persidangan sertaketerangan saksisaksi, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan nusydznyaTermohon, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwaHalaman 10 dari 14 halaman putusan Nomor 121/Padt.G/2018/PA.BnTermohon berhak atas nafkah iddah, sebagaimana dimaksudkan pasal 149huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan kepatutan biladihubungkan dengan penghasilan Pemohon setiap minggunya sejumlah Rp.2.500.000,00, maka Majelis Hakim secara ex officio

kecuali bekas isteri tersebut gabl aldukhdl;Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan nashnash syarly dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:Firman Allah SWT. dalam surat alBaqarah (2) ayat 241:Cuaial At las Go j20JL elis wlillsasArtinya: Kepada wanitawanita yang diceraikan (hendaklah diberikan olehsuaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagiorangorang yang bertakwa.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim secara ex officio

sepakat untuk menghukum Pemohonuntuk memberi mutah kepada Termohon;Menimbang, bahwa mutah merupakan pemberian mantan suami kepadamantan isterinya sebagai akibat dari cerai talak yang diajukan, makaberdasarkan rasa keadilan dan kepatutan yang dihubungkan dengankemampuan Pemohon yang berpenghasilan lebih kurang sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perminggunya, Majelis Hakimsecara ex officio sepakat menghukum Pemohon untuk memberikan mutahkepada Termohon berupa uang sejumlah

Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah),akan dicantumkan dalam amar putusan ini;Halaman 11 dari 14 halaman putusan Nomor 121/Padt.G/2018/PA.BnMenimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon danTermohon telah dikaruniai 2 (dua) anak ~ yang bernama:Oktarju Darma Saputra bin Sugianto Saputra umur 7 tahun 4 bulan danMarcel Jaka Saputra bin Sugianto Saputra umur 1 tahun 10 bulan yangsekarang kedua anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon, tentu sajamembutuhkan biaya, untuk itu. secara ex officio

) dan (2) joPasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban manaberlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus, olehkarenanya tidaklah pantas bagi seorang ayah yang telah bercerai denganisterinya lantas mengabaikan kewajibannya terhadap anakanaknya;Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kemampuan Pemohonyang dihubungkan dengan kebutuhan kedua orang anak Pemohon danTermohon saat ini yang berusia 7 tahun 4 bulan dan 1 tahun 8 bulan tersebut,Majelis Hakim secara ex officio

akan tetapiternyata Termohon tidak pernah mengajukan di Tingkat Pertama makaberdasarkan Pasal 132 a ayat (2) HIR permintaan tersebut tidak dapatdipertimbangkan di Tingkat Banding dan harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa namun begitu Majelis Hakim Tingkat Bandingdapat mempertimbangkan bahwa sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islammenentukan bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas istriyang diceraikannya, sehingga berdasarkan Pasal 41 huruf c UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 secara ex officio

sehinggadengan demikian dalil Pemohon tersebut dinyatakan terbukti;Menimbang, bahwa sikap Termohon yang dengan sengaja pulangsendiri ke rumah orangtuanya yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 6bulan tersebut tanpa alasan yang sah, maka Termohon dinilai bersikap nusyuz,sedangkan sikap nusyuz sesuai Pasal 149 Kompilasi Hukum Islammenggugurkan suami dari kewajiban untuk memberikan nafkah iddah terhadapistri yang diceraikannya, karenanya tidak ada alasan bagi Majelis Hakimmemutuskan secara ex officio

Pasal 149 KompilasiHukum Islam akan memutuskan secara ex officio dengan pertimbangansebagai berikut;Hal.8 dari 15 hal. SalPut.

tatacara rekonpensitersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka meskipun Majelis Hakim tingkat banding sependapat menolak permohonanPemohon/Pembanding tentang hak pengasuhan anak, akan tetapi tidak sependapatjika Majelis Hakim tingkat pertama dengan serta merta menetapkan hak pengasuhananak kepada Termohon/Terbanding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang dalam poin 4 amar putusannya secaraex Officio

nafkah iddah sebelum semua klausul dalampasalpasal tersebut dipertimbangkan;Menimbang, bahwa tanopa mempertimbangkan dengan faktafakta yang ada apalagi Termohon/Terbanding mangakui semua posita/alasan permohonan,terutama point 6 dan 7 dan menyatakan terbukti bahwa Termohon/Terbanding(isteri) tidak dijatuhi talak bain atau tidak nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil,menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah iddah kepadaTermohon/Terbanding tidak tepat, apalagi putusan dijatuhkan secara ex officio

