Pasal 14 ayat (1a) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 yangdikutip dan berbunyi: penyitaan terhadap penanggung pajak badan dapatdilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baikditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal merekamaupun ditempat lain;8.

Petitum Penggugat angka 3 adalah terkait dengan upayapenagihan pajak yang mana merupakan kewenangan Tergugat sesuai peraturan perundangundangan perpajakan dan sengketa atasini pun merupakan kewenangan Pengadilan Pajak jika memangPenggugat adalah Penanggung Pajak, dan jika Penggugat adalahPihak Ketiga atau dalam kata lain pihak selain Penanggung Pajakmaka kompetensi mengadili perkara a quo adalah di PengadilanNegeri namun mekanisme yang digunakan adalah Sanggahan PihakKetiga.

Bahwa, dalam hal Turut Tergugat selaku Wajib Pajak tidak melunasiutang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka terhadapWajib Pajak/Penanggung Pajak diterbitkan Surat Teguran atau SuratPeringatan. Dalam hal, Wajid Pajak/Penanggung' Pajak tidakmengindahkan Surat Teguran tersebut maka kemudian Tergugat dapatmenerbitkan Surat Paksa. Jika dalam waktu dua kali dua puluh empat jamSurat Paksa tidak juga diindahkan maka diterbitkanlah Surat PerintahMelaksanakan Penyitaan (SPMP).4.

Dasar hukum sebagaimana disebutkan di atas mengatur mengenaipenyitaan berupa pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajakyang ada di Bank, sedangkan objek perkara ini sebagaimana diterangkansendiri oleh Penggugat adalah mengenai penyitaan dua unit apartemenmilik Penggugat.7.

Utrb. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapaldengan isi kotor tertentu.(1a) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukanyang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.UUKUPPasal 32(1) Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalamhal:a

Kartini MasRanduagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab BalaiPengobatan Kartini Mas di Lumajang. Surat tersebut diantar oleh PegawaiPuskesmas dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 November 2013;6.

Kartini Mas Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang denganalasan berdasarkan :a. UndangUndang Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 028/ Menkes /PER/2011 tentangKlinik ;c. Peraturan Bupati Nomor : 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Klinik diKabupaten Lumajang ;7.

Kartini Mas Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas di Lumajang yangdikeluarkan oleh Tergugat merupakan obyek sengketa telah memenuhiketentuan Pasal 53 ayat ( 1) UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang Nomor :9 Tahun 2004 jo.

Kartini Mas Randuagung, ditujukankepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas diLumajang ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP.

Kartin) Mas Randuagung ditujukankepada Pemilik/Penanggung Jawab Balai Pengobatan Kartini Mas diLumajang.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kapala Dinas KesehatanKabupaten Lumajang Nomor : 440/8639/427.35/2013 tanggal 11 Oktober2013 Perihal : Penghentian Penyelenggaraan BP. Kartini Mas Randuagung, ditujukan kepada Pemilik/Penanggung Jawab BalaiPengobatan Kartini mas di Lumajang ;4.

Heri Susilo;Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untukMemberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank, Nomor: PRIN010/WPUJ.29/KP.0904/2020tanggal 18 Maret 2020;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.B. Dalam Pokok Perkara/Sengketa;1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Heri Susilo; Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untukMemberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank, Nomor: PRIN010/WPUJ.29/KP.0904/2020tanggal 18 Maret 2020.3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat dari Tergugat kepada Tergugat Ill, Nomor:S.88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihalPermintaan Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajakyang Tersimpan pada Bank; Surat dari Tergugat kepada Penggugat No.

Putusan Nomor 51 PK/TUN/2021 Surat dari Tergugat kepada Tergugat Ill, Nomor: S.88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpanpada Bank; Surat dari Tergugat kepada Penggugat No. S3111/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Perintah untukMemberikan Kuasa kepada Bank untuk Memberitahukan Saldo HartaKekayaan Wajib Pajak yang Tersimpan pada Bank a.n.

