Ditemukan 199 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukantanpa diskriminasiBerdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMkK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus
Putus : 24-11-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 512 K/Pid/2011 Tanggal 24 Nopember 2011 — THERESIA ABON MANUK alias ERNI MANUK ;
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
31 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Amir Ratuloli ;Bahwa keterangan saksi tersebut tidak berdiri sendiri namun berkaitandengan keterangan sebelumnya yang menyatakan bahwa saksi melihatsaat cek in saat itu, Mundus Beda, Kedang Paulus, Zakaris Paun dan 4(empat) orang petugas BPKP Kupang. Dengan demikian diperoleh faktabahwa yang dimaksud saksi a de charge Romaldus Waleng adalah melihatH. Amir Ratuloli pada saat cek in bukan pada saat di pesawat.
Putus : 05-09-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 155/PID.SUS/2013/PN.CMS Tanggal 5 September 2013 — - CHRISDIANTO RAHARDJO
- PT ALBASI PRIANGAN LESTARI
832 — 850
832 — 850
Dalam pembangunan hukum lingkungan diperlukan adanya kepastianhukum karena kepastian hukum menghendaki bagaimana hukumnya dilaksanakan, tanpapeduli bagaimana pahitnya (fiat justitia et pereat mundus : meskipun dunia ini runtuh hukumharus ditegakkan). Hal ini dimaksudkan agar tercipta ketertiban dalam masyarakat. Misalnyabarang siapa mencemarkan lingkungan maka ia harus dihukum.
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 B/PK/PJK/2017 Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanpadiskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwaterhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13 ayat(2) UndangUndang KUP, Pasal 1 huruf o, Pasal 4,Pasal 11, Pasal 13 UndangUndang PPN 1984 danPasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan NomorKMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpadiskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkan secaraimparsial, apa adanya tanpa ada penyimbangan (fiatJustitia et pareat mundus
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/201 73.5.4.Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh).Untuk itu hukum harus dilaksanakan apa adanya,walaupun apa yang tertulis dalam undangundangterasa kejam (/ex dura, sed tamen scripta undangundang itu kejam, namun memang demikianlahbunyinya).
Putus : 13-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185/B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa = adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 186 B/PK/PJK/2017 Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
diberlakukantanpa diskriminasi;Berdasarkan uraian pada angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus
Putus : 12-11-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PN KUPANG Nomor 31 /PID.SUS/2013/PN.KPG Tanggal 12 Nopember 2013 — DILVIANUS OCTORY BOY alias DEVI
71 — 29
71 — 29
Saksi EDMUNDUS MALAFU Alias MUNDUS dalam persidangan perkara inimemberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa saksi Anggota Panitia PHO/FHO berdasarkan keputusan KepalaDinas Kelautan dan Perikanan TTU Nomor TU.600/B2. 38/2009 tanggal 20Oktober 2009;Bahwa itugas terdakwa yakni Meneliti dan memeriksa fisik pengadaanbarang/jasa berdasarkan dokumen kontrak beserta adendumnya yang telahdisepakati oleh pihak ketiga dan pengguna barang/jasa; Membuat BeritaAcara Hasil pemeriksaan
Putus : 31-08-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826/B/PK/PJK/2016 Tanggal 31 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kKemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatjustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
57 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kKemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatJustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1193 B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatJustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Register : 08-06-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 13-01-2016
Putusan PA SENGETI Nomor 192/Pdt.G/2015/PA.Sgt Tanggal 11 Januari 2016 — PARA PENGGUGAT, TERGUGAT, TURUT TERGUGAT I, II, IIII
471 — 359
471 — 359
Hukum, halaman 1, yang selanjutnyadiambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, Terdapat 3 (tiga) asas penegakanhukum, yang terdiri dari: 1) Asas kepastian hukum (rechtszekerheid), 2) Asaskeadilan (gerechtstigheid) dan 3) Asas kemanfaatan (doelmatigheid)y;Menimbang, bahwa asas kepastian hukum menghendaki penegakan hukumdilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, tidak dibolehkan adanya penyimpanganterhadap hukum tersebut, meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan (fiatJustitia et pereat mundus
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 3 Maret 2016 —
67 — 46
67 — 46
., dalam bukunya"Ikhtisar IImu Hukum" halaman 44 menyebutkan beberapa asas hukumyang antara lain PARA PEMBANDING (d/h' PARA TERGUGAT) kutipsebagai berikut:"Fiat Justitia Ruat Coelum atau Fiat Justitia Pereat Mundus, sekalipunesok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetapditegakkan."dan"Hodi Mihi Cras Tibi, ketimpangan atau ketidak adilan yang menyentuhperasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat."
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 753 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatJustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatJustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1192/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
205 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatjustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Putus : 18-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1191/B/PK/PJK/2015 Tanggal 18 Februari 2016 — PT ANDALAS INTIAGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakanhukum meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.Agar terdapat kepastian, pada prinsipnya hukum harus ditegakansecara imparsial, apa adanya tanpa adanya penyimpangan (fiatJustitia et pereat mundus hukum harus ditegakkan meskipunlangit runtuh).
Register : 16-12-2019 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 6597/Pdt.G/2019/PA.Jr Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
411 — 83
411 — 83
Sehingga Penggugat tidak mempunyai kedudukanhukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk membatalkanpenetapan ahli waris nomor 0526/Pdt.P/2017/PA.Jr tertanggal 12 Juli2017.Sebagaimana asas hukum Fiat Justitia Ruat Caelum yang artinyaKeadilan dan Kebenaran harus Ditegakkan walupun Langit akanRuntuh, dan Fiat Justitia et Pereat Mundus artinya Hukum HarusDitegakkan Meskipun Dunia Akan Hancur.Bahwa Surat Gugatan penggugat tidak jelas / kabur (obscuur libel)disebabkan : obscuur libel dapat disebut tidak