, halini telah menyebabkan putusan menjadi ultra petitum,Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding juga tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang berdasarkan pasal 149 huruf (a)Kompilasi Hukum Islam secara ex officio telah mewajibkan dan menghukumHal 4 dari 8 hal Put No.49/Pdt.G/2015/PTA.PbrPemohon/Pembanding membayar mut'ah kepada Termohon/Terbanding tanpamempertimbangkan pasa 158 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa pasal 158 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwamutah wajib

Menghukum secara ex officio kepada Pemohon untuk memberikan nafkahiddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah)4.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan untukdikabulkan dan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1509/Pdt.G/2021/PA.Sda tanggal 17 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaidah1442 Hijriah sepanjang mengenai permohonan talak harus dipertahankan dandikuatkan;Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya tidak sependapat dengan putusan yang bersifat ex officio dariPengadilan Agama Sidoarjo yang hanya memberikan nafkah iddah saja,sedangkan hak ex officio

oleh UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 41 Ayat 3 (tiga) tidak hanya itu akan tetapi meliputi kewajiban bekassuami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatukewajiban bagi bekas istri;Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Pembandingmanyatakan bahwa oleh karena itu hakhak seorang istri kalau dicerai suamiakan mendapat uang Madliyah, Iddah, Mutah dan uang keberlangsungan anak,oleh karena itu memori banding tersebut dapat diperhatikan dan akandiputuskan secara ex officio

tidak;e bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9bulan yang lalu; bahwa saksi pernah berusaha menasehati Pemohon agarbersabar dan mempertahankan rumah tangga bersamaTermohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudahbertekad untuk bercerai dengan Termohon;Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapundalam perkara ini dan mencukupkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohon;Bahwa Ketua Majelis secara ex officio

memerintahkan kepada Pemohonagar memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagai akibat dariperceraian;Bahwa atas perintah Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan kepada Termohon nafkah selama masa iddah berupa uangsebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Bahwa atas nafkah iddah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakanmenerimanya;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mutah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakankeberatan karena kondisi keuangan Pemohon yang tidak memungkinkan;Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan tidak

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk11memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesarRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan menerimanya;Menimbang, bahwa atas pernyataan

Aisyah di Desa Daha;Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari tetangga bernama Emi,katanya Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan saksisendiri pernah bertanya kepada Pemohon dan Pemohon mengakultelah menikah lagi dengan wanita lain bernama Halimah janda 3 oranganak;Bahwa pihak keluarga dan Kepala Dusun Lanta pada bulan April 2018telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa Pemohon setelah mengajukan mengajukan bukti tersebut,selanjutnya majelis hakim se cara ex officio

dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi ataumenceraikan dengan cara baik pulaMenimbang, bahwa yang dimaksud talak raji Sesuai Pasal 118Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhakrujuk selama isteri dalam masa iddah;Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum sebagaimanaYurisprudensi Mahkamah Agung RI putusan Nomor 608 K/ AG/2003 tanggal 23Maret 2004, halhal yang berkenaan dengan akibat hukum cerai talak sepertinafkah iddah, mutah dapat dikabulkan secara ex officio

maksudnya dalam halini meskipun Termohon tidak mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkahiddah dan mutah maka sepanjang Termohon tidak terbukti nusyuz, hakim dapatmemeriksa dan memutus secara ex officio, dalam hal ini bukan berarti /udexfactie mengabulkan sesuatu yang tidak diminta;Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorangperempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajibanmenjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurangkurangnya 90 hariberdasarkan ketentuan