Heri Susilo; Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untukMemberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank, Nomor: PRIN010AWPJ.29/KP.0904/2020tanggal 18 Maret 2020;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut: Surat dari Tergugat kepada Tergugat Ill, Nomor: S.88/WPJ.28/KP.09/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Permintaan PemblokiranHarta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank; Surat dari Tergugat kepada Penggugat No.

Heri Susilo; Surat Perintah untuk Memberikan Kuasa kepada Bank untukMemberitahukan Saldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yangTersimpan pada Bank, Nomor: PRIN010/WPUJ.29/KP.0904/2020tanggal 18 Maret 2020;4.

substansi Pokok sengketa sebesar Rp47.860.600,00 yang terdiri dari i 4(empat) Faktur Pajak yang telah dilakukan Permintaan Keterangan Tentang TindakLanjut Klarifikasi Data Pajak Keluaran kepada KPP terkait dengan hasil jawaban dariKPP terkait yang menyatakan Belum Dilaporkan dan Tidak Ada/Tidak Ada RalatJawaban seperti jawaban klarifikasi pada saat pemeriksaan pajak;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban ( PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun2009 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudahdipungut

, atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawabpembayaran tidak melaporkannya, maka yang harus bertanggungjawab adalah penanggung jawab pembayaran.

Namun pada polis perpanjangan nomor : 0508131100005ketentuan pengurangan depresiasi telah disepakati oleh PENGGUGAT/Penanggung dan TERGUGATYTertanggung untuk dihilangkan dari ketentuanpolis.

dari Sin Heng Heavy MachineryLimited, Singapore telah dikirimkan kepada PENGGUGAT/Penanggung ;8 Bahwa alat berat R14 yang sengketanya diputus oleh Majelis Arbitrase Ad Hocini mengalami 2 (dua) kali kerugian klaim dalam periode asuransi serta tahunyang berbeda dan dalam 2 (dua) periode tersebut diasuransikan melaluiPENGGUGAT/Penanggung masingmasing dengan polis :a Nomor : 0502031000020 periode 8 Desember 2010 s/d 8 Desember 2011melalui Broker Asuransi PT Visi Bersama Serantau.

Bukti P9 dan P10 yangdipermasalahkan oleh PENGGUGAT/Penanggung adalah untuk periode initidak terkait sama sekali dengan klaim periode tahun berikutnya (angka b).Klaim diselesaikan oleh PENGGUGAT/Penanggung dengan TERGUGAT/Tertanggung secara teknis sesuai ketentuan polis tanpa melalui Arbitrase atauPengadilan.b Nomor : 0508131100005 periode 15 Desember 2011 s/d 15 Desember 2012melalui Broker Asuransi PT Sedana Pasific Servistama.

Klaim untuk polisperiode ini yang dimintakan oleh PENGGUGAT/Penanggung dibatalkanputusan Arbitrasenya ;9 Bahwa semua dokumen/bukti surat yang dinyatakan palsu oleh PENGGUGAT/Penanggung yaitu Quotation nomor : SPQ/CG/111/2012R1 tertanggal 29 Mei2012, Bukti P.9 (Packing List) dan bukti P.10 (Invoice) semua dibuat/diterbitkanoleh Sin Heng Heavy Machinery Limited, Singapura.

PENGGUGAT/ Termohon/Penanggung yang mendalilkan bahwa Majelis Arbitrase telah melampauikewenangannya adalah tidak bisa diterima karena tugas/kewajiban MajelisArbitrase adalah mengadili sengketa klaim ini dan memutuskan besaran/nilaiklaim yang harus dibayarkan oleh PENGGUNGAT/ Penanggung.

Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan danpenyerahan surat paksa kepada penanggung pajak2.

Penanggung payjak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun angsuran3. Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak4. Penanggung pajak akan meninggalkan indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu5.

