Ditemukan 2513 data
43 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00613/KEB/WPJ.07/2016tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00021/207/10/055/15 = tanggal 28 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010, atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7055.000,beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 Sektor Xl Kawasan Industri BSD Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp67.295.335,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
44 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
PPh Pasal 26 Yang Terutang 202.892.731Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 202.892.731 c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masae. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...g. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan 202.892.7314Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)5Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe.
Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa pajak September 2015adalah NIHIL dengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTPEMOHON BANDINGURAIAN Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 202.892.731Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 202.892.731c. STP (Pokok Kurang Bayar)2.023.276.755 d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak... e. Lainlain f. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...g.
43 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00)c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 5.984.595.680,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 5.826.811.210,00b. Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b) 11.811.406.890,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 585.681.140,00b. Dikurangi: Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 6.613.729.400,00c. Diperhitungkan:c.1. SKPPKP 0,00d.
85 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jumlah (ab) 5,402,210.23 18 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.23 710 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68,744,173.23 712 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.00 113 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51 1d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85) (2 e.
Jumlah (ab) 5,402,210.238 Penghasilan neto luar negeri9 Jumlah penghasilan neto 68,744,173.2310 Zakat/Sumbangan keagamaan yang bersifat wajib 11 Penghasilan Kena Pajak 68, 744,173.2312 PPh Terhutang (tarif x 11) 17,186,043.0013 Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah b. Dipotong/Dipungut pihak lain c. Dibayar sendiri 19,725,586.51d. Diperhitungkan SKPPKP (2,585,415.85)e.
289 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00006/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakSeptember 2012 Nomor 00063/207/12/725/17 tanggal 13 Juli 2017, atasnama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000, beralamat diJalan Ruhui Rahayu Il Nomor 42 RT 58, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0O,00 (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3405/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei2011 Nomor 00130/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian sebesar RpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 629.687.780b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 49.111.721.769c Jumlah seluruh penyerahan 49.741.409.549d
PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan karena dalildalil yangdisampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
104 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.14/2018 tanggal9 Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakNovember 2012 Nomor 00074/207/12/725/17 tanggal 8 September 2017,atas nama PI Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000,beralamat di Jalan Ruhui Rahayu II Nomor 42 RT 58, Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilaiyang kurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas PemungutanPajak oleh Pemungut Pajak Masa Pajak November 2012 Nomor00034/287/12/081/17 tanggal 20 Februari 2017, atas nama PT Sele RayaMerangin Dua, NPWP 02.342.183.7081.000, beralamat di Jalan Tebet RayaNomor 810, Gedung Gelael Lantai 3 Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan,DKI Jakarta, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
82 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg terutang PPN:a.1 Ekspor 30.143.031.699,00a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 2.849.214.906,00a.3 Penyerahan yg PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 141.889.370,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 33.134.135.975,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yg tidak terutang PPN :c.
Putusan Nomor 292/B/PK/Pjk/2019perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp548.033.010,00, dengan perincian sebagai berikut: bs Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka.
64 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Rp 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 0,00d.
60 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/20201.alamat: Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, denganperhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp = 1.391.743.456,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNHalaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 4127/B/PK/Pjk/2020a.1. Ekspor Rp 1.391.743.456,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN = Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
56 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324.200,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 1.296.604.689,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.296.604.689,002.
Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 1.282.280.489,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 14.324 .200,00Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2190/B/PK/Pjk/2019a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
74 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rasuna Said,Kuningan, Jakarta Selatan, 12920, dan menetapkan perhitungan pajakmenjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka. Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 48.191 .952.116,00a.2.
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp18.714.568,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 4124/B/PK/Pjk/2020asDasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 1.923.395.648,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 0,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
dengan demikian, alasanalasan permohonan Pemohon PeninjauanKembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidakbersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
138 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEP00174/KEB/WPJ.20/2018tanggal 17 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 atasnama PT Nirmala Agro Lestari, NPWP 01.647.461.1007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, danmenghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober2015 menjadi sebagai berikut: No Uraian Majelis (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 533.272.600,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh0,00pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 15.972.245.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan0,00PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 16.505.517.600,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak0,00terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 16.505.517.600,002.
120 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bidara Raya No. 4 RT 01/004, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara,dengan perhitungan sebagai berikut; No Uraian1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNJumlah (Rp) a.1 Ekspor a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 65.357.052.017 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh PemungutPPNa.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipunguta.3 a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN a.6 Jumlah 65.357.052.017 Halaman 2 dari 9 halaman.
permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar RpO,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
87 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00095/KEB/WPJ.03/2017 tanggal 21Juni 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00046/207/11/308/16 tanggal 11 April 2016 Masa Pajak Mei 2011, atasnama PT Sarana Marindo, NPWP 01.001.929.7308.000, beralamat di JalanStania Nomor 140 RT 005 RW 002 Gerunggang, sehingga perhitungansebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp447.208.239,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
34 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 968/B/PK/Pjk/2021faktafakta) dan melemahkan buktiobukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karenadalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dandiadili olen Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalampenerapan hukum dan kekhilafan secara nyatanyata di dalamnya,sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajaka quo dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah inikarena in
berdasar karena dalildalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukankarenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadisebesar Rp57.994.688,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka
37 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
/2017 tanggal 22 Mei 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 Nomor00023/207/11/055/16 tanggal 29 Februari 2016, atas nama PT AtsumitecIndonesia, NPWP 02.047.625.5055.000, beralamat di Jalan Surya MadyaKav.I29 AF, Kawasan Industri Surya Cipta, Kutanegara Ciampel, Kab.Karawang, Jawa Barat 41361, sehingga perhitungan Pajak PertambahanNilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2011 adalah sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka
dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp2.854.716,00; dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
156 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April2011 Nomor 00129/207/11/054/14 tanggal 25 November 2014, denganperincian menurut Pemohon Banding adalah sebesar Rp0,00; (nihil)dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c
Putusan Nomor 3429/B/PK/Pjk/2018nyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 515.838.838b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 47.574.576.735c Jumlah