aiSaroslg dguSIl gl lab Vl Wow Lo ada ol ,olleArtinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untukisterinya yang ditalak rajil, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengannafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempattinggal ;Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut di atas dandikaitkan dengan kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddahkepada Termohon, maka Majelis Hakim secara ex officio perlu menetapkanhukum atas nafkah iddah dalam perkara

kesanggupan suami dan lamanya mereka berumah tangga serta halhal lain yang berkaitan dengan penyebab perceraian mereka sebagaimanadimaksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor 278 K/AG/1997 tanggal 26Agustus 1998;Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyanggupimutah berupa sejumlah uang Rp. 500. 000, (lima ratus ribu rupiah) makaMajelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum dan dikaitkan dengankesanggupan Pemohon di atas, maka majelis hakim secara ex officio

.;10Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menyampaikanapapun lagi;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon agar memberikan mut'ah kepada Termohon sebagai akibatdari perceraian;Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohon menyatakan akanmemberikan mutah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah Laptop merekAcer;Bahwa atas mutah dari Pemohon tersebut Termohon menyatakanmenerimanya;Bahwa selanjutnya Ketua Majelis secara ex officio memerintahkankepada Pemohon

Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum IslamPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang ataubenda, kecuali bekas istri tersebut gobla dukhul, oleh karena itu Termohonmasih berhak untuk mendapatkan mutah dari Pemohon;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan mut'ah kepada Termohon berupa 1 (satu) buah Laptop merekAcer;Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan

Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwaPengadilan secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untukmemberikan biaya penghidupan kepada bekas istri yakni nafkah iddahsepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz;Menimbang, atas perintah Majelis tersebut Pemohon menyatakan akanmemberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon' sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);16Menimbang, bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut Termohonmenyatakan menerimanya;DALAM REKONVENSIMenimbang

sebagaiberikut:Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agarPenggugat Rekonvensi ditetapbkan sebagai pemegang hak asuh atau hakpemeliharaan terhadap anak, di mana Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyatidak keberatan anakanak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka menurutMajelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat tersebut, maka tuntutanPenggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis secaraex Officio

hidup seorang anak untuk masa yang akan datang sebesarsebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anakdewasa dan menikah, kemudian Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyamenyatakan menerima tuntutan biaya hidup anak tersebut, maka menurutMajelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, makatuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebihlanjut, dan Majelis secara ex officio

dibebankankepadanya itu, permohonan ikrar talak tersebut di atas karena telah terbukti, makaNairls dikabUI Kel jasses2=e sense eens neers nnn sense nneennee neeMenimbang, bahwa Pemohon sebagai suami telah nyata menunjukkankesungguhannya untuk bercerai bahkan telah pula menunjukkan keinginannya itudengan menunjukkan bukti yang menguatkan dalildalil permohonan cerainya, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapapat bahwa Pemohonlah yang mempunyaikehendak untuk bercerai, atas dasar tersebut secara ex officio

besarnya mut'ah menurut kesanggupanPemohon dan juga disetujui oleh Termohon yaitu uang sebesar Rp. 2.000.000,(dua juta rupiah) hal mana dipandang layak berdasarkan standar hidup masyarakatsekitar dan patut untuk ditetaokan dalam dictum putusan ini; Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhioleh Pemohon sebagai suami yang menceraikan istrinya dengan talak roji, danoleh karena tidak ternyata Termohon sebagai isteri yang nusuz, maka sudahsepatutnya majelis hakim secara ex officio

Pasal 19 huruf (f) PeraturaPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan ;Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas,maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam konpensi dapat dikuatkan ;Menimbang, bahwa atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam putusan PengadilanTinggi Agama khususnya tentang penetapan kewajiban pembayaran nafkah anak, nafkahiddah dan mutah sebagai hak ex officio hakim berdasarkan Pasal 41

atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan PengadilanAgama dalam rekonpensi, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pendapathakim tingkat petama ;Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi /Termohon / Pembanding hanya mengenai ketiga hal tersebut diatas (a, b, dan c), sama sekalitidak mengajukan gugatan nafkah madliyah sebagaimana amar putusan point 2.1. denganpertimbangan ex Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yang difahamisebagai ex officio

Sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005, ex officio hakim hanya sebatas yang berkenaandengan akibat perceraian. Nafkah madliyah tidak termasuk akibat dari perceraian sehinggaharus ada tuntutan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989jo. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006.

ada harapan akan hidup rukun lagi dalamrumah tangga, karenanya permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI, yang berbunyibilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkahiddah kepada bekas istri, maka secara ex officio

pengadilan dapat memerintahkankepada pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon selama 3bulan berupa uang yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) KHI , yang berbunyibilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi mutahkepada bekas istri, maka dalam hal ini secara ex officio pengadilan agama dapatmemerintahkan kepada pemohon untuk memberikan mutah kepada termohonberupa uang yang disesuaikan dengan kemampuan pemohon

hingga besarnya sebagaimana dalam amar putusan.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 yang telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka Majelis Hakim ex officio memrintahkan PaniteraPengadilan Agama Brebes untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talaksetelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) KantorUrusan Agama tempat Pemohon dan Termohon mencatat

didalampemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidakberhasilnya majelis hakim merukunkan kembali' para pihak yangbersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuanPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridisPemohon/Terbanding yang mohon agar perkawinannya~ diceraikandengan Termohon/Pembanding haruslah dikabulkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 secara ex officio

PengadilanTinggi Agama memandang perlu) menambah amar putusan sebagaimanaakan disebutkan dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MahkamahAgung No : 03 K/AG/2002 Tanggal 6 Nopember 2003, apabilaperkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikanmutah, nafkah iddah dan biaya hadhanah untuk anak anak yangbelum mencapai umur 21 tahun, dan sekalipun hal ini tidak adagugat rekonpensi dari istri, tapi secara ex officio

Terbanding adalah sebesar Rp.750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan mut;ahsebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnyaTermohon/Pembanding menuntut nafkah selama mereka pisah tempattinggal, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berhubungselama dalam persidangan hakim tingkat pertama hal tersebuttidak pernah dituntut, sedangkan dalam /Yurisprudensi MahkamahAgung No : 02K/AG/2002 tanggal 6 Nopember 2003 yang. dapatditetapkan secara Ex officio

Demikian juga tentangakibat cerai yang diputuskan atas dasar hak ex officio Majelis Hakim padaputusan verzet, harus ditempatkan pada putusan verstek, sebagaimanaselengkapnya dituangkan pada pertimbangan hukum di bawah ini;Dalam Putusan Verstek.Menimbang, bahwa tentang dalildalil alasan cerai talak yang diajukanPemohon berupa terjadinya perselisihan/pertengkaran yang sudah memakanwaktu sejak akhir tahun 2003 sampai saat ini (lebih kurang 15 tahun) dan sejakakhir tahun 2013 sampai saat ini telah berpisah

yang menyatakan gugatan/dan tuntutanPenggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijkeverklaard);Menimbang, bahwa kekaburan gugatan Penggugat Rekonvensi telahterurai secara lengkap dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkatpertama yang dalam hal ini diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding;Menimbang, bahwa berkaitan dengan akibat cerai talak atas kehendaksuami terhadap isteri yang tidak dihukum nusyuz dapat ditetapkan akibat ceraiberdasarkan hak ex officio

Kiswah selama masa ddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratusribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap nafkah dua orang anak tersebut di atasyang secara de facto hidup dan tinggal bersama Termohon asal/Pelawan, makasecara ex Officio Majelis Hakim tingkat banding sudah sewajarnyamembebankan sebagai kewajiban bagi Pemohon asal/Terlawan untukmemenuhi biaya hidup/nafkah anakanak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampaianakanak

tersebut dewasa/mandiri.Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka terhadap putusan/amar putusan verzet tingkat pertama bukan atas dasargugatan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi atas dasar hak ex officio MajelisHakim.

dalamputusannya, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat denganpertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang terkait dengansubstansi meskipun masih perlu diadakan perbaikan dan penyempurnaan, akantetapi tidak sependapat dengan hal yang terkait dengan format gugatan danamar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan adanya nafkahmadiyyah, mutah dan nafkah iddah secara ex officio

Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakimtingkat pertama yang memasukkan diktum ini dalam penetapan Ikrar Talak;Menimbang, bahwa mengenai gugatan madiyyah (nafkah lampau),nafkah iddah dan mutah serta gugatan harta bersama akan dipertimbangkandalam Rekonvesi;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapatdengan Majelis Hakim tingkat pertama, yang memutus gugatan madiyyah(nafkah lampau) yang dilalaikan oleh Pemohon, nafkah iddah dan mutahsecara ex officio

No.159/Pdt.G/2014/PTA.JKyang bisa dilakukan oleh Hakim secara ex officio itu, apabila Termohon yangdiceraikan oleh Pemhon tidak mengajukan gugatan balas (ex officio bagi Hakimterbatas pada nafkah iddah dan mutah tidak termasuk nafkah madiyyah).

untukmenggali, mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat dan Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkanhakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyamengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yangsederhana, cepat dan biaya ringan.

Oleh karena itu sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas sertadengan tetap mengacu pada kepatutan dan kemampuan Pemohon sertaketentuan Pasal 39 huruf (bo) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctoPasal 153 ayat 2 huruf (6) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yangdimiliki hakim, Majelis Hakim memandang patut menghukum Pemohon untukmembayar mutah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).2. Nafkah IddahPutusan Nomor 501/Pat.G/2021/PA.

BirHalaman 21 dari 35 him.huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan hak ex officio yang dimiliki hakim,Majelis Hakim menilai layak menghukum Pemohon untuk membayar nafkahselama masa iddah kepada Termohon berupa uang minimal Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangatberbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secarakongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secarapaksa setelah putusan perkara tersebut

Namun menurutMajelis Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup ex officio Hakim,sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudulPenemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232,yang ia nyatakan bahwa hak ex officio hakim merupakan tanggungjawab dantugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu parapencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

Hal sebagaimana tersebut diatas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undangundang Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman juncto Pasal 229 KompilasiHukum Islam, yang mewajibkan hakim secara ex officio untuk menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undangundang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara ex officio juga mewajibkan hakimuntuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeraskerasnyamengatasi

Perkara Perdata Nomor 1/PDT/2021/PT.BNAMajelis Hakim mempertimbangkan secara ex officio, maka eksepsiTergugat dan III haruslah ditolak, bukan mengabulkan eksepsiTergugat dan III, karena Tergugat dan III tidak pernah mengajukaneksepsi sebagaimana Judex Factie mempertimbangkan secara exofficio yang telah mempertimbangkan terhadap Naskat (Akte) tanggal05 Agustus 1965, No : 5, wasiat yang dibuat pada Kantor Notaris M.Pangihutan Tamboenan (Kutaraja)/Banda Atjeh, yang mewasiatkantanah tersebut pada Drs

Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri BandaAceh yang telah mempertimbangkan perkara a quo secara ex officiotentang pokok sengketa dalam perkara a quo apakah kewenanganPengadilan Negeri atau bukan, dan berdasarkan hukum acara yangberlaku, berwenang secara ex officio untuk mempertimbangkan tentangkewenangan mengadili Suatu perkara, berwenang atau tidak pengadilanyang bersangkutan untuk mengadili perkara a quo, akan tetapi JudexFactie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam pertimbangan

hukumtersebut secara ex officio sangatlah salah dan keliru, karena haltersebut sebenarnya telah memasuki materi pokok perkara dan harusdiperiksa dan diteliti terhadap faktafakta yang akan terungkap diHalaman 15 dari 28 hal.

dapat mempertimbangkan ataumembuat putusan sela apakah pengadilan berwenang mengadiliperkara yang sedang diperiksanya/diadili, dan hal itu sebagaimanapertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Acehdalam putusannya halaman 12 alinea ke 3 yang mempertimbangkan:Menimbang, bahwa Majelis Hakim secara ex officio perlumempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara aquoapakah merupakan kewenangan pengadilan negeri atau bukan;Halaman 21 dari 28 hal.