Bahwa uraian mengenai diragukan iktikad lebih jelas diatur didalam Pasal 3ayat (1) huruf d Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP218/PJ/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyanderaan Dan PemberianRehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak Yang Disandera, yaitu:Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNAUraian tentang adanya petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan iktikadbaiknya dalam pelunasan utang pajak meliputi:1.Penanggung pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Penanggung

pajak tidak menjelaskan/tidak bersedia melunasi utangpajak baik sekaligus maupun angsuran;Penanggung pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamalamanya atau berniat untuk itu;Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yangdikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatanperusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya ataumenggabungkan

Penanggung Pajak tidak merespon himbauan untuk melunasi utangpajak;Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 52/PDT/2018/PT BNA2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan atau tidak bersedia melunasiutang pajak baik sekaligus maupun dengan cara mengangsur;3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untukmelunasi utang pajak;4. Dst.6.

Tergugat atau siapa saja kecuali atas persetujuan dari penggugat PT Ming Yuan Indonesia;

jawab/ nama pengusaha PT.Ming Yuan Indonesia atas surat-surat tersebut dibawah ini :

Asuransi Puri Asin Cabang BandarLampung selaku Tergugat, tetapi secara sepihak Tergugat membuat syaratpertanggungan menjadi Subject to land cover A menyimpang darikesepakatan tgl 4 Januari 2008, bahwa sesuai kesepakatan antaraPenggugat dengan Tergugat tgl. 4 Januari 2008, telah sepakat syaratpertanggungan adalah "All Risks" ;Bahwa polis No. 20.0.12.0001.01.08, tanggal 5 Januari 2008 hanyaditanda tangani oleh Tergugat sebagai pihak penanggung tidak turut ditandatangani oleh Penggugat sebagai pihak

Bahwa sudah seharusnya Tergugat sebagai penanggung harus melakukansurvey lapangan atas kejadian aquo segera setelah mendapat informasitetapi Tergugat lalai melakukan kewajiban / tugasnya ;.

Bonny Pangestu, MT , yang memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi ikut dalam pertemuantgl. 4 Januari 2009, di dalam peretmuan tersebut disepakati bahwasyarat pembayaran klaim adalah all risk, menurut saksi bahwa padaawalnya penanggung meminta premi asuransi sebesar 0,135 %namun oleh saksi sebagai pemilik barang meminta premiHal. 11 dari 16 hal. Put.

Bahwa sesuai keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tergugat atasnama Farid Rahman di bawah sumpah di depan persidanganmengatakan : Bahwa atas penolakan membayar atas klaim yang dilakukanTertanggung harus dijelaskan oleh Penanggung disertai buktibuktimenurut hukum ; Bahwa terhadap barang yang diduga terjadi karena penggelapanharus lebih dahulu dilakukan upaya hukum sesuai peraturan yangHal. 13 dari 16 hal. Put.

Polisi BK 8431 BGtelah diberitahukan oleh Tertanggung kepada Penanggung padatanggal 6 Januari 2008 (hari Minggu) dan diminta supaya TermohonKasasi melakukan survey lapangan ke TKP namun tidak diindahkanoleh Penanggung ;Bahwa karena permintaan tersebut tidak diindahkan maka padatanggal 7 Januari 2008 Tertanggung mengingatkan kembali supayapenanggung melakukan survey lapangan tetapi tetap tidakdiindahkan oleh penanggung ;Bahwa temyata Termohon Kasasi menyuruh perwakilannya yang dikota Jambi melakukan

Endang Sutisna sebagai PemimpinProyek berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor : KEP 010/M/SJ/2003 tanggal 17 Pebruari 2003selanjutnya Pemimpin Proyek menunjuk saksi Kristian Kalsaman, SHmenjadi Penanggung Jawab Kegiatan untuk Lokasi Proyek yang berada diDesa Dadahup G1, G2, G3, G4 dan G5 Kabupaten Kapuas, Kus Realis Priosebagai Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang (BPUMC), saksiAchmad Nawawi selaku Pelaksana Lapangan G1, G2, G3 dan terdakwa Ir.Janen Sibarani sebagai

No. 1174 K/Pid/SUS/2009Bahwa bukti pengeluaran persekot pekerjaan yang telah ditandatanganisaksi Kristian Kalsaman, SH selaku Penanggung jawab kegiatan, saksiKus Realis Prio selaku Bendaharawan PUMC dan terdakwa selakupelaksana lapangan maupun penerima persekot pekerjaan tersebut di atasbelum dipotong;Bahwa dana yang diterima oleh terdakwa Ir. Janen Sibarani sesuai dengankwitansi pembayaran dari saksi Kus Realis Prio selaku bendahara PUMCadalah sebesar ;Nomor BKU 1 dibayar kepada Ir.

