dengan mengajukangugatan ke Pengadilan ini ;10.Bahwa untuk menghindari kerugian lebih lanjut kepada Penggugat sertauntuk menghindari agar objek perkara tidak dipindah tangan pula olehpara Tergugat

. : 09/GKJW/2013, tanggal 21 Februari 2013 (Videbukti : P 1) adalah merupakan tindakan melawan hukum sebagaimana pasal 53ayat 2 huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 9 TahunBahwa Tergugat Melanggar Azas Kepatian Hukum, karena dengan diterbitkannyaSurat Tergugat Nomor : 4521/6/421.606.007/2013, tanggal 27 Februari 2013,Perihal : Tanggapan Tentang Surat Permohonan yang diajukan oleh PenggugatNo. : 10/GKJW/I/2013 dan No. : 09/GKJW/2013, tanggal