Oleh Karena itu telah tepat danbenar pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Acehyang secara ex officio mempertimbangkan tentang pokok sengketaperkara a quo, kerena telah ditemui fakta berdasarkan pengakuansesuai dalildalil gugatan Para Penggugat.

Bahwa terhitung tanggal 1 Agustus 2012 Pemohon ditetapkanselaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten BaritoTimur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor : 6 Tahun2012 Tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio menjabat pulasebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagipelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum TahunAnggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito TimurNo. 25 Tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 ;3.

Bahwa dalam kedudukan Pemohon selaku (PIt) Sekretaris DaerahKabupaten Barito Timur yang Ex Officio sebagai Ketua Panitia (TimSembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukkepentingan umum Tahun Anggaran 2012 (berdasarkan SuratKeputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tanggal Tanggal27 juli 2012) sama sekali tidak memiliki kewenangan untukmengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat sepertipembuatan DP3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukumandisiplin, dan sebagainya

Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagaimana angka 6 di atas,maka secara Ex Officio menjabat pula sebagai Ketua Panitia (TimSembilan) Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untukkepentingan umum Tahun Anggaran 2012 sebagaimana SuratKeputusan Bupati Barito Timur No. 25 Tahun 2012 tentang penetapanPanitia Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012 yang diulas pada point1 di atas ;.

Menyatakan tindakan Pemohon dalam jabatan selaku PelaksanaTugas (PIt) Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur berdasarkanInstruksi Bupati Barito Timur Nomor. 6 Tahun 2012 Tanggal 27 Juli2012 terhitung tanggal 1 Agustus 2012 yang Ex Officio menjabatpula sebagai Ketua Panitia (Tim Sembilan) Pengadaan Tanah bagipelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum TahunAnggaran 2012 Kabupaten Baritor Timur dalam dugaanpenyimpangan Pelaksanaan Ganti Rugi Lahan untuk taman makampahlawan di Desa Jaweten Kec.

PERMA RI Nomor 4 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara PalangkaRaya berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan ada atautidaknya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PejabatPemerintahan yang dalam perkara a quo adalah Pemohon dalam kapasitasketika memangku jabatan selaku Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DaerahKabupaten Barito Timur berdasarkan Instruksi Bupati Barito Timur Nomor 6Tahun 2012 tanggal 27 Juli 2012 yang secara Ex Officio sebagai Ketua Panitia(Tim Sembilan) Pengadaan

Rekonvensi selaku ayahnya sementaraTerbanding/Penggugat Rekonvensi sangat sulit (dipersulit olehPembanding/Tergugat Rekonvensi) untuk bertemu dengan anak sematawayangnya tersebut meskipun telah dimediasi oleh KPAI (KomisiPerlindungan Anak Indonesia) dan Pembanding/Tergugat Rekonvensi tetapmenolak untuk mempertemukan bahkan mengajukan banding atas PutusanPengadilan Agama Jakarta Selatan karena menginginkan anak beradadalam asuhannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapatbahwa secara ex officio

perlu diterapbkan Qwangsom,sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 58 ayat(2) UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang bahwa agar putusan hakim mempunyai daya tekanpsikologis terhadap Pembanding/Tergugat Rekonvensi sehingga maumelaksanakan hukuman pokok, maka hakim secara ex officio

Mukti Arto dalam bukunya berjudul : UrgensiDwangsom dalam Eksekusi Hadanah, Cetakan November 2018 padahalaman 9091, selanjutnya Beliau menyatakan bahwa menambahkan amardwangsom secara ex officio tanpa ada permintaan dari Terbanding/ PenggugatRekonvensi tidak termasuk kategori melanggar larangan ultra petita karenaamar dwangsom termasuk kategori kKewenangan ex officio hakim;Menimbang bahwa agar pelaksanaan penyerahan anak (eksekusianak) tersebut dapat berjalan lancar, maka penetapan hukuman uangpaksa