No. 1174 K/Pid/SUS/20099. 1 (satu) lembar Surat Bupati Kabupaten Kapuas Nomor060/1282/UPK.2003 tanggal 24 Juli 2003 perihal Struktur OrganisasiPelaksana dan Penetapan Penanggung jawab ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003.10.1 (satu) eksemplar copy Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor : 465Tahun 2003 tanggal 24 Juli 2003 tentang Struktur Organisasi Pelaksanadan Penetapan Penanggung jawab Proyek PenanggulanganPengangguran

Karsono kepada KetuaKelompok Kerja.48. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir.Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003 tanggal 10 September 2003.49. 1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana LapanganAchmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan

Karsono kepada KetuaKelompok Kerja.1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana Lapangan Ir.Janen Sibarani kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi BBM Kabupaten Kapuas TahunAnggaran 2003 tanggal 10 September 2003.1 (satu) eksemplar copy Memorandum dari Pelaksana LapanganAchmad Nawawi kepada Penanggung Jawab Kegiatan ProyekPenanggulangan Pengangguran di Kawasan Transmigrasi DampakKompensasi Pengurangan Subsidi

Metro Batavia (dalam pailit).Bahwa Direktur, pemegang saham atau pemilik modalmerupakan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban ataudisebut Penanggung Pajak, atas hutang pajak Wajib Pajak Badansebagaimana diatur dalam peraturan perundangundanganperpajakan sebagai berikut:Pasal 1 angka28 UndangUndang Nomor6 Tahun 1983 tentangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 16Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU KUP)Penanggung Pajak

Metro Batavia(dalam pailit) termasuk Penanggung Pajak PT. Metro Batavia(dalam pailit) bersamasama dengan pengurus dan pemegangsaham lainnya bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secararenteng atas pembayaran pajak yang terutang. Oleh karena itusangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak PT.

Metro Batavia(dalam pailit), Penggugat merupakan Penanggung Pajak yangbertanggung jawab atas kewajiban perpajakan PT.

Bahwa tindakan penagihan berupa pemblokiran rekening milikPenggugatselaku penanggung pajak adalah benar dan tidak error inpersona serta bukanlah perbuatan melawan hukum. Hal iniHal. 35 dari 62 hal Putusan No. 731/PDT /2016/PT.DKIdikarenakan Penggugat selaku Direktur, pemegang saham ataupemilik modal merupakan Penanggung Pajak yang bertanggungjawab atas pembayaran utang pajak Wajib Pajak Badan.

Terhadap Penanggung Pajak Badan penyitaan dapatdilaksanakan atas barang milik perusahaan, pengurus, kepalaperwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilikmodal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain.Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka sudah jelas dan terangbahwa Penggugatselaku Penanggung Pajak PT.

Periksa Hasil Pemeriksaan Laboratorium diduga palsu dimulaidari tahun, tanggal, bulan kemudian nomor registrasi;(3) Nama Dokter Penanggung Jawab Hasil PemeriksaanLaboratorium yang asli yaitu dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang diduga palsunama Dokter Penanggung Jawab dr. Raehul Bahraen, M.Sc.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK,sedangkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang palsu NamaDokter Penanggung Jawab dr.

Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK, sedangkan HasilPemeriksaan Laboratorium yang palsu Nama Dokter Penanggung Jawabdr.

jawab tertentu dalam perjanjian kredit dalamkapasitasnya selaku pihak Penanggung dan = adanyaPenanggung dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu terkaitperjanjian pihak Penanggung dapat dibebani tanggung jawabdalam kapasitasnya selaku phak Penanggung, sehinggagugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel)Bahwa dalil fondamentum petendi dalam gugatan tidaksesuai dengan petitum, karena dalam gugatan tidakmenyebutkan tentang perincian hak dan tanggung jawab12masing masing pihak secara jelas,

MANAFEKATAPINA selaku pihak Penanggung, maka Tergugat selakupihak Peminjam sudah tidak dapat dibebani tanggung jawabmembayar pinjaman dan akan terjadi tumpang tindihtanggung jawab, karena tanggung jawab pembayaranpinjaman setelah dinyatakan sebagai kredit macet telahberalih kepada pihak Penanggung, yaitu CHATARINA R.M.MANAFE KATAPINA, sehingga gugatan Penggugat Error InPersone (salah orang).143.Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, yaitu bahwa :1)Bahwa dalam gugatan disebutkan adanya pihak Penanggung

MANAFE KATAPINA selaku penanggung atauavalis telah turut bertanda tangan dalam perjanjian kredit selakupenanggung kredit, maka tanggung jawab kredit jika terjadimasalah menjadi tanggung jawab pihak CHATARINA R.M.16MANAFE KATAPINA selaku Penanggung dan berkapasitas selakupihak Tergugat, maka selaku pihak Penanggung bertanggungjawab terhadap kredit jika terjadi masalah dan Penanggungberkapasitas selaku pihak Tergugat, sedangkan Tergugat selakupeminjam tidak lagi bertanggung jawab atas kredit macet

jawab tertentu dalam perjanjian kredit dalamkapasitasnya selaku pihak Penanggung dan = adanyaPenanggung dimaksudkan agar jika terjadi sesuatu terkaitperjanjian pihak Penanggung dapat dibebani tanggung jawab60dalam kapasitasnya selaku phak Penanggung, sehinggagugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel)Bahwa dalil fondamentum petendi dalam gugatan tidaksesuai dengan petitum, karena dalam gugatan tidakmenyebutkan tentang perincian hak dan tanggung jawabmasing masing pihak secara jelas,

MANAFEKATAPINA selaku pihak Penanggung, maka Tergugat selakupihak Peminjam sudah tidak dapat dibebani tanggung jawabmembayar pinjaman dan akan terjadi tumpang tindihtanggung jawab, karena tanggung jawab pembayaranpinjaman setelah dinyatakan sebagai kredit macet telahberalih kepada pihak Penanggung, yaitu CHATARINA R.M.MANAFE KATAPINA, sehingga gugatan Penggugat Error InPersone (salah orang).Menimbang, bahwa majelis tidak dapat menerima pendapatkuasa tergugat tentang hubungan hukum antara penanggung

Lingkar Selatan Blok H No.3 Serang.Pemilik/Penanggung Jawab Bp.

Bahwa Tergugat harus dapat membuktikan surat outentik atau asli, bahwaPenggugat sebagai Direktur/ Pemilik / Penanggung Jawab / PenanggungPajak CV. Bina Niaga, tetapi nyatanya tidak ada satu buktipun yangditunjukkan Tergugat yang menyatakan Penggugat benarbenar Direktur/Pemilik, Penanggung Jawab / Penanggung Pajak CV. Bina Niaga.

Olehkarena itu sangatlah berdasar hukum apabila Tergugat menetapkanPenggugat sebagai Penanggung Pajak CV. Bina Niaga;C.

dan Penanggung Pajak CV.

Selanjutnya apabila telah diterbitkan Surat Teguranatau SuratPeringatan atau surat lain yang sejenis,Penanggung Pajak tetap tidakmelunasi utang pajaknya, maka terhadap Penanggung Pajak tersebutakan diterbitkan Surat Paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1)huruf a UU PPSP sebagai berikut:Surat Paksa diterbitkan apabila :a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telahditerbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yangsejenis...b.

AGUS SUTITYONO.1 (Satu) Lembar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana TPKPD Tahun 2010Triwulan II (Tiga) Desa Sukoharjo, tanggal 20102010, Yang ditandatanganioleh : Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr. SODIK, KepalaDesa/Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa Sukoharjo Sdr. HERMAWAN.S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.1 (Satu) Lembar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan IV DesaSukoharjo Bulan Desember Tahun 2011, tanggal 19 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sdr.SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa SukoharjoSdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

S.P.1 (Satu) Lembar Daftar Tanda Terima Tunjangan Ketua RT Triwulan II(Dua) Desa Sukoharjo Bulan April, Mei, Juni Tahun 2012, yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Administrasi Bendahara Desa Sadr.SODIK, Kepala Desa Selaku Penanggung Jawab Kegiatan Desa SukoharjoSdr. HERMAWAN. S.P, Mengetahui Camat Sekampung Sdr.

seandainyamobil tersebut dibayar secara lunas dan lancar apa fungsi asuransi yang kita dibayar,maka hanya rugi saja yang diterima, maka oleh karena itu pihak penanggung asuransijuga yang harus bertangung jawab, karena pihak Penanggung Asuransi juga turutdalam perjanjian tersebut maka Pihak dalam perjanjian ini kurang lengkap, maka olehkarena tidak lengkapnya para pihak dalam gugatan tersebut maka gugatan harusdinyatakan tidak dapat diterima (NO, Niet ontvankelijk verklaard);B.

CAPELLA MULTIDANA atau Tergugat Dr TertarikVr/Penggugat Dk telah salah alamat didalam meminta pertanggung jawaban ataumeminta ganti rugi kepada Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk dan bukan memintaganti rugi kepada Penanggung Asuransi, tentu saja hal ini adalah sesuatu tindakanyang Keliru dan salah alamat;Bahwa dengan diarahkannya pertanggung jawaban atas kehilangan Mobil itu olehTergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk kepada Penggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dkdan bukan diarahkan kepada Penanggung Asuransi

CAPELLA MULTIDANA) didalam melindungi kepentinganPenggugat Dr Penarik Vr/Tergugat Dk atau pemilik mobil untuk menuntut Ganti Rugipertanggungan asuransi kepada Pihak Penanggung (Penanggung Asuransi), tentu sajahal ini jelas menjadi bukti bahwa Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk atauTertanggung (PT.

Asuransi wajib bertanggung jawab secara berantai atau bergilirkepada Penggugat Dr Penarik Vr atas hilangnya mobil tersebut, sebab mobil itu sudahdiasuransikan, sehingga Tergugat Dr Tertarik Vr wajib mengganti mobil tersebut lebihdahulu, sebelum Tergugat Dr Tertarik Vr itu kemudian meminta pergantian lebihlanjut kepada Penanggung Asuransi sebagai konsekwensi dilakukannya ikatanpertanggungan Asuransi tersebut;Bahwa demikian juga dengan Penanggung Asuransi sebagai perusahaan atau pihakyang sudah berjanji

Dalam Rekonpensi Dan Vrijwaring123Menyatakan Menerima Rekonpensi dan Vrijwaring untuk seluruhnya ;Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr dan Penanggung Asuransi telah Wanprestasi;Menyatakan Tergugat Dr Tertarik Vr, Penanggung Asuransi dan Tertarik adalah pihakyang bertanggung jawab atas hilangnya mobil tersebut secara berantai atau bergilir ;Menghukum Tergugat Dr Tertarik Vr/Penggugat Dk dan Penanggung Asuransi,Tertarik Vr bertanggung jawab secara Berantai atau bergilir untuk membayarKompensasi ganti

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung Polis Asuransi Marine Cargo No : PST.0151/2012-00164 Tanggal 10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya Insurance Building 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT Haryono Kav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebut sebagai ....................................................................Tergugat I;2.

PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG selaku Perusahaan Penanggung PolisAsuransi Marine Cargo No : PST.0151/201200164 Tanggal10 Februari 2012 yang berkedudukan di Himalaya InsuranceBuilding 3rd B Floor, MTH Square, Jalan MT HaryonoKav.10 Jakarta 13330, Jakarta Timur untuk selanjutnya disebutSCDAQAL oo... eeeeeeeecceenneceseeceeaceceeaeeeceeaeeceeeeeceteeeeeeeeees Tergugat I;2.

Begitu pula,tndakan TERGUGAT I (Penanggung) yang mengabulkan begitu sajapermintaan TERGUGAT II (Broker) tersebut tanpa sepengetahuan danpersetujuan PENGGUGAT (Tertanggung) juga bersifat melawan hukum,karena UU secara tegas melarang pemutusan perjanjian secara sepihak.c.

TERGUGAT II (Broker) yang memintaPembatalan Polis kepada TERGUGAT I (Penanggung) adalah bersifat melawanHal 1 dari 32 Putusan No.30/Pdt..G/2013/PN.

Bahwa pernyataan PENGGUGAT dalam Gugatannya pada butir 3 yang menyatakankarena tindakan melawan hukum dari TERGUGAT I selaku Penanggung yangmembatalkan begitu saja Polis Asuransi No.Pst 0151/201200164 yang sudah sahdan mengikat hanya berdasarkan permintaan email dari TERGUGAT II selakuBroker/Perantara Asuransi dan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PENGGUGATterlebih dahulu.> Bahwa pembatalan Polis Marine Cargo No.

Jkt.Timkedudukan tertanggung/ Penggugat dan pialang dalam satu pihak berhadapan denganperusahaan asuransi selaku penanggung dipihak lain;Menimbang bahwa pialang/ broker sebagai profesi di bidang jasa yang manatertanggung/Penggugat tidak bisa langsung berhubungan dengan penanggung/ TergugatI;Menimbang bahwa selanjutnya tentang peralihan risiko dalam polis marinecargo baru terjadi ketika barang dimasukkan/ berada di atas kapal pengangkut/ sheepertidak/ bukan hanya sematamata adanya polis asuransi marine

ini,wakil Penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugiankehancuran atau kerusakan sebelum suatu perbaikan atau perubahandilakukan.

Jika wakil Penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangkawaktu tertentu. yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebutTertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian.Bahwa atas pengajuan Klaim oleh PT Medan Plaza Center (Tertanggung)tersebut, maka kemudian Tergugat mencairkan dana klaim kepada PT.

Selanjutnya selaku penanggung PT AIG InsuranceIndonesia (Tergugat) telah melaksanakan kwajibannya yaitu mencairkan danaklaim kepada PT Medan Plaza Center pada tanggal 19 Mei 2016;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah pembayaran klaim atas musibah kebakaran gedung PT Medan PlazaCenter pada tanggal 22 Agustus 2015 sesuai asuransi polis nomor 3437000046,tanpa mengikut sertakan/melibatkan Penggugat selaku salah satu akhli warisalm Djaja Tjandra, pemegang saham terbesar 70 %

PT Medan Plaza Center,dilakukan PT AIG Insurance Indonesia (Tergugat) selaku penanggung kepadaPT Medan Plaza Center secara melawan hukum?

Erman Rajagukguk,SH.LLM, Ph.D, mengemukakan seseorang akhli waris pemegang saham tidakmempunyai dasar hukum untuk memintak penarikan kembali pembayaran klaimyang sudah dibayarkan oleh penanggung.

(la) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakanterhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepalacabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukanyang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.5) Pasal 17 UUPPSP(1) Penyitaan terhadap deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakandengan pemblokiran terlebih dahulu."

atasbarang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang,penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yangbersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.2) Pasal 4 avat 3, 5 dan 6" (3) Setiap melaksanakan penyitaan Jurusita Pajak harus membuat BeritaAcara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak,Penanggung Pajak dan saksisaksi"." (5) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidakhadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana

b bank wajib) memblokir seketika setelah menerima permintaanpemblokiran dari Pejabat dan membuat berita acara pemblokiran sertamenyampaikan salinannya kepada Pejabat dan Penanggung Pajak;f) Selain itu.

g) Berdasarkan ketentuan di atas, jelas terbukti bahwa Tergugat I melaksanakanpenagihan pajak kepada Penanggung Pajak in casu Penggugat dengan serangkaiantindakan agar Penanggung Pajak in casu Penggugat melunasi utang pajak danbiayapenagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku.h) Selanjutnya, dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, JurusitaPajak berwenang melaksanakan penyitaan atas harta kekayaan Penanggung Pajakyang berupa barang tidak bergerak termasuk

tanah, bangunan maupunhartakekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dengan melakukanpemblokiran terlebih dahulu.3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Kantor Pajak PratamaJakarta Penjaringan Nomor KET002/WPJ.21/KP.0104/2017 diterbitkanpada tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat Keterangan KedudukanPenanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan Surat Permintaan PemblokiranHarta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan pada Bank Nomor S350/WPJ.21/KP.0104/2017;3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PajakPratama Jakarta Penjaringan Nomor Ket002/WPUJ.21/KP.0104/2017diterbitkan pada tanggal 22 Juni 2017 tentang Surat KeteranganKedudukan Penanggung Pajak Pada Wajib Pajak dan Surat PermintaanPemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang tersimpan padaBank Nomor S350/WPJ.21/KP.0104/2017;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk membuka pemblokiran rekeningPenggugat secara keseluruhan dan mengakui bahwa penggugat maupuneks pengurus dan atau eks pemegang saham PT Muara Manggalindotidak mempunyai utang pajak yang harus dilunasi dan atau bukanmerupakan Penanggung Pajak PT Muara Manggalindo, sebagaimanaPutusan Pengakhiran di Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 08/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 8Agustus 2017 (lampiran 11);Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut

, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 9 Januari 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT118647.99/2017/PP/M.XVIIIA Tahun 2020, tanggal 9 Juni 2020, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak Gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal PajakNomor S1880/WPuJ.21/KP.01/2017 tanggal 23 November 2017 tentangPerintah untuk memberikan Kuasa kepada Bank untuk MemberitahukanSaldo Harta Kekayaan Penanggung Pajak yang Tersimpan pada Bank atasnama

berdasarkan data keuangan Pemohon Banding bahwa untuk Faktur Pajak diatas telah dibayarkan dengan Pajak Pertambahan Nilainya, seperti yang diaturdalam UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan;: bahwa substansi Pokok sengketa sebesar Rp219.962.705,00 yang terdiri dari 3 (tiga)Faktur Pajak yang dikoreksi karena jawaban klarifkasi Tidak Ada;bahwa konsep pemungutan Pajak Pertambahan Nilai adalahmemisahkan hak dan kewajiban terhadap dua entitas yang berbeda,yaitu antara penanggung

jawab beban (PKP Pembeli)/ (Pasal 16FUndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2009tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas BarangMewah/UU PPN) dan penanggung jawab pembayaran ( PKP penjual)/(Pasal 3A (1) UU PPN), jika Penanggung jawab beban sudah dipungut

,atau bahkan belum dipungut dan si penanggung jawab pembayarantidak melaporkannya, maka yang harus bertanggung jawab adalahpenanggung jawab pembayaran.

Kecuali penanggung jawabpembayaran tidak dapat ditagih (tidak diketemukan), dan penanggungjawab beban tidak dapat menunjukan bukti asli pungutan, maka yangharus membayar adalah PKP Pembeli (Pasal 9 (2) dan Psl 16F UUPPN).bahwa Terbanding harus melakukan konfirmasi, memang mutlak harusdilakukan karena terkait dengan kebenaran Faktur Pajak Masukanyang dikreditkan oleh PKP Pembeli, namun demikian hal ini diperlukanlebih kepada pengawasan terhadap PKP penjual, apakah PPN yangtelah dipungut oleh penjual