akan dijatunkan dalamperkara a quo adalah talak yang dijatunkan oleh Pengadilan Agama, makasesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara a quoakan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadapPenggugat;Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu ba'in shughra di atassebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talakyang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminyameskipun dalam masa iddah;Pertimbangan Ex Officio

pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakimmenetapkan sebagai hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkankepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukansesuatu kewajiban bagi bekas istri, dan bahwa menurut Yurisprudensi Nomor608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapatdikabulkan secara ex officio

pernikahan antaraPenggugat dan Tergugat dihubungkan dengan asas kepatutan dan kelayakankarenanya majelis hakim sepakat jika mutah yang harus dibayarkan oleh Tergugatsebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Pertimbangan Nafkah AnakMenimbang, bahwa ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno KamarMahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas BagiPengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 5 Pengadilan Agama secaraex officio

memperhatikan aturan perundangundangan diatasdan nilainilai teonkeadilan moral menurut Plato, yang diambil alin Majelis Hakimsebagai pendapat hukum, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untukmembayar nafkah iddah, mutah dan nafkah anak sebelum Tergugat mengambil aktacerai di Pengadilan Agama Banjarbaru;Menimbang, dengan dihukumnya Tergugat olen Majelis Hakim harusmembayar kewajiban nafkah anak sejak putusan berkekuatan hukum tetap makaHalaman 24 dari 27 HalamanPutusan Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Bjbsecara ex officio

sudah tepat danbenar, sehingga putusan tersebut dapat dipertahankan, karena itu Pengadilan TinggiAgama Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 132 a ayat (2) HIR ditegaskan, jikalau dalampemeriksaan tingkat pertama tidak dimajukan gugatan Rekonpensi, maka dalam tingkatbanding tidak dapat dimajukan gugatan itu, sehingga gugatan Rekonpensi Pembandingtidak memenuhi syarat formil, karena itu harus dikesampingkan;Menimbang, bahwa namun demikian secara ex officio

tidak sependapat karena ternyata Pemohon mengatakan kepadaTermohon, jika tidak bisa diajak musyawarah lebih baik keluar saja, pengakuan Pemohontersebut tercantum dalam repliknya tanggal, 16 April 2012, sehingga harus diartikansama dengan mengusir;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon diusir oleh Pemohon, maka kepulanganTermohon ke rumah orang tua Termohon sendiri tidak dapat dikategorikan nusyuz,Karena itu bilamana Pemohon/Terbanding menjatuhkan talak terhadap Termohon/Pembanding, maka secara ex officio

Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkahiddah kepada Termohon sebesar Rp. 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama PEMBANDING danTERBANDING, umur 1 tahun 5 bulan diasuh dan dipelihara oleh Termohon/Pembanding, maka Pemohon/Terbanding secara ex officio harus dihukum pula untukmembayar nafkah anak kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp. 300.000, (tiga ratusribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;Menimbang, bahwa

Dengan mempertimbangkan permintaanTermohon dan kesanggupan Pemohon, dihubungkan tingkat kelayakan dankemampuan Pemohon serta kondisi Termohon, secara ex officio juga, sesuai denganketentuan Pasal 41 huruf (c) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 149huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dan juga disandarkan pada Firman AllahSWT dalam AlQuran surat AlAhzab ayat 49 yang berbunyi :Artinya: Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaslah merekasecara baikbaik ;Halaman 7 dari 10 : Putusan nomor: 2780/Pdt.G/2015/PA.Bjnsecara ex officio Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayarnafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp xx (tiga juta rupiah), dan mutdh berupauang sebesar xx ribu rupiah) kepada Termohon;Menimbang, bahwa

Pasal105 huruf (c) jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam secara ex officio,setelah mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan tingkat kelayakan, MajelisHakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon danTermohon tersebut setiap bulannya sebesar Rp xx(enam ratus ribu rupiah) sejakputusan ini berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan anak tersebut dewasa ataumandiri kepada Termohon;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada PaniteraPengadilan Agama Bojonegoro untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talakdalam putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempattinggal para pihak dan atau tempat dilangsungkannya pencatatan perkawinantersebut;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, makaberdasarkan pasal 89